762 item, 64 hal
Jadi Terapis dan Pemandu Lagu, 4 WNA China Dideportasi Kantor Imigrasi Jakarta Utara
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mendeportasi 4 Warga Negara China berinisial XH, WW, WCX, dan ZY. Keempatnya... | Halaman Lengkap [289] url asal
#imigrasi #jakarta-utara #pemandu-karoke #terapis-pijat #ruu-keimigrasian
(SINDOnews Ekbis) 07/01/25 16:22
v/45528/
JAKARTA - Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara mendeportasi 4 Warga Negara China berinisial XH, WW, WCX, dan ZY. Keempatnya terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya dengan bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu.Deportasi keempatnya dilakukan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terungkapnya kasus ini berawal saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian pada tempat pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Operasi itu dipimpin langsung Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Widya Anusa Brata. ?Saat dilakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian XH, WW, WCX, dan ZY ditemukan tengah bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu pada sebuah tempat pijat dan SPA dan diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal,? katanya, Selasa (7/1/2025).
Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui keempatnya merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA) kemudian petugas mengambil tindakan dengan mengamankan keempatnya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
?Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap XH, WW, WCX, dan ZY di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, diketahui keempatnya telah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Tinggal yang dimilikinya,? ujarnya.
Sebagai pemegang Visa on Arrial, keemptnya berkegiatan sebagai terapis dan pemandu lagu di sebuah tempat pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Selain dikenakan Tindakan berupa deportasi, mereka juga telah dicantumkan namanya ke dalam daftar penangkalan.
?Operasi ini merupakan instruksi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk menindak tegas orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian, mengganggu lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mengganggu stabilitas serta keamanan negara,? ucapnya.
(cip)
Rencana Pemberian Amnesti 44.000 Napi, Kementerian Hukum Tunggu Data dari Imipas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku, pihaknya masih menunggu data puluhan ribu narapidana yang akan mendapat amnesti. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas... | Halaman Lengkap [294] url asal
#kementerian-hukum #kementerian-imigrasi-dan-pemasyarakatan #supratman-andi-agtas #agus-andrianto #narapidana
(SINDOnews Ekbis) 07/01/25 12:30
v/45274/
JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku, pihaknya masih menunggu data puluhan ribu narapidana yang akan mendapat amnesti. Ia pun berharap, data puluhan ribu narapidana itu bisa diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dalam waktu dekat."Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas apakah seluruh data yang 44.000 by name itu sudah terakses atau belum, sudah bisa diserahkan ke kami atau belum," tutur Supratman saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Kementerian Hukum tak bisa menindaklanjuti usulan amnesti ke Presiden Prabowo Subianto bila tak ada daftar narapidana yang didata oleh Kementerian Imipas. Ia pun menyebut, Menteri Imipas Agus Andrianto akan memberikan data napi yang mendapat amnesti dalam waktu dekat.
"Karena tentu Kementerian Hukum tidak bisa meneruskan apa-apa kalau tidak ada basis datanya dari Kementerian Imipas. Oleh karena itu beberapa saat yang lalu Menteri Imipas menjanjikan dalam waktu dekat nama-nama tersebut akan segera diserahkan," tutur Supratman.
"Mungkin ya, proses asesmennya lebih ketat sehingga itu yang membuat sedikit lebih lama daripada yang kita perkirakan," imbuhnya.
Supratman pun menyampaikan, pihaknya tak mematok target agar data napi yang mendapat amnesti itu rampung. Menurutnya, langkah pendataan itu tergantung dari Kementerian Imipas.
"Karena yang akan melakukan asesmen, menentukan siapa orang yang berhak, itu kan Kementerian Imipas. Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," terang Supratman.
Supratman pun menyatakan, pihaknya akan membuka napi penerima amnesti bila sudah ada data dari Kementerian Imipas. "Intinya nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," tandasnya.
(rca)
Respons Pemerintahan Prabowo soal MK Hapus Presidential Threshold
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan presidential threshold melalui... | Halaman Lengkap [253] url asal
#supratman-andi-agtas #presidential-threshold #putusan-mk #ambang-batas-pencapresan #pemerintahan-prabowo-gibran
(SINDOnews Ekbis) 07/01/25 12:25
v/45285/
JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan presidential threshold melalui putusan perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. Ia menyatakan, pemerintah akan mematuhi putusan tersebut."Prinsipnya kita hormati dan patuh terhadap putusan MK. Karena putusan MK itu kan final and binding. Jadi tidak ada upaya hukum berikut," ujar Supratman saat ditemui Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).
Politikus Partai Gerindra ini pun telah menugaskan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dhahana Putra untuk mengkaji putusan tersebut. Langkah itu ditujukan Supratman sebagai bentuk persiapan pemerintah dalam mematuhi putusan tersebut.
"Walaupun inisiatif untuk membuat perubahan undang-undang tentang pemilu dan pilkada itu saat ini diinisiasi oleh DPR, namun demikian pemerintah harus siap-siap juga," katanya.
Lebih lanjut, Supratman menilai, putusan MK berpeluang untuk menimbulkan banyak calon presiden (capres) yang mendaftar. Ia pun mengatakan, MK telah memberi wewenang pada DPR dan Pemerintah untuk melakukan rekayasa konstitusi.
"Karena itu MK memberi ruang kepada pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama dengan pemerintah, presiden maksud saya, untuk melakukan rekayasa konstitusional dengan mempedomani lima hal. Yang satu tidak boleh rekayasa konstitusional itu disahkan kepada perolehan suara ataupun kursi. Kan itu intinya tuh. Nah karena itu pasti ini akan dipenuhi," kata Supratman.
Meski demikian, Supratman belum mengetahui pasti peluang semua partai politik bisa mengajukan paslon. Menurutnya, keputusan itu menunggu hasil pembahasan RUU Pemilu.
"Apakah nanti semua partai politik akan masing-masing boleh mencalonkan? Nah nanti akan dibahas di Revisi Undang-Undang tentang Pemilu, Partai Politik, maupun Pilkada," pungkasnya.
(rca)
Menteri Hukum Terima Permohonan Naturalisasi Pesepak Bola Keturunan Indonesia, Ole Romeny?
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, pihaknya telah menerima satu permohonan naturalisasi pesepak bola keturunan Indonesia dari PSSI. Menteri Hukum... | Halaman Lengkap [161] url asal
#menteri-hukum #pssi #proses-naturalisasi-pemain-timnas-indonesia #pemain-naturalisasi #ole-romney
(SINDOnews Ekbis) 07/01/25 12:01
v/45214/
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, pihaknya telah menerima satu permohonan naturalisasi pesepak bola keturunan Indonesia dari PSSI . Ia pun mengaku, pihaknya tengah memproses usulan naturalisasi tersebut."Ada satu yang kita sudah proses ya," kata Supratman saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).
Kendati demikian, Supratman tak menjelaskan identitas pesepak bola keturunan Indonesia yang diusulkan oleh PSSI tersebut. Ia menyebut, pesepak bola yang diusulkan naturalisasi kewarganegaraan oleh PSSI berasal dari Belanda.
Terlepas dari itu, Supratman mengaku, pihaknya belum menerima usulan permohonan naturalisasi lagi dari PSSI.
"Tapi yang lain belum ada permohonan kepada kami," terang Supratman.
Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan, proses naturalisasi Ole Romeny sudah mulai berlangsung. Bahkan, Erick mengungkapkan kalau PSSI juga sedang mendekati Jairo Riedewald yang diharapkan untuk bisa segera menjadi WNI untuk membela Timnas Indonesia.
"Ole Insyaallah surat-menyuratnya sudah lebih advanced. Kita juga sedang approach Jairo (Riedewald) untuk gabung tim nasional," kata Erick, Senin (6/1/2024).
(yov)
Menkum Targetkan Seluruh Pelayanan Diberikan Digital pada 2026
Kementerian Hukum (Kemenkum) mencanangkan komitmen bersama zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan integritas. Kementerian Hukum (Kemenkum) mencanangkan komitmen bersama... | Halaman Lengkap [273] url asal
#kementerian-hukum #supratman-andi-agtas #kabinet-prabowo-gibran #digital #pelayanan-publik
(SINDOnews Ekbis) 07/01/25 11:45
v/45225/
JAKARTA - Kementerian Hukum ( Kemenkum ) mencanangkan komitmen bersama zona wilayah bebas korupsi (WBK) dan integritas. Kemenkum juga mencanangkan transformasi digital dalam melayani masyarakat.Pencanangan itu dilakukan oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas bersama jajaran eselon I dan sejumlah Kakanwil Kemenkum di Graha Pengayoman, Kemenkum, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).
Supratman menjelaskan, pencanangan zona integritas dan WBK itu merupakan komitmen Kemenkum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik dan lebih bersih.
"Pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah komitmen bagi Kementerian Hukum untuk menciptakan sebuah tata kelola pemerintah yang lebih baik, lebih bersih," kata Suprtaman usai acara.
Selain itu, Supratman menilai transformasi digital sangat penting dalam rangka memberi layanan ke masyarakat. Ia pun berharap, seluruh layanan di Kemenkum bisa terlayani dengan digital.
"Nanti Insya Allah paling lambat ya, paling lambat kami berusaha di tahun 2025 itu bisa terjadi. Tapi karena mungkin soal keterbatasan soal anggaran, karena itu paling lambat di tahun 2026 seluruh layanan, cita-cita di Kementerian Hukum, seluruh layanan itu bisa diakses lewat digitalisasi," terang Supratman.
Kendati demikian, Supratman menyampaikan, pihaknya akan memberi kemudahan dan kecepatan kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan di bidang hukum.
"Nah karena itu mohon dukungan kepada teman-teman semua, bahwa pencanangan hari ini adalah bukti nyata keseriusan Kemenkum dalam rangka memberikan sebuah layanan kepada masyarakat yang terbaik, cepat, mudah diakses, dan keamanan yang terjamin," tutur Supratman.
"Karena itu sekali lagi, kalau kemudian pencanangan transformasi digital ini betul-betul bisa kita wujudkan di tahun-tahun yang akan datang, maka tentu pencanangan dari daerah ataupun wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme itu otomatis dia akan seiring sejalan dengan pencanangan digitalisasi," tandasnya.
(rca)
Ditjen Imigrasi Ungkap Nasib Golden Visa Shin Tae-yong usai Dipecat PSSI
PSSI resmi mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana nasib Golden Visa yang pernah diterima oleh STY?... | Halaman Lengkap [317] url asal
#pssi-pecat-shin-tae-yong #shin-tae-yong #visa #ditjen-imigrasi #pssi
(SINDOnews Ekbis) 07/01/25 07:24
v/45457/
JAKARTA - PSSI resmi mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Timnas Indonesia. Lantas, bagaimana nasib Golden Visa yang pernah diterima oleh STY?Lewat akun resmi Instagram, Direktorat Jenderal Imigrasi @ditjen_imigrasi menyebutkan bahwa Shin Tae-yong masih tercatat sebagai pemegang Golden Visa. ?Setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Coach Shin Tae-yong masih tercatat sebagai pemegang Golden Visa sebagai Global Talent,? demikian keterangan yang disampaikan dilihat Senin (6/1/2025).
Dalam unggahan tersebut, Shin Tae-yong dinilai memiliki kualitas warga dunia berprestasi, dan telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Timnas Indonesia. "Coach Shin dinilai memiliki kualitas sebagai warga dunia yang berprestasi dan telah memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Timnas Sepakbola Indonesia," ujar Ditjen Imigrasi.
Sebagai informasi, Golden Visa tersebut diberikan ke Shin Tae-yong oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Juli 2024. Diberitakan sebelumnya, PSSI resmi memutus kontrak pelatih Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Menara Danareksa, Senin 6 Januari 2025, siang. Erick menyampaikan bahwa keputusan tersebut tak luput dari evaluasi menyeluruh yang telah dilakukan PSSI.
?Kita ucapkan terima kasih kepada kinerja coach Shin dan hubungan saya sangat baik dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program timnas. Tapi tentu dinamika timnas ini perlu juga perhatian khusus kami dalam evaaluasi,? kata Erick Thohir, Senin (6/1/2025).
?Kita lihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh pemain, komunikasi yang lebih baik, implementasi program yang lebih baik,? sambungnya.
Erick menambahkan bahwa Shin Tae-yong telah menerima surat pemecatan PSSI yang disampaikan lewa manajer Timnas Indonesia, Sumardji. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menyampaikan terima kasih atas kinerja Shin Tae-yong selama ini.
?Pak Mardji sudah bertemu coach Shin dan coach hin sudah menerima surat menyurat tentu sudah mengenai hubungan yang sudah berakhir, terima kasih tentunya kepada coach Shin,? tutur Erick.
(rca)
Menko Yusril Tanggapi Putusan MK soal PT: Perlu Dirumuskan agar Tak Ada Koalisi Parpol Mendominasi Pilpres
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memandang ke depan perlu dirumuskan dalam sebuah peraturan agar tidak ada... | Halaman Lengkap [206] url asal
#yusril-ihza-mahendra #putusan-mk #presidential-threshold #koalisi #parpol
(SINDOnews Ekbis) 04/01/25 17:54
v/43413/
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memandang ke depan perlu dirumuskan dalam sebuah peraturan agar tidak ada gabungan partai politik atau koalisi parpol yang mendominasi dalam kontestasi Pilpres.Hal ini diungkapkan Yusril menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan Presiden-Wakil Presiden atau presidential threshold.
Yusril mengatakan, merujuk pertimbangan hukum dan diktum putusan MK justru memberikan panduan atau arahan agar jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres cawapres agar jangan sampai mendominasi.
"Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta Pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres. Ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK," ujar Yusril, Sabtu (4/1/2025).
Dia tak ingin meski putusan MK menghapus ambang batas syarat pencalonan dukungan minimal tersebut, tapi di lapangan justru parpol peserta Pemilu memutuskan membentuk satu poros gabungan partai politik yang sangat besar untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu.
"Misal ada 20 parpol ikut pemilu lantas 19 partai gabung ajukan 1 paslon, sisa 1 partai yang hanya bisa ajukan 1 calon lagi akhirnya hanya ada 2 paslon saja. Ini yang harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tidak mendominasi seperti dikatakan MK," katanya.
(jon)
Sikapi Putusan MK Soal PT, Yusril: Tak Mungkin Buat Norma Baru untuk Batasi Jumlah Capres
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan... | Halaman Lengkap [217] url asal
#mahkamah-konstitusi #yusril-ihza-mahendra #calon-presiden #revisi-uu-pemilu #putusan-mk
(SINDOnews Ekbis) 04/01/25 13:34
v/45043/
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Menurut Yusril, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah calon presiden (Capres) di Pilpres mendatang."Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres," kata Yusril, Sabtu (4/1/2025).
Menurut dia, karena hal itu baik langsung maupun tidak langsung akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK. MK dengan tegas menyatakan setiap parpol peserta pemilu berhak mencalonkan capres. "Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang silakan bergabung," ujarnya.
Yusril menjelaskan, panduan MK justru memberikan arahan agar jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres cawapres agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah, pembatasan itu perlu diatur sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta Pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres.
Sehingga, ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini.
"Jangan sampai parpol peserta pemilu bergabung tanpa batas, misal ada 20 parpol ikut pemilu, lantas 19 partai gabung ajukan 1 paslon, sisa 1 partai yang hanya bisa ajukan 1 calon lagi, akhirnya hanya ada 2 paslon saja. Ini yang harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tidak mendominasi seperti dikatakan MK," katanya.
(cip)
FOTO: KPK Periksa Eks Dirjen Imigrasi Terkait Penyidikan Tersangka Harun Masiku dan Hasto
Foto (63491) - JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie (tengah) berjalan... [48] url asal
(SINDOnews Ekbis) 04/01/25 09:00
v/43752/
JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025). KPK memeriksa Ronny F. Sompie sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
(sra)
Eks Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie: Pencegahan Harun Masiku Dimulai 13 Januari usai ke Singapura
Eks Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie menyatakan pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku dimulai pada 13 Januari 2020. Eks Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie... | Halaman Lengkap [160] url asal
#komisi-pemberantasan-korupsi #kasus-suap #harun-masiku #hasto-kristiyanto #imigrasi
(SINDOnews Ekbis) 03/01/25 19:07
v/44954/
JAKARTA - Eks Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie menyatakan pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku dimulai pada 13 Januari 2020."Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah keluar negeri," kata Ronny usai diperiksa di KPK, Jumat (3/1/2025).
Hal itu berlaku usai Harun Masiku terdeteksi bepergian ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan pulang ke Indonesia pada 7 Januari 2020.
Dalam perkara ini, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Hal itu sehari usai operasi tangkap tangan yang menyasar eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Dalam perkembangannya, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan advokat, Donny Tri Istiqomah.
Terhadap Hasto, KPK menetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.
Sejalan dengan itu, KPK juga mencegah bepergian ke luar negeri terhadap Hasto Kristiyanto. Pencegahan tersebut berbarengan dengan eks Menkumham, Yasonna Laoly.
(cip)
Komnas HAM Tekankan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Harus Dijaga
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus tetap dijaga. Hal ini mengacu dari berbagai peristiwa yang membuat tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Tingkat... | Halaman Lengkap [297] url asal
#polri #komnas-ham #kepercayaan-publik #polisi
(SINDOnews Ekbis) 03/01/25 18:47
v/43719/
JAKARTA - Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri harus tetap dijaga. Hal ini mengacu dari berbagai peristiwa yang melibatkan kepolisian hingga membuat tingkat kepercayaan masyarakat sempat menurun.Salah satunya adalah netralitas aparat pada tahun politik yakni penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Haris melihat tuduhan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus dijawab karena bisa menimbulkan spekulasi tanpa bukti yang jelas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
"Saya kira perlu ditunjukkan saja dengan pihak kepolisian bahwa netralitas itu sudah dilakukan sebagaimana dilakukan oleh suatu lembaga kepolisian, TNI, ASN, harus netral. Ini juga perlu juga diberikan perhatian serius apakah memang tuduhan ini ada dasarnya atau tidak," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Abdul Haris Semendawai, Jumat (3/1/2025).
Selain netralitas, kasus lain yang sempat mendapatkan resistensi kepercayaan masyarakat juga datang dari internal kepolisian. Haris memberikan contoh kasus Sambo hingga isu baru-baru terkait pemerasan oknum polisi kepada warga asing di konser internasional.
Dia awalnya menyayangkan kasus yang terjadi, namun Polri merespons cepat dengan memberikan sanksi tegas serta melakukan evaluasi. "Dalam beberapa kasus, pihak Propam, Pak Kapolri sudah mengambil tindakan-tindakan tegas. Para pelaku diproses atau setidaknya beberapa orang diberhentikan dari jabatan, atau juga dimutasi, atau akan diberhentikan dari kepolisian," ucapnya.
"Tentu ini dilakukan secara konsisten akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Bagaimanapun juga, masyarakat sangat membutuhkan kepolisian, juga negara membutuhkan kepolisian. Dengan adanya kepolisian kredibel masyarakat akan lebih aman," sambungnya.
Haris juga menyampaikan pada tahun baru ini, pihak kepolisian juga harus melakukan pembenahan. Dia menyoroti pada penanganan aksi demonstarsi yang dilakukan masyarakat diharapkan tidak perlu terjadi benturan ataupun tindakan represif dari aparat.
Dia berharap ketika merespons demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa atau masyarakat pihak kepolisian lebih mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif. ?Itu juga saya kira penting untuk menunjukkan bahwa pihak kepolisian memihak masyarakat," harapnya.
(poe)
KPK Panggil Mantan Dirjen Imigrasi Ronny Sompie terkait Kasus Hasto PDIP
Berdasarkan informasi yang diterima, pemeriksaan Ronny Sompie terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto. Komisi Pemberantasan... | Halaman Lengkap [169] url asal
#kpk #hasto-kristiyanto #pdip #imigrasi #harun-masiku
(SINDOnews Ekbis) 03/01/25 10:45
v/42848/
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil mantan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie, Jumat (3/12/2024). Berdasarkan informasi yang diterima, pemeriksaan tersebut terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Hasto Kristiyanto .Pantauan di lokasi, Ronny tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.58 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna putih dengan celana hitam. Dalam kesempatan tersebut, ia ditemani sekitar lima orang.
"Saksi-saksi," kata Ronny saat ditanya kapasitasnya dalam pemeriksaan tersebut.
Setelah memasuki kantor KPK, Ronny Sompie segera menuju meja resepsionis untuk keperluan administrasi. Selanjutnya, ia menuju lantai dua di mana tempat ruangan pemeriksaan.
Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan pada Kamis (2/1/2025). Namun, yang bersangkutan meminta penjadwalan ulang pada 6 Januari 2025.
"Yang bersangkutan meminta untuk reschedule di hari Senin," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (2/1/2024).
Tessa mengungkapkan, alasan Wahyu reschedule lantaran ada kegiatan yang sudah terjadwal dan tidak bisa ditinggalkan.
"Yang bersangkutan bersedia untuk hadir di hari Senin nanti," ujarnya.
(abd)