JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal. Warga negara Vietnam tersebut bekerja di klinik bedah kecantikan.

"Yang diamankan totalnya ada 17 warga negara asing. Dari 17 tersebut, ada sepuluh orang perempuan dan tujuh orang laki-laki," Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Yuldi Yusman saat konferensi pers didi Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi , Jakarta,Jumat (10/1/2025).

Yuldi menambahkan, sebanyak 15 orang tersebut menggunakan Visa on Arrival atau VOA. "Dua orang lainnya menggunakan Izin Tinggal Terbatas atau ITAS sebagai investor," katanya.

Menurutnya, penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat terkait aktivitas warga asing dalam klinik bedah kecantikan di kawasan Pluit Timur, Jakarta Utara. Setelah diusut, klinik tersebut beroperasi sejak 2018.

"Kemudian petugas melakukan penyelidikan kurang lebih dua hari, ya. Dua hari dengan masuk ke sana berpura-pura menjadi pasien," ujarnya.



Belasan WN Vietnam itu disangkakan Pasal 122 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal, dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp500 juta.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman memberikan keterangan pers terkait penangkapan warga negara asing yang melanggar izin tinggal di kantor Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat (10/1/2025). Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 Warga Negara Asing (WNA) asal Vietnam yang melanggar izin tinggal dengan bekerja di sebuah klinik bedah plastik di kawasan Pluit Timur, Jakarta Utara.

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy menyebut bahwa pihaknya telah mendapat informasi Hasto Kristiyanto akan segera ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) jelang pelaksanaan Kongres PDIP 2025. Adapun Kongres PDIP dijadwalkan digelar pada April 2025.

"Yang ingin kami sampaikan ke publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat," kata Ronny di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Hal ini diungkapkan Ronny dalam jumpa pers terkait perkembangan kasus hukum yang menyeret Hasto hingga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.



Terkait dengan informasi ditahannya Hasto ini, dia menduga tujuannya untuk mengganggu prosesnya konsolidasi PDIP. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aparaturnya di penghujung kekuasaannya.

Selanjutnya, dia menilai semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, penersangkaan, dan sampai yang terakhir penggeledahan di kediaman Hasto, tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum.

"Tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget, mengganggu atau mengawut-awut internal partai menjelang kongres," ujarnya.

"Selanjutnya kami menyerukan kepada semua kader simpatisan keluarga besar PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengawut-awut partai," pungkasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat berinisial TJC yang merupakan buronan US Marshals. TJC diburu pihak Amerika Serikat lantaran terjerat kasus kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak.

"Pada tanggal 18 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat Kedutaan Besar AS perihal pemberitahuan pencabutan paspor warga negara AS atas nama TJC," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Kombes Pol Yuldi Yusman, Kamis (9/1/2025).

Menurut Yuldi, setelah dilakukan penelusuran, yang bersangkutan sudah berada di Indonesia sejak 4 Desember 2024. Hal tersebut berdasarkan data perlintasan dengan nomor paspor A52376279, penerbangan dari Malaysia. "Masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta," ujarnya.

Pada tanggal 19 Desember 2024, Direktorat Wasdakim menerbitkan surat keputusan tindak administratif keimigrasian berupa pencegahan terhadap TJC. Selanjutnya, berdasarkan montoring yang dilakukan melalui sistem keimigrasian, diketahui yang bersangkutan berada di Tangerang, Banten.

Pada 29 Desember 2024, berdasarkan pengamatan pada sistem keimigrasian, tim penyidik mendapatkan informasi adanya permohonan perpanjangan izin tinggal dari warga negara AS atas nama TJC melalui aplikasi Molina dengan alamat di Tangerang.

"Selanjutnya tim berkoordinasi dengan Direktorat Izin Tinggal untuk melakukan penundaan permohonan izin tinggal dan memberikan rujukan ke Kantor Imigrasi Tangerang sesuai dengan alamat izin tinggal yang diajukan," ujarnya.



TJC, menurut Yuldi, kemudian melakukan perpanjangan izin tinggal pada 30 Desember 2024 di Kantor Imigrasi Tangerang. "Selanjutnya, warga negara Amerika Serikat tersebut atas nama TJC diamankan oleh penyidik Direktorat Wasdakim dan dilakukan pendetensian guna proses pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya.

JAKARTA - Chief Executive Office (CEO) iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo beserta jajaran Pemimpin Redaksi (Pemred) iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas. Audiensi itu dilangsungkan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Audiensi digelar secara santai meskipun tetap serius. Dalam audiensi, Angela memaparkan isu-isu terkini berkaitan dengan industri media yang ada di Indonesia.

Tak hanya itu, sejumlah isu-isu nasional lain pun juga dibahas. Setelah pemaparan dari Angela, Supratman kemudian juga turut memberikan tanggapan dan berbicara mengenai komitmen Kementerian Hukum.

"Kami merasa ini penting sekali karena media adalah pilar keempat demokrasi, jadi bagaimana kita bisa terus menjaga demokrasi bersama-sama," ujar Angela di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (9/1/2025).

Angela juga memastikan iNews Media Group akan turut berkontribusi bagi program-program pemerintah. Menurut dia, sikap iNews Media Group akan berdampak dengan statusnya sebagai grup media news terbesar di Indonesia.

"Kami ingin turut berkontribusi untuk bisa menyampaikan kepada publik program-program pemerintah dan secara transparan serta akuntabel," tuturnya.

Mereka yang hadir dalam pertemuan itu yakni Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution, Direktur Sales & Marketing iNews Media Group Decky Cahya Putra, COO IDX Channel Masirom, Pemimpin Redaksi iNews dan Sindonews TV Aiman Witjaksono, Pemimpin Redaksi Sindonews Pung Purwanto, Pemimpin Redaksi Trijaya Gaib M Sigit, Pemimpin Redaksi Okezone M Budi Santosa, serta Pemimpin Redaksi RCTI Ariyo Ardi.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat berinisial TJC yang merupakan buronan US Marshals. TJC diburu pihak keamanan Federasi Amerika lantaran terjerat dalam kasus kejahatan yang meliputi eksploitasi seksual, eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak.

"Pada tanggal 18 Desember 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat kedutaan Besar AS perihal pemberitahuan pencabutan paspor warga negara AS atas nama TJC," kata Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Kombes Pol Yuldi Yusman, Kamis (9/1/2025).

Yuldi menjelaskan, setelah dilakukan penelusuran, yang bersangkutan sudah berada di Indonesia sejak 4 Desember 2024. Hal tersebut berdasarkan data perlintasan dengan nomor paspor A52376279 dengan penerbangan dari Malaysia. "Masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta," ujarnya.

Kemudian pada 19 Desember 2024, Direktorat Wasdakim menerbitkan surat keputusan tindak administratif keimigrasian berupa pencegahan terhadap TJC. Selanjutnya, berdasarkan montoring yang dilakukan melalui sistem keimigrasian, diketahui yang bersangkutan berada di Tangerang.

Pada 29 Desember 2024, berdasarkan pengamatan pada sistem keimigrasian, tim penyidikan mendapatkan informasi adanya permohonan perpanjangan izin tinggal dari warga negara AS atas nama TJC melalui aplikasi Molina dengan alamat di Tangerang.

"Selanjutnya tim berkoordinasi dengan Direktorat izin tinggal untuk melakukan penundaan permohonan izin tinggal dan memberikan rujukan ke Kantor Imigrasi Tangerang sesuai dengan alamat izin tinggal yang diajukan," ujarnya.

TJC kemudian melakukan perpanjangan izin tinggal pada 30 Desember 2024 di Kantor Imigrasi Tangerang. "Selanjutnya, warga negara Amerika Serikat tersebut atas nama TJC diamankan oleh penyidik Direktorat WasdaKim dan dilakukan pendetesian guna proses pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

MAKASSAR - Sekretaris Umum (Sekum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Prof Muammar Bakry meminta masyarakat wajib bersyukur atas menurunnya tindak kejahatan terorisme.

Selama dua tahun terakhir, tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack di Indonesia.

Meski demikian, pencegahan radikal terorisme tidak boleh kendur dan lengah. Akan tapi sinergi dan koordinasi harus terus ditingkatkan agar Tahun 2025 kembali zero terrorist attack.

?Memasuki tahun 2025 juga menjadi suatu capaian bahwa telah dua tahun berselang Indonesia mengalami nol serangan teroris, atau yang juga biasa disebut sebagai zero terrorist attack. Hal ini dapat dianggap sebagai prestasi tersendiri bahwa sentimen negatif terhadap perbedaan SARA semakin menurun,? kata Prof Bakry di Makassar, Kamis (9/1/2025).



Menurutnya, semakin terbukanya pemahaman agama yang inklusif dan toleran menjadi faktor pendukung menurunnya angka kejadian tindakan kejahatan atas nama agama.

Zero terrorist attack juga mampu menjadi indikator yang baik atas capaian kerja Pemerintah melalui berbagai instansinya dalam menjembatani bahkan mempertemukan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda.


?Saya kira upaya pemerintah untuk menghilangkan sekat-sekat perbedaan yang masih tersisa pada bangsa Indonesia adalah hal yang sangat baik dan konstruktif bagi penguatan kemajemukan dan heterogenitas bangsa kita,? ujar Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Dia menambahkan, momen tahun baru bisa menjadi refleksi apa yang harus dilakukan untuk penguatan kebhinekaan.

"Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia karena kita mampu menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan dan kekayaan," tegasnya.

Dia berharap agar jangan ada lagi perbedaan-perbedaan dengan latar belakang yang macam-macam, termasuk agama, kemudian menjadi alasan dan pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan serta teror.

Terkait interaksi masyarakat secara luas pada perayaan-perayaan besar seperti tahun baru, Muammar Bakry mengatakan bahwa perayaan tersebut haruslah dilihat secara tepat. Hanya karena suatu perayaan tidak sesuai dengan keinginan sebagian pihak, tidak lantas menjadikan perayaan tersebut dilarang atau bahkan dikatakan sebagai pendangkalan akidah.

?Menurut saya, kita harus melihat dulu secara proporsional kegiatan perayaan tahun baru itu. Kalau perayaan tahun baru itu ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama, kalau kita bicara Islam, berarti nilai-nilai ajaran Islam, bisa dikatakan kegiatan itu mengarah kepada kegiatan yang dimakruhkan atau diharamkan. Dengan kata lain, melakukannya menjadi hal yang dilarang,? terang Prof. Bakry.

?Tapi kalau kegiatan itu justru sebenarnya menghadirkan suasana hati kita menjadi merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, dengan menjadikan momen pergantian tahun itu sebagai momentum untuk muhasabah, zikir, mengenang, mengingat, dan introspeksi apa yang pernah kita lakukan, lalu kemudian kita proyeksikan untuk tahun berikutnya agar menjadi pribadi yang lebih baik, maka tentu itu (perayaan tahun baru) nafasnya sesuai dengan ajaran Islam,? urainya.

Menurutnya, Alquran menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan siang dan malam yang silih berganti dan terus berlanjut seperti itu, agar para manusia bisa menjadikannya sebagai peringatan dan momen kesyukuran.

Artinya, dalam memahami agama secara proporsional, Tuhan telah memerintahkan manusia supaya momentum pergantian waktu, dalam hal ini tahun baru, agar tidak lewatkan begitu saja.

Tuhan menginginkan para hambanya untuk menjadikan tahun yang baru sebagai waktu memanjatkan ungkapan kesyukuran dan melakukan introspeksi atas perbuatan di masa lalu dan bertekad untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Muammar Bakry pun berharap agar Indonesia bisa selalu konsisten menjaga kerukunan antar golongan, sehingga kembali mampu mempertahankan nihilnya serangan teroris yang didasarkan atas nama agama. Dia menyerukan agar rakyat Indonesia kembali memahami agamanya dengan benar agar keutuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa terus terjaga.

?Saya kira kita harus kembali kepada ajaran agama yang benar. Ajaran agama kita itu mengajarkan kita untuk menjaga ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), menjaga ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan), dan menjaga ukhuwah islamiyah. Kalau kita lebih kembangkan lagi menjadi ukhuwah imaniyah, yang dimaknai bahwa semua anak bangsa yang beriman itu tetap saudara kita,? tandasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berhasil menangkap warga negara Amerika Serikat yang menjadi buronan US Marshals. Buronan tersebut terjerat kasus eksploitasi seksual pada anak hingga kepemilikan pornografi di bawah umur.

Namun, belum diketahui identitas hingga detail penangkapan buronan tersebut.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam menyebutkan, rilis penangkapan tersebut akan disampaikan hari ini.



"Rencananya akan dirilis besok (hari ini)," kata Godam saat dihubungi pada Rabu (8/1/2025).

Berdasarkan informasi yang diterima, rilis tersebut akan digelar sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Ditjen Imigrasi.

JAKARTA - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR ) Girlie L.A. Ginting merespons Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang berjanji membuka data 44.000 narapidana yang hendak diberikan amnesti. Kementerian Hukum sedang menanti finalisasi data dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan selaku pihak yang bertugas melakukan asesmen terhadap narapidana.

Girlie mengatakan, menurut Menteri Hukum hal ini bertujuan agar terdapat kontrol publik untuk melihat siapa saja yang akan menerima amnesti. Setelah data didistribusikan oleh Kementerian Imigrasi, maka Kementerian Hukum akan meneliti untuk kemudian diserahkan kepada presiden.

Dia menuturkan, pemberian amnesti nantinya akan ditujukan terhadap para terpidana makar tidak bersenjata di Papua, penghinaan terhadap kepala negara melalui UU ITE, warga binaan pengidap sakit berkepanjangan seperti gangguan kejiwaan maupun HIV-AIDS, dan pengguna narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi.



?Dalam rilis sebelumnya terkait amnesti 44.000 narapidana, pada dasarnya ICJR sepakat terhadap kebijakan yang dilakukan atas dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia. Namun terhadap proses pemberian amnesti 44.000 narapidana, ICJR memiliki sejumlah catatan soal transparansi dan akuntabilitas proses ini,? kata Girlie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2025).

Pertama, kata dia, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada soal kepentingan untuk mempublikasi data Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang akan diberikan amnesti, tetapi juga perlu memperhatikan lebih besar pada legitimasi pemberian amnesti ini. Menurut dia, perlu ada kebijakan dasar amnesti agar terdapat pertimbangan yang adil bagi potensial 44.000 terpidana yang akan diberikan amnesti.

?Kami memahami bahwa pemerintah akan beragumen bahwa amnesti bagian dari hak presiden, namun kami mengingatkan bahwa dasar amnesti diberikan karena kelebihan penghuni lapas yang terjadi bertahun,? tuturnya.

Terhadap hal ini, lanjut dia, pemerintah harus berfokus pada WBP yang sedari awal tidak layak dipenjara karena kerangka hukum yang bermasalah. Dia melanjutkan, untuk menjamin bahwa amnesti ini benar dilakukan pada WBP tersebut, maka harus ada dasar aturan kepada siapa amnesti tersebut diberlakukan.

?Kebijakan ini harus dikeluarkan, setidaknya dalam peraturan menteri untuk menjamin standardisasi pelaksanaan penilaian dan pemberian amnesti, sampai dengan diusulkan ke presiden dan dipertimbangkan oleh DPR,? ujarnya.

Dia menilai tanpa adanya kebijakan yang mengatur mengenai mekanisme pemberian amnesti, maka akan ada ketidakjelasan mekanisme uji ataupun komplain yang dapat ditempuh jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan penilaian dan pemberiaan amnesti tersebut.

Kedua, lanjut dia, mengenai data pribadi, data penerima amnesti yang akan dipublikasikan oleh Kementerian Hukum harus memperhatikan perlindungan data pribadi di mana para WBP pun memiliki hak privasi yang tidak sepenuhnya dapat diketahui oleh khalayak umum.

?Pun yang kami minta soal transparansi adalah adanya aturan yang dapat diakses publik, proses penilaian yang ada aturan standarnya, serta mekanisme uji/komplain yang tersedia, bukan informasi pribadi WBP,? imbuhnya.

Untuk juga mendorong konsistennya sikap pemerintah terkait amnesti ini, ICJR mendorong komitmen pemerintah untuk menghapuskan kerangka hukum yang tidak sejalan dengan upaya penghindaran overkriminalisasi dan penggunaan penjara secara eksesif.

Dia berpendapat, respons perubahan legislasi tersebut dengan dekriminalisasi pengguna narkotika untuk kepentingan pribadi dalam Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna narkotika dalam jumlah tertentu direspons dengan intervensi kesehatan oleh lembaga kesehatan, bukan dengan rehabilitasi berbasis hukuman.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memberikan amnesti pada terpidana penghinaan presiden, maka kriminalisasi penghinaan presiden harus juga dihapuskan dalam UU Nomor 1/2023 tentang KUHP yang baru.

?Yang perlu ditekankan bahwa hal ini harus menjadi komitmen pemerintah untuk menghentikan ketergantungan dengan pemenjaraan. Pemerintah harus melakukan penguatan terhadap persiapan implementasi KUHP Baru yang mendorong respons non penjara melalui pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda,? pungkasnya.

JAKARTA -Raja Charles III dengan tegas menolak mendukung upaya Pangeran Harry untuk mendapatkan kembali keamanan yang didanai pembayar pajak dan menjadi keputusan yang awalnya dikritik banyak orang, tetapi sekarang tampaknya dapat dibenarkan.

Sementara, apa yang diperjuangkan Pangeran Harry ini demi melindungi keluarganya. Apalagi, saat tinggal di Amerika Serikat, Pangeran Harry dan Meghan Markle sempat dikejar oleh paparazzi. Ini mengingatkan momen mengerikan yang terjadi pada mendiang ibunya, Putri Diana yang meninggal akibat kecelakaan.

Dikutip Marca, Raja Charles namapknya tidak peduli dengan keresahan anaknya itu. Raja Charles tidak ikut campur dalam pertikaian hukum putranya di Amerika.

Sementara, Kepolisian Metropolitan telah diselidiki karena diduga mengabaikan perintah pengadilan terkait kasus penyadapan telepon Pangeran Harry. Meski Harry memenangkan ganti rugi sebesar 150.000 Pounds, kurangnya tindakan Scotland Yard telah memicu kemarahan publik. Dengan menjauhkan diri dari drama-drama ini, Charles menunjukkan keyakinannya bahwa melibatkan monarki hanya akan menambah kekacauan.

Kejaran Paparazzi di New York

Kejaran paparazzi yang terkenal di New York pada Mei lalu masih menjadi masalah yang kontroversial bagi Pangeran Harry dan Meghan Markle. Duke dan Duchess menggambarkan insiden itu sebagai cobaan yang "hampir fatal", mengklaim bahwa para fotografer itu ceroboh dalam pengejaran mereka.

Namun, temuan NYPD bertentangan dengan klaim mereka, yang menyatakan bahwa tidak ada cedera atau tabrakan yang dilaporkan. Frustrasi dengan kurangnya penangkapan, Harry mengancam tindakan hukum terhadap NYPD, yang semakin memperburuk hubungannya dengan otoritas Amerika dan monarki Inggris.

Raja Charles tidak ikut campur dalam situasi tersebut, menghindari keterlibatan langsung dalam perjuangan hukum putranya yang sedang berlangsung. Yang paling mengganggu Harry adalah kematian ibunya, Putri Diana, saat melarikan diri dari paparazzi. Tidak diragukan lagi, Pangeran Harry bahkan tidak dapat memikirkannya tanpa teringat ibunya.

Keluarga kerajaan Inggris menghadapi tahun yang tidak menentu. Raja Charles, yang berjuang melawan masalah kesehatan, tidak menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungannya dengan Harry.

Demikian pula, masalah kesehatan Kate Middleton sendiri telah membebani dinamika keluarga. Meskipun ada harapan bahwa kesulitan pribadi dapat menyatukan kembali keluarga yang retak, "titik-titik kritis" yang mendasarinya, seperti tuntutan hukum Harry dan kritik publik, masih belum terselesaikan. Apakah rekonsiliasi mungkin terjadi, atau apakah perselisihan ini akan menentukan warisan monarki, masih harus dilihat.

Masalah Baru bagi Raja Charles karena Elon Musk?

Elon Musk pergi ke "x" untuk berbicara tentang hubungan antara Jimmy Savile dan Raja Charles, yang telah kembali diawasi, terutama mengingat ruang lingkup kejahatan Savile, yang mencakup pelecehan terhadap ratusan orang di berbagai lembaga, termasuk rumah sakit tempat ia bekerja sebagai relawan.

Di Inggris, Jimmy Savile pernah menjadi tokoh televisi yang terkenal, dikenal karena memandu acara-acara seperti "Top of the Pops" dan "Jim'll Fix It" di BBC. Namun setelah kematiannya pada 2011, Savile secara anumerta terungkap sebagai salah satu predator seksual paling produktif di Inggris, dengan tuduhan pelecehan yang berlangsung selama enam dekade.

Hubungannya dengan Raja Charles III (saat itu Pangeran Charles) menjadi sangat kontroversial. Savile diketahui memiliki hubungan dekat dengan Charles, menasihatinya tentang hubungan masyarakat dan kegiatan amal. Mereka bertukar surat selama lebih dari dua dekade, dengan Savile bahkan digambarkan sebagai penasihat tidak resmi, yang membantu memodernisasi citra publik kerajaan.

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung melakukan penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto , di Jalan Asri 7 Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dari hasil penggeledahan, KPK mengamankan flashdisk dan sebuah buku.

Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Johanes Tobing mengatakan, adapun buku yang diamankan KPK, merupakan milik ajudan Hasto, Kusnadi.

"Hari ini kami kami mencoba mendampingi sebagai kuasa dari Pak Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan karena jam 15.00 WIB, tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeladahan ke rumah Pak Sekjen," kata Johanes usai penggeledahan, Selasa (7/1/2025).

"Engga ada, cuma dapat itu, apa dapat, satu flashdisk sama satu buku kecil tulisannya Mas Kusnadi," ucapnya.

Johannes menyebut isi dari flashdisk yang dinamakan juga telah dilihat secara langsung. Menurut tim penyidik, flashdisk itu diperlukan dalam rangka penyidikan.

"Tentu dong, kan semua yang dibuka digeledah mereka (tim penyidik KPK) sita kami saksikan semua. Ya menurut mereka ada ya kita sejauh ini engga tahu isinya, menurut mereka," tuturnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan sekitar pukul 18.18 WIB. Tampak tim penyidikan membawa satu koper berwarna hitam.

Koper itu lantas ditaruh oleh tim penyidik pada bagian belakang mobil Kijang Innova bernomor polisi B 2137 UIC. Selanjutnya tim penyidik pergi meninggalkan lokasi kompleks rumah Hasto. Tak hanya, rumah Hasto yang digeledah, tim juga sempat menyasar mobil Hasto yang terparkir di garasi rumah.

SUMUT - Wujudkan ketahanan pangan , Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Sukarno Ali meresmikan green house. Peresmian tersebut dilakukan di Area Pertanian Lapas Pematang Siantar pada Senin, 6 Januari 2025.

Dalam kegiatan tersebut, Sukarno Ali bersama jajarannya membahas rencana-rencana kegiatan di 2025. Ali juga mengajak seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan saling berkolaborasi merealisasikan semua program yang direncanakan.

Green house merupakan program pembinaan kepribadian dengan memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mendukung ketahanan pangan. Seluruh jajaran tampak begitu antusias dalam kegiatan penanaman bibit pertama tersebut.

"Semoga Tahun Baru membawa keberkahan buat kita semua. Hari ini kita memulai sesuatu yang baik, yaitu bersama-sama melakukan penanaman bibit pertama di green house sebagai realisasi program ketahanan pangan nasional," ujar Ali, Selasa (7/1/2025).

Program ini menjadi bagian dari pembinaan keterampilan bagi WBP, khususnya di bidang pertanian, agar mereka memiliki keterampilan yang bermanfaat setelah selesai menjalani masa pidana. Dalam pertemuan tersebut, seluruh jajaran berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kinerja.

?Mudah-mudahan langkah yang baik ini bisa diteruskan sehingga Lapas Pematang Siantar dapat bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.