JAKARTA - Peringati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2024, LBH Gema Keadilan menekankan pentingnya akses bantuan hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Momen ini jadi pengingat kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan ancaman serius terhadap penghormatan dan perlindungan HAM.

Juru Bicara LBH Gema Keadilan Komang Sanju Bayu mengatakan, kasus penembakan Gamma Rizkynata Oktafandy, siswa Paskibra SMKN 4 di Semarang, oleh oknum polisi baru-baru ini menjadi bukti nyata kekerasan oleh aparat tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga mengancam hak hidup manusia yang dijamin oleh konstitusi.

?Tragedi ini mencerminkan kegagalan sistem pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum serta minimnya akses korban dan keluarganya terhadap bantuan hukum yang efektif dan adil,? katanya, Selasa (10/12/2024).

Menurut dia, akses terhadap bantuan hukum adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara. Hak ini tidak boleh dibatasi oleh status ekonomi, usia, atau latar belakang sosial.

?Sayangnya, banyak korban kekerasan aparat, termasuk keluarga siswa SMK di Semarang, sering kali kesulitan mengakses bantuan hukum karena kurangnya informasi, keberpihakan aparat, dan minimnya dukungan dari lembaga bantuan hukum,? katanya.

LBH Gema Keadilan menyerukan kepada pemerintah untuk memperkuat sistem bantuan hukum dengan meningkatkan dukungan terhadap Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang independen dan memberikan bantuan hukum pro bono bagi kelompok rentan.

?Jika akses bantuan hukum tidak dipastikan, korban kekerasan aparat akan terus berada dalam posisi lemah, tanpa kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka,? katanya.

Di sisi lain, Sanju menilai, peran utama kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tetapi, kasus penembakan siswa SMK di Semarang menunjukkan penyimpangan dari fungsi tersebut. Penggunaan senjata api secara sewenang-wenang oleh aparat telah melanggar prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas yang menjadi standar internasional dalam penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum.

?Tragedi ini tidak bisa dianggap sebagai kasus individual. Ini adalah gejala dari pola kekerasan yang lebih besar. Aparat kepolisian tidak boleh menjadi hakim di jalanan yang menilai dan menghukum warga negara dengan peluru. Ketidakadilan semacam ini hanya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan memperkuat impunitas,? katanya.

Sehubungan dengan peringatan Hari HAM Sedunia 2024 dan merespons kasus penembakan siswa SMK di Semarang, LBH Gema Keadilan mendesak agar akses bantuan hukum bagi korban kekerasan aparat diperkuat.

?Pemerintah harus memperkuat kebijakan bantuan hukum probono untuk korban kekerasan aparat, terutama dari kelompok masyarakat miskin dan rentan. Ini termasuk memberikan dukungan penuh kepada LBH di tingkat nasional dan daerah,? katanya.

Menghentikan impunitas bagi aparat yang melakukan kekerasan. Proses hukum yang tegas dan transparan harus diterapkan terhadap anggota polisi yang terlibat dalam penembakan siswa SMK di Semarang. Negara tidak boleh melindungi pelaku kekerasan dengan dalih kesalahan prosedur atau pelanggaran disiplin.

Selain itu, memperkuat Kompolnas sebagai pengawas terhadap Kepolisian. Menurut Sanju, Polri tidak boleh mengawasi dirinya sendiri. Peran Kompolnas harus diperkuat.

?LBH Gema Keadilan menuntut diperkuatnya Kompolnas yang bertugas mengawasi dan menerima pengaduan kekerasan oleh aparat kepolisian. Pengawasan Kompolnas selama ini terbatas, padahal Kompolnas perlu diberikan kewenangan seperti Komisi Yudisial yang mengawasi hakim,? katanya.

Sanju juga mendesak dilakukannya reformasi penggunaan senjata api oleh aparat. Menurut Sanju, penggunaan senjata api harus diperketat. Anggota polisi yang membawa senjata api wajib melalui pelatihan yang ketat tentang deeskalasi konflik dan pengelolaan situasi kritis. Setiap insiden penembakan harus diselidiki secara terbuka oleh lembaga independen.

"Kasus penembakan siswa SMK di Semarang adalah gambaran kelam wajah hukum di Indonesia. Kekuasaan yang seharusnya melindungi justru menjadi sumber ketakutan bagi rakyat. Aparat yang melanggar hukum tidak boleh berlindung di balik seragamnya. Kami mendesak agar pelaku dihukum secara tegas, dan negara harus hadir memberikan keadilan bagi keluarga korban. Jika ini dibiarkan, siapa yang bisa menjamin keselamatan anak-anak kita di masa depan?" katanya.

LBH Gema Keadilan juga menyerukan kepada masyarakat untuk tidak tinggal diam. Pelanggaran HAM bukan hanya urusan korban, melainkan urusan semua elemen masyarakat.

?Masyarakat dapat berperan dengan mendukung korban dan keluarga korban kekerasan aparat melalui dukungan moral, bantuan hukum, dan advokasi publik. Melaporkan kekerasan aparat kepada lembaga HAM dan lembaga bantuan hukum seperti LBH Gema Keadilan,? katanya.

Menolak kekerasan sebagai metode penegakan hukum dengan mendesak reformasi Polri yang lebih transparan dan akuntabel. Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2024 adalah pengingat bahwa keadilan tidak akan hadir dengan sendirinya. Butuh keberanian dan solidaritas dari masyarakat luas untuk melawan kekuasaan yang menindas.

?LBH Gema Keadilan berkomitmen untuk terus mendampingi korban kekerasan aparat dan memperjuangkan akses keadilan bagi semua orang. Momentum ini, kami menyerukan kepada pemerintah, kepolisian, dan lembaga peradilan agar serius menangani kasus-kasus kekerasan aparat. Keadilan tidak akan terwujud tanpa ada kesetaraan akses terhadap bantuan hukum. Mari kita jaga harapan akan masa depan yang lebih adil, di mana tidak ada seorang pun yang takut pada hukum, kecuali mereka yang melanggarnya,? ucapnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini, Selasa (10/12/2024). Pantauan di lokasi, Prabowo yang mengenakan kemeja panjang putih menaiki mobil buggy dengan disopiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam mobil tersebut, tampak juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan ajudan Prabowo Rizky Irmansyah. Prabowo juga sempat melambaikan tangan dan menyapa para pewarta yang menunggu di pilar tempat jumpa pers biasa digelar.

"Sehat?" tanya Prabowo.

"Sehat, Pak," jawab pewarta.



Sebelum Prabowo berkeliling kompleks istana, beberapa menteri kabinet juga telah hadir, yakni Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY ingin melaporkan program unggulan dan program percepatan (quick win) berdasarkan koordinasi dengan kementerian ATR/BPN, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Transmigrasi, dan Perhubungan.

"Jadi saya ingin melaporkan secara khusus kepada Bapak Presiden termasuk program-program unggulan dan quick wins yang tengah dijalankan dan bahkan di bulan Desember dan Januari 2025 nanti ada yang sudah bisa diresmikan dan segera digunakan," kata AHY.

Terkait progres pembangunan IKN, AHY menyebut hal tersebut juga akan dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. "Iya nanti pasti akan dibahas berbagai hal," kata AHY.

JAKARTA - Terdakwa kasus dugaan rekayasa jual beli emas , Budi Said dijadwalkan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/12/2024) hari ini. Pengusaha yang terkenal disebut Crazy Rich Surabaya itu tak dituntut sendiri, tapi juga bersama terdakwa lain.

Jadwal sidang tuntutan Budi Said disampaikan penasihat hukumnya, Indra Sihombing saat dihubungi, Senin (9/12/2024).

"Betul, besok (10/12/2024) tuntutan Budi Said," kata Indra.



Selain Budi Said, jaksa juga akan membacakan tuntutan terhadap mantan General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena.

Dalam dakwaan Jaksa, Budi Said disebutkan merugikan keuangan negara mencapai Rp1 triliun dalam transaksi jual beli emas Antam. Jaksa M Nurachman Adikusumo mengatakan rekayasa pembelian emas di bawah harga resmi itu dilakukan Budi bersama mantan General Manager PT Antam Tbk Abdul Hadi Avicena, Eksi Anggraeni selaku broker, Endang Kumoro selaku Kepala butik emas logam mulia Surabaya 01.

Kemudian Ahmad Purwanto selaku general trading manufacturing and service senior officer, serta Misdianto selaku bagian administrasi kantor atau back office butik emas logam mulia Surabaya 01.

"Terdakwa Budi Said selaku pihak pembeli emas pada Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 PT Antam Tbk telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum,? kata Nurachman saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Jaksa menambahkan tindak pidana diduga terjadi dalam periode Maret 2018 hingga Juni 2022 bertempat di Kantor PT Antam UBPPLM Pulogadung, Jakarta Timur dan di Kantor BELM 01 Surabaya, Jawa Timur. Budi Said bersama-sama dengan Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto disebut melakukan transaksi jual beli emas Antam pada BLEM Surabaya 01 di bawah harga resmi emas Antam yang tidak sesuai prosedur penetapan harga emas dan prosedur penjualan emas PT Antam.

Budi Said bersama Eksi Anggraeni menerima 100 kilogram emas Antam dari Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto pada BELM Surabaya 01 melalui pengiriman dari UBPPLM Pulogadung PT Antam.

Selanjutnya, Budi Said disebut telah mengetahui penerimaan tersebut tidak sesuai spesifikasi jumlah dan berat emas dari yang seharusnya yaitu 41,865 kilogram emas Antam dengan jumlah pembayaran transaksi pembelian emas Antam oleh Budi Said sebesar Rp25.251.979.000 sesuai faktur dan penetapan harga resmi dari PT Antam, sehingga Budi Said telah mendapatkan selisih lebih emas Antam seberat 58,135 kilogram yang tidak ada pembayaran.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya menyiagakan 100 petugas di Bandara Juanda dalam rangka menyambut perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru ( Nataru ) 2025. Imigrasi berkomitmen untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas perlintasan internasional, khususnya di Bandara Internasional Juanda Terminal 2 (T2).

Kesiapan itu ditandai dengan pelaksanaan Apel Persiapan Perayaan Libur Nataru yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Ramdhani didampingi oleh Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Kanimsus TPI Surabaya Yudhistira Yudha Permana.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Kanimsus TPI Surabaya Yudhistira Yudha Permana menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode liburan ini.



"Kami mengerahkan sekitar 100 petugas imigrasi yang siap siaga, serta memperkuat sistem teknologi dan informasi untuk mendukung layanan yang cepat dan efisien," kata Yudhistira, Senin (9/12/2024)

Dia pun menekankan pentingnya integritas dan karakter kepada petugas imigrasi. "Kami pastikan seluruh petugas Imigrasi bertugas sesuai aturan dengan mengedepankan profesionalisme. Serta memiliki karakter yang konsisten dalam menjunjung tinggi integritas," tuturnya.



Yudhistira mengaku bahwa pihak Kantor Imigrasi Surabaya juga memperkuat sinergi dengan memgaet beberapa instansi seperti Angkasa Pura, Bea Cukai, dan Balai Karantina Kesehatan.

"Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya persiapan dokumen perjalanan yang valid, seperti paspor dan visa, sebelum bepergian ke luar negeri. Hal ini krusial untuk menghindari kendala selama liburan," ucapnya.

Disamping itu, Kakanim Ramdhani berharap Kantor Imigrasi Surabaya menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan wisatawan asing menjadikan liburan lebih aman dan nyaman.

"Ini sebagaimana sesuai dengan program akselerasi Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Imipas) yakni salah satunya sebagai upaya untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), sekaligus Penguatan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)," kata Ramdhani.

Selanjutnya, sorotan utama lainnya yakni uji coba sistem autogate yang akan mempermudah proses pemeriksaan imigrasi di T2 Bandara Juanda. Fasilitas autogate ini sedang dipersiapkan untuk diujicobakan pada akhir 2024 ini.

Dia menjelaskan, hal ini juga sejalan dengan akselerasi dari Menteri Imipas RI yakni pada poin 6 dalam penguatan layanan keimigrasian berbasis digital. Serta poin 7, pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan International.

"Fasilitas autogate di T2 Bandara Juanda ini, jika sesuai rencana akan selesai akhir Desember dan langsung segera diujicobakan ke masyarakat. Dan fasilitas ini diharapkan bisa meningkatkan pengalaman pengguna, khususnya pada periode sibuk seperti Natal dan Tahun Baru," ujar Ramdhani.

Untuk itu, setelah diujicoba pada akhir Desember 2024, autogate segera diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI pada Januari 2025. "Kami berharap autogate ini menjadi solusi inovatif yang dapat mendukung kenyamanan masyarakat di momen libur Nataru," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 versi Munas Hotel Sultan, Agung Laksono ternyata telah mendaftarkan kepengurusan inti ke Kementerian Hukum (Kememkum) pada Senin (9/12/2024).

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PMI kubu Agung Laksono, Ulla Nuchrawaty. Dia menyampaikan, pihaknya telah mendaftarkan kepengurusan inti ke Kemenkum.

"Kalau kami mungkin hari ini sudah disampaikan dan sudah didaftarkan dengan kepengurusan yang sederhana dulu misalnya gitu kan," kata Ulla, Senin (9/12/2024).

Adapun jabatan inti yang didaftarkan kepengurusan PMI di bawah naungan Agung yakni mencakup Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Ketua Umum.

Untuk jabatan Sekjen, kata Ulla, Agung menyerahkanpada dirinya. Sementara Wakil Ketua Umum, Ulla menyampaikan Muhammad Muaz telah terpilih. "Karena kan kita juga tentu harus melihat seluruhnya gitu, Mana yang paling pas dibalik Mas Agung," kata Ulla.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah menemui I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus, pria penyandang disabilitas tersangka kasus pelecehan seksual di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kapolda NTB. Gus Ipul juga mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Polda NTB memastikan adanya komitmen untuk memproses kasus tersebut sesuai aturan tanpa mengesampingkan hak Agus sebagai penyandang disabilitas.

?Saya ingin mengapresiasi Pak Kapolda, rasa hormat kepada Pak Kapolda dan jajarannya karena beliau memiliki suatu keputusan tentang pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum,? kata Gus Ipul di NTB, Senin (9/12/2024).

Dia meyakini hak-hak Agus akan dipenuhi dan diakomodasi dengan layak di Kepolisian NTB. Menurutnya, Polda NTB juga akan memproses hukum dugaan kasus pelecehan yang dilakukan Agus dengan hati-hati dan teliti.



?Jadi proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukumnya jalan, sementara layanan terhadap penyandang disabilitasnya juga terpenuhi,? kata Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan telah bertemu dengan Agus dan pengacaranya. Saat bertemu Agus, ia menanyakan soal kondisi Agus. ?Hanya itu saja, dan saya tanya apakah kondisi baik-baik saja, dia bilang baik-baik, sebatas itu saya tadi ketemu,? katanya.

Lalu ia juga sempat menanyakan soal proses hukum yang dilalui Agus dalam menghadapi kasus ini. Pengacara menyebut Agus dilayani dengan sangat baik dalam proses pemeriksaan ini. ?Hak-haknya dipenuhi,? katanya.

Dia menyebutkan hak-hak Agus yang dipenuhi selama menjalani proses hukum diantaranya berupa pelayanan teknis khusus yang diperlukan, pelayanan medis hingga psikis.

?Sehingga ketika Mas Agus misalnya yang diperiksa memang dalam keadaan tidak tertekan, dalam keadaan nyaman, sehingga dia siap diperiksa. Karena hak-haknya sudah dipenuhi,? kata Gus Ipul.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memenuhi hak Agus sebagai tersangka penyandang disabilitas. Salah satu kebijakannya yaitu memberikan Agus status sebagai tahanan rumah.

?Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang kita di Polda rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu,? kata Irjen Pol Hadi.

Dia menambahkan hari ini Agus juga masih diperiksa dan didampingi pengacaranya yang baru. Pihaknya sudah memperpanjang masa penahanan Agus 40 hari kedepan sebagai tahanan rumah.

?Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan dua sudah kita berita acara interview (BAI), salah satunya memang ada anak-anak,? pungkasnya.

JAKARTA - Tujuh narapidana narkoba berhasil melarikan diri usai menjebol terali besi ventilasi di ruang tahanan Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Salah satu tahanan yang kabur adalah Murtala Ilyas, seorang bos sabu jaringan Aceh yang sebelumnya ditangkap Polres Metro Jakarta Barat atas kasus narkoba skala besar.

Aksi pelarian ini terjadi pada pagi hari saat petugas rutan tengah melaksanakan apel pagi, kemudian memeriksa setiap kamar. Petugas mendapati pintu kamar ketujuh napi di Blok S dalam keadaan terkunci dan akhirnya para petugas mendobrak paksa.

Berdasarkan informasi awal, tahanan tersebut menjebol terali besi ventilasi dan menggergajinya. Setelah berhasil keluar, mereka diduga melarikan diri melalui area yang minim penjagaan.

Murtala Ilyas dikenal sebagai pemain besar dalam jaringan narkotika yang menghubungkan Aceh dengan Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia. Dia ditangkap pada awal tahun ini dalam operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Barang bukti berupa 110 kilogram sabu berhasil diamankan.

Kaburnya Murtala tidak hanya memicu kekhawatiran soal keamanan, tetapi juga ancaman potensi kebangkitan kembali jaringan narkotika yang sempat digempur habis-habisan. Polisi bersama pihak Rutan Salemba saat ini tengah melakukan pengejaran intensif terhadap para tahanan yang kabur.

Kepala Rutan Salemba dalam keterangannya menyebutkan bahwa tim gabungan dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya telah dikerahkan. Aparat juga mengerahkan anjing pelacak dan melakukan razia di beberapa titik rawan.

Kaburnya Murtala Ilyas dan enam tahanan lainnya adalah pengingat keras bahwa sistem keamanan lembaga pemasyarakatan membutuhkan perbaikan signifikan. Saat ini, perhatian publik tertuju pada langkah-langkah yang diambil aparat keamanan untuk menangkap kembali para pelarian dan mencegah kejadian serupa terulang kembali. Bagaimana perkembangan dan langkah lebih lanjut yang dilakukan pihak berwenang atas kasus ini?

Saksikan selengkapnya liputan mendalam Abraham Silaban di AB+ "DICARI 'MURTALA', BOS NARKOBA KABUR DARI RUTAN SALEMBA" Menggali informasi dengan cerdas dan mendalam serta mengungkap dan mendengarkan fakta-fakta langsung dari narasumber tepercaya. Malam Ini pukul 22.00 WIB, hanya di iNews.

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri resepsi pernikahan Ali Reza Mahendra dan Elma Meniar di Gandaria City Hotel, Jakarta, Minggu (8/12/2024) malam.

Ali Reza diketahui adalah putera keempat dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Setibanya di lokasi sekira pukul 20.15, Gus Imin langsung menyapa Yusril dan menyalami pasangan pengantin baru. Tak lupa dia juga berswafoto dengan keluarga Yusril dan besannya.

"Selamat untuk ananda Ali Reza dan ananda Elma. Selamat menempuh hidup baru. Doa saya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, amin," kata Gus Imin di lokasi acara.

Selesai berswafoto, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu lantas berpamitan dan menuju meja prasmanan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan penyelenggara.

Tak berselang lama, sejumlah tamu undangan lainnya pun mengerubungi Gus Imin. Satu persatu tamu meminta swafoto dengan tokoh yang kerap pula dipanggil Cha I Min oleh netizen. "Izin foto Pak," seru seorang tamu sembari menyodorkan smartphone.

Berkali-kali langkah Gus Imin saat hendak meninggalkan lokasi acara tersendat karena melayani permintaan warga yang mengajaknya berfoto. Mereka seolah enggan kehilangan momen berjumpa dengan Gus Imin.

Namun dengan sabar, Gus Imin melayani permintaan warga untuk berswafoto. Sesekali ia pun menanyakan asal warga tersebut sembari bersalaman.

JAKARTA - Hari HAM Sedunia jatuh pada 10 Desember 2024 atau besok. Gerakan aksi memperingati Hari HAM Sedunia rawan ditunggangi penumpang gelap.

Gerakan tersebut berpotensi ditunggangi pihak tertentu yang akan mendeskreditkan institusi Polri. "Saya mencium aroma tak sedap. Ada pihak-pihak yang menunggangi isu tersebut untuk mendeskreditkan Polri. Apalagi saat ini berembus kencang wacana agar Polri dikembalikan ke TNI atau di bawah Kemendagri," ujar Peneliti CIE Muhammad Chaerul, Senin (9/12/2024).

Dia melihat tuntutan yang bakal disampaikan oleh beberapa kelompok menyinggung soal tingkah oknum polisi yang saat ini mendapatkan sorotan publik.

"Sengaja ini digoreng agar penumpang gelapnya memanfaatkan isu tersebut untuk memuaskan tujuannya agar Polri di bawah TNI atau Kemendagri. Ujung-ujungnya arahnya ke situ," katanya.

Meski demikian, dia meyakini masyarakat sudah cerdas dan pandai memilah antara isu tersebut ditunggangi atau murni.

"Kasus yang sekarang terjadi pada polisi juga sudah ditangani dengan baik dan diusut secara tuntas, transparan dan masyarakat bisa melakukan kritikan secara langsung,? ucapnya.

Dia menilai Polri saat ini masih memperlihatkan sikap tegas kepada anggota kepolisian yang terlibat masalah.

"Justru ini membuktikan betapa kinerja Kapolri bagus sekali. Kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi langsung ditindak cepat. Nggak ada yang ditutup-tutupi justru ini bentuk nyata transformasi Polri yang dekat dengan rakyat," ujar Chaerul.

SEMARANG - Zainal Petir, kuasa hukum keluarga Gamma Rizkynata Oktafandy (17), siswa SMKN 4 Semarang yang tewas ditembak Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin (38), meminta Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu agar proses penanganan kasus Gamma berlangsung transparan.

"Ini agar permasalahan tertembaknya 3 siswa SMKN Semarang agar terang-benderang. Copot dulu Kapolrestabesnya biar lebih terbuka persoalan ini," kata Zainal dalam keterangannya yang diterima, Minggu (8/12/2024) malam.

Zainal Petir yang juga merupakan Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat (Petir) berargumen jika Kombes Irwan masih menjabat Kapolrestabes Semarang, kasus penembakan itu akan sulit diungkap secara transparan.



"Setelah saya mendengarkan 2 saksi korban yang juga ditembak, S 16 tahun peluru bersarang di lengan kiri dan A 17 tahun ditembak dada. Untung A ketika ditembak menghindar, sehingga peluru hanya nyerempet dada kemudian mengenai ketiak. Kalau tidak menghindar pasti tembus masuk dalam," kata Petir.

Selain mendengar kesaksian S dan A, Zainal Petir telah melakukan pendalaman saksi-saksi lain seperti N, SK, F, dan AD. Dari keterangan mereka, Zainal Petir menilai tindakan oknum Satresnarkoba layak untuk dipecat melalui sidang etik PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

Zainal Petir menyebut Aipda Robig ketika melakukan penembakan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Robig langsung menembak tanpa peringatan. Dia minta Kapolda Jateng segera melakuan sidang kode etik oknum penembak 3 siswa dan segera statusnya jadi tersangka.

"Saya kira bukti-bukti sudah cukup lah. Ada rekaman CCTV ketika R melakukan penembakan, kendaraan yang dipakai R, pistol yang digunakan untuk menembak dan saksi- saksi, termasuk saksi korban luka tembak," katanya.

JAKARTA - Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ridwan Kamil-Suswono ( RIDO ) menyiapkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tim RIDO nantinya tidak hanya menyoroti perolehan hasil Pilkada Jakarta.

?Dalam waktu 3 hari yang akan kami jalani ke depan, untuk persiapan bagaimana kami mampu membuat laporan atau pendaftaran registrasi terhadap kasus ini kepada Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Tim Hukum RIDO Ramdan Alamsyah dalam jumpa pers di Kantor DPD Golkar Jakarta, Cikini, Minggu (8/12/2024).

Dia menjelaskan, gugatan ke MK bukan untuk menghambat kemenangan pasangan calon lain. Namun, gugatan dilakukan sebagai langkah konstitusi yang merupakan jalur demokrasi agar tidak terulang pada Pemilu 2029.



"Kami percaya pada MK sebagai rumah hukum terbesar. Gugatan ini adalah langkah demokratis untuk menjaga kualitas pemilu ke depan," jelasnya.

Dia mengatakan gugatan tidak hanya menyoroti angka hasil pilkada, tetapi juga dugaan kecurangan dan pelanggaran administratif, termasuk distribusi stiker pemberitahuan hak pilih. Mereka menegaskan bahwa fokusnya adalah menjalankan jalur konstitusional sesuai UU.

"Kita akan melihat hingga batas waktu Rabu nanti, apakah terkait PSU, kecurangan, atau lainnya," ujar jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, tim hukum yang lain Muslim Jaya Butarbutar mengatakan hasil penetapan suara Pilkada Jakarta menjadi objek sengketa yang akan diajukan berdasarkan aturan. Tim hukum tengah mempersiapkan dokumen terkait dugaan pelanggaran yang akan disampaikan ke MK sebelum batas waktu pada Rabu (11/12/2024).

"Tugas MK adalah memutus perselisihan, termasuk untuk DKI Jakarta. Kami akan mendaftar dengan batas waktu tiga hari kerja," pungkas Muslim.

SALATIGA - DPRD Kota Salatiga membuat terobosan baru dengan menyulap ruang lobi kantor menjadi pusat literasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menyampaikan bahwa pada tahun ini pihaknya meraih penghargaan sebagai kota terbaik untuk wilayah tengah dalam pelaksanaan JDIH.

"Partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat penting agar mereka memahami hukum dan aturan yang berlaku," ujar Dance dikutip Minggu (8/12/2024).



Ia menambahkan bahwa selama ini masyarakat sering kali menjadi subjek hukum tetapi tidak memahami secara rinci apakah tindakan mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

Melalui JDIH, masyarakat Salatiga dapat dengan mudah mengakses informasi produk hukum, baik secara langsung di ruang JDIH yang berada di aula DPRD maupun secara daring.

Dia berharap ruang JDIH ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses produk hukum, tetapi juga menjadi sarana pembudayaan hukum.

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab DPRD kepada masyarakat sesuai fungsi kami," ujarnya.

Sementara itu, Jessy salah seorang mahasiswi menyambut baik langkah ini. Ia menilai keberadaan JDIH sangat membantu, khususnya bagi generasi muda yang ingin lebih memahami peraturan dan kebijakan pemerintah.

"Sebagai mahasiswa, saya merasa JDIH ini sangat inovatif. Kami jadi lebih mudah untuk belajar tentang hukum dan peraturan, apalagi bisa diakses secara daring," sebutnya.

Ruang literasi hukum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman hukum sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.