JAKARTA - Lima narapidana kasus Bali Nine telah dipulangkan ke Australia melalui mekanisme pemindahan tahanan atau transfer of prisoner. Mereka diterbangkan dari Bali dan telah mendarat di Darwin, Australia, Minggu (15/12/2024).

Kelima narapidana yang dipulangkan ke Australia adalah Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens. Mereka adalah lima dari sembilanorang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali karena menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia.

"Penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali," kata Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram dalam keterangannya Minggu (15/12/2024).



I Nyoman Gede Surya mengungkapkan, perwakilan pemerintah Indonesia yang menyerahkan yakni Dir Binapi Ditjen Pas, Dir Pamintel Ditjen Pas, Dir TPI Ditjenim/Ka Kanimsus Ngurah Rai, Kadiv Pas Bali, dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

"Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta," katanya.

Menurutnya, rombongan 5 narapidana WNA dan 3 Orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia pada pukul 10.35 WITA. "Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, menerima informasi dari Chris Goldrick (salah satu Petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi/mengawal di dalam pesawat) rombongan narapidana 5 Orang WNA Australia bersama 3 Orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia," katanya.

Untuk diketahui, penandatanganan pengaturan praktis (Practical Arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan 5 narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis, 12 Desember 2024. Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) telah memulangkan lima narapidana kasus Bali Nine ke Australia. Lima tahanan tersebut diterbangkan dari Bandara Ngurah Rai, Bali menuju Darwin, Australia pada Minggu (15/12/2024) pagi.

Adapun, lima tahanan yang dimaksud adalah, Scott Anthony Rush, Mathew James Norman, Si Yi Chen, Michael William Czugaj, Martin Eric Stephens.

Proses penyerahan dilakukan di VIP II Gedung Swarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hadir perwakilan Indonesia, Dir Binapi Ditjen Pas, Erwedi Supriyatno; Dir Pamintel Ditjen Pas, Kombes Pol. Teguh Yuswardhie;

Dir TPI Ditjenim / Ka Kanimsus Ngurah Rai, Suhendra; dan Kadiv Pas Bali, I Putu Murdiana dan Kalapas Kelas IIA Kerobokan Bali. RM Kristyo Nugroho.

Sementara dari Australia, yang mendampingi adalah Lauren Richardson (Minister-Cousellor Home Affairs, Regional Director South-East Asia) dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta.

Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram mengatakan, pada Pukul 10.35 WITA, rombongan lima orang narapidana WNA dan tiga orang Kedubes Australia Lepas Landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia.

"Sekitar pukul 14.42 (Waktu Darwin) atau 13.12 WITA, menerima informasi dari Chris Goldrick, salah satu petugas Kedubes Australia yang mendampingi di dalam pesawat rombongan narapidana 5 orang WNA Australia bersama 3 orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia," katanya.

SAN FRANCISCO - Seorang mantan karyawan OpenAI yang mengklaim perusahaan telah melanggar undang-undang hak cipta selama mengerjakan chatbot ChatGPT telah ditemukan tewas.

Kabar itu diungkap CNBC dan media lainnya. Suchir Balaji meninggal beberapa pekan lalu, dan "cara kematiannya telah dipastikan karena bunuh diri," ungkap David Serrano Sewell, direktur eksekutif Kantor Kepala Pemeriksa Medis San Francisco, mengatakan kepada penyiar tersebut pada hari Jumat (13/12/2024).

Menurut polisi San Francisco, petugas menemukan jasad pengungkap rahasia tersebut selama "pemeriksaan kesejahteraan" di apartemen di Jalan Buchanan pada tanggal 26 November.

"Tidak ada bukti tindak pidana yang ditemukan selama penyelidikan awal,? ungkap mereka.

Meninggalnya Balaji sebelum waktunya terjadi tiga bulan setelah dia secara terbuka menuduh OpenAI melanggar undang-undang hak cipta Amerika Serikat (AS) selama pengembangan model bahasa besar ChatGPT.

Informasi yang dimiliki pria berusia 26 tahun itu diyakini penting bagi sejumlah tuntutan hukum yang diajukan terhadap firma yang berkantor pusat di San Francisco itu oleh para penerbit, penulis, dan seniman, yang mengklaim OpenAI menggunakan data mereka tanpa izin.

Saat dimintai komentar oleh CNBC, juru bicara OpenAI mengatakan, "Kami sangat terpukul mendengar berita yang sangat menyedihkan ini hari ini dan kami turut berduka cita kepada orang-orang terkasih Suchir selama masa sulit ini."

DAMASKUS - Penjara Sednaya cukup terkenal di Suriah . Keberadaannya yang sering disebut juga sebagai rumah jagal hingga kamp kematian masih menyimpan misteri beragam.

Beberapa waktu setelah lengsernya rezim Bashar al-Assad di Suriah, sebagian orang di sana mencari keberadaan penjara Sednaya di dekat Damaskus. Katanya, tempat tersebut dulunya digunakan pemerintah untuk memenjarakan dan menyiksa pejuang oposisi yang tertangkap.

New York Times melaporkan kerumunan warga Suriah mendatangi penjara itu setelah pemberontak menguasainya pada Minggu (8/12). Di sana, mereka mengawasi pintu masuk untuk mencari kenalan atau anggota keluarganya yang pernah dimasukkan ke dalamnya.

Apa itu Penjara Sednaya?

Amnesty International menggambarkan penjara Sednaya sebagai ?rumah pembantaian manusia?. Di tempat tersebut, ada puluhan ribu orang yang ditahan, disiksa hingga dibunuh selama 13 tahun berkecamuknya perang saudara Suriah.

Penjara militer Sednaya berada sekitar 30 km di utara Damaskus. Secara resmi, penjara ini berada di bawah yurisdiksi Menteri Pertahanan dan dioperasikan oleh Polisi Militer Suriah.

Tempat ini menjadi terkenal karena dituding menjadi lokasi penyiksaan dan kekerasan berlebihan setelah kerusuhan yang dilakukan para tahanan pada 2008. Sejak dimulainya krisis di Suriah pada 2011, penjara tersebut telah menjadi tujuan akhir bagi para oposisi rezim yang ditangkap.

Mengutip MiddleEastEye, penjara Sednaya didirikan pada 1987 di bawah pemerintahan Hafez al-Assad. Awalnya, fasilitas ini berfungsi sebagai pusat penahanan militer saja.

Kondisi berubah di bawah pemerintahan rezim Assad. Fasilitas itu kemudian lebih dikenal sebagai tempat penyiksaan dan pembunuhan penentang pemerintah.

Kelompok hak asasi manusia internasional mengatakan puluhan ribu orang pernah ditahan di Sednaya. Mereka disiksa, dipukuli, bahkan tidak diberi makanan, air, obat-obatan hingga sanitasi dasar.

Laporan Amnesty dan investigasi terpisah oleh PBB menemukan bahwa otoritas Suriah sengaja membasmi tahanan di Sednaya setelah puas menyiksa dan menahan mereka. Kekejamannya bahkan mencapai tahap penyerangan secara seksual seperti dipukul di bagian alat kelamin atau dipaksa memperkosa dan membunuh satu sama lain.

BOGOR - Sejumlah guru besar dan praktisi hukum mendesak pemerintah mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 7/2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup . Peraturan tersebut rawan menjadi bancakan untuk pendapatan negara bukan pajak ( PNBP ).

Guru Besar Bidang Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan, Fakultas Kehutanan IPB Sudarsono Soedomo menekankan, kepedulian terhadap lingkungan tak serta merta mengorbankan kepentingan lain, termasuk ekonomi. Sejumlah persoalan disebutkannya menjadi latar belakang desakan dicabutnya Permen LH No / 2014.

Mulai dari metode penghitungan kerugian lingkungan yang menggelembung karena elemen yang terhitung dua kali, bahkan bisa 3 kali hingga penggunaan Permen LH No 7/2014 sebagai penghitung kerugian negara dalam kasus hukum. Parahnya lagi, denda yang diperoleh negara melalui putusan pengadilan tak lantas dikembalikan untuk pemulihan lingkungan yang rusak.

?Kerugian itu dianggap sebagai penerimaan negara bukan pajak. Bayangkan, PNBP, artinya jika kita ingin PNBP tinggi maka kerusakan negara harus tinggi, apa begitu, itukan salah logika,? kata Sudarsono kepada wartawan di sela-sela diskusi bertajuk Menghitung Kerugia Lingkungan Dengan Permen LH No 7/204, Tepatkah? di Kampus IPB, Dramaga, Bogor, Jumat (13/12/2024).

?Kerugian lingkungan itu, oke kita hitung, terus kemudian berapa kerugiannya? Uang harus dikembalikan lagi pada lingkungan. Bukan PNPB. Dikembalikan lagi ke lingkungan. Itu yang tidak terjadi,? tegasnya.

Dia mendorong Pemerintahan Prabowo dapat merevisi Permen LH No 7/2014. Bahkan mendesak pemerintah segera menyusun peraturan baru guna menggantikan Permen LH No 7/2014 dengan melibatkan akademisi di foum-forum akademik untuk memastikan kebenaran prosedur dan metode penghitungan yang digunakan.

Dengan demikian nilai kerugian lingkungan dapat dipertanggungjawabkan dan memberi rasa keadilan bagi masyarakat. ?Sebelum ada peraturan baru tentang penghitungan kerugian lingkungan yang secara akademis ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, maka demi menjaga nama baik institusi, keterlibatan akademisi dalam penghitungan kerugian lingkungan sebaiknya sangat dibatasi atau dihentikan sama sekali,? tandasnya.

Guru Besar Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan, FEM IPB Akhmad Fauzi berpendapat di Indonesia ganti rugi kerusakan lingkungan menjadi PNBP. Sementara di luar negeri seperti Amerika sebagian besar dikembalikan ke alam bukan jadi pendapatan negara. "Selain itu di Amerika perhitungan kerugian negara juga harus didiskusikan secara panel,? ucapnya.

Di lokasi yang sama, pakar hukum kehutanan Universitas Al Azhar Sadino memiliki argumen yang sama perihal regulasi Permen LH No 7/2014 sebagai malapraktik. Menurutnya, setidaknya sudah ada 42 perusahaan menjadi korban perkara lingkungan menggunakan Permen LH No 7/2014 dengan nilai total kerugian yang dihitung Rp29 triliun.

?Ada 42 perusahaan jadi korban perkara lingkungan. Salah satu contohnya PT CA yang dipaksa membayar denda miliaran rupiah, tapi tidak pernah ada pemulihan. Kenapa permen jadi PNBP? Perhitungan sebenarnya sulit tapi putusannya gampang banget,? tuturnya.

Menurutnya, mengherankan jika pengusaha diberi izin tapi lahan tak bisa dieksploitasi. Dirinya turut mengkritisi perihal isu lingkungan disangkutpautkan ke ranah korupsi. ??Kerugian lingkungan bukan kerugian negara jadi seharusnya dikembalikan ke lingkungan,? tuturnya.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kombes. Pol. Yuldi Yusman menggelar konferensi pers terkait kasus 12 warga negara asing (WNA) yang diduga berprofesi sebagai PSK di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berhasil mengamankan sebanyak 12 perempuan warga negara (WN) Vietnam yang diduga menjadi pekerja seks komersial di daerah Muara Karang, Jakarta Utara.

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana penjara selama 4-5 tahun terhadap 15 terdakwa terkait kasus pungutan liar (Pungli) di Rumah Tahanan KPK .

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan tunggal jaksa KPK yang mengacu pada Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

?Mengadili. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Ridwan, Terdakwa II Mahdi Aris, Terdakwa III Suharlan, Terdakwa IV Ricky Rachmawanto, Terdakwa V Wardoyo, Terdakwa VI Muhammad Abduh, Terdakwa VII Ramadhan Ubaidillah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan,? ujar majelis hakim, Jumat (13/12/2024).

?Mengadili, Menyatakan Terdakwa I Deden Rochendi, Terdakwa II Hengki, Terdakwa III Mahdi Aris, Terdakwa IV Eri Angga Permana, Terdakwa V Sopian Hadi, Terdakwa VI Achamd Fauzi, Terdakwa VII Agung Nugroho dan Terdakwa VIII Ari Rahman Hakim tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan,? tambahnya.

Berikut daftar vonis 15 terdakwa di kasus pungli rutan KPK:

1. Deden Rochendi, divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, divonis 5 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp419.600.000 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp34 juta subsider 6 bulan

7. Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan, serta uang pengganti Rp56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan

9. Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp135.200.000 subsider 8 bulan

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan 44.000 orang narapidana ( napi ) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Supratman menjelaskan bahwa amnesti tersebut diberikan kepada napi yang terjerat kasus penghinaan serta gangguan kejiwaan.

?Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu presiden meminta untuk diberi amnesti,? kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Kemudian, kata dia, ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan termasuk HIV. ?Itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," sambungnya.



Supratman juga menyebut napi pengguna narkotika yang direhabilitasi juga akan mendapatkan amnesti. ?Namun demikian jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas. Dan karena itu sekali lagi beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Menko, Pak Menhan, tadi konstruktif semua, juga bersama dengan Jaksa Agung dan Pak Kapolri," ungkapnya.

Supratman Andi Agtas menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (13/12/2024). Dalam ratas tersebut, Supratman mengusulkan 44 ribu narapidana untuk diberikan amnesti.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui untuk memberikan amnesti kepada narapidana. "Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata Supratman.

Meski begitu, Supratman menyebut usulan tersebut akan meminta pertimbangan DPR. ?Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ungkapnya.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut untuk mengurangi overload kapasitas lapas dsn pertimbangan manusia. "Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan," kata Supratman.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengusulkan 44.000 orang narapidana ( napi ) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan amnesti. Supratman menjelaskan bahwa amnesti tersebut diberikan kepada napi yang terjerat kasus penghinaan serta gangguan kejiwaan.

?Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap, ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu presiden meminta untuk diberi amnesti,? kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Kemudian, kata dia, ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan termasuk HIV. ?Itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," sambungnya.



Supratman juga menyebut napi pengguna narkotika yang direhabilitasi juga akan mendapatkan amnesti. ?Namun demikian jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imipas. Dan karena itu sekali lagi beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Menko, Pak Menhan, tadi konstruktif semua, juga bersama dengan Jaksa Agung dan Pak Kapolri," ungkapnya.

Supratman Andi Agtas menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (13/12/2024). Dalam ratas tersebut, Supratman mengusulkan 44 ribu narapidana untuk diberikan amnesti.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyetujui untuk memberikan amnesti kepada narapidana. "Yang kedua prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata Supratman.

Meski begitu, Supratman menyebut usulan tersebut akan meminta pertimbangan DPR. ?Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikannya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," ungkapnya.

Supratman menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut untuk mengurangi overload kapasitas lapas dsn pertimbangan manusia. "Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan," kata Supratman.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan salah satu faktor pendorong munculnya wacana tersebut, yakni angka golput yang tinggi.

?Salah satunya juga, buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan. Karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Kendati demikian, kata Supratman, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut belum diputuskan. Pemerintah, katanya, masih mendiskusikan hal tersebut dengan DPR dan ketua umum partai politik.



"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ungkapnya.

Supratman menilai wacana yang dilempar oleh Prabowo itu baik untuk dipertimbangkan. "Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan,? katanya.

?Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," sambungnya.

Pertimbangan lainnya, kata Supratman, juga terkait dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Dan juga aspek sosial, serta kerawanan. "Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar,? kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik. "Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," ungkapnya.

Terkait kemunduran demokrasi mengenai pilkada oleh DPRD itu, menurut Supratman tergantung kepada kebutuhan bangsa Indonesia. Menurut dia, yang terpenting bukan prosedural semata tetapi mengenai subtansi.

"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," kata Supratman.

"Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang ya,? pungkasnya.

MEDAN - Sebanyak 47 orang dari berbagai negara, kini menjadi penghuni Rumah Detensi Imigrasi ( Rudenim ) Medan. Para deteni ini mengisi waktu dengan kegiatan positif sambil berharap bisa kembali berkumpul bersama keluarga.

Diketahui, para penghuni Rudenim disebut deteni. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deteni adalah orang asing dari penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendentensian dari pejabat Imigrasi.

Satu di antara 47 deteni yang menghuni Rudenim Medan adalah Anwar Hossain (47), seorang warga negara Banglades. Dia terpaksa berpisah dengan istri dan anaknya, lantaran tidak ada izin saat masuk ke Indonesia dan ditangkap Imigrasi Medan.



Pantauan SINDOnews, Rabu (11/12/2024) siang, Anwar bersama empat temannya sesama penghuni Rudenim Medan, asyik bercocok tanam di bagian belakang Kantor Rudenim Medan di Jalan Selebes, Belawan I, Kota Medan, Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilakukan Anwar karena dia memang memiliki hobi bercocok tanam. Hobi yang dia miliki itu disampaikan kepada pihak Rudenim Medan, yang kemudian menberikan fasilitas bagi mereka.

"Bulan delapan tahun ini, tahun 2024," kata Anwar saat ditanya sejak kapan dia menghuni Rudenim Medan yang terletak di Jalan Selebes, Belawan I, Kota Medan, Sumatera Utara.

Anwar lalu mengisahkan hidupnya sampai akhirnya menghuni Rudenim Medan. Menurut Anwar yang berlatar belakang petani, dari Banglades dia ke Malaysia. Di Negeri Jiran tersebut, dia bertemu jodohnya yang berasal dari Sumatera Utara. Mereka pun menikah dan memiliki tiga anak.

"Berikutnya, mereka yang mungkin kurang enak perasaannya atau tidak, dilaporkannya (saya) ke Imigrasi, setelah itu mereka datang dan tangkap dan periksa, berkas apa yang ada, kosong, Pak," jelasnya.

Kini, dia berupaya terus untuk memproses agar bisa secepatnya keluar dari Rudenim Medan. "Insyallah kami proses secepatnya, sehingga bisa kami bergabung dengan keluarga," ujarnya.

Selama tinggal di Rudenim Medan, Anwar mengaku perlakuan petugas sangat baik. Para petugas Rudenim Medan yang berkeliling secara bergantian, kerap menyapa deteni. "Tidak pernah mereka lakukan yang tidak kami inginkan, mereka selalu lakukan yang terbaik kepada kami," ujarnya.

Deteni Bukan Cuma dari Banglades

Deteni yang ada di Rudenim Medan bukan hanya berasal dari Banglades. Menurut Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan Rudenim Medan Donny Bahar mengatakan, Rudenim Medan membawahi dua wilayah kerja yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.


"Di Rudenim Medan ini tidak terdapat pengungsi, di sini hanya deteni. Kalau pengungsi dia di luar dari rudenim. Di Rudenim Medan sekarang ini deteni berjumlah 47 orang. Negaranya, Banglades, Srilanka, Myanmar, Filipina, Malaysia, Afganistan, Uzbekistan, dan etnis Rohingya," jelasnya.

Donny mengatakan, para deteni yang masuk Rudenim Medan ini adalah deteni yang dikenakan tindakan keimigrasian. Misal, karena overstay, penyalahgunaan izin tinggak, eks napi. "Contoh, mereka yang tadinya dikenakan tindakan pidana umum ditempatkan di lapas, kemudian untuk proses kepulangannya, maka deteni tersebut ditempatkan di sini sambil menunggu proses kepulangannya. Jadi, dari 47 orang itu case-nya berbeda-beda," paparnya.



Soal pemulangan pata deteni, Donny mengatakan kepulangan mereka dibiayai oleh diri sendiri atau sponsornya. "Kalau misalnya sponsornya itu cepat merespons, mereka akan cepat pulang ke negara asalnya. Cuma terkadang sponsornya lambat," ujarnya.

Soal fasilitas yang ada di Rudenim Medan, Donny menjelaskan ada Wi-Fi. Fasilitas ini disediakan agar para deteni bisa terus berhubungan dengan keluarganya.

"Jadi, terkadang ada deteni yang menggunakan handphone agar bisa menghubungi keluarganya. Di sini juga kita fasilitasi My Hobby Is, salah satu inovasi dari Rudenim Medan. Mereka kita fasilitasi tergantung hobinya apa. Hobinya bertanam, kita fasilitasi lahan. Hobinya memasak, kita fasilitasi dapur. Hobinya menjahit, kita fasilitasi peralatannya," ujarnya.

Untuk deteni yang masih anak-anak, ada perlakuan khusus. Mereka akan tetap belajar di aula yang terletak di lantai 2. "Dia dikasih ruang belajar. Ruang belajar itu tergantung kedutaannya. Jadi nanti dari kedutaannya ada yang menghubungi, melalui online, melalui daring, pembelajaran daring," jelasnya.

Untuk diketahui, di Rudenim Medan ada 30 kamar berukuran sekitar 3 x 4 meter. Satu kamar ada yang diisi satu orang, ada juga yang diisi empat orang. Satu kamar yang diisi empat orang biasanya untuk ibu dan anak-anaknya.



Ada pula kamar yang terpaksa diisi empat orang karena para deteni tersebut merasa nyaman tinggal dengan orang yang berasal dari negara yang sama.

Rudenim Medan juga menyediakan fasilitas klinik bagi para deteni dan petugas. Begitu ada deteni yang sakit, akan dibawa ke klinik. Jika tidak sembuh dalam jangka waktu tertentu, akan dirujuk ke rumah sakit.

Di Rudenim Medan ini juga ada musala, namanya Al-Karim. Musala yang terletak di lantai 1 ini menjadi tempat bagi para rudenim dan petugas yang beragama Islam untuk beribadah.

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Jawa Timur meraih penghargaan WBBM. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini kepada Kepala Kantor Imigrasi Madiun Gilang Danurdara.

Pemberian penghargaan tersebut berlangsung dalam acara ?Satu Dekade Zona Integritas dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024? yang diselenggarakan di Assembly Hall Birawa, Hotel Bidakara Jakarta.

Menpan RB Rini Widyantini menyampaikan, apresiasi kepada satuan kerja yang menerima penghargaan. Rini berharap satuan kerja yang menerima penghargaan tidak mudah berpuas diri. Dalam kesempatan kali ini, kata Rini, Kantor Imigrasi Madiun memperoleh penghargaan dengan predikat WBBM. Sebelumnya Imigrasi Madiun berpredikat WBK.

?Penghargaan ini merupakan bukti nyata Imigrasi Madiun selalu dan terus berproses dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semangat pegawai Imigrasi Madiun dalam memberikan pelayanan tidak pernah surut terbukti sudah 4 kali berturut-turut kantor ini mengikuti kontestasi WBBM hingga pada tahun ke empatnya lah memperoleh penghargaan WBBM,? katanya, Kamis (12/12/2024).

Menurut Rini, ini merupakan komitmen yang selalu dipegang oleh jajaran Imigrasi Madiun selalu mengedepankan pelayanan terbaiknya. Kritik dan saran dari berbagai pihak merupakan salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam suatu pelayanan sehingga tahu bagaimana cara harus memperbaiki diri dalam menyempurnakan pelayanan maksimal.

?Dengan capaian ini tidak membuat Kantor Imigrasi Madiun mengendurkan semangat kerjanya, penghargaaan ini menambah semangat baru bagi para pegawainya mengingat tahun 2024 segera berakhir maka ini juga menjadi kado manis di penghujung tahun ini,? katanya.

Kantor Imigrasi Madiun Gilang Danurdara menegaskan, Kantor Imigrasi Madiun siap menghadapi kontestasi pelayanan publik selanjutnya. Pihaknya selalu berkomitmen kepada jajaran untuk selalu menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan di bidang keimigrasian bagi masyarakat.

?Harapan kami, Kado manis di penghujung tahun 2024 ini semoga menjadi langkah dan semangat baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami selalu berusaha menjadi yang terbaik guna mengoptimalkan SDM terbaik kami,? ujar Gilang.

Dalam Kesempatan ini juga Kantor Imigrasi Madiun mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

?Terima kasih atas dukungan serta support yang diberikan kepada kami baik dari masyarakat atau pun stake holder. Dukung kami selalu dalam membangun pelayanan publik di masa-masa yang akan datang karena kami tidak akan berhenti sampai di sini,? katanya.