JAKARTA - Ini fungsi, sejarah terbentuknya, dan keanggotaan BPIP , lembaga negara yang tengah menjadi sorotan terkait polemik pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024.

Meskipun sudah hadir sejak tahun 2018, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) baru membawahi pembinaan Paskibraka pada tahun 2022. Sebelumnya, pembinaan Paskibraka di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Artikel kali ini akan membahas fungsi, sejarah terbentuknya, dan susunan keanggotaan BPIP, simak ya!

Sejarah Kelahiran Lembaga BPIP

Dirangkum dari berbagai sumber menyebutkan bahwa BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas utamanya adalah membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Secara sejarah BPIP awalnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UK-PIP). Unit ini resmi terbentuk pada 19 Mei 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun, UKP-PIP dinilai masih perlu disempurnakan hingga akhirnya direvitalisasi. Alasannya perlu penguatan pembinaan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan hadirnya BPIP sebagai pengganti UK PIP pada 28 Februari 2018. Kehadiran BPIP diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Fungsi BPIP

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dijelaskan ada 11 fungsi BPIP, yakni:

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila

2. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila

3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila

4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila

6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

7. Pelaksanaan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila

8. Pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila

9. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi

10. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Susunan Keanggotaan BPIP

Susunan organisasi BPIP terdiri dari Dewan Pengarah dan Pelaksana, yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah

Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Jumlah Dewan Pengarah berjumlah paling banyak 11 orang yang terdiri atas unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, dan tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia.

Ketua dewan Pengarah dipilih dari dan oleh anggota melalui mekanisme internal. Saat ini, Dewan Pengarah BPIP yang bertugas dalam masa jabatan 2022-2027.

Seluruhnya dilantik pada 7 Juni 2022 lalu. Adapun daftar Dewan Pengarah dikutip dari laman resmi BPIP yakni:

1. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua

2. Try Sutrisno sebagai Wakil Ketua

3. Wisnu Bawa Tenaya sebagai Sekretaris

4. Said Aqil Siradj sebagai anggota

5. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto sebagai anggota

6. Andreas Anangguru Yewangoe sebagai anggota

7. Rikard Bagun sebagai anggota

8. Muhammad Amin Abdullah sebagai anggota

9. Aulia Aman Rachman sebagai anggota.

Staf Khusus Dewan Pengarah

Antonius Benny Susetyo

Dewan Pakar

1. Darmansjah Djumala

2. Ermaya Suradinata

3. John Pieris

2. Pelaksana

Pelaksana BPIP terdiri atas:

1. Kepala

Kepala BPIP saat ini adalah Prof Drs K H Yudian Wahyudi MA PhD. Ia bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

Dibantu oleh Wakil Kepala, ia dapat membentuk peraturan BPIP dan peraturan lainnya setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

2. Wakil Kepala

Wakil Kepala BPIP saat ini adalah Dr Rima Agristina, SH SE MM. Tugas utamanya adalah membantu kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.

3. Sekretariat Utama

Sekretariat utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.

4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan

Bertugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila.

5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi

Bertugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Bertugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standarisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.

7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Bertugas melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

JAKARTA - Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tidak menyertakan hijab dalam standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai keputusan tersebut merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akhir jabatannya.

?Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,? ujar Ketua Bidang Ketahanan Nasional dan Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Diketahui, dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tidak menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.

Aturan itu kemudian memicu kontroversi karena Paskibraka putri yang mengenakan hijab saat diberangkatkan dari daerah terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat keputusan tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta menandatangani surat persetujuan untuk menaati aturan dan standar yang sudah dikeluarkan oleh BPIP.

Gus Syafiq menegaskan Indonesia memiliki putra bangsa terbaik yang menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya dan keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.

?Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan masyarakat yang beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,? paparnya.

Oleh karena itu, ia meminta BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

?Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang bisa merangkul semua keberagaman,? jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tidak memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan kepada BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada saat pengukuhan Paskibraka.

?BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab,? kata Yudian dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

?Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,? kata Yudian.

Yudian pun mengatakan penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka. Mereka sukarela mematuhi peraturan dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan.

?Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi,? pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengklaim bahwa pihaknya tidak memaksa para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab ketika pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian merespons berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab kepada 18 Paskibraka Nasional putri pada saat pengukuhan Paskibraka.

?BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab,? tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (14/8/2024).

Yudian menjelaskan bahwa sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.



?Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka,? jelas Yudian.

Yudian pun mengatakan penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja.

?Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi,? pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Badan Ideologi Pancasila ( BPIP ) Yudian Wahyudi menegaskan atribut Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka ) melambangkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan tradisi kenegaraan dalam pelaksanaan setiap Upacara Peringatan Kemerdekaan RI sejak Indonesia Merdeka yang dirancang oleh Presiden Soekarno.

"Sejak awal berdirinya Paskibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya begini, ketika kita proklamasi itu kan merupakan hasil kumpulan berbagai macam ya Kebhinekaan itu. Nah dalam rangka menjaga kembali, maka dibuatlah Paskibraka ini dalam bentuk uniform untuk menjaga Kebhinekaan itu dalam rangka kesatuan yang dimaksud oleh Bung Karno ya," kata Yudian dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.



"Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka," kata Yudian.

Bahkan, kata Yudian, pada saat pendaftaran setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 tahun 2024.

Yudian menegaskan, BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab pada anggota Paskibraka. Dia menjelaskan penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra melakukan rotasi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. Wihadi Wiyanto ditunjuk menjadi Ketua Badan Legislatif ( Baleg) DPR menggantikan Supratman Andi Agtas.

Prosesi pergantian Ketua Baleg dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat Baleg DPR, Selasa (6/8/2024). Dasco menyampaikan pimpinan DPR sudah menerima surat dari pimpinan Fraksi Gerindra Nomor A96 Fraksi Gerindra DPR RI VIII tanggal 1 Agustus 2024 perihal pergantian Ketua Baleg DPR RI, ketua Baleg dari Fraksi Gerindra dari yang semula Supratman Andi Agtas digantikan Wihadi wiyanto.

"Oleh sebab itu, saudara Wihadi Wiyanto akan ditetapkan sebagsi Ketua Badan Legislasi menggantikan saudara Supratman Andi Agtas," kata Dasco dalam rapat pleno Baleg DPR.

Mewakili pimpinan rapat, Dasco meminta persetujuan anggota Baleg DPR yang hadir terkait pergantian pimpinan Baleg tersebut.

"Saya menanyakan kepada Anggota Badan Legislasi apakah saudara Wihadi Wiyanto dapat disetujui sebagai Ketua Badan Legislasi DPR RI?" tanya Dasco yang langsung dijawab setuju.

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada 205 bupati dan wali kota seluruh Indonesia. Termasuk salinan Teks Proklamasi, naskah pidato Bung Karno 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila.

Penyerahan tersebut dilakukan di Balai Samudra, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, dan Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza, kemudian menyaksikan tayangan cerita Megawati Soekarnoputri bertajuk ?Bu Mega Bercerita Tentang Sang Saka Merah Putih?.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan penyerahan duplikat bendera pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

?Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya,? ucapnya, Selasa (6/8/2024).

Yudian mengatakan, kepada para bupati dan wali kota untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang penuh perjuangan dan negara yang sangat di kasihani Tuhan dari segi sumber daya alamnya dan sumber daya konstitusionalnya.

?Yang paling utama ketika dikibarkan pada tanggal 17 Agustus itulah yang menjadi bukti bahwa kita menjadi bangsa yang paling dikasihani Tuhan dari segi sumber daya alam, dan sumber daya konstitusionalnya, ini yang wajib kita syukuri,? tuturnya.

Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto melaporkan dalam acara tersebut Pelaksanaan Prosesi Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka telah dan akan dilakukan selama tiga hari dimulai pada Senin, 5 Agustus 2024 sampai dengan Rabu, 7 Agustus 2024.

?Pada hari ini, terdapat 205 kabupaten/kota yang hadir pada acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada Bupati/Wali Kota Se-Indonesia,? ujarnya.

Tonny mengatakan, Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, digunakan selama 10 (sepuluh) tahun.

?Jika sebelum jangka waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP. Kami berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,? terangnya.

Tonny menambahkan, makna dari acara pembagian duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala daerah adalah sebagai satu simbol negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan perlu dijaga marwahnya.

?Makna terkait penyerahan duplikat bendera pusaka, luar biasa, karena bendera melambangkan satu simbol negara, melambangkan suatu jati diri bangsa, dan identitas bangsa Indonesia, sehingga kalau tanpa bendera merah putih tentunya Indonesia tidak akan merdeka,? tegasnya.

Tonny mengucapkan terima kasih kepada para bupati/Wali kota yang hadir mengambil secara langsung Duplikat Bendera Pusaka di Jakarta. ?Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu bupati/wali kota sekalian, juga apresiasi setinggi-tingginya kepada kepada semua pihak yang telah turut andil dalam menyukseskan kegiatan ini,? ucapnya.

JAKARTA - Keluarga korban dan saksi dalam kasus penganiayaan balita di Daycare Wensen School mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) . Kedatangan mereka dalam rangka mengajukan permohonan perlindungan.

Kuasa Hukum Keluarga Korban, Leon Maulana mengatakan pihaknya mewakili orang tua korban sekaligus mendampingi saksi-saksi kunci dalam kasus ini. Permohonan perlindungan diajukan agar baik keluarga korban dan saksi tidak diintervensi pihak manapun.

?Tentunya dari segi perlindungan dan juga dalam pengawasannya berjalan agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan,? ujar Leon kepada wartawan di Gedung LPSK, Kamis (1/8/2024).

Leon tak merinci berapa jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan. Namun demikian, saksi-saksi ini merupakan saksi yang mengetahui persis peristiwa penganiayaan oleh pemilik daycare bernama Meita Irianty.

?Pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul. Mendengar dan mengetahui terkait peristiwa ini. Terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan,? jelasnya.

Leon menyampaikan keluarga korban dan saksi sejauh ini belum menerima ancaman atau intimidasi. Menurutnya, langkah mengajukan permohonan perlindungan ini sebagai langkah preventif.

?Terkait dengan ancaman maupun intimidasi sejauh ini memang belum ada secara nyata tapi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi bisa saja. Oleh sebab itu kita sebagai langkah preventif, sebelum hal-hal intimidatif itu terjadi,? tutupnya.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Pindad (Persero) pada Maret 2024. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Keputusan pengangkatan Anto Mukti ini tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-69/MBU/03/2024 dan Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

Dirinya menggantikan Mayjen TNI (Purn) Sakkan Tampubolon yang diberhentikan dengan hormat. Sebagai pensiunan jenderal bintang tiga, Anton telah menduduki sejumlah jabatan strategis ketika masih aktif di militer.

Profil Letjen (Purn) Anto Mukti Putranto

Anto Mukti lahir pada 26 Februari 1964 di Jember, Jawa Timur. Kariernya di militer dimulai setelah lulus dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1987. Anto tercatat sebagai perwira yang berpengalaman di bidang infanteri.

Sejumlah jabatan strategis di militer pernah diemban Anto, antara lain Danton 3/B Yonif Linud 612/Modang tahun 1986, Dankima Yonif Linud 612/Modang di 1990, dan Dankipan A Yonif Linud 612/Modang pada 1992.

Setelah menyandang pangkat Kapten, ia ditugaskan sebagai Pasi 4/Log Yonif Linud 612/Modang di 1994, Pasi 3/Pers Yonif Linud 612/Modang pada 1995, Pasi Ops Kodim 0905/Balikpapan tahun 1996, dan Gumil Gol VI/Septik Pusdikif pada 1997.

Pada 1997, Anto ditugaskan ke luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, dirinya juga pernah ditugaskan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB pada 2007.

Ketika pangkatnya naik menjadi Perwira Menengah (Pamen) TNI, Anton mulai menduduki beberapa posisi penting, seperti Dandim 1422/Maros di 2004. Dandim 1408/BS Makassar di 2005, dan Waaster Kaskostrad pada 2008.

Pria asal Jember ini juga pernah menduduki posisi Danmentar Akmil pada 2011, Danrem 061/Surya Kencana, dan Paban VI/Binorg Srenad di 2012 ketika berpangkat Kolonel.

Anton akhirnya pecah bintang di tahun 2013 ketika dipercaya untuk mengisi jabatan Dan PMPP TNI. Posisi tersebut didudukinya hingga 2016.

Setelahnya, Anton kembali mendapat kenaikan pangkat jadi Mayor Jenderal (Mayjen) ketika menjabat sebagai Pangdivif 1/Kostrad. Pada tahun 2017, ia dipercaya untuk tempati posisi Pangdam II/Sriwijaya.

Pangkat Letjen TNI didapatkan Anton ketika dirinya terkena mutasi di tahun 2018 dan diangkat menjadi Komandan Kodiklat TNI AD, menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Anton akhirnya pensiun setelah kurang lebih empat tahun menjabat sebagai Dankodiklatad di 2022. Tak lama setelah itu, ia dipercaya Prabowo Subianto untuk mengisi kedudukan Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista.

Dengan pengalamannya sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan untuk Matra Darat Bidang Alutsista selama kurang lebih dua tahun, tak heran jika dirinya dipercaya untuk menjabat sebagai Komisaris PT Pindad oleh Erick Thohir.

JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan yang telah siap menggunakan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila di seluruh jenjang pendidikan. Implementasi BTU merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Hal itu dikatakan Yudian saat membuka Penguatan Jaringan Pancasila Melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat 26 Juli 2024. Menurut Yudian, Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang menitikberatkan pada Pancasila dalam tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan dan habituasi,? ujarnya, Sabtu (27/7/2024).

Yudian menegaskan secara garis besar Pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn) sebelumnya. "Di mana dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% dan 70% praktik", tegasnya.

Yudian berharap kegiatan tersebut dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila di setiap jenjang satuan pendidikan di Indonesia.

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan ideologi dan nilai-nilai Pancasila sangat penting ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa. "Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh tenaga pendidik di Sulawesi Selatan untuk menggunakan buku ini," tegasnya.

Zudan bahkan berharap, tenaga pendidik untuk menyampaikan dan membawa pelajaran tersebut dengan cara kasih sayang kepada anak-anak didiknya. "Ajarkanlah nilai Pancasila ini, dibungkus dengan cara kasih sayang dan cinta atau satu kata Love,? ajaknya.

Pejabat Kementerian dalam Negeri yang pernah menjabat tiga kali sebagai Pj Gubernur di tiga Provinsi di Pulau Sulawesi ini, mengaku sangat tepat jika BTU tersebut diimplementasikan. "Maka, bapak ibu, mari kita bawa risalah penebar toleransi, penebar, nilai-nilai kasih sayang untuk bangsa kita mulai dari Sulawesi Selatan", paparnya.

Zudan bahkan, menegaskan Provinsi Sulawesi Selatan siap menjadi daerah percontohan, dalam pembumian nilai-nilai Pancasila melalui Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Prakoso, melaporkan kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan tenaga pendidik tingkat Dasar sampai dengan perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan. "Penguatan jaringan pendidik Pancasila sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan cinta Tanah Air", ucapnya.

Melalui buku teks utama pendidikan Pancasila ini mendapatkan panduan terstruktur untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara efektif. "Di Sulawesi Selatan, penggunaan buku teks utama diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat nilai-nilai Pancasila, dengan dukungan dari berbagai stakeholders, termasuk orang tua, agar generasi muda dapat menjadi individu cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan,? paparnya.

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini untuk segera memberikan pemahaman kepada guru agar BTU Pendidikan Pancasila dapat segera diterapkan kepada siswa.

"Diharapkan dengan terealisasinya BTU ini dapat mewujudkan harapan para pendiri bangsa agar Indonesia menjadi bangsa besar di dunia, sebagai bagian dari target kita menuju Indonesia Emas 2045,? ucapnya.

JAKARTA - Dede, salah satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon -Eki, mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta Timur, Selasa (23/7/2024). Dede ditemani kuasa hukumnya, Titus Tampubolon bersama politikus Dedi Mulyadi pada pukul 08.30 WIB. Serta Ketua PBH Peradi, Suhendra Asido Hutabarat.

Selain dedek juga hadir tim lawyer dari 6 terpidana yakni Roely Panggabean dan Jutek Bongso. Kemudian Dedi keluar terlebih dahulu pukul 09.51 WIB. Dedi mengatakan dirinya juga akan mendampingi Dede memberikan kesaksian di Bareskrim Polri.

"Meminta perlindungan dari LPSK karena dedek adalah saksi yang memiliki peran yang sangat kunci dari lahirnya delapan terpidana saya bukan pengamat hukum hanya menyampaikan fakta dan data yang saya temui bahwa terpidana. Sebanyak delapan orang itu kan alat-alat buktinya sampai saat ini tidak ada tetapi mereka hanya memiliki kesaksian,"kata dia.

Dedi mengatakan, Dede merupakan salah satu saksi dari tiga orang lainnya yaitu Aep dan Liga Akbar. Liga Akbar sudah cabut kemudian sekarang Dede datang menyampaikan peristiwa yang sebenarnya.

"Bahwa malam itu betul dede dan Aep beli rokok ke warung jarak dari gang tempat nongkrong anak-anak itu keluar tongkrongan itu kurang lebih 150 meter malam hari," kata dia.

Dedi mengatakan bahkan Dede dan Aep pun beli rokok pakai motor setelah itu dede pulang lagi ke tempat pencucian mobil mengantar Aep. Setelah itu dede pulang yang menyatakan bahwa tidak ada rombongan anak nongkrong, pelemparan dan pengejaran.

"Dede mengatakan selama peristiwa beli rokok bolak-balik tidak ada anak-anak nongkrong apalagi pelemparan pengejaran itu tidak ada itu berdasarkan keterangan dede," katanya.

Adapun hingga kini, Dede masih dimintai keterangan oleh LPSK untuk menyelesaikan berbagai penjelasan latar belakang kesaksiannya. "Sehingga nanti mudah-mudahan segera mendapatkan perlindungan dari LPSK," tuturnya.