Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan duplikat Bendera Pusaka kepada kepala daerah di seluruh Indonesia menjelang HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

D​​alam Kegiatan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka RI kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan penyerahan duplikat Bendera Pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

"Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya," ujar Yudian.

Menurutnya, duplikat bendera ini sebagaimana diatur Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang digunakan selama 10 tahun.

Kendati demikian, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.

"Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri yang menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin.

Megawati tiba di lokasi bersama Menteri Anak dan Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar mengatakan, tersangka dugaan tindak pidana terorisme di Batu, Malang, Jawa Timur, yang berinisial HOK (19), ditangkap ketika hendak membuang beberapa bahan peledak.

“Pada saat ditangkap, yang bersangkutan sedang dalam aktivitas untuk membuang beberapa bahan atau barang bukti yang sedang kita selidiki, barang-barang tersebut adalah barang yang tadinya akan digunakan untuk bahan peledak,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa tersangka HOK membuang barang-barang tersebut setelah mendapatkan peringatan dari orang tuanya.

“Pada bulan Mei 2024, itu sebenarnya orang tuanya sudah mengetahui (rencana HOK) ketika yang bersangkutan berbelanja bahan peledak. Waktu itu yang ditanyakan oleh orang tuanya adalah pembelian 20 liter cairan kimia. Dari situ, orang tuanya merasa bahwa anak ini sudah tidak pada jalurnya,” ucapnya.

Ia menambahkan, tersangka HOK menyimpan dengan rapi dan tertutup bahan-bahan peledak yang telah ia beli di kamar pribadinya dan orang tuanya tidak boleh masuk ke dalam kamar.

Adapun dalam percobaannya, ia menyebut bahwa tersangka HOK pernah mencoba membuat beberapa jenis bom, yakni bom rompi, bom ikat pinggang, bom ransel, dan bom panci.

“Namun, dari keterangan yang bersangkutan, dia masih belum bisa. Jadi, dia sudah mencoba membuat beberapa jenis bom, namun sampai dengan kemarin kita tangkap, dia masih belum bisa,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, tersangka HOK pernah membuat ledakan di dalam kamar pribadinya. Namun, ketika ditanyakan orang tuanya, tersangka berdalih ledakan tersebut berasal dari petasan.

Ia juga mengungkapkan, tersangka HOK hanya mengenyam pendidikan formal sampai dengan tingkat Sekolah Dasar (SD). Lalu, ketika tersangka HOK berada di pondok pesantren yang setara dengan kelas 1 SMA, ia mengundurkan diri karena dirundung.

“Karena menurutnya, dia sering di-bully dan sering diejek oleh teman-temannya, dan yang bersangkutan juga sering mendapat teguran karena melakukan berbagai pelanggaran,” ucapnya.

Diketahui, HOK berencana melakukan bom bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah di Batu, Malang, Jawa Timur. Ia ditangkap di Jalan Langsep, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Malang, Rabu (31/7).

Kemudian, tim Densus dan Polda Jawa Timur melakukan penggeledahan dan penyisiran rumah kontrakan milik pelaku di Kompleks Perumahan Bunga Tanjung, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Malang, Kamis (1/8).

Dari penggeledahan, kepolisian menemukan beberapa barang bukti, yakni satu botol cairan bahan peledak yang berdaya ledak tinggi, satu ketapel, dan sebuah stoples berisi gotri atau bola logam kecil.

Atas perbuatannya, HOK dijerat dengan Pasal 15 juncto Pasal 7 dan/atau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Megawati Soekarnoputri berbicara terkait jabatannya sebagai Ketua Dewan Pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Megawati mengatakan dia tak mendapatkan gaji pada jabatannya itu di BRIN.

Megawati menyampaikan hal itu dalam pengarahannya di acara penyerahan duplikat Bendera Pusaka kepada gubernur seluruh Indonesia di Balai Samudera, Jakarta Utara, Senin (5/8/2024). Megawati mulanya mengungkap percakapannya dengan Menkeu Sri Mulyani.

"Saya suka guyon sama Ibu Menteri Keuangan, saya baru tahu karena saya nggak pernah mikirin, ternyata di apa itu, PNS ya itu gaji nggak boleh dua ya, saya baru tahu beneran lho," kata Megawati.

Mengawati mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan gaji di BRIN. Dia pun tak masalah dengan hal itu karena sebagai salah satu bentuk bakti kepada negeri.

"Saya kan megang BPIP sama BRIN, ternyata yang di BRIN saya nggak dapat gaji lho, coba bayangkan kalau saya mau berontak kayak apa, nggak, saya oke aja, 'oke, nggak apa-apa, Mbak, saya bakti saya pada negeri, kok', kalian itu mestinya begitu lho bapak-bapak, ibu-ibu, maaf ya saya ajari, bakti pada negeri tahu," kata Megawati.

Megawati pun meminta para gubernur dan penjabat gubernur yang hadir tidak menerima rangkap gaji jika memiliki beberapa jabatan.

"Siapa yang nggak mau angkat tangan, jantan kalau laki-laki, kalau perempuan bingung juga saya manggilnya apa. Pokoknya jangan pengecut, saya sengaja lho nggak ada yang tahu saya mau gini, gini, gini, karena saya mikir kapan lagi ketemuan ni," sebut dia.

Megawati juga bercerita perjalan hidup yang dilaluinya adalah unik. Megawati mengenang bahwa dia lahir di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

"Hidup saya itu menurut saya unik, unik lho. Saya anak presiden, tinggal karena bapak saya presiden, wah semua orang gini-gini (ngangkat tangan) di Istana Merdeka sono. Saya boleh tidur di Istana Jogja, saya lahir di situ, karena anak presiden," tutur Megawati.

Megawati juga mengungkit kisah hidupnya di era Presiden Soeharto. Megawati juga bercerita perjalanan menjadi rakyat biasa hingga jadi Presiden RI ke-5.

"Setelah Pak Harto Bapak saya diturunkan, wah orang langsung tidak ada yang mau kenal kami, saya rakyat biasa. Ini pengalaman hidup lho, bukannya subjektif, itu kenyataan, coba bayangkan," tutur dia.

"Saya bilang pada saudara-saudara, kita hidup yang benar, jaga nama Bapak kita. Akhirnya masuk politik, ya akhirnya presiden lah, wapreslah, sampai sekarang saya masih laku, iya maksud saya laku dikasih kerjaan, saya nggak minta," pungkasnya.

Simak juga Video: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 1,4 T untuk 2 Kapal Penelitian Baru BRIN

[Gambas:Video 20detik]

(lir/lir)

Jakarta -

Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri menghadiri penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia. Agenda ini digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Balai Samudra, Jakarta.

Pantauan detikcom di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024), selain Megawati, hadir Wapres RI ke-6 Try Sutrisno dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Bintang Puspayoga.

Try dan Bintang Puspayoga tampak duduk bersama tamu lain. Ada pula Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, di antara tamu yang hadir.

Hadir pula Gubernur Sulawesi Utara sekaligus kader PDIP Olly Dondokambey. Lalu ada juga Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebagai tuan rumah dalam agenda ini.

Megawati memberikan sambutan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka. Sejumlah pejabat Pj gubernur juga hadir dalam acara ini.

(rfs/rfs)

JAKARTA, KOMPAS.com – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana terorisme di Kota Batu, Jawa Timur (Jatim).

Dari penangkapan ini, polisi menangkap tiga orang. Salah satunya, seorang pelajar inisial HOK (19).

“Telah diamankan satu tersangka yakni HOK,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Kamis (1/8/2024).

Tersangka HOK ditangkap Tim Densus 88 Antiteror Polri pada 31 Juli 2024 pukul 19.15 WIB

Pendukung ISIS yang rencanakan bom bunuh diri

HOK diketahui sebagai simpatisan Daulah Islamiyah atau pendukung Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Setelah menangkap HOK, polisi juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan pendukung ISIS lainnya.

“Densus 88 masih menyelidiki kemungkinan keterkaitan dengan jaringan pendukung ISIS lainnya," ucap Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar saat dikonfirmasi.

Berdasarkan penyelidikan polisi, HOK merencanakan aksi bom bunuh diri di dua lokasi tempat ibadah.

Pelajar berusia 19 tahun itu hendak bunuh diri dengan menggunakan bahan peledak jenis TAPT (Triaceton Triperoxide).

“Berencana melakukan bom bunuh diri di dua tempat peribadahan di Malang, Jawa Timur,” ucap dia.

HOK dijerat disangka Pasal 15 Jo Pasal 7 dan/atau Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sekeluarga ditangkap

Polisi juga menangkap dua orang lainnya yang merupakan orang tua HOK. Mereka masih berstatus terduga teroris.

Keduanya turut ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Jakarta: Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina memberikan kuliah umum kepada 100 peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Tahun 2024 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas).

Dalam kuliah umum tersebut, Rima menyampaikan pentingnya mengetahui ideologi-ideologi di dunia, di antaranya, liberalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, fasisme, kapitalisme dan Pancasila.

Rima menyampaikan para pendiri bangsa melihat Indonesia dengan keberagaman suku, agama, ras, dan etnisnya telah melahirkan Pancasila sebagai ideologi yang teruji karena lahir dari kesepakatan bersama antarkelompok yang beragam.
“Keberhasilan dari para pendiri bangsa adalah menemukan perekat yaitu nilai-nilai luhur bersama yang diterima dalam keberagaman Bangsa Indonesia dari sisi suku, agama ras, dan kepentingan bersama,” kata Rima membawakan materi bertajuk 'Ideologi Global dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara'.

Rima juga menyampaikan visi negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Rima membedah pandangan-pandangan atau ideologi lain dan pengaruhnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menilik Pidato Sukarno 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK. Kepada para Peserta PPRA LXVII, Rima menyampaikan dasar didirikannya Indonesia merdeka sebagai Philosofische grondslag atau fundamen filsafat serta arti kemerdekaan, yaitu jembatan emas.

“Di seberang jembatan emas itu kita akan membangun Indonesia Raya, itulah mengapa visi Indonesia tidak sampai pada kata merdeka, tapi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” tegas Rima.

Lebih Lanjut, Rima menjabarkan Pidato Sukarno 1 Juni 1945 menjadi berberapa hal, di antaranya tentang prinsip dasar didirikannya indonesia merdeka, prinsip kebangsaan, internasionalisme-peri kemanusiaan, mufakat-perwakilan & permusyawaratan prinsip kesejahteraan sosial dan ketuhanan.

Kemudian, Rima juga menjelaskan tetang tugas BPIP sebagimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila, salah satunya yaitu melalui Program Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Kemudian, Wakil Kepala BPIP menutup materinya dengan mengajak para Peserta PPRA LXVII Tahun 2024 Lemhannas RI untuk begotong royong mewujudkan visi indonesia Raya.

“Ayo kita bergotong royong mewujudkan Indonesia Raya, coba kita lihat dan maknai Lagu Indonesia Raya 3 stanza, di situ ada kata, Marilah kita berseru, Indonesia Bersatu, Marilah kita berdoa, Indonesia Bahagia, Marilah kita berjanji, Indonesia Abadi,” tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Pihak orang tua balita korban penganiayaan Meita Irianty alias Tata Irianty di daycare Wensen School mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka meminta perlindungan LPSK.

"Hari ini saya selaku kuasa hukum dari orang tua korban dan juga tadi mendampingi saksi-saksi yang menjadi kunci berjalannya kasus ini di Polres Metro Depok telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada LPSK," kata kuasa hukum korban, Leon Maulana kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Kamis (1/8/2024).

Leon mengatakan pihaknya meminta agar korban dan saksi-saksi diberikan perlindungan dan pengawasan. Mereka berharap dengan adanya perlindungan LPSK ini, tidak ada intervensi dari pihak manapun.

"Agar korban, ortu korban, maupun saksi-saksi diberikan keamanan tentunya dari segi perlindungan dan juga dalam pengawasannya berjalan. Agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan," jelasnya.

Leon mengatakan para saksi yang meminta perlindungan ke LPSK ini adalah orang yang mengetahui betul tentang peristiwa penganiayaan. Sejauh ini tidak ada ancaman maupun intimidasi yang dialami korban maupun saksi. Namun, pihaknya ingin mencegah adanya kemungkinan hal-hal intimidasi ke depan.

"Terkait dengan ancaman maupun intimidasi sejauh ini memang belum ada secara nyata tapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi bisa saja. Oleh sebab itu kita sebagai langkah preventif, sebelum hal-hal intimidatif itu terjadi kita mengajukan permohonan untuk perlindungan hukum pada LPSK, seperti itu," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK Muhammad Ramdan mengatakan LPSK akan mempelajari dokumen-dokumen dan peristiwa yang terjadi. LPSK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi atau menerima informasi proses hukum untuk melindungi saksi maupun korban.

"Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan dalam rangka konsultasi hukum, dalam rangka LPSK memberikan penjelasan layanan LPSK yang kira-kira dibutuhkan oleh para korban dan juga para saksi-saksi. Tentunya LPSK berharap dengan permohonan ini akan membuka peristiwa yang sebenarnya dan proses hukum nanti ke depannya," katanya.

"Saksi-saksi yang ada tentu masih memungkinkan adanya perkembangan dari proses hukum. Namun demikian sekali lagi kami berharap bahwa justru permohonan ini adalah permohonan dalam rangka LPSK melaksanakan kewenangannya," tambahnya.

Ramdan berharap untuk kesaksian para saksi untuk bisa bersaksi di pengadilan dengan aman, nyaman, tanpa tekanan, tanpa intimidasi.

"Itu yang kami harapkan sesuai dengan kewenangan dari LPSK. Korban juga demikian dapat menerima hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Dapat menerima bantuan-bantuan sesuai dengan jalur hukum dalam konteks undang-undang perlindungan saksi dan korban," tutupnya.

Lihat juga Video: Ayah Korban Penganiayaan Daycare Geram: Kaki Anak Saya Diinjak-Kepala Ditekan

[Gambas:Video 20detik]

(mea/mea)

Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pijar Foundation membangun rencana aksi dengan 21 tokoh muda guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia.

Diketahui, KSP bersama Pijar Foundation berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Perkumpulan Warga Muda menyelenggarakan Indonesia Future Network (IFN) dengan tema Future Food and Nutrition di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/7). IFN Future Food and Nutrition dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius. Kita perlu ekstensifikasi lahan, intensifikasi hasil pangan, dan diversifikasi dari beras ke bahan lain. Regenerasi pertanian juga menjadi isu penting mengingat banyak anak muda tidak mau lagi bekerja di sektor pertanian," ucap Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ketahanan pangan menjadi isu krusial bagi Indonesia seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tantangan perubahan iklim. Tanpa langkah konkret, Indonesia mengalami risiko kelaparan, malnutrisi, dan instabilitas ekonomi.

Acara tersebut bertujuan membahas strategi dan aksi kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia, sekaligus mempromosikan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern serta penyediaan makanan bergizi dan minum susu bagi 82,9 juta orang Indonesia pada 2029 menjadi beberapa prioritas yang akan didorong.

"Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu mengantisipasi beberapa tantangan seperti kemarau dan El Nino," kata Sudaryono.

Muhammad Ichsan Karim perwakilan dari KSP dan juga penyelenggara IFN mengharapkan IFN menjadi forum inovasi sektor-sektor krusial yang jadi tantangan masa depan.

"Inovasi dan kolaborasi jadi kebutuhan saat ini sehingga tantangan ketidakpastian yang bisa muncul mendadak mampu diatasi," ujar Ichsan Karim.

Sedangkan, Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira F. Tamzil menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi antara pemuda dan pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan dan kualitas nutrisi.

"IFN Future Food and Nutrition menghasilkan hasil konkret, yakni rencana aksi kolaborasi yang disampaikan langsung ke pemerintah. Pasca IFN, kami berkomitmen terus mendorong implementasi rencana aksi kolaborasi tersebut," ujar Cazadira.

IFN Future Food and Nutrition ditutup dengan presentasi rencana aksi kolaborasi yang telah disusun peserta di hadapan para pimpinan KSP. IFN digelar secara rutin mulai Februari hingga Oktober 2024, mengumpulkan praktisi muda terpilih dari multi-sektor dan mengangkat berbagai isu strategis. IFN merupakan kolaborasi antara KSP, Kemenpora, Kementerian PPN/Bappenas, Pijar Foundation, dan Perkumpulan Warga Muda.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Keluarga korban dan saksi dalam kasus penganiayaan balita di Daycare Wensen School mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) . Kedatangan mereka dalam rangka mengajukan permohonan perlindungan.

Kuasa Hukum Keluarga Korban, Leon Maulana mengatakan pihaknya mewakili orang tua korban sekaligus mendampingi saksi-saksi kunci dalam kasus ini. Permohonan perlindungan diajukan agar baik keluarga korban dan saksi tidak diintervensi pihak manapun.

?Tentunya dari segi perlindungan dan juga dalam pengawasannya berjalan agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan,? ujar Leon kepada wartawan di Gedung LPSK, Kamis (1/8/2024).

Leon tak merinci berapa jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan. Namun demikian, saksi-saksi ini merupakan saksi yang mengetahui persis peristiwa penganiayaan oleh pemilik daycare bernama Meita Irianty.

?Pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul. Mendengar dan mengetahui terkait peristiwa ini. Terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan,? jelasnya.

Leon menyampaikan keluarga korban dan saksi sejauh ini belum menerima ancaman atau intimidasi. Menurutnya, langkah mengajukan permohonan perlindungan ini sebagai langkah preventif.

?Terkait dengan ancaman maupun intimidasi sejauh ini memang belum ada secara nyata tapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi bisa saja. Oleh sebab itu kita sebagai langkah preventif, sebelum hal-hal intimidatif itu terjadi,? tutupnya.

Jadi, kami mendapat respon cepat dari Staf Presiden, Bapak Febri, atas surat pengaduan mengenai perusakan hutan adat Papua yang ada di Kampung Sawe Suma

Sentani (ANTARA) - Tokoh masyarakat adat Tabi, Papua, Johan Jasa meminta kawasan hutan leluhur di wilayah Sawe Suma, Kabupaten Jayapura, dapat dijaga keberadaan dan kelestariannya.

“Kami mengharapkan adanya perlindungan terhadap kawasan adat di wilayah Sawe Suma, Kabupaten Jayapura,” kata Johan Jasa yang juga sebagai pemilik wilayah adat Sewe Suma, Distrik Unurum Guay dalam keterangan di Sentani, Kamis.

Untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan tersebut, Johan Jasa dan istrinya bertemu dengan Staf Presiden Republik Indonesia (RI) melalui Deputi I Staf Presiden Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi, di Kantor Staf Presiden RI, Kamis.

Pertemuan antara Deputi I Staf Presiden RI Febry Calvin Tetelepta dengan pemilik lahan hutan adat itu terkait adanya surat pengaduan mengenai perusakan hutan adat yang terjadi di Kampung Sawe Suma.

Menurut Johan, pihaknya sangat antusias sekali ketika surat pengaduan itu direspon baik oleh pihak istana.

“Jadi, kami mendapat respon cepat dari Staf Presiden, Bapak Febri, atas surat pengaduan mengenai perusakan hutan adat Papua yang ada di Kampung Sawe Suma,” ujarnya.

Pihaknya telah dimintai keterangan beserta bukti-bukti terkait perusakan hutan adat di Kampung Sawe Suma tersebut.

“Usai melakukan pertemuan, kami dimintai keterangan kronologi kejadian dan juga bukti-bukti terkait perusakan hutan adat di Kampung Sawe Suma, Distrik Unurum Guay, Kabupaten Jayapura, Papua, agar segera ditindaklanjuti lebih serius oleh Staf Presiden,” katanya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan jalur yang ditempuh sudah benar melalui prosedur dan tidak melakukan tindak pemalangan yang biasa dilakukan oleh oknum kelompok masyarakat adat lainnya.

“Kami sebagai pemerintah daerah berharap ada titik terang, sehingga hak-hak dari masyarakat adat tidak diabaikan, namun mendapat atensi jelas dari pemerintah pusat dalam hal ini bapak presiden,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut Presiden Joko Widodo telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibukota Nusantara (IKN) sebelum 17 Agustus 2024.

Hal ini, kata dia, menepis keraguan yang muncul di publik dan membuktikan komitmennya bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang sudah dicanangkan.

“Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan ASN ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan,” kata Ade Irfan dalam siaran pers, Kamis (1/8/2024).

Ia berpendapat, berkantornya Presiden Jokowi akan membuatnya mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.

Dengan begitu, semuanya berpacu untuk memenuhi target yang sudah dicanangkan.

Apalagi selama ini, lanjut Ade Irfan, Presiden Jokowi cukup detail dan rinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia.

“Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke IKN, dengan mengajak para menterinya untuk berkemah di IKN. Semua itu dilakukan dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara,” jelas dia.

Menurut dia, berkantornya Jokowi di IKN akan meningkatkan kepercayaan para investor.

Investor yang sudah menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di IKN mendapatkan jaminan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana.

Sedangkan bagi calon investor, akan semakin berlomba-lomba untuk segera masuk ke IKN.

Eks Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 ini pun menuturkan, saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.

Ia meyakini, pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun akan mendukung percepatan pembangunan IKN.

“Bapak Prabowo adalah Presiden terpilih dan Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden terpilih yang memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia ke depan yang modern di masa mendatang,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo mengatakan bahwa pendekatan multidisipliner penting guna menciptakan kontranarasi yang efektif terhadap propaganda radikalisme dan terorisme.

Menurut Benny, integrasi empat bingkai kerukunan yang terdiri dari politis, yuridis, sosiologis, dan teologis bisa menjadi pilar kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional.

“Pendekatan multidisipliner dalam pembentukan kontranarasi terhadap radikalisme dan terorisme ini memiliki urgensi yang tinggi agar tiap aspeknya dapat disatukan secara sinergis. Pendekatan menyeluruh ini tidak bisa hanya dilakukan dari satu aktor saja, melainkan harus komprehensif dan melibatkan semua pihak,” kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Ia menyebut, pendekatan kontranarasi yang baik tidak hanya bisa menyentuh aspek sosial, tetapi juga mampu melibatkan aspek ekonomi yang dapat membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, menurut dia, kearifan lokal yang dimiliki Indonesia juga berperan penting dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. Pendekatan budaya dan simbolik juga perlu menjadi perhatian, sebab budaya memiliki kekuatan dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.

Lebih lanjut, Benny mengatakan, faktor dominan munculnya radikalisme dan terorisme bukan terletak pada ketimpangan pemerataan hak. Hal itu karena adanya pelaku teror yang berasal dari kalangan mapan dan intelektual.

Menurut dia, faktor yang lebih dominan ialah pemahaman agama yang tidak utuh dan pemanipulasian ajaran agama untuk kepentingan politik tertentu demi merebut kekuasaan.

“Agama sering kali dibajak oleh kelompok radikal untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Mereka memanipulasi ajaran agama yang universal untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik untuk perebutan kekuasaan politik, ekonomi, maupun tujuan lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Benny juga mengatakan, regulasi di Indonesia sudah cukup mendukung keberagaman suku, budaya, dan agama. Namun, di sisi lain, penegakan hukum masih perlu diperkuat.

Dalam hal ini, dia menyebut, pemerintah perlu memasifkan sosialisasi peraturan-peraturan yang mendukung keberagaman bangsa agar masyarakat semakin paham dan tidak main hakim sendiri.

“Peraturan-peraturan yang mendukung kerukunan antarumat beragama juga bisa dicetak dan diserahkan kepada RT/RW untuk disosialisasikan kepada masyarakat di tingkat bawah. Langkah ini akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak konstitusional dan kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam merawat dan menjaga kemajemukan bangsa agar Indonesia tidak mudah dipecah belah oleh perbedaan budaya atau agama.

“Jika semua sektor, termasuk kesenian, mampu meramu pesan-pesan kerukunan dan kemajemukan dengan efektif, eksistensi bangsa dan negara Indonesia akan tetap kokoh,” tutur Benny.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024