TANGERANG - Pemerasan Warga Negara Asing (WNA) asal China di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang mencuat ke publik. Viralnya pemerasan tersebut usai surat Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujian kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Kronologi kasus pemerasan berawal dari kejadian sejak Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari periode tersebut sudah terjadi 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga China.

Akibat pemerasan tersebut, sejumla pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dicopot. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi dari Kemlu terkait dugaan pemerasan.

?Sudah kami ganti dan mereka diperiksa internal," ujar Agus, Sabtu (1/2/2025).

Meski sudah ada pengembalian uang kepada WNA China yang menjadi korban pemerasan, para pejabat Imigrasi Bandara yang dicopot tetap diproses sesuai aturan berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," katan mantan Wakapolri itu.

Sementara, Kemlu bakal membantu memfasilitasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk penyelesaian laporan kasus pemerasan yang dialami warga China di Bandara Soekarno-Hatta.

?Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT,? kata Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat, Minggu (2/2/2025).

Pihaknya tengah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak atas dugaan pemerasan ini. ?Mengingat tentunya banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik,? ucapnya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih tetap dilakukan meski pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Retreat diperlukan untuk menyatukan visi misi seluruh kepala daerah terpilih di Pilkada Serentak 2024.

"Kan begini, efisiensi anggaran bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," ujar Prasetyo, Minggu (2/2/2025).

Dia memastikan biaya pelaksanaan retreat kepala daerah terpilih bukan dari Presiden Prabowo Subianto. Retreat akan dibiayai APBN. "Nggak pribadi dari Prabowo dong, dari pemerintah," ucapnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahannya," tambah Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan para kepala daerah mengikuti retreat setelah seminggu mereka dilantik. Kegiatan bakal dilaksanakan mulai awal pekan depan.

"Kemungkinan besar (retreat kepala daerah) di Magelang. Mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan," kata Bima di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2025) lalu.

Retreat bakal dilaksanakan lebih dari sepekan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan untuk menjadi pengisi materi.

JAKARTA - Komjen Pol Ahmad Dofiri menggantikan Komjen Agus Andrianto menjadi Wakapolri pada akhir tahun 2024. Dalam perjalanan kariernya, jenderal bintang 3 ini telah menduduki banyak posisi strategis.

Dofiri pernah menjadi Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada tahun 1990 hingga Irwasum Polri tahun 2023.

Perjalanan Karier Komjen Ahmad Dofiri

Dofiri memulai karier di Polri setelah menjadi lulusan terbaik dan meraih penghargaan Adhi Makayasa tahun 1989.

Dia pernah menduduki posisi Kanit Resmob Polres Tangerang (1991), Danton Tar Akpol (1992), Kapuskodalops Polres Tangerang (1996), dan Kapolsekta Jatiuwung (1997).

Pada tahun 1998, Ahmad Dofiri diangkat menjadi Kapolsek Kebayoran Baru. Lalu, menjabat Pok Peneliti Ahli PPITK-PTIK (1999), dan Kassubag Jabpamentil Bagian SDM Polri (2005).

Perjalanan kariernya di Polri berlanjut. Pada tahun 2007, dia ditugaskan sebagai Kapolres Bandung. Pria asal Indramayu itu juga pernah menjabat posisi Wakapolwiltabes Bandung (2009) dan Kapoltabes Yogyakarta (2009).

Pada tahun 2010, Dofiri mengisi dua jabatan penting yakni Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri.

Kemudian, tahun 2012 dia dipercaya menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri. Berlanjut ke tahun 2013 sebagai Wakapolda DIY.

Dofiri lalu dimutasi menjadi Karobinkar SSDM Polri tahun 2014. Kemudian, digeser menjadi Kapolda Banten pada 2016.

Ketika masih berpangkat Irjen, dia mengisi jabatan Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), serta Kapolda Jawa Barat (2020).

Barulah di tahun 2021, Dofiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) ketika menjabat Kabaintelkam Polri.

Setelah 2 tahun berada di Baintelkam Polri, Dofiri mendapat amanah sebagai Irwasum Polri pada 26 Februari 2023. Perjalanan kariernya mencapai puncak pada 11 November 2024, dia ditunjuk menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Agus yang diangkat jadi Menteri Imigrasi Kabinet Merah Putih.

Jisun Song
Akademi Diplomatik Nasional Korea Selatan

TAHUN 2024 merupakan tahun yang penting bagi hak asasi manusia (HAM). Tahun tersebut menandai peringatan 45 tahun Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) dan 35 tahun Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC).

CEDAW dan CRC, bersama dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), merupakan beberapa instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Korea Utara, masing-masing pada tahun 2001 (CEDAW), 1990 (CRC), dan 2016 (CRPD).

Namun, meski telah melakukan ratifikasi, realitas menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Situasi HAM di Korea Utara masih memprihatinkan. Secara khusus, perhatian lebih harus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk pada perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Sejumlah laporan dari organisasi masyarakat sipil, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan berbagai pemerintahan terus mengungkap pelanggaran HAM di Korea Utara. Misalnya, laporan PBB tahun 2014 dari Commission of Inquiry on Human Rights di Korea Utara menunjukkan adanya diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, dan usia. Sayangnya, sepuluh tahun kemudian situasi ini masih berlanjut, bahkan semakin memburuk akibat pandemi.

Dalam siklus keempat Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB terhadap Korea Utara tahun 2024, berbagai badan PBB dan pemangku kepentingan lainnya memberikan informasi mengenai situasi pelanggaran HAM di Korea Utara. Akibatnya, negara-negara anggota PBB mengajukan total 294 rekomendasi. Namun, Korea Utara mencatat 88 rekomendasi dan menyatakan akan mempertimbangkan 206 sisanya di kemudian hari.

Sayangnya, dari 88 rekomendasi yang hanya dicatat?yang secara teknis berarti tidak diterima atau tidak ditanggapi?terdapat rekomendasi terkait hak-hak perempuan dan anak-anak. Misalnya, Korea Utara hanya mencatat rekomendasi untuk menghapus semua bentuk pekerja anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri; mengakhiri impunitas terhadap kekerasan berbasis gender dan seksual; menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, menghentikan perdagangan manusia; serta menghentikan praktik aborsi paksa terhadap perempuan yang dideportasi ke Korea Utara saat hamil.

Rekomendasi-rekomendasi ini sangat mendasar dalam melindungi HAM, tidak hanya bagi perempuan dan anak-anak tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebab, kesejahteraan kelompok rentan ini memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota keluarga dan komunitas lainnya. Selain itu, masih perlu dilihat apakah Korea Utara akan menerima dan melaksanakan 206 rekomendasi lainnya.

Hanya saja, rekam jejak Korea Utara dalam menangani rekomendasi UPR sebelumnya tidak menunjukkan hasil yang positif. Hal ini juga sangat kontras dengan gambaran yang disampaikan Korea Utara dalam laporan Voluntary National Review (VNR) mengenai implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan ke PBB tahun 2021.

Dalam laporan VNR-nya, Korea Utara menyatakan telah mencapai kesetaraan gender sejak lama, meningkatkan investasi bagi anak yatim dan lansia yang tidak memiliki pengasuh. Korea Utara juga mengklaim telah memperbaiki gizi perempuan dan anak-anak sambil mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi HAM bagi kelompok rentan.

Namun, bila dibandingkan dengan respons Korea Utara terhadap rekomendasi UPR selama empat siklus secara jelas menunjukkan kesenjangan antara retorika dan praktiknya. Dalam konteks ini, Korea Utara seharusnya mempertimbangkan secara serius untuk merespons seruan internasional untuk bekerja sama.

Misalnya, komunitas internasional telah menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara, seperti yang dilakukan terhadap negara lain yang membutuhkan, guna melindungi HAM dan martabat manusia selama dan setelah krisis kemanusiaan. Jika benar-benar ingin melindungi HAM rakyatnya seperti yang mereka klaim, Korea Utara seharusnya mencari cara untuk bekerja sama dengan komunitas global. Jangan malah menutup diri.

GAZA - Pembebasan tahanan Palestina yang dipenjara Israel disebut sebagai kemenangan simbolis bagi Hamas. Itu justru menjadi kekalahan yang memalukan bagi tentara Israel.

Mengapa Pembebasan Tahanan Palestina sebagai Kemenangan Simbolis bagi Hamas?

1. Israel dapat Menangkap dengan Mudah Warga Palestina

Sultan Barakat, seorang profesor di Universitas Hamad Bin Khalifa di Qatar, mengatakan pembebasan tahanan Palestina adalah ?kemenangan simbolis? dan bukan kemenangan bagi warga Palestina, yang terutama menunjukkan kondisi tidak manusiawi yang mereka alami.

?Israel dapat menangkap orang-orang di Tepi Barat dan Gaza karena mereka semua tinggal di daerah kurungan di bawah kendali Israel,? katanya kepada Al Jazeera.

Ia membahas cara warga Palestina ?ditangkap secara sewenang-wenang, dibawa ke penjara, dan diperlakukan dengan buruk? oleh Israel.

2. Rakyat Palestina Masih Bersatu

Barakat menekankan bahwa pembebasan tahanan juga ?menunjukkan persatuan warga Palestina dalam menghadapi pendudukan?.

?Para tahanan tidak semuanya simpatisan Hamas ? beberapa berselisih dengan Hamas untuk waktu yang lama,? kata akademisi tersebut.

?Namun, mereka bersatu dalam penolakan mereka terhadap pendudukan dan menentang Israel,? tambahnya.

3. Banyak Tahanan yang Dideportasi

Basil Farraj, asisten profesor di Universitas Birzeit di Tepi Barat yang diduduki dan pakar tahanan politik, telah berbicara kepada Al Jazeera tentang keputusan Israel untuk mendeportasi beberapa warga Palestina yang akan dibebaskan.

"Kami telah melihat tahanan Palestina dideportasi ke Mesir, dan belum jelas [apakah ini] hanya fase sementara," katanya.

4. Israel Menerapkan Kebijakan Kolonial

Farraj mengatakan taktik ini adalah cara Israel "untuk membalas dendam" kepada para tahanan dan keluarga mereka dengan menolak memberikan mereka kegembiraan untuk bersatu kembali.

"Ini adalah bagian dari kebijakan kolonial yang lebih luas untuk mendeportasi warga Palestina", katanya, seraya menambahkan bahwa itu adalah cara untuk "mengkriminalisasi perlawanan mereka".

Farraj mengatakan beberapa keluarga tahanan yang dibebaskan selama pertukaran sebelumnya dan dideportasi ke Mesir telah ditolak izinnya untuk meninggalkan wilayah Palestina oleh otoritas Israel.

Hal ini berarti para tahanan yang dibebaskan tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka dan merupakan kelanjutan dari ?kebijakan Israel untuk memecah belah warga Palestina?.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut dokumen ekstradisi buronan kasus E-KTP Paulus Tannos selesai pada pekan depan. Diketahui, saat ini Paulus Tannos masih berada di Singapura.

Supratmen menyampaikan sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menyiapkan seluruh dokumen ekstradisi tersebut.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Supratman menegaskan tidak ada kendala dalam penyiapan dokumen ekstradisi Paulus Tannos tersebut. Supratman menegaskan, ada sejumlah mekanisme dan prosedur yang harus dilaksanakan dalam menaikkan hal ini. "Begitu selesai, maka kemudian kita kirim ke otoritas yang ada di Singapura," ujarnya.

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencopot sejumlah pejabat Imigrasi Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Pencopotan tersebut buntut adanya dugaan pemerasan terhadap WNA China.

Pencopotan tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menurut Agus, setelah mereka dicopot akan dilakukan pemeriksaan. "Sudah kami ganti dan mereka kami periksa internal," kata Agus, Sabtu (1/2/2025).

Agus menjelaskan, tindakan tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait adanya dugaan pemerasan. Menurutnya, meski sudah disebutkan ada pengembalian, mereka akan tetap diproses dengan aturan yang berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," ujarnya.

Diketahui, dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Dalam surat yang sudah beredar di media sosial itu, disebutkan telah terjadi pemerasan terhadap WNA China di Bandara Soetta yang dalam surat tersebut disebut sebagai Jakarta International Airport.

Masih dalam surat yang sama, disebutkan telah diselesaikan 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga Cina.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara bulan Februari 2024 hingga Januari 2025," tulis surat yang dimaksud dalam bahasa Inggris.

GAZA - Israel dan Hamas akan melakukan pertukaran tahanan keempat dalam gencatan senjata Gaza pada hari Sabtu (1/2/2025).

Kelompok pejuang Hamas akan membebaskan tiga tahanan Israel dengan imbalan 183 tahanan Palestina di penjara Israel.

"Jumlah tahanan terbaru yang akan dibebaskan besok adalah 183," ujar juru bicara Masyarakat Tahanan Palestina Amani Sarahneh pada hari Jumat setelah sebelumnya mengumumkan 90 tahanan akan dibebaskan.

Kelompok advokasi tersebut menerbitkan dua daftar nama yang akan dibebaskan pada hari Sabtu. Yang pertama terdiri dari 72 tahanan yang ditangkap sebelum serangan yang dipimpin Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 di Israel.

Daftar kedua tahanan yang akan dibebaskan berisi 111 nama orang dari Gaza yang ditahan setelah serangan tersebut.

Dalam pernyataan sebelumnya di Telegram pada Jumat, sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, menyebutkan tiga tawanan Israel yang akan dibebaskan sebagai warga negara Israel-Prancis Ofer Kalderon, warga negara Israel Yarden Bibas, dan warga negara Israel-Amerika Keith Siegel.

Bibas, 34 tahun, adalah ayah dari Kfir, yang berusia sembilan bulan ketika keluarganya dibawa oleh Hamas pada bulan Oktober 2023, dan Ariel yang berusia empat tahun saat itu.

Belum ada konfirmasi dari Israel mengenai nasib Kfir, Ariel, atau ibu mereka, Shiri.

Namun Hamas mengatakan pada akhir tahun 2023 bahwa anak-anak dan ibu mereka tewas akibat pemboman Israel pada bulan-bulan awal perang Gaza.

Siegel, yang saat ini berusia 50-an, ditawan bersama istrinya, Aviva, yang dibebaskan oleh Hamas dalam pertukaran tawanan pertama pada November 2023.

Kalderon, yang juga berusia 50-an, diculik Hamas bersama kedua anaknya, Erez dan Sahar. Anak-anak tersebut juga dibebaskan dalam pertukaran pertama itu.

Laura Khan dari Al Jazeera, melaporkan dari Amman, Yordania, karena Al Jazeera telah dilarang beroperasi di Israel, mengatakan kantor perdana menteri Israel mengatakan telah menerima dan menyetujui daftar tersebut.

Dia mengatakan pembebasan Bibas akan dipandang sebagai sesuatu yang sangat simbolis dan penting di Israel.

?Dia menarik karena dua alasan. Salah satunya adalah ada titik kritis antara Israel dan Hamas dalam negosiasi ini, yaitu apakah akan membebaskan pria di bawah usia 50 tahun. Awalnya, Hamas tidak ingin melakukan itu. Mereka ingin membebaskan warga sipil, wanita, dan pemuda terlebih dahulu, tetapi kemudian mereka memutuskan untuk (menyerah) pada titik itu,? ujar dia.

Dia mengatakan alasan kedua adalah Israel telah memperkirakan Bibas serta Siegel dan Kalderon akan dibebaskan lebih awal sebagai bagian dari fase pertama gencatan senjata, yang mulai berlaku pada 19 Januari.

"Namun, mereka belum dibebaskan, dan pasukan Israel telah mengatakan di masa lalu bahwa mereka khawatir tentang kesejahteraan mereka," ujar Khan.

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata Gaza, 33 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza akan dibebaskan dalam enam pekan pertama gencatan senjata sebagai ganti ratusan tahanan Palestina, banyak di antaranya telah menjalani hukuman seumur hidup di Israel.

Sejauh ini, 15 tawanan yang ditahan di Gaza, termasuk lima pekerja Thailand, dan 400 tahanan Palestina telah dipertukarkan.

Pada hari Kamis, Hamas membebaskan tiga warga Israel dan lima tawanan Thailand dan Israel membebaskan 110 tahanan Palestina setelah menunda proses setelah kerumunan orang menyerbu salah satu titik serah terima tawanan.

Melaporkan dari Jalan al-Rashid di Gaza, Tareq Abu Azzoum dari Al Jazeera mengatakan bagi banyak warga Palestina di Gaza, kembalinya para tahanan Palestina adalah "kemenangan yang sangat simbolis" yang melambangkan ketahanan.

Namun, dia mengatakan banyak orang terkejut dengan kekacauan yang terjadi saat pembebasan tawanan Israel pada hari Kamis.

"Ini termasuk pembebasan Arbel Yehud, yang dikritik karena sama sekali tidak terorganisir dan tidak memiliki martabat yang diharapkan selama momen-momen sensitif seperti itu," ungkap dia.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kritik di negaranya karena tidak menyegel kesepakatan tawanan-tahanan di awal perang setelah kegagalan keamanan yang memungkinkan para pejuang yang dipimpin Hamas menerobos batas Gaza-Israel dan menyerbu komunitas Israel di dekatnya.

Namun, ada juga penentangan terhadap kesepakatan saat ini, yang menurut beberapa kritikus di Israel membuat nasib sebagian besar tawanan menjadi tidak menentu dan Hamas masih berdiri sebagai entitas dominan di Gaza.

JAKARTA - Kuasa Hukum Anak Bos Prodia Romy Sihombing mengungkapkan anak bos Prodia Arif Nugroho (AN) menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Dalam kasus tersebut, kliennya menderita kerugian material seperti hilangnya mobil Lamborghini hingga BMW.

Romy mengungkapkan, kliennya telah menyerahkan uang senilai Rp17 miliar kepada AKBP Bintoro. Belakangan, nama AKBP Gogo Galesung hingga Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal juga terseret atas kasus ini.

?Kita bilang diambil atau yang hilang dari klien kami, yang hilang dari klien kami, satu Lamborghini, satu Harley Davidson, dan dua BMW, motor BMW. Ya, sisanya uang tunai, yang diberikan kepada oknum-oknum ini,? ujar Romy saat Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Romy mengatakan pihaknya akan melakukan gugatan kepada sejumlah pihak yang telah membuat kliennya menderita kerugian material. ?Ada kemungkinan kami akan merubah gugatan itu terkait dengan kerugian material, ya. Kerugian material, nanti mungkin kita akan sebelum masuk ke pemeriksaan perdana, mungkin kita akan revisi,? katanya.

Romy menambahkan, mencuatnya proses hukum kliennya karena adanya kecemburuan para oknum polisi terkait tidak adanya pembagian yang merata dari dugaan pemerasan.

?Perlu saya sampaikan mencuatnya proses hukum, mencuatnya proses penegakan hukum ini patut diduga terjadinya pecah kongsi. Adanya kecemburuan karena pembagian yang tidak merata. Sehingga perkara yang selama ini mungkin kita anggap disimpan muncul kembali setelah pertemuan antara klien kami dengan Kapolres,? ujarnya.

Pasalnya, kata Romy, bahwa kliennya telah mengeluarkan dana sebesar Rp17 miliar. Namun, pimpinan yakni Kapolres Jaksel hanya menerima sebesar Rp400 juta. ?Klien kami ini sudah mengeluarkan dana sebesar Rp17 miliar, sementara pimpinan ini cuma dapat Rp400 juta, menimbulkan suatu kecemburuan yang akhirnya peristiwa ini didorong untuk maju P21,? katanya.

JAKARTA - Putri Zulkifli Hasan resmi ditunjuk sebagai Bendahara Umum Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ). Pengangkatan ini disahkan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Andi Agtas secara resmi menyerahkan surat pengakuan terhadap kepengurusan Dekopin kepada Ketua Umum Bambang Haryadi di Jakarta pada Jumat (31/1/2025).

Dalam struktur kepengurusan yang telah disahkan oleh pemerintah, selain Ketua Umum Bambang Haryadi, sejumlah tokoh lain juga mendapatkan posisi strategis seperti Ketua Penasehat Jimly Asshiddiqie, Ketua Harian Priskianto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gilang Widya Permana. Selain itu, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Haji Said Abdullah, serta Ketua Majelis Pakar Ferry Yuliantono.

Putri Zulkifli Hasan yang juga merupakan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR mengaku merasa terhormat dengan penunjukan ini.

?Saya merasa terhormat mendampingi Ketua Bambang Hariyadi dan Sekjen Gilang Widya Permana dalam kepengurusan Dekopin yang baru. Koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian rakyat, dan saya siap berkontribusi untuk memperkuat ekosistem perkoperasian di Indonesia,? ujar Putri.

Dekopin merupakan organisasi yang menaungi gerakan koperasi di Indonesia dan memiliki peran sentral dalam mendorong perkembangan sektor koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Dengan kepengurusan baru yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, diharapkan Dekopin dapat semakin optimal dalam menjalankan visi dan misinya untuk kemajuan koperasi di Tanah Air.

?Dengan kepengurusan baru ini, kami siap mendorong program-program yang inovatif dan sejalan dengan visi Pemerintahan Presiden Prabowo, termasuk peningkatan akses permodalan bagi koperasi, penguatan regulasi yang mendukung, serta memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional,? tambah Putri.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai bergerak menyelidiki dugaan pelanggaran hukum pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang. Informasi penyelidikan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Korps Adhyaksa serius menelusuri keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN. "Saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa proses penyelidikan sedang berjalan terhadap jajaran ATR/BPN," ujar Rifqi, Jumat (31/1/2025).

Meskipun masih tahap penyelidikan, dia berharap keterlibatan Kejagung dalam rangka penegakan hukum ini dapat membuat kasus pagar laut di Tangerang menjadi terang benderang. Terlebih, kasus ini telah menjadi sorotan publik.

"Kami ingin membuka masalah ini secara terang benderang siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, dan siapa saja yang turut serta," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) Nusron Wahid menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan pagar laut pesisir utara Kabupaten Tangerang. Alhasil, enam pegawai ATR/BPN dicopot dari jabatannya karena terbukti terlibat dalam penerbitan SHGB.

Hal ini disampaikan Nusron dalam forum rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya kepada 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai," ucapnya.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas meminta proses penegakan hukum terhadap 4 oknum polisi di antaranya mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang diduga memeras anak bos Prodia dilakukan transparan. Publik berhak mengetahui yang terjadi dalam kasus tersebut.

?Pengusutan kasus ini harus dilakukan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu apa yang sebetulnya terjadi,? ujar Hasbi, Jumat (31/1/2025).

Politikus PKB ini mengatakan, pengakuan anak bos Prodia atas dugaan keterlibatan anggota Polri harus diusut tuntas. "Pengakuan itu jangan hanya berhenti tanpa ada tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat," tegasnya.

Menurut dia, pemerasan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Dia meminta polisi dapat membuktikan tak tebang pilih dalam pengusutan tersebut.

Saat ini , ada 4 oknum polisi Polres Metro Jakarta Selatan menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan. Empat oknum ini diduga melanggar kode etik. Selain itu, sebanyak 11 saksi telah dimintai keterangan.

Kasus ini mencuat setelah ada gugatan perdata yang dilayangkan dua anak bos Prodia yakni Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartoyo (MB). Keduanya merupakan tersangka kasus kekerasan anak yang diungkap pada April 2024.

Penggugat meminta para tergugat yakni 4 oknum polisi mengembalikan uang Rp1,6 miliar, menyerahkan mobil Lamborghini Aventador, motor Harley Davidson, serta motor BMW HP4.

Keempat oknum polisi itu yakni AKBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung, Z selaku mantan Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan ND selaku mantan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.