WASHINGTON - Populasi warga keturunan Tionghoa di Amerika Serikat (AS) telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak abad ke-19.

Menurut data Pew Research Center yang dirilis pada tahun 2021, sekitar 23% dari total populasi Asia-Amerika adalah keturunan Tionghoa.

Dengan populasi Asia-Amerika mencapai 24 juta jiwa, ini berarti sekitar 5,5 juta orang di Amerika Serikat adalah keturunan Tionghoa.

Sejarah Imigrasi Tionghoa ke Amerika Serikat

Imigrasi Tionghoa ke Amerika Serikat dimulai pada awal abad ke-19. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1820-an, dengan kedatangan sekitar 1.000 pria Tionghoa yang mencari peluang ekonomi.

Demam Emas California pada tahun 1848 menjadi pendorong utama peningkatan imigrasi, dengan ribuan orang Tionghoa datang untuk bekerja di tambang emas dan proyek infrastruktur lainnya.

Namun, meningkatnya jumlah imigran Tionghoa menimbulkan sentimen anti-Tionghoa di kalangan penduduk lokal.

Hal ini memuncak dengan disahkannya Undang-Undang Pengecualian Tionghoa (Chinese Exclusion Act) pada tahun 1882, yang melarang imigrasi Tionghoa selama beberapa dekade.

Larangan ini baru dicabut pada tahun 1943, tetapi pembatasan imigrasi tetap berlaku hingga reformasi imigrasi pada tahun 1965.

Distribusi Geografis

Warga keturunan Tionghoa di Amerika Serikat tersebar di berbagai negara bagian, dengan konsentrasi tertinggi di negara bagian barat dan kota-kota besar.

Sekitar 45% dari populasi Asia-Amerika tinggal di negara bagian barat, seperti California dan Washington.

Negara bagian selatan, seperti Texas dan Florida, juga memiliki populasi Asia-Amerika yang signifikan, mencapai 24% dari total populasi Asia-Amerika.

Kota-kota seperti New York, San Francisco, Los Angeles, dan Houston memiliki komunitas Tionghoa-Amerika yang besar dan beragam.

Pecinan (Chinatown) di kota-kota ini menjadi pusat budaya dan ekonomi bagi komunitas Tionghoa setempat.

Peran dalam Masyarakat Amerika

Warga keturunan Tionghoa telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang di Amerika Serikat, termasuk bisnis, teknologi, pendidikan, dan seni.

Mereka dikenal memiliki etos kerja yang kuat dan menekankan pentingnya pendidikan, yang telah membantu mereka mencapai kesuksesan di berbagai sektor.

Namun, mereka juga menghadapi tantangan, termasuk diskriminasi dan stereotip. Meskipun demikian, komunitas Tionghoa-Amerika terus berkembang dan beradaptasi, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap budaya dan ekonomi Amerika Serikat.

Populasi warga keturunan Tionghoa di Amerika Serikat telah berkembang pesat sejak abad ke-19, mencapai sekitar 5,5 juta jiwa saat ini.

Mereka tersebar di berbagai negara bagian, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah barat dan kota-kota besar.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komunitas Tionghoa-Amerika telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di Amerika Serikat.

JAKARTA - Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai, keberadaan pagar laut yang membentang puluhan kilometer di perairan Tangerang, Banten ada pelanggaran hukum. Alissa pun meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas, bukan saling melempar masalah.

"Ya itu clear sekali bahwa ada sesuatu yang salah dalam kasus pagar laut ini. Pertama, secara hukum bagaimana itu ada pelanggaran-pelanggaran," ujar Alissa saat ditemui di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

Menurut Alissa, munculnya pagar laut itu lantaran ada dugaan perilaku koruptif dari penyelenggara negara. Alissa menilai, terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area pagar laut ada penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara.

"Ada pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga ini kan dampak dari perilaku koruptif ya, perilaku koruptif itu bukan hanya saya dapat duit berapa dari orang yang menyogok saya atau anggaran negara berapa yang saya ambil, bikan hanyabitu, tetapi penyalahgunaan wewenang," katanya.

Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu pun mempertanyakan aparat desa setempat yang membiarkan SHGB terbit di area perairan Tangerang. "Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu," ucapnya.

Jadi pagar laut ini menjadi contoh paling mutakhir bagaimana pemerintah itu sering sekali bertindak di belakang layar dan itu menjadi lebih berbahaya," imbuhnya.

Alissa pun menyoroti saling lempar masalah antarpejabat terkait pagar laut. Menurut Alissa, wajar bila para pejabat lempar masalah terkait pagar laut itu. "Kalau menurut saya pada titik ini karena sudah mulai kepemimpinan baru pasti akan lempar-lemparan ya. Jadi kalau dicari pangkalnya itu pasti lempar-lemparan," ucap Alissa.

Kendati demikian, Alissa menyarankan Pemerintah Prabowo Subianto bisa dapat mengambil keputusan tegas, bukan saling lempar masalah.

"Jadi pemerintah sekarang harus mengambil langkah, nggak bisa lagi mengatakan 'oh itu kerjaan yang lalu.' Ya itu kerjaan lalu dulu, sekarang kekuasaannya ada di beliau-beliau kok. Jadi jangan dilempar ke belakang, ambil saja keputusannya sekarang harus bagaimana," tandasnya.

JAKARTA - Gerak cepat Propam Polda Metro Jaya yang melakukan penempatan khusus (patsus) terhadap empat mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan mendapat apresiasi. Salah satunya dari pemerhati hukum Prof Henry Indraguna.

Patsus ini buntut penyelidikan dugaan kasus pemerasan AKBP Bintoro yang mencapai miliaran rupiah terhadap bos Prodia. Adapun keempat anggota yang ditahan adalah perwira polisi yang sebelumnya berdinas di Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

"Keempat mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan itu inisial B dan G selaku mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan Z selaku Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel dan inisial ND selaku Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel," ujar Prof Henry Indraguna, Selasa (27/1/2025).

Menurut Prof Henry, semua pihak perlu mendukung tindakan Kapolda Metro Jaya yang berkomitmen menindak tegas segala bentuk pelanggaran terhadap oknum personel secara prosedural, proporsional, dan profesional.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, 4 oknum personel yang telah dipatsus (penempatan khusus) dalam tahap penyelidikan dengan dugaan Penyalahgunaan Wewenang. "Terkait pendalaman peristiwa tersebut, masih terus berjalan dan akan kami usut tuntas," kata Ade Ary.

Seperti diketahui, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengakui kasus dugaan pembunuhan dengan tersangka AN dan B yang ditangani mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro sempat mandek. Bintoro telah diperiksa Paminal Polda Metro Jaya.

AKBP Bintoro diperiksa buntut dugaan kasus pemerasan terhadap anak pengusaha. Perwira Menengah itu tengah didalami lebih lanjut perihal pelanggaran etiknya.

Rahmat menyebutkan, kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan saat posisi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan beralih ke AKBP Gogo Galesung. ?Kasus sudah P21 dan tahap dua dilimpah tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan,? terangnya.

JAMBI - Seorang tahanan Polres Muaro Jambi Zulkarnain (26) kabur dari sel tahanannya. Pria tersebut merupakan tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan menggunakan senjata api (senpi).

Salah seorang anggota petugas polisi mengakui adanya kejadian tersebut. "Betul. Saat ini keberadaannya sedang dicari petugas," ujarnya melalui WhatsApp, Selasa (28/1/2025).

Untuk diketahui, Zulkarnain diamankan tim Reskrim Polsek Sekernan, Muaro Jambi beberapa waktu silam bersama dua rekannya. Komplotan bandit curanmor tersebut berhasil diungkap lantaran meresahkan masyarakat Sekernan.

Tidak hanya melakukan kejahatannya dengan menggunakan senjata api, tapi tersangka kerap menakut-nakuti warga dengan senpi rakitannya. Usai melakukan aksinya, senpi yang dimilikinya disimpan di dalam rumah kontrakannya.

Sedangkan hasil kejahatannya mereka gunakan untuk mengonsumsi narkoba.

JAKARTA - Donald Trump telah memulai gelombang deportasi besar-besaran, sebanyak 926 orang ditangkap dan menjadi angka tertinggi sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden.

Sedikit demi sedikit, pesawat-pesawat imigran ini tiba di negara-negara tertentu. Dikuip Marca, Selena Gomez yang menyaksikan hal itu kemudian menggunakan media sosialnya unruk membuat video tentang subjek tersebut, di mana dia tersentuh oleh orang-orang Meksiko yang dideportasi.

"Semua orang saya diserang, anak-anak. Saya tidak mengerti. Saya sangat menyesal, saya berharap dapat melakukan sesuatu tetapi saya tidak bisa. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan mencoba segalanya, saya janji," kata Gomez dalam video tersebut sambil terisak-isak," kata Selena Gomez .

Beberapa menit kemudian, Selena Gomez menerima beberapa komentar negatif dan mendedikasikan cerita lain untuk para pembencinya. "Ternyata tidak baik menunjukkan empati kepada orang lain," tulisnya dengan latar belakang hitam.

Komunitas media sosial membahas masalah tersebut, yang menghasilkan reaksi tertentu di kedua belah pihak. Mungkin inilah alasan Selena Gomez memutuskan untuk menghapus cerita tersebut dari akun Instagram miliknya.

"Menangis itu wajar. Merekam diri sendiri dan membagikannya untuk mendapatkan perhatian bukanlah hal yang wajar," tulis netizen.

"Jadi dia kesal karena Trump mengejar penjahat kekerasan dan mendeportasi mereka?" tulis netizen.

"Gadis, bukankah kamu seorang miliarder? Jadikan dia pulau," tulis netizen.

Ini adalah beberapa komentar yang dapat dibaca dari X, tetapi tidak semuanya buruk, beberapa juga memihak Selena Gomez akan masalah yang dicemaskan itu.

"Dia orang Meksiko, dia berhak bersedih untuk rakyatnya," tulis netizen.

"Komentar-komentar ini menjijikkan. Dia orang Chicana, garis ayahnya dari Meksiko... keluarganya orang Meksiko. Apa pun itu, tidak masalah. Dia masih bisa merasa kasihan pada dirinya sendiri karena apa yang terjadi sungguh mengerikan. Kasihanilah apa yang terjadi dan para korban yang dideportasi. Dia tidak melakukan kesalahan apa pun," tulis netizen lainnya.

Presiden Amerika Serikat akan melanjutkan rencananya, apa pun yang terjadi. Beberapa negara, seperti Kolombia, menolak menerima imigran melalui pesawat, sesuatu yang sangat membuat Trump kesal.

Pada kesempatan ini, Trump meminta sanksi terhadap negara-negara yang tidak menerima orang yang dideportasi dalam situasi yang tidak teratur. Kolombia dan Amerika Serikat memiliki sedikit masalah dengan hal ini, tetapi Kolombia akhirnya setuju.

BBC, mengutip Migration Policy Institute mengatakan bahwa mantan Presiden Joe Biden mendeportasi 1,5 juta orang dalam empat tahun pertamanya dan angka-angka ini sangat mirip dengan era deportasi selama masa jabatan pertama Trump.

GAZA - Meskipun di tengah keterbatasan, Hamas memperlakukan para sandera Israel dengan lebih manusiawi. Berbeda dengan Zionis yang cenderung memperlakukan tahanan Palestina seperti binatang.

Kekerasan, kelaparan ekstrem, penghinaan, dan penyiksaan lainnya terhadap tahanan Palestina telah menjadi hal yang lumrah di seluruh sistem penjara Israel, menurut wawancara Guardian dengan para tahanan yang dibebaskan, dengan penganiayaan yang kini begitu sistemik sehingga kelompok hak asasi B?Tselem mengatakan hal itu harus dianggap sebagai kebijakan ?penyiksaan yang dilembagakan?.

Para mantan tahanan menggambarkan penyiksaan mulai dari pemukulan parah dan kekerasan seksual hingga jatah makanan yang tidak cukup, penolakan perawatan medis, dan perampasan kebutuhan dasar termasuk air, cahaya matahari, listrik, dan sanitasi, termasuk sabun dan pembalut wanita untuk wanita.

Perbedaan Perlakuan Sandera, Hamas Lebih Manusia, Israel Perlakukan Tahanan seperti Binatang

1. Sandera Israel

Kesaksian sebelumnya mengungkapkan bahwa salah satu tawanan, Albag, sering mengambil peran kepemimpinan, mengadvokasi kelompok dan berkomunikasi dengan penjaga mereka.

Menurut KAN, para wanita beradaptasi dengan keadaan mereka dengan mempelajari bahasa Arab selama penahanan mereka.

Dalam penerbangan pulang, mereka bercanda dengan awak pesawat tentang penggunaan bahasa Arab alih-alih bahasa Ibrani, sebagai bukti ketahanan mereka.

Para wanita juga berbicara tentang "unjuk kekuatan" Hamas selama pembebasan mereka, yang mereka hadapi dengan menantang, berdiri tegak dan tersenyum. "Kami menunjukkan kepada mereka di atas panggung bahwa itu tidak menggoyahkan kami. Kami lebih kuat dari itu," kata mereka.

Beberapa sandera menghabiskan waktu dengan anak-anak pejuang Hamas, bahkan bermain dengan mereka.

Para wanita itu mengungkapkan bahwa beberapa dari mereka awalnya disekap bersama tetapi kemudian dipisahkan.

2. Tahanan Palestina

Pemimpin, politikus, dan aktivis Palestina yang dibebaskan, Khalida Jarrar, mengatakan bahwa otoritas Israel tidak memperlakukan tahanan Palestina sebagai manusia. Ia menggambarkan kondisi di penjara sebagai "kondisi terburuk dan tersulit sejak pendudukan Tepi Barat pada tahun 1967."

Israel membebaskan 90 tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang menangguhkan perang genosida di Jalur Gaza, yang telah merenggut lebih dari 47.000 nyawa sejak 7 Oktober 2023, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

Jarrar, yang ditahan dalam penahanan administratif pada bulan Desember 2023, termasuk di antara mereka yang dibebaskan. Pembebasan itu dilakukan setelah tiga sandera perempuan Israel yang ditahan oleh kelompok Palestina Hamas di Gaza dibebaskan. Penahanan administratif adalah kebijakan yang memungkinkan otoritas Israel menahan individu tanpa dakwaan atau pengadilan.

Berbicara kepada Anadolu, pemimpin Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang telah ditangkap beberapa kali, mengatakan kondisi penjara Israel "tidak pernah sekeras sekarang, baik karena serangan berulang kali atau penggunaan gas air mata terus-menerus."

Menggambarkan keadaan penjara di Israel, Jarrar mengatakan warga Palestina mengalami "kualitas makanan yang buruk dan kuantitas yang tidak mencukupi, serta kebijakan kurungan isolasi yang dipraktikkan oleh otoritas pendudukan."

"Saya menghabiskan enam bulan di kurungan isolasi," katanya, seraya menambahkan bahwa "banyak warga Palestina ditahan di sel isolasi dalam kondisi yang sangat buruk."

Politisi senior itu mengatakan apa yang terjadi di penjara Israel adalah hasil dari kebijakan pemerintah Israel saat ini dan Itamar Ben-Gvir, menteri keamanan nasional sayap kanan yang mengundurkan diri setelah gencatan senjata Gaza, mencoba "memperlakukan para tahanan seolah-olah mereka bukan manusia."

Saat Jarrar, 61 tahun, digiring melewati kerumunan yang bersorak-sorai, terlihat rambutnya yang dulu gelap telah memutih, dan dia tampak kelelahan.

"Kami menjadi sasaran kekerasan ekstrem dan serangan fisik dalam upaya yang disengaja dan disengaja untuk mempermalukan dan merendahkan kami," katanya.

Anggota parlemen itu menekankan bahwa perjuangan para tahanan adalah "bagian integral dari perjuangan rakyat kami," dan semua kebijakan Israel terhadap para tahanan harus dihadapi secara nasional.

Jarrar terpilih sebagai anggota Dewan Legislatif Palestina dalam pemilihan parlemen terakhir yang diadakan pada tahun 2006. Ia telah menjabat sebagai kepala komisi tahanan majelis dan juga ditunjuk menjadi anggota komite Palestina untuk ditindaklanjuti dengan Mahkamah Pidana Internasional.

Jarrar ditangkap oleh tentara Israel beberapa kali atas tuduhan berafiliasi dengan partai "terlarang" dan atas perannya dalam kegiatan yang mendukung tahanan Palestina di penjara-penjara Israel.

Menurut kelompok urusan tahanan, ia berulang kali dianiaya oleh penjaga penjara, yang memengaruhi kesejahteraannya.

Diperkirakan jumlah tahanan Palestina di penjara-penjara Israel lebih dari 11.000 orang.

Hamas membebaskan tiga tawanan Israel berdasarkan kesepakatan gencatan senjata, yang mulai berlaku pada hari Minggu.

Kesepakatan tiga tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Sementara itu, setidaknya 60 orang tewas dalam tahanan Israel sejak perang di Gaza pecah, dibandingkan dengan satu atau dua kematian setahun sebelumnya.

The Guardian melakukan wawancara terpisah dengan delapan tahanan, sebagian besar ditangkap tanpa dakwaan dan dibebaskan tanpa pengadilan, yang merinci pola penyiksaan yang sesuai dengan yang didokumentasikan oleh B?Tselem.

Peneliti lapangan di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki, Tepi Barat, dan Gaza mengumpulkan lusinan kesaksian, laporan medis, otopsi, dan bukti lainnya.

Mereka menemukan kesaksian yang konsisten dan tersebar luas tentang kekerasan yang parah dan sewenang-wenang, penyerangan seksual, penghinaan dan degradasi, kelaparan, kondisi yang sengaja tidak higienis, kepadatan penghuni, penolakan perawatan medis, larangan beribadah, dan penolakan penasihat hukum serta kunjungan keluarga.

Beberapa saksi yang diwawancarai The Guardian memberikan rincian tiga pembunuhan: Thaer Abu Asab dan Abdul Rahman al-Maari, yang diduga dipukuli sampai mati oleh penjaga, dan Mohammad al-Sabbar, yang meninggal karena kondisi medis kronis. Teman satu sel mengatakan bahwa setelah 7 Oktober ia tidak diberi obat atau diet khusus yang dibutuhkannya.

Selain penggunaan kekerasan langsung dan pembatasan pergerakan, warga Palestina telah lama menuduh bahwa pemenjaraan merupakan elemen kunci pendudukan Israel selama 57 tahun: berbagai perkiraan menunjukkan bahwa hingga 40% pria Palestina telah ditangkap setidaknya sekali dalam hidup mereka.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada kementerian yang terlibat dalam pembuatan izin dan sertifikat pagar laut di Kabupaten Tangerang untuk tidak menutup-nutupi kasus tersebut demi menjaga marwah institusi. Mahfud meminta agar menteri terkait tidak takut membongkar kasus pagar laut.

?Menteri2 yg kementeriannya terlibat dlm pembuatan izin dan HGU Laut tak hrs takut. Yg bertanggungjawab scr pidana adl aktor intelektual, pelaku, dan peserta yg ada niat,? tulis Mahfud di akun media sosial Twitter atau X @mohmahfudmd, Senin (27/1/2025).

Menurut Mahfud, yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang langsung berkolusi. Mahfud meminta agar menteri yang menjabat di kementerian terkait untuk membongkar kasus tersebut.

?Yg bertanggungjawab scr pidana adl pejabat bawahan yg menerima delegasi wewenang. Jd, kalau merasa tak terlibat ya bongkar sj, Pak Menteri. Kan byk kasus yg dihukum hny dirjen atau pegawai bawahnya yg langsung berkolusi,? tulisnya.

Mahfud juga menyarankan agar menyerahkan mereka yang melanggar kepada aparat penegak hukum. ?Serahkan mereka yang melanggar hukum hukum bukti2nya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dgn alasan demi marwah institusi.?

Hingga saat ini, postingan Mahfud MD disukai oleh 3.373 warganet, dan mendapat komentar beragam dari warganet.

?Penegak hukum kita hampir tidak bisa dipercaya lagi prof. Yg ada nanti kongkalikong,? komentar pemilik akun@rudynapit

?Berdsrkn pengembngan penyidikn pasti juga oknum yg menerbitkan srtifikat pantas dijdikan tersangka. Krn sertifikat diterbitkn sebelum adanya rekomendasi atau apalah namanya dari KKP. Didukung pula dng pengembangan berdsrkn fakta persidangan,? tulis @wijayantogempar.

Inilah hukum mengucapkan 'Selamat Tahun Baru Imlek ' menurut Islam yang disampaikan Buya Yahya , pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Tahun Baru Imlek jatuh pada Rabu, 29 Januari 2025.

Meskipun konteks mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek ini berbeda dari mengucapkan Selamat Natal yang berkaitan dengan akidah agama. Namun, tahun baru Imlek tetap saja merupakan hari raya kepercayaan agama lain. Karena dalam Islam juga terdapat tahun baru Hijriyah.

Dalam satu kajian Buya Yahya di kanal YouTube, beliau memberi penjelasan terkait hukum mengucapkan Selamat Imlek ini. Kata Buya Yahya, Islam bukanlah agama yang membedakan etnis. Jawa, Madura, Sunda, China dan lain-lain sama di hadapan Allah. Kalau punya iman maka ia mulia di sisi Allah. Tidak ada diskriminasi suku dalam Islam.

"Siapa yang beriman dia akan mulia di sisi Allah," kata Buya Yahya dilansir dari saluran Channel Al-Bahjah TV.

Pertanyaannya, apakah boleh mengucapkan Selamat Imlek? Kata Buya Yahya, kalau urusannya berkaitan dengan syiar agama, tentu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Perlu dicatat, Islam tidak mengajarkan permusuhan.

"Jika mau mengucapkan selamat tahun baru, maka dilihat terlebih dahulu, dalam hal tersebut ada hubungannya dengan keyakinan atau tidak. Jika ada hubungannya dengan keyakinan masalah agama maka haramnya tingkat tinggi, seperti mengucapkan selamat Natal contohnya," jelas Buya Yahya.

"Bila berkaitan dengan tahun baru yang hanya pergantian tahun maka tidak ada unsur akidah di dalamnya. Namun jika terdapat unsur akidah di dalamnya maka bisa menjadi haram yang tingkat tinggi," lanjutnya.

Mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek menurut Buya Yahya juga termasuk ke dalam membesarkan syiar umat yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW sehingga termasuk haram untuk umat Islam.

Sehingga jadilah umat muslim yang memiliki pendirian terhadap kaidah islamiyah. Jangan hanya mengikuti apa yang sedang tren dan sedang berkembang di kalangan masyarakat.

Selain itu, umat Islam juga sudah memiliki Tahun Baru Hijriyah yang dilaksanakan setiap tahun. Sehingga bila bukan tahun baru dari kepercayaannya tidak perlu ikut-ikutan merayakannya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa mengucapkan Tahun Baru Imlek yang tidak ada kaitannya umat Islam tidak perlu dirayakan dengan memberikan selamat, namun juga jangan mencaci.

JAKARTA - International Conference on Interdisciplinary Terrorism and Extremism Studies in Europe, Asia, and Africa (ICITES) 2025 merupakan kolaborasi universitas lintas benua yang diselenggarakan di Sky Lounge, Universitas Wina, Vienna. ICITES adalah hasil kerja sama antara Universitas Indonesia, Universitas Wina, dan Universitas Lagos.

?Konferensi ini menjadi ajang pertukaran pengetahuan terkait terorisme di Asia, Afrika, dan Eropa serta membuka peluang kolaborasi riset di masa mendatang,? ujar Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhamad Syauqillah, Minggu (26/1/2025).

Ketua Konferensi sekaligus perwakilan Universitas Wina sebagai tuan rumah Ednan Aslan menyoroti kebutuhan mendesakan strategi berkelanjutan untuk melawan terorisme di tingkat global. Dengan merujuk pada pengalaman global serta berbagai tantangan di Indonesia, Ednan menegaskan pentingnya pengembangan pengetahuan yang komprehensif, penelitian yang memberikan dampak nyata, serta tata kelola yang berlandaskan nilai dalam upaya pemberantasan ekstremisme dan terorisme.

Sementara itu, Ashiru dari Universitas Lagos menggarisbawahi pentingnya kerja sama akademik lintasnegara sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan global terkait terorisme dan ekstremisme. Ashiru menyoroti bahwa kolaborasi seperti ICITES 2025 dapat menjadi platform efektif untuk berbagi wawasan dan pengalaman guna menciptakan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan.

ICITES 2025 merupakan bukti komitmen Universitas Wina, Universitas Lagos, dan Universitas Indonesia dalam memajukan keamanan global melalui penelitian interdisipliner. Sebagai titik temu berbagai perspektif dalamisu kompleks terorisme dan ekstremisme, konferensi ini menjadi wadah bagi para akademisi dan praktisi untuk bertukar wawasan mengenai topik-topik terkini dalam kajian terorisme.

Kemudian, Athor Subroto menyebut kolaborasi ini merupakan contoh nyata bagaimana kerjasama Utara-Selatan dapat diwujudkan dalam hubungan akademis yang adil, guna mendorong kajian terorisme dengan pendekatan interdisipliner. Adapun ICITES 2025 berlangsung selama dua hari, dan menghadirkan diskusi panel, lokakarya, presentasi, serta sesi Networking yang mempertemukan akademisi dan praktisi dari Eropa , Asia, dan Afrika.

Topik yang dibahas dalam konferensi juga membahas kecerdasan buatan (AI), gender, psikologi ekstremisme, dan ketahanan masyarakat yang terdampak. Konferensi ini dibuka oleh sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Austria dan Omar Haijawi-Pirchner, Kepala Direktorat Perlindungan Negara dan Dinas Intelijen Austria.

MALAYSIA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dapat mendorong transparansi penegakan hukum terkait penembakan warga negara Indonesia (WNI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia . Salah satu korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tersebut tewas.

"Kita juga minta Kemenlu untuk mendorong agar penegak hukum yang ada di sini (Malaysia) dibuka transparansinya. Jadi terang benderang proses proses ini, sehingga jauh lebih baik," kata Karding di Mandarin Oriental Hotel, Malaysia, Senin (27/1/2025).

Di sisi lain, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kedutaan hingga atase kepolisian setempat untuk mengetahui duduk perkara hingga penembakan tersebut terjadi.



"Sebagai otoritas pekerja migran, kami setelah mendengar informasi itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan, juga atase kepolisian kita yang ada di sini untuk memperjelas koordinasi masalahnya," katanya.

"Melakukan koordinasi dengan pihak setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok yang di rumah sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga minta, kita akan berusaha menyiapkan, misalnya tim advokasi. Untuk mendampingi mereka (para korban)," sambungnya.

Karding pun menegaskan bahwa Kementerian P2MI telah menghubungi keluarga korban yang meninggal maupun selamat akibat insiden tersebut. Diketahui, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak 5 WNI pekerja migran unprocedural pada Jumat, 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Akibat penembakan itu, satu orang meninggal dunia, satu orang mengalami luka kritis, dan tiga lainnya terluka.

GAZA - Amerika Serikat (AS) dan sekutunya negara-negara merupakan negara yang munafik dan menerapkan standar ganda. Mereka hanya menginginkan pembebasan sandera Israel, tetapi mengabaikan ribuan warga Palestina yang ditahan oleh Zionis.

Mengapa AS dan Barat Sangat Munafik dengan Membela Sandera Israel dan Mengabaikan Tahanan Palestina?

1. AS Mengabaikan Warga Gaza

Sami Abu Shahadeh, mantan anggota Knesset Israel, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pernyataan AS tentang pembebasan tawanan Israel tidak lengkap karena tidak menyebutkan tahanan Palestina yang juga dibebaskan pada hari Sabtu.

?Ada gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan tahanan dari kedua belah pihak ? tidak hanya empat tahanan Israel yang dibebaskan,? kata Abu Shahadeh.

?Mengapa mereka hanya merayakan empat orang Israel? Bagaimana dengan ratusan warga Palestina? Mengapa ratusan warga Palestina tidak penting??

2. Sandera Israel dalam Kondisi Baik, sedangkan Tahanan Palestina Disiksa

Abu Shahadeh, warga negara Palestina di Israel, menambahkan bahwa pertukaran pada hari Sabtu tampaknya menunjukkan bahwa tawanan Israel mengalami kondisi yang lebih baik daripada warga Palestina di penjara Israel.

?Seluruh dunia telah melihat di semua kamera bahwa kondisi dasar manusia para tahanan Palestina di dalam penjara Israel yang tercerahkan jauh lebih buruk daripada mereka yang menjadi sandera di terowongan Hamas,? katanya, dilansir Al Jazeera.

3. Penahanan Warga Palestina Jadi Pejuangan Palestina

Xavier Abu Eid, mantan direktur komunikasi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemenjaraan warga Palestina oleh Israel "bukanlah masalah yang sepele" tetapi "salah satu masalah utama perjuangan Palestina".

Ia mencatat bahwa di bawah pendudukan Israel, pasukan Israel "dapat memasuki rumah warga Palestina mana pun, dapat menangkap warga Palestina mana pun tanpa memberikan tuduhan apa pun, dan menahan orang tersebut selama bertahun-tahun".

Ini berarti telah ada satu juta tahanan sejak 1967, serta "98 persen dari tingkat hukuman di pengadilan Israel," kata Abu Eid.

4. Perang Palestina adalah Perjuangan untuk Kembali Tanah Kelahiran

Ia juga menyesalkan deportasi 70 warga Palestina yang dibebaskan pada hari Sabtu.

"Inti dari perjuangan Palestina adalah perjuangan untuk hak untuk kembali, jadi bagi orang-orang yang diusir dari Palestina, itu bukanlah keputusan yang mudah," katanya.

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri membebaskan Julia Santoso dari Rutan Bareskrim Polri, Jumat (24/1/2025). Pembebasan ini setelah Julia menang gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan terkait status tersangka.

PN Jaksel telah mengeluarkan putusan dengan nomor registrasi 132/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel tertanggal 21 Januari 2025 tentang pembatalan status tersangka dan pembatalan surat penahanan terhadap Julia Santoso.
Dirtipidter Bareskrim Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, pihaknya menghormati dan taat pada hasil putusan PN Jaksel untuk melakukan penghentian penyidikan.

?Kami sudah memberikan hak-hak tersangka secara penuh. Sudah dilepaskan dari Rutan Bareskrim Polri tanggal 24 Januari," kata Dirtipidter Bareskrim Brigjen Pol Nunung Syaifuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (26/1/2025).

Mengenai adanya keberatan dari kuasa hukum Julia mengenai kliennya tidak langsung dibebaskan usai salinan putusan tersebut dibacakan pada Selasa (21/1/2025), Nunung mengatakan, dalam administrasi penyidikan membutuhkan waktu dan proses.

"Pada 21 Januari itu merupakan bentuk pemberitahuan kepada penyidik dari hasil rangkaian persidangan. Namun untuk memproses hasil putusan itu penyidik harus memiliki dasar dengan diterimanya salinan resmi yang mana baru kami terima pada 24 Januari malam hari," terangnya.

Usai menerima salinan resmi hasil putusan pengadilan, penyidik melakukan diskresi dengan membebaskan Julia Santoso dari Rutan Bareskrim Polri. "Sebagai bentuk diskresi, penyidik sudah melakukan pengeluaran saudari Julia Santoso dengan cara ditangguhkan," ucapnya.

Nunung menegaskan, penyidik sudah berupaya maksimal dan profesional dalam menangani perkara tersebut. ?Melakukan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memenuhi rasa keadilan baik pelapor maupun terlapor," tandasnya.

Diketahui Julia Santoso dilaporkan Direktur PT Anugrah Sukses Mining (ASM) pada 21 November 2023 lalu, atas dugaan tindak pidana penggelapan dana atau tindak pidana pencucian uang . Menindaklanjuti laporan itu, Dittipidter Bareskrim Polri melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.