Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan penempatan sejumlah kerabat Presiden Joko Widodo (Jokowi) di posisi petinggi BUMN merupakan bentuk kepercayaan negara pada kemampuan mereka.

"Semua orang yang dianggap oleh negara memiliki kewenangan dan kemampuan yang mumpuni, ya seperti itu," kata Ali Mochtar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Pernyataan itu menjawab sejumlah kritik terhadap keponakan Presiden Jokowi, Bagaskara Ikhlasulla Arif, yang ditunjuk untuk memegang jabatan sebagai Manager Non-Government Relations di PT Pertamina (Persero).

Ponakan Presiden Jokowi lainnya adalah Joko Priyambodo yang diangkat menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, anak perusahaan PT Pertamina (Persero). Dia resmi berada di posisi strategis tersebut sejak 20 Mei 2024.

Kerabat Presiden Jokowi berikutnya yang duduk di perusahaan pelat merah juga didapat Sigit Widyawan, suami dari sepupu Jokowi, yang kini menjabat Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI.

Ngabalin yang pernah menjabat sebagai Komisaris di Angkasa Pura I, kemudian di Pelindo III, menyebut kritik terhadap kerabat Jokowi sebagai sebuah masukan yang disampaikan seorang pengamat.

"Kalau pengamat itu kan namanya juga pengamat, mengamati dari jauh kan? Mengamati," ujarnya.

Ngabalin meyakini bahwa akuntabilitas sistem pemerintahan di Indonesia sama sekali tidak diragukan.

Ngabalin juga memastikan bahwa mandat yang mereka emban bukan sebagai politik balas budi. "Sama sekali tidak ada hubungannya, jauh," ucapnya.

Ngabalin mengimbau masyarakat untuk menghargai kapasitas dan kapabilitas seseorang dalam mengemban jabatan publik.

"Jangan dipikir dinastilah, nepotismelah, dikit-dikit," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan lembaganya terus memasifkan sosialisasi Pancasila untuk generasi muda.

"Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan arahan presiden, saat pelantikannya sebagai Kepala BPIP tahun 2022 lalu. Sosialisasi Pancasila dilakukan ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda,

Lanjut dia, generasi muda mempunyai kepiawaian dalam bermedia sosial dan membuat konten. Sehingga, sangat penting Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z dan alfa.

"Sangat penting menggandeng content creator, youtuber, influencer, dan tiktoker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian," jelasnya.

Penegasan itu disampaikan Yudian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran Tahun 2023, rencana kerja pemerintah dalam struktur anggaran tahun 2024, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025.

Yudian menjelaskan capaian strategis BPIP pada tahun 2023, meliputi gerakan aksi Pancasila dan gotong royong melawan stunting, sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, penganugerahan ikon prestasi Pancasila Tahun 2023, pengkajian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan dan peluncuran buku teks utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah PAUD sampai SMA, sertifikasi bagi pengajar/ penceramah pendidikan dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui pelatihan eksekutif nasional (PEN) kepada K/ L dan pemerintah daerah kerjasama BPIP-LAN-MENPAN-ANRI.

Pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023.

Sementara itu, pada tahun 2024, kegiatan strategis yakni melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," katanya menegaskan.

Lanjut dia, BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk 2025. Sebesar Rp45 miliar dari jumlah tersebut untuk alokasi khusus sosialisasi Pancasila oleh influencer dan content creator.

?Pimpinan Komisi II DPR, BPIP mengajukan usulan tambahan 2025 dengan total senilai Rp100 miliar," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat bersama Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Dia pun merincikan satu per satu peruntukkan anggaran tersebut. Pertama, penguatan jaringan relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp18 miliar.

Kedua, peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp4 miliar. Ketiga, perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp7.405.500.000.

Keempat, penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp4 miliar. Kelima, fasilitasi pelaksanaan Paskibraka dan purnapaskibraka Duta Pancasila sebesar Rp10 miliar.

Keenam, pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila sebesar Rp5 miliar. Ketujuh, pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp6 miliar.

"Delapan, pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, YouTuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp45.594.500.000 miliar,? ujarnya.

JAKARTA - Komisi ll DPR mendorong agar kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperkuat. Sebab BPIP merupakan salah satu garda terdepan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja BPIP, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025. ?Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023,? ucapnya dikutip Rabu (12/6/2024).

Yudian menjelaskan, capaian strategis BPIP pada 2023 meliputi Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.

?Penyusunan dan peluncuran buku Teks Utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah, PAUD sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar, penceramah pendidikan, dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/L dan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Termasuk kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK di mana 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 ? 2023.

Yudian menjabarkan, pada tahun ini kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran 2024, BPIP melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," paparnya.

BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

?Akreditasi lembaga diklat PIP, pelatihan Training of Trainer (ToT) Pembinaan Ideologi Pancasila, sertifikasi kepada pendidik dan pelatih Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, Program Paskibraka, serta penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila. kami juga lakukan pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan baru saja kami selenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai?, ucapnya.

Yudian menyebut, anggaran BPIP dari 2023-2025 terus mengalami penurunan. Anggaran BPIP 2024 turun sebesar 4,26% dari 2023. Sementara pagu anggaran BPIP 2025 turun sebesar 12,52% dari 2024.

"BPIP akan massif sosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda. Salah satunya melalui media sosial, seperti TikTok dan Instagram. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden pada saat dirinya dilantik sebagai Kepala BPIP di Istana pada 7 Juni 2022 lalu.

Mengingat kepiawaian generasi muda dalam bermedia sosial dan dalam membuat konten, BPIP menilai pentingnya ideologi Pancasila harus masuk ke generasi Milenial, Gen Z, dan alfa dengan menggandeng content creator, YouTuber, influencer, dan TikToker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian.

Anggota Komisi ll DPR Aminurokhman dalam pendalamannya kepada BPIP menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang. Politikus tersebut menilai pentingnya tugas BPIP dalam mentransformasi nilai ideologi menjadi sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyatakat.

?Setiap rapat saya dengan BPIP selalu saya mendorong BPIP ini jangan hanya menjadi badan yang hanya dibentuk oleh keputusan presiden Pak. Ke depan bagaimana lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang,? ujarnya.

Aminurokhman mendorong program-program BPIP agar tidak hanya menyentuh pada komponen masyarakat pada tingkatan tertentu, melainkan harus pada semua kalangan tanpa terkecuali.

Senada, anggota Komisi ll DPR Kamran Muchtar Podomi juga mendorong BPIP untuk lebih masif dalam sosialisasi pengarusutamaan ideologi Pancasila di masyarakat sebagai modal persatuan dan kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

?Menebar nilai-nilai baik, nilai nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah itu menjadi penting. Nah makanya sosialisasinya harus masif, ini masalah ideologi. BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,? tuturnya.

Podomi menyebut, peran BPIP dalam Program Paskibraka terasa hingga ke daerah daerah. Namun, di sisi lain, Podomi juga mendorong BPIP memperhatikan anggaran Paskibraka di daerah.

?Karena BPIP ini bicara nilai, outcome-nya nilai. Saya belum tahu batu ujinya apa, tapi yang terasa di daerah itu Paskibraka. Termasuk anggaran di daerah, diperhatikan juga paskibraka-paskibraka yang kita sudah tahu lah, kalau anak-anak di daerah yang orang tuanya petani, tapi mereka bangga jadi Paskibraka, walaupun tingkat kabupaten/kota, apalagi sampai di pusat,? jelasnya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Heru Sudjatmoko menyampaikan usulan saat rapat kerja bersama BPIP tentang pembentukan Mahkamah Pancasila.

"Kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa disebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya berpikir jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila," kata Heru

Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, kata dia, Mahkamah Pancasila mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini.

"Pendek kata semua dari kita. Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi," katanya.

JAKARTA - Komisi ll DPR mendorong agar kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diperkuat. Sebab BPIP merupakan salah satu garda terdepan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja BPIP, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan, evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025. ?Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 mencapai 96,41% dari total pagu 2023,? ucapnya dikutip Rabu (12/6/2024).

Yudian menjelaskan, capaian strategis BPIP pada 2023 meliputi Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.

?Penyusunan dan peluncuran buku Teks Utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah, PAUD sampai dengan SMA, sertifikasi bagi pengajar, penceramah pendidikan, dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/L dan Pemerintah Daerah," ujarnya.

Termasuk kerja sama BPIP-LAN-Menpan-ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK di mana 5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 ? 2023.

Yudian menjabarkan, pada tahun ini kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran 2024, BPIP melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," paparnya.

Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyatakan lembaganya terus memasifkan sosialisasi Pancasila untuk generasi muda.

"Salah satunya melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan hal itu sesuai dengan arahan presiden, saat pelantikannya sebagai Kepala BPIP tahun 2022 lalu. Sosialisasi Pancasila dilakukan ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda,

Lanjut dia, generasi muda mempunyai kepiawaian dalam bermedia sosial dan membuat konten. Sehingga, sangat penting Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z dan alfa.

"Sangat penting menggandeng content creator, youtuber, influencer, dan tiktoker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian," jelasnya.

Penegasan itu disampaikan Yudian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, terkait evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan anggaran Tahun 2023, rencana kerja pemerintah dalam struktur anggaran tahun 2024, dan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2025.

Yudian menjelaskan capaian strategis BPIP pada tahun 2023, meliputi gerakan aksi Pancasila dan gotong royong melawan stunting, sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, penganugerahan ikon prestasi Pancasila Tahun 2023, pengkajian dan penyelarasan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Penyusunan dan peluncuran buku teks utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah PAUD sampai SMA, sertifikasi bagi pengajar/ penceramah pendidikan dan pelatihan PIP, pembinaan ideologi Pancasila melalui pelatihan eksekutif nasional (PEN) kepada K/ L dan pemerintah daerah kerjasama BPIP-LAN-MENPAN-ANRI.

Pembinaan ideologi Pancasila kepada generasi muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023.

Sementara itu, pada tahun 2024, kegiatan strategis yakni melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Lembaga tinggi negara, anggota legislatif, kementerian/ lembaga dan perangkat daerah.

"BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan," katanya menegaskan.

Lanjut dia, BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebut bertambah jumlah saksi kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eky di Cirebon, yang mengajukan perlindungan. Mereka pun sedang menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan saat ini ada 10 orang yang tengah dikaji dengan metode dialog. Pihaknya juga masih melakukan asesmen terkait pengajuan tersebut.

"Ya, kesepuluh orang ini tentunya karena tadi ya metode kita kan mengajak bicara dan juga berdialog gitu ya dengan keluarganya, ya tentunya kedua belah pihak dan juga beberapa tadi ya," kata Sri di kantornya, Selasa (11/6/2024).

"Pihak yang mengetahui terkait lainnya dan semuanya sedang dalam proses asesmen. Dan tentunya ini yang akan menjadi bahan penelaahan lagi," lanjutnya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah memberikan rasa aman terhadap saksi dan korban kasus tersebut. Termasuk kepada pihak keluarga.

"Itu perlu, siapa itu tergantung subjeknya, tapi rasa aman bagi saksi siapa saja dalam proses peradilan sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar secara jujur apa adanya, itu menjadi hal yang sangat penting," tuturnya.

LPSK menyediakan berbagai perlindungan sesuai aturan, mulai perlindungan fisik, psikis, hingga perlindungan medis.

"Kalau berbasis dalam bentuk perlindungan, itu kembali pada tupoksinya LPSK ya, bahwa kami memang memiliki beberapa perlindungan dari hak prosedur kemudian perlindungan fisik, kemudian perlindungan medis maupun psikologis, itu dari beberapa bentuk perlindungan," tuturnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (8/6), LPSK menyebut saksi yang mengajukan perlindungan ke LPSK di kasus Vina berjumlah empat orang.

Simak Video: Penyidikan Kasus Vina Ditunda, Hotman Serahkan ke Tim Pencari Fakta Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/aik)

Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Lies Sulistiani menyebut wajar bila ada permohonan perlindungan baru kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk saksi kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.

“Kasus Vina Cirebon menjadi kasus yang banyak menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu, banyaknya saksi yang mengajukan perlindungan kepada LPSK menjadi sangat wajar,” kata Lies saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Selain itu, ia mengatakan bahwa banyaknya permohonan dapat terjadi karena para saksi dinilai khawatir terhadap keselamatan jiwanya, sehingga memerlukan jaminan perlindungan.

“Selain perlindungan atas rasa aman, mungkin juga membutuhkan perlindungan bentuk lain, misalnya jaminan untuk tidak dipidanakan karena keterangan yang diberikannya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa penting bagi LPSK untuk menelaah dengan baik posisi para saksi yang meminta permohonan perlindungan.

“Apakah benar ia mempunyai keterangan penting dalam pengungkapan kasus tersebut, dan bersedia menyampaikan keseluruhannya dengan benar dan dengan iktikad baik? Juga apakah yang bersangkutan berada dalam keadaan yang potensial terancam jiwa dan keselamatannya," katanya.

Menurut dia, hal-hal tersebut perlu dipertimbangkan LPSK dalam menerima setiap permohonan perlindungan, sehingga dasar pemberian perlindungan bukan dikarenakan kasus tersebut viral.

Sebelumnya (8/6), Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Bandung, Jawa Barat mengatakan lembaganya menerima 3-4 permohonan baru perlindungan saksi kasus Vina.

Ia menyebut permohonan tersebut sudah masuk ke LPSK, tetapi belum diputuskan untuk dilakukan pendampingan karena masih dalam pendalaman, dan harus diputuskan dalam sidang mahkamah LPSK.

Menurut dia, penentuan disetujuinya permohonan untuk pendampingan LPSK memang butuh waktu karena perlu asesmen psikologis, dan melihat lebih detail terkait dengan keterangan yang disampaikan.

Pada prinsipnya, ia menekankan bahwa semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK, termasuk Pegi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, lanjut dia, sejumlah proses perlu sesuai dengan standardisasi LPSK sebelum diputuskan mendapatkan pendampingan.

"Semua punya hak, tetapi lagi-lagi kami akan tetap melakukan proses sesuai dengan standardisasi LPSK sesuai prosedur. Kalau tersangka mengajukan, kami harus lihat sifat keterangannya sejauh mana, apalagi dia misalnya sebagai pelaku utama itu kami mesti lihatnya lebih detail lagi," kata dia.

Pendetailan keterangan dan posisi pemohon itu, kata Sri, juga berlaku bagi delapan tersangka yang sedang dan sudah menjalani hukuman atas kasus yang terjadi 8 tahun lalu, yakni pada 2016.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Mereka memang masih merasakan, ya, cuma kami masih mendalami lagi karena keterangan-keterangan mereka masih ada yang tidak bersesuaian.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol. Purn. Achmadi mengatakan bahwa saat ini terdapat 10 saksi yang mengajukan permohonan perlindungan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat.

"Saat ini, dari sekian banyak permohonan, LPSK sudah menerima pengajuan permohonan sebanyak 10 orang," kata Achmadi saat konferensi pers di Kantor LPSK, Jakarta, Selasa.

Ketua LPSK tidak memerinci pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Akan tetapi, dia membenarkan bahwa ada pihak dari keluarga Vina di antara 10 orang yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan bahwa alasan mereka mengajukan perlindungan tidak terlepas dari tekanan dan ancaman yang mereka terima. Namun, LPSK masih mendalami dan mengonfirmasi hal itu.

Berkaitan dengan adanya tekanan dan ancaman, dia mengatakan bahwa hingga hari ini ada beberapa di antara mereka.

"Kami masih mendalami. Mereka memang masih merasakan, ya, cuma kami masih mendalami lagi karena keterangan-keterangan mereka masih ada yang tidak bersesuaian. Jadi, kami juga patut untuk lebih hati-hati," ujar Sri.

Lebih lanjut Ketua LPSK mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan waktu dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus tersebut. Pasalnya, kasus ini telah terjadi sekitar 8 tahun yang lalu sehingga beberapa saksi maupun keluarga korban tidak mudah mengingat kembali fakta yang mereka ketahui.

"Hal lain juga beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya. Pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu," ujar Achmadi.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK memandang perlu penelaahan secara mendalam terhadap kasus ini. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan langkah proaktif untuk membentuk tim khusus dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk keluarga korban.

Pertimbangan langkah-langkah proaktif itu, menurut dia, penting dilakukan oleh LPSK untuk memberikan rasa kepada saksi dan korban atau memberikan pendampingan pada proses peradilan pidana itu sendiri.

"Tujuannya tentu untuk dapat membantu mengungkap sebuah tindak pidana," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, salah satu saksi yang mengajukan perlindungan berasal dari pihak terpidana pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki.

Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan, permohonan perlindungan yang diajukan satu saksi tersebut sama statusnya dengan sembilan permohonan lain, yakni masih dalam proses penelaahan dan asesmen.

“Lalu yang berkaitan dengan narapidana ada satu cuma masih dalam proses asesmen psikologis. Jadi belum sampai pada satu kesimpulan secara resmi,” ucap Suparyati dalam konferensi pers di Gedung LPSK, Jakarta Timur, Selasa (11/6/2024).

Namun, Suparyati tidak mengungkapkan siapa sosok pemohon perlindungan tersebut.

Dia hanya menegaskan bahwa permohonan itu belum disetujui karena masih dalam proses asesmen.

Ketua LPSK Achmadi menambahkan, target utama LPSK adalah memberikan rasa aman bagi setiap saksi maupun anggota keluarga yang memberikan kesaksian.

Dia berharap, perlindungan yang diberikan nantinya membuat mereka bisa leluasa memberikan keterangan tanpa khawatir mendapatkan tekanan dari pihak manapun.

“Itu perlu, siapa itu tergantung subjeknya tapi rasa aman bagi saksi siapa saja dalam proses peradilan. Sehingga dia bisa mengungkapkan secara benar secara jujur apa adanya. Itu menjadi hal yang sangat penting,” kata Achmadi.

Diberitakan sebelumnya, LPSK menerima 10 permohonan perlindungan dari pihak terkait dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Achmadi menyampaikan bahwa para pemohon itu terdiri 7 anggota keluarga Vina dan juga Eki, sedangkan 3 orang lainnya berstatus saksi yang mengetahui peristiwa pada 2016 silam.

Vina dan Eki tewas karena kebrutalan geng motor di Cirebon delapan tahun silam.

Saat itu, Vina masih berusia 16 tahun. Peristiwa maut itu terjadi di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada 27 Agustus 2016.

Selepas membunuh korban, geng motor tersebut merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan pacarnya tewas karena kecelakaan.

Saat itu, polisi menyatakan 11 orang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi, tiga di antaranya masih buron.

Dari delapan orang yang sudah divonis, tujuh di antaranya berusia dewasa. Mereka divonis hukuman seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 100 miliar.

Dari jumlah tersebut, Rp 45 miliar dialokasikan khusus untuk sosialisasi Pancasila oleh influencer dan content creator.

Usulan tersebut disampaikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam Rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Mensesneg, Menseskab, KSP, dan BPIP dengan agenda pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBN TA 2025, RKP tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.

"Pimpinan Komisi II yang kami hormati, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp 100 miliar," ucap Yudian dalam rapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45.594.500.000," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, BPIP menyampaikan pagu alokasi anggaran BPIP tahun 2024 sebesar Rp 342 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 182,6 miliar dan program pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 159,6 miliar.

Ia juga menyampaikan pagu anggaran BPIP selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 15,2 miliar (4,26 persen) dan untuk tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 42,8 miliar (12,52 persen).

Adapun perincian detail usulan tambahan anggaran BPIP tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan Jaringan Relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, dan komponen lainnya sebesar Rp 18 miliar;

2. Peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp 4 miliar;

3. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian, dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp 7,4 miliar;

4. Penyelenggaraan diklat bimbingan ideologi Pancasila sebesar Rp 4 miliar;

5. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan paskibraka dan purnapaskibraka duta Pancasila sebesar Rp 10 miliar;

6. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila sebesar Rp 5 miliar;

7. Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp 6 miliar;

8. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, Youtuber, influencer, Tiktoker sebesar Rp 45,5 miliar.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pagu 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (11/6).

"Pimpinan Komisi II yang kami hormati, BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100 miliar," kata Yudian di dalam rapat.

Sebesar Rp45,59 miliar anggaran itu diproyeksikan akan digunakan untuk sosialisasi Pancasila dengan melibatkan content creator, YouTuber, influencer, hingga TikToker.

"Delapan, pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk content creator, YouTuber, influencer, TikToker sebesar Rp45.594.500.000," ujarnya.

Lalu, dana sebesar Rp18 miliar akan digunakan untuk penguatan jaringan relawan Pancasila lewat penanaman nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, legislatif, dan komponen lain.

Kemudian, peningkatan penyelarasan rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp4 miliar.

Selanjutnya adapula untuk penyelenggaraan diklat pembinaan ideologi Pancasila sebesar Rp4 miliar.

"Enam, pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila sebesar Rp5 miliar," ucap dia.

Pagu alokasi anggaran BPIP pada 2024 sebesar Rp342 miliar dengan pengalokasian anggaran per program yaitu, Rp182,6 miliar untuk program dukungan manajemen, dan Rp159,6 miliar untuk program pembinaan ideologi Pancasila.

Pada tahun lalu, Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan BPIP sebesar Rp149 miliar.