JAKARTA - Seorang warga negara China bernama Yu Hao (49) dibebaskan Pengadilan Tinggi Pontianak dari jeratan hukum dalam kasus dugaan pencurian emas seberat 774 kg dan 937,7 kg perak membuat heboh masyarakat.

Dalam dokumen Petikan Putusan Pidana yang diterima, Ketua Majelis Hakim Isnurul S Arif menyatakan bahwa permintaan banding Yu Hao diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024.

Menanggapi itu, Pakar Hukum Pidana, Anwar Husin menyayangkan putusan bebas terhadap Yu Hao. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat dalam memberantas korupsi.

Hal itu dilihat dari Presiden yang mengkritik vonis ringan Harvey Moeis dalam korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. "Aparat hukum harus bersinergi dan sejalan dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi," katanya, Selasa (14/1/2025).

?Masak bukti sudah ada, kemudian kerugian negara sebesar itu, dituntut bebas dan tidak terbukti bersalah,? lanjutnya.



Anwar pun mendukung pihak Kejaksaan Negeri Ketapang yang rencananya akan mengajukan kasasi. "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diurus oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tidak boleh untuk kepentingan pribadi apalagi dicuri," tuturnya.

Sebelumnya, aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan sejumlah WNA China yang dikoordinir Yu Hao telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kerugian negara akibat penambangan ilegal tersebut mencapai Rp1,020 triliun, yang berasal dari hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berwacana membangun Pusat Studi HAM di universitas yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu ia sampaikan seusai berkunjung ke Kantor PBNU , Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Khusus pada dunia pendidikan, kemungkinan, tapi saya tidak janji, ya. Kemungkinan kita akan gagas salah satu program untuk meningkatkan Pusat Studi HAM di universitas di bawah naungan NU," kata Pigai di Kantor PBNU.

Namun, Pigai belum bisa memastikan jumlah Pusat Studi HAM yang akan dibangun di universitas di bawah naungan NU. "Tapi tidak semua, ya. Kita akan lihat satu atau dua mungkin," ujarnya.


Mantan Komisioner Komnas HAM itu melanjutkan, pihaknya juga melatih tenaga pengajar sosialisasi HAM di sejumlah lembaga pendidikan.



"Lalu yang kedua kita mendidik ToT (training of trainer), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM, apakah di perguruan tinggi atau di pesantren," ujarnya.

JAKARTA - Penerapan ideologi Pancasila di era milenial perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini penting agar identitas bangsa tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Dilansir dari artikel jurnal berjudul "Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Generasi Milenial", generasi milenial hidup di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila yang seharus terpatri dalam jiwa mulai terkikis.

Diperlukan upaya agar Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara terinternalisasi dalam jiwa generasi milenial. Salah satunya adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

5 Penerapan Ideologi Pancasila pada Era Milenial

1. Sila Pertama

- Mempunyai satu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang diikuti serta tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama yang dianutnya.

- Membuat konten positif di media sosial yang menginspirasi nilai-nilai toleransi beragama.

- Menghindari penyebaran ujaran kebencian atau hoax yang menyerang keyakinan orang lain.

2. Sila Kedua

- Menghargai segala perbedaan ditengah masyarakat yang meliputi perbedaan suku, agama, dan ras.

- Melakukan kampanye donasi online untuk membantu korban bencana.

- Menyebarkan konten yang mempromosikan hak asasi manusia dan anti diskriminasi.

3. Sila Ketiga

- Harus memiliki rasa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

- Menghindari penyebaran informasi yang memicu perpecahan di media sosial.

- Mengikuti komunitas yang mempromosikan persatuan dan keberagaman di Indonesia.

4. Sila Keempat

- Turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

- Membuat forum diskusi online yang membahas isu-isu sosial dan politik secara santun.

- Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum (pilkada, pilpres).

5. Sila Kelima

- Senantiasa memperjuangkan keadilan baik itu untuk kepentingan.

- Membantu UMKM lokal dengan mempromosikan produk mereka di media sosial.

- Mendukung gerakan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial.

Itulah penerapan ideologi Pancasila di era milenial yang perlu dilakukan. Ideologi ini memang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak mudah dilupakan.

JAKARTA - Penerapan ideologi Pancasila di era milenial perlu diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini penting agar identitas bangsa tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Dilansir dari artikel jurnal berjudul "Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Generasi Milenial", generasi milenial hidup di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai Pancasila yang seharus terpatri dalam jiwa mulai terkikis.

Diperlukan upaya agar Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara terinternalisasi dalam jiwa generasi milenial. Salah satunya adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

5 Penerapan Ideologi Pancasila pada Era Milenial

1. Sila Pertama

- Mempunyai satu agama dan melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama yang diikuti serta tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama yang dianutnya.

- Membuat konten positif di media sosial yang menginspirasi nilai-nilai toleransi beragama.

- Menghindari penyebaran ujaran kebencian atau hoax yang menyerang keyakinan orang lain.

2. Sila Kedua

- Menghargai segala perbedaan ditengah masyarakat yang meliputi perbedaan suku, agama, dan ras.

- Melakukan kampanye donasi online untuk membantu korban bencana.

- Menyebarkan konten yang mempromosikan hak asasi manusia dan anti diskriminasi.

3. Sila Ketiga

- Harus memiliki rasa cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

- Menghindari penyebaran informasi yang memicu perpecahan di media sosial.

- Mengikuti komunitas yang mempromosikan persatuan dan keberagaman di Indonesia.

4. Sila Keempat

- Turut serta dalam mengawasi dan memberikan saran terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat.

JAKARTA - Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menyatakan akan memberikan perlindungan hukum kepada Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero, ahli yang menghitung kerugian negara akibat kerusakan lingkungan dalam kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret Harvey Moeis Cs. Bambang Hero sebelumnya dilaporkan ke Polda Bangka Belitung.

"Tentu memberikan perlindungan, karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan itu negara, melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar di sela-sela acara Rakernas Kejagung, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Harli menjelaskan, pemberian perlindungan hukum itu juga telah diatur dalam KUHAP. Dia menjelaskan, Kejagung memiliki kewajiban untuk melindungi para saksi dan korban yang bersaksi di hadapan hukum.



"Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi. Oleh sebab itu kami sebagai institusi negara yang meminta bantuan ahli untuk melakukan perhitungan, tentu akan melakukan langkah-langkah," ujarnya.

Di sisi lain, ia menyebut nilai kerugian negara dari hasil perhitungan Bambang juga dipakai oleh PN Jakarta Pusat dalam putusannya terhadap para terdakwa. Artinya, kata dia, Majelis Hakim mengamini adanya kerugian kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun dalam kasus tersebut.

"Artinya kerugian kerusakan lingkungan yang dilakukan kajian dan perhitungan oleh ahli yang kita minta itu, berarti sudah diadopsi oleh pengadilan," tuturnya.

"Lalu kenapa kita ragu terhadap pandangannya sementara pengadilan sudah menyatakan itu adalah kerugian uang negara. Artinya sudah perhitungan yang dilakukan oleh ahli itu sudah capable," kata dia melanjutkan.

Diberitakan sebelumnya, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke Polda Bangka Belitung. Sebelumnya, Bambang memberikan keterangan terkait kerugian negara Rp271 triliun di kasus korupsi timah yang menyeret nama Harvey Moeis cs.

Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Harvey Moeis. Vonis itu, lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun.

Selain itu, Harvey Moeis diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah dua tahun.

"Sesuai dengan penerapan Pasal 242 Ayat 1 barang siapa yang dalam keadaannya dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik secara lisan maupun tertulis secara pribadi ataupun ditunjuk oleh kuasanya dituntut maksimal penjara 7 tahun," kata Ketua Ketua Umum DPP Putra Putri Tempatan (Perpat) Bangka Belitung Andi Kusuma Rabu (8/1/2025).

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengangkat empat staf khusus baru. Mulai dari mantan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Anggota Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Diketahui, mantan Direktur Deradikalisasi BNPT yang dilantik menjadi staf khusus Menko PMK adalah Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid dia akan menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi.

Anggota RMI PBNU Ulun Nuha (Gus Ulun) diangkat menjadi Staf Khusus Bidang Kerukunan Beragama.

Sementara Tatang Subarna sebagai Staf Khusus Bidang Mobilisasi Sumber Daya Kebencanaan.



Sedangkan Ferro Ferizka Aryananda sebagai Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerjasama.

Pengangkatan empat staf khusus Menko PMK itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9/KP.05.00 Tahun 2025.

?Staf Khusus Menteri Koordinator bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai penugasan yang diberikan oleh menteri koordinator,? tulis putusan yang dibacakan saat pelantikan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dalam putusan, Staf Khusus Menteri Koordinator bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan jabatannya.

Staf khusus juga diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya secara jabatan struktural Eselon 1B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

?Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya salinan dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2025,? dalam putusan.

JAKARTA - Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE) bersama Program Studi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia (UI) di Hotel Bidakara, Jakarta. Dengan peluncuran WTI ini, ReCURE berharap dapat memperkuat pemahaman global terhadap ancaman terorisme . Termasuk menjadi referensi strategis untuk berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan dunia yang lebih aman.

Acara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini menampilkan laporan komprehensif terkait indeks terorisme global yang disusun berdasarkan lima indikator utama. Informasi lebih lanjut mengenai WTI dapat diakses melalui worldterrorismindex.com.

Keynote speech dalam acara itu yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto dan Staf Khusus Menko Politik dan Keamanan Bidang Hubungan Antar Lembaga Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir. ?World Terrorism Index dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga keamanan, media, dan masyarakat luas dalam memahami serta merespons isu-isu terorisme,? kata Ketua ReCURE Ganardi Walanda, Senin (13/1/2025).

Hasil Penelitian Selama Empat Tahun WTI merupakan hasil penelitian dan pengembangan ReCURE sejak 2021. Tim ini melibatkan peneliti muda dari Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI serta para peneliti senior, termasuk Muhamad Syauqillah, Ali Abdullah Wibisono, Chandra Yudistira, Teguh Pramono, Puspitasari dan Sri Yunanto. Laporan ini mencerminkan komitmen ReCURE dalam memberantas terorisme baik di tingkat nasional maupun global.

Acara ini dihadiri berbagai lembaga penting. Mulai dari Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri (Densus 88 AT), PPATK RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara. Perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia juga turut hadir, menunjukkan dukungan internasional terhadap inisiatif ini.

Dalam segmen Selayang Pandang WTI membahas tren terbaru dalam terorisme dan menghadirkan tiga narasumber. Mereka yakni Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartanto, Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Tb Ami Prindani, dan anggota dewan kehormatan KADIN Adi Putra Darmawan Tahir.

Menurut World Terrorism Index 2024, Indonesia berada di peringkat ke-51 dengan skor 18, yang termasuk kategori low-impact. Prestasi ini mencerminkan efektivitas upaya penanganan terorisme, ditunjukkan dengan nihilnya serangan teroris (zero terrorist attack) selama dua tahun terakhir. Analisis lebih mendalam disampaikan oleh I Made Wisnu Wardhana, dalam laporan khusus.

Laporan khusus WTI juga memuat refleksi dan analisis dari sejumlah kontributor. Zora A Sukabdi dan Sapto Priyanto menyoroti deradikalisasi dan rehabilitasi. Sedangkan Amanah Nurish mengulas peran jaringan terorisme perempuan.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjalani pemeriksaan dalam kasus suap Harun Masiku, hari ini Senin (13/1/2025). Meski statusnya tersangka, Hasto tak langsung ditahan.

Berdasarkan pantauan, Hasto memasuki ruangan pemeriksaan pada pukul 10.00 WIB. Lebih dari tiga jam setelah masuk, Hasto dan kuasa hukum Maqdir Ismail dan kuasa hukum lainnya yang mendampingi terlihat keluar.

Hasto terlihat tidak mengenakan rompi oranye bertuliskan Tahanan KPK. Ia tampak masih mengenakan kemeja berwarna putih dibaluti jas hitam yang digunakannya saat tiba pada pagi tadi.

Usai keluar gedung, Hasto malah turut diteriaki sejumlah pengacaranya yang memang datang mengawalnya sejak pagi hari. Hasto tampak tersenyum melihat sambutan yang datang itu. Adapun setelahnya Hasto terlihat langsung menghampiri awak media dan memberikan keterangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hasto sebagai tersangka kasus korupsi Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR Pemilu 2019. Nama Hasto terseret dalam pusara korupsi Harun Masiku yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka namun tak kunjung tertangkap.

KPK menyebut Hasto diduga memiliki peran dalam menyokong dana suap Harun Masiku. Tak hanya itu, KPK juga menduga Hasto memiliki peran dalam melakukan perintangan terhadap penyidikan kasus korupsi itu.

Dalam kasus ini, Hasto memang beberapa kali telah diperiksa sebagai saksi. Namun status tersangka Hasto baru diberikan KPK pada 24 Desember 2024 silam.

Terkait status tersangka ini, Hasto juga melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan. Sidang praperadilan Hasto bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Januari 2025.

JAKARTA - Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga ahli lingkungan Bambang Hero Saharjo dilaporkan ke Polda Bangka Belitung pada Rabu, 8 Januari 2024. Bambang dilaporkan atas dugaan kejanggalan hasil perhitungan kerugian negara dari sektor lingkungan yang jadi dasar penanganan korupsi timah , yakni sebesar Rp271 triliun.

Pakar Hukum Pidana Boris Tampubolon mengatakan, seorang ahli yang memberikan keterangan di pengadilan tidak bisa dilaporkan atas dasar memberi keterangan palsu yang terdapat dalam Pasal 242 KUHP. Menurut Boris, unsur Pasal 242 KUHP juga tidak masuk dalam kasus Prof Bambang Hero ini.

?Sebab seorang ahli di dalam persidangan itu hanya memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP intinya keterangan seorang ahli itu merupakan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan,? katanya, Senin (13/1/2025).

Boris menambahkan, pendapat itu sendiri bisa berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain. Nantinya hakim yang akan menilai berdasarkan fakta persidangan apakah pendapat dari ahli itu bisa digunakan sebagai dasar atau tidak dalam pertimbangan putusannya.

?Pada akhirnya, hakim lah yang menilai dan menentukan, apakah pendapat ahli itu bisa diterima atau justru ditolak. Jadi sangat tidak tepat bila keterangan Prof. Bambang Hero sebagai ahli yang mengutarakan pendapatnya dalam kasus timah itu dituduh sebagai memberi keterangan palsu,? kata Founder Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) ini.

Meski demikian, kata Boris, tidak bisa dipungkiri pendapat Prof. Bambang Hero yang menyatakan kerugian Rp271 triliun di kasus timah banyak menjadi perbincangan. Sehingga wajar bila memunculkan banyak reaksi dari masyarakat termasuk adanya sekelompok masyarakat yang sampai melaporkan dia ke polisi atas memberi keterangan palsu.

?Saya pribadi menghormati pendapat beliau yang menyatakan kerugian dalam kasus timah ini mencapai Rp271 triliun akibat kerusakan lingkungan. Yang menjadi persoalan mengganjal dalam kasus ini sebenarnya adalah apakah kerugian akibat kerusakan lingkungan itu sama dengan kerugian korupsi? Atau apakah bisa kerugian kerusakan lingkungan itu dimasukan menjadi kerugian korupsi dalam UU Tipikor,? ujarnya.

Boris menilai, kerugian akibat kerusakan lingkungan itu punya mekanisme sendiri dan secara aturan kerugian lingkungan itu sifatnya masih bisa mengalami perubahan karena dipengaruhi faktor teknis dan non teknis di bidang lingkungan seperti dalam Pasal 6 Permen LH No. 7/2014, artinya sifat kerugiannya potensial atau belum pasti. Sementara kerugian keuangan negara dalam korupsi itu harus pasti atau actual lost.

?Menurut saya karena kejanggalan ini lah sehigga wajar menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat atas pendapat dari Prof. Bambang Hero ini. Sehingga beliau akhirnya sampai dilaporkan atas dasar dugaan memberikan keterangan palsu,? ucapnya.

GAZA - Israel menyetujui rencana untuk menarik pasukan dari Jalur Gaza, setelah kemajuan dalam negosiasi pertukaran tahanan dengan Hamas.

Surat kabar Haaretz mengatakan militer mengesahkan beberapa rencana untuk penarikan cepat tentara dari Gaza sebagai tanggapan atas kemajuan dalam pembicaraan.

Israel mengkaji sejumlah opsi, termasuk menarik pasukan melalui Koridor Netzarim, yang membagi Gaza menjadi dua.

Meskipun telah membangun infrastruktur dan posisi yang luas di wilayah tersebut, militer mengatakan bahwa mereka dapat "mengevakuasi" pasukan, menekankan kesiapannya untuk melaksanakan setiap kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah dan kelompok perlawanan Palestina, termasuk penarikan pasukan cepat dari Gaza.

Kantor Perdana Menteri Israel sebelumnya mengungkapkan bahwa sebuah delegasi, yang dipimpin oleh kepala Mossad David Barnea dan Ronen Bar, kepala dinas keamanan internal Shin Bet, akan melakukan perjalanan ke Qatar untuk melanjutkan negosiasi.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertemu sebelum pengumuman dengan Steve Witkoff ? utusan khusus Presiden terpilih AS Donald Trump untuk Timur Tengah.

Yedioth Ahronoth juga melaporkan, bahwa 90% dari rincian perjanjian pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas telah diselesaikan, mengutip sumber-sumber politik.

Sementara itu, media Israel mengatakan Sabtu bahwa kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas hampir selesai.

Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan, berdasarkan sumber politik, bahwa 90% rincian telah disetujui.

Baik Hamas maupun negara-negara penengah, Mesir, Qatar dan AS, belum membuat pernyataan resmi yang mengonfirmasi kesepakatan tersebut.

Pokok utama ketidaksepakatan dikatakan adalah permintaan Hamas untuk jaminan dari Israel terkait implementasi fase kedua kesepakatan tersebut.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh sumber-sumber Israel, Hamas khawatir bahwa setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengimplementasikan fase pertama dan mencapai tujuan politiknya, Israel akan terus menyerang Jalur Gaza.

Meskipun rincian pasti dari tahap pertama dan kedua dari kesepakatan potensial tersebut belum diungkapkan sepenuhnya, sumber dari surat kabar tersebut menyatakan bahwa tahap pertama melibatkan pembebasan tahanan lanjut usia dan sakit atas dasar kemanusiaan, sedangkan tahap kedua melibatkan pembebasan personel militer.

Setelah kemajuan dalam negosiasi, Steven Witkoff, perwakilan Presiden terpilih AS Donald Trump, dilaporkan telah melakukan kunjungan mendadak pada hari Sabtu ke Israel, di mana ia bertemu dengan Netanyahu.

Witkoff menyatakan optimismenya kepada Netanyahu, dengan mengatakan mereka yakin kesepakatan dapat segera dicapai.

Witkoff, yang diumumkan Trump sebagai pilihannya untuk perwakilan khusus untuk Timur Tengah, menunjukkan bahwa hambatan utama untuk gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan di Gaza adalah skeptisisme Hamas tentang komitmen AS karena pelantikan Trump pada tanggal 20 Januari.

Televisi pemerintah Israel, KAN, mengutip sumber asing, melaporkan pada hari Jumat bahwa Tel Aviv setuju untuk memajukan negosiasi pada tahap kedua perjanjian tersebut sementara tahap pertama sedang dilaksanakan, untuk memastikan kelanjutan proses tersebut hingga semua tahanan dibebaskan.

Perundingan pertukaran tahanan dan gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS telah terhenti beberapa kali karena persyaratan baru yang diberlakukan oleh Netanyahu.

Sementara itu, serangan militer Israel di Gaza terus berlanjut tanpa henti.

Pejabat Israel telah membuat pernyataan tentang pendudukan sebagian wilayah Gaza, pembuatan zona penyangga, dan pembangunan permukiman ilegal baru di daerah kantong tersebut. Hamas, di sisi lain, menginginkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan, penarikan penuh Israel dari Gaza, dan penghentian total serangan.

Kelompok oposisi dan keluarga tahanan di Israel menuduh Netanyahu menghalangi gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Tentara Israel terus melancarkan perang genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 46.500 korban, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada bulan November untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

LOS ANGELES - Hampir 1.000 narapidana pria dan wanita telah bergabung di garis depan dalam pertempuran melawan kebakaran hutan yang memecahkan rekor yang membakar California selatan.

Jumlah yang dikerahkan - sekarang 939 - adalah bagian dari program sukarelawan yang telah berjalan lama yang dipimpin oleh Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California (CDCR).

Jumlah mereka terus meningkat sejak Selasa, hari ketika kebakaran mematikan mulai menyebar tak terkendali melalui Los Angeles.

Melansir BBC, lebih dari 10.000 bangunan telah hancur dan 37.000 hektar lahan terbakar, saat ribuan pekerja darurat turun ke daerah Los Angeles untuk memadamkan api.

Setidaknya 11 orang tewas dalam kebakaran hutan, kata para pejabat.

Para petugas pemadam kebakaran yang dipenjara telah direkrut dari antara 35 kamp kebakaran konservasi yang dikelola oleh negara, fasilitas keamanan minimum tempat para narapidana menjalani hukuman mereka dan menerima pelatihan. Dua dari kamp tersebut diperuntukkan bagi para wanita yang dipenjara.

Lebih dari 900 petugas pemadam kebakaran yang dipenjara yang digunakan merupakan sekitar setengah dari 1.870 petugas pemadam kebakaran narapidana dalam skema tersebut.

Di lapangan, mereka dapat terlihat mengenakan pakaian oranye penjara yang disematkan bersama anggota Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California (Cal Fire).

Para petugas pemadam kebakaran yang dipenjara telah bekerja "sepanjang waktu memotong garis api dan menyingkirkan bahan bakar dari belakang bangunan untuk memperlambat penyebaran api", CDCR mengatakan kepada BBC dalam sebuah pernyataan melalui email.

Program tersebut, yang dimulai sejak tahun 1946, telah memecah belah para kritikus, yang melihatnya sebagai eksploitatif, dan para pendukung, yang mengatakan bahwa program tersebut bersifat rehabilitasi.

Negara membayar narapidana upah harian antara USD5,80 (Rp95.000) dan USD10,24 (Rp160.000), dan tambahan USD1 per hari saat ditugaskan untuk keadaan darurat aktif.

Upah tersebut merupakan sebagian kecil dari gaji yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran warga negara di California, yang dapat memperoleh lebih dari USD100.000 per tahun.

"Anda mendapatkan uang receh dibandingkan dengan orang lain yang bekerja bersama Anda. Anda hanyalah pekerja murah," kata Royal Ramey, mantan petugas pemadam kebakaran yang dipenjara dan salah satu pendiri Program Perekrutan Kehutanan dan Kebakaran (FFRP) nirlaba, kepada BBC.

"Dan jika Anda meninggal saat memadamkan api, Anda tidak mendapatkan manfaat apa pun dari itu," lanjutnya.

"Anda tidak akan mendapatkan penghargaan apa pun. Anda tidak akan diakui sebagai petugas pemadam kebakaran hutan liar," katanya, seraya menambahkan bahwa ia akan ingat di lapangan bahwa ia telah menandatangani surat kematiannya sendiri.

Namun, Ramey mengatakan gaji yang rendah itu lebih besar daripada yang seharusnya diterima narapidana California untuk pekerjaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan negara bagian.

Kamp konservasi dan "suasana seperti taman dan piknik" di sana juga menawarkan fasilitas tambahan seperti makanan yang lebih baik, katanya, dibandingkan dengan penjara California yang terkenal berbahaya dan penuh sesak.

"Ini adalah situasi kehidupan yang lebih baik, tentu saja," katanya.

Peserta kamp juga dapat memperoleh kredit waktu yang membantu mengurangi hukuman penjara mereka, kata CDRC.

Narapidana yang dihukum karena kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan "serius" atau "kekerasan" tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi.

Setelah petugas pemadam kebakaran yang dipenjara dibebaskan dari penjara - setelah dilatih oleh negara - banyak yang mencoba untuk dipekerjakan sebagai petugas pemadam kebakaran warga negara, tetapi ditolak, kata Tn. Ramey.

"Ada stigma di dalamnya. Ketika orang berpikir tentang petugas pemadam kebakaran, mereka berpikir tentang orang yang berpenampilan rapi, seorang pahlawan, bukan seseorang yang dikurung," katanya.

Ia meluncurkan lembaga nirlabanya untuk membantu mantan narapidana mengatasi kendala dan membantu mengatasi kekurangan petugas pemadam kebakaran yang telah dialami California selama bertahun-tahun.

Saat ini, ada lima kebakaran hutan yang membakar bangunan senilai miliaran dolar di wilayah Los Angeles, yang diprediksi menjadi salah satu kebakaran termahal dalam sejarah.

Karena kekurangan sumber daya, negara bagian tersebut telah memanggil lebih dari 7.500 personel darurat dan responden pertama, termasuk Garda Nasional dan negara bagian, serta petugas pemadam kebakaran dari tempat yang jauh seperti Kanada.

Kebakaran masih sulit dipadamkan dan terus menyebar, dengan 35.000 hektar dari dua kebakaran terbesar, Palisades dan Eaton, telah terbakar.

GAZA - Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, menayangkan pesan video yang ditujukan kepada keluarga tahanan Israel yang ditahan di Gaza.

Pesan tersebut menyalahkan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas kematian kerabat mereka, yang saat ini berada dalam tahanan Palestina.

Video tersebut berjudul, ?Pemimpin Anda dengan sengaja dan bertekad membunuh anak-anak Anda.?



Rekaman tersebut menyertakan pernyataan sebelumnya dari Netanyahu, di mana dia menegaskan kembali komitmennya mengamankan pemulangan tahanan Israel dengan selamat kepada keluarga mereka, dengan menyebutnya sebagai salah satu prioritas tertingginya.

Video tersebut juga menampilkan skala serangan udara Israel di Gaza sejak dimulainya serangan Israel saat ini.

Video tersebut menampilkan suara tahanan Israel yang tampak terluka atau terbunuh selama serangan udara, saat para penculik mereka berusaha menyelamatkan mereka.

Sandera Israel Hilang

Video tersebut dirilis bersamaan dengan laporan dari sumber militer Hamas kepada Al Jazeera, yang mengklaim "sebagian besar tahanan musuh di wilayah brigade Gaza utara kini hilang karena agresi Zionis yang sedang berlangsung."

Sumber tersebut lebih lanjut menekankan Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, telah berulang kali memperingatkan tentang kemungkinan tersebut, dengan menganggap pemerintah Netanyahu dan militer Israel sepenuhnya bertanggung jawab atas nasib sandera mereka.

Dalam perkembangan terpisah, keluarga Hamza al-Zayadna, seorang tahanan Israel yang jasadnya diambil dari Gaza, menolak mengizinkan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir untuk berpidato di pemakamannya.

Keluarga Zayadna, menurut Haaretz, menyatakan, "Ada peluang untuk membawa kembali para tawanan hidup-hidup, tetapi mereka dibunuh karena keputusan yang tidak bijaksana."

Negosiasi yang Terhenti

Video tersebut dirilis di tengah kegagalan negosiasi pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas, yang telah dimediasi Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat (AS).

Pembicaraan ini telah terhenti beberapa kali karena persyaratan baru yang diberlakukan Netanyahu atau pembatalan ketentuan yang telah disetujui sebelumnya.

Sementara itu, Israel terus melancarkan serangan militer tanpa pandang bulu ke Gaza.

Partai-partai oposisi Israel dan keluarga tahanan Israel menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan untuk mempertahankan posisi politiknya.

Menteri-menteri sayap kanan, termasuk Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, telah mengancam akan meninggalkan pemerintahan dan menjatuhkannya jika Netanyahu setuju mengakhiri perang di Gaza.

Skenario Ron Arad

Pada tanggal 23 April 2024, juru bicara Al-Qassam Abu Obeida berkomentar "skenario Ron Arad mungkin paling mungkin terulang dengan tahanan musuh di Gaza."

Dia menekankan, "Apa yang disebut tekanan militer hanya akan memperkuat tekad kami untuk berdiri teguh dan melindungi hak-hak rakyat kami."

Ron Arad, seorang pilot Israel, ditembak jatuh di Lebanon selatan pada bulan Oktober 1986, dan nasibnya masih belum diketahui.