GAZA - Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada hari Kamis (20/2/2025) menerima jenazah empat tahanan Israel dari Jalur Gaza, sesuai dengan perjanjian gencatan senjata antara perlawanan Palestina dan Israel.

Lima kendaraan ICRC memasuki Makam Syuhada di daerah Bani Suhaila, Khan Yunis, di Gaza selatan.

Setelah menandatangani dokumen dengan perwakilan perlawanan, ICRC menerima empat peti mati, masing-masing berisi foto dan nama tahanan Israel, tanggal kematian, dan tulisan ?dibunuh oleh tentara pendudukan.?



Pasukan Israel telah menargetkan daerah tersebut secara besar-besaran selama operasi militer mereka di Gaza.

Spanduk dikibarkan di daerah tersebut bertuliskan, ?Kembalinya perang = kembalinya tahanan dalam peti mati,? merujuk pada nasib yang menanti para tahanan Israel di Gaza jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memutuskan kembali berperang.

Serah terima tersebut dihadiri sekelompok tahanan Gaza yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yang telah dibebaskan selama gelombang-gelombang perjanjian gencatan senjata sebelumnya di Gaza.

Juru bicara militer Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, Abu Ubaidah, menyatakan Brigade tersebut, bersama dengan Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam, akan menyerahkan jenazah keluarga Bibas dan tahanan Oded Lifshitz.



Dia menjelaskan semua tahanan tersebut masih hidup sebelum tempat-tempat di mana mereka ditahan sengaja dibom pesawat-pesawat Israel.

Yarden Bibas ditangkap pada 7 Oktober 2023, dan dibawa bersama istrinya, Shiri, dan kedua anak mereka, Kfir dan Ariel, ke Gaza.

Brigade Qassam membebaskan Yarden Bibas pada 1 Februari sebagai bagian dari gelombang keempat pertukaran tahanan dalam fase pertama perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza dengan Israel.

Koresponden Al-Jazeera mengutip sumber di Brigade Mujahidin yang mengatakan Shiri Bibas bekerja di kantor komandan wilayah selatan di Divisi Gaza dan merupakan peserta pelatihan di Unit 1200.

Setelah penangkapannya, dia diamankan di satu rumah berbenteng bersama kedua putranya, dan kebutuhan mereka terpenuhi.



Namun, pasukan Israel menargetkan rumah tersebut dengan rudal dari pesawat F-16, yang menyebabkan kehancuran totalnya.

Oded Lifshitz berusia 85 tahun saat dia ditangkap, menurut surat kabar Israel Yedioth Ahronoth.

Militer Israel mengumumkan mereka telah menerima jenazah para tahanan dari Palang Merah.

Saluran 12 Israel melaporkan Netanyahu ingin berpartisipasi dalam upacara penerimaan jenazah tetapi kemudian membatalkannya.

Presiden Israel Isaac Herzog menulis di akun X-nya, ?Kami menyesal kami tidak melakukan tugas kami dan tidak menjangkau mereka yang diculik pada hari yang menyakitkan itu dan tidak mengembalikan mereka ke rumah mereka dengan selamat.?

Netanyahu telah menekankan Israel akan mengalami "hari yang sulit dan menyedihkan" dengan pengembalian jenazah para tahanan, seraya menambahkan, "Hati saya tercabik, dan hati seluruh dunia pasti tercabik... Kami merasakan kesedihan dan kepedihan, tetapi kami bertekad memastikan peristiwa seperti itu tidak terjadi lagi."

Menurut media Israel, jenazah-jenazah tersebut akan dipindahkan ke Institut Kedokteran Forensik di Abu Kabir, sebelah selatan Tel Aviv, untuk diperiksa, yang dapat memakan waktu berjam-jam atau lebih, tergantung pada kondisi jenazah.

Dokter akan melakukan beberapa tes, termasuk tes DNA, pemindaian CT, dan rontgen gigi. Diagnosis akan menentukan penyebab kematian, tetapi pengumuman hasilnya mungkin tertunda.

Dengan mediasi Mesir dan Qatar serta dukungan Amerika Serikat, perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari, dan mencakup tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari.

Namun, Israel masih menunda dimulainya negosiasi untuk tahap kedua. Pada tahap pertama perjanjian tersebut, ketentuannya menetapkan pembebasan bertahap 33 tahanan Israel di Gaza, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina dan Arab yang diperkirakan berjumlah antara 1.700 hingga 2.000 orang.

Antara 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025, pasukan Israel melakukan tindakan di Gaza yang mengakibatkan lebih dari 159.000 warga Palestina menjadi martir dan terluka, sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan, serta lebih dari 14.000 orang hilang.

Aksi genosida oleh Israel itu menyebabkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) petang. KPK menyebut penahanan ini berlangsung selama 20 hari.

"Terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Setyo mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan terhadap lebih dari 53 saksi dan enam orang ahli sebelum memutuskan menahan Hasto.

"Juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya," ujarnya.



Diberitakan sebelumnya, saat tiba di Gedung Merah Putih KPK Hasto mengaku siap jika dirinya hari ini ditahan dalam perkara tersebut. Hal itu ia sampaikan sebelum dirinya menjalani pemeriksaan.

"Ya sudah siap lahir batin," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Hasto menyebutkan, penahanan merupakan salah satu proses hukum yang berkeadilan. Menurutnya, sikapnya yang kooperatif ini akan menjadi pupuk bagi demokrasi guna mewujudkan suatu sistem penegakan hukum tanpa tebang pilih.

"Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya," ujarnya.

"Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zolim itu akan semakin besar," sebutnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto . Guna kepentingan penyidikan, Hasto akan ditahan di rutan.

"Terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Sebelum menahan Hasto, Setyo mengungkapkan pihaknya telah meminta keterangan terhadap lebih dari 53 saksi dan enam orang ahli.

"Juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa Lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik dan barang-barang lainnya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, saat tiba di Gedung Merah Putih KPK Hasto mengaku siap jika dirinya hari ini ditahan dalam perkara tersebut. Hal itu ia sampaikan sebelum dirinya menjalani pemeriksaan.

"Ya sudah siap lahir batin," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2025).

Hasto menyebutkan, penahanan merupakan salah satu proses hukum yang berkeadilan. Menurutnya, sikapnya yang kooperatif ini akan menjadi pupuk bagi demokrasi guna mewujudkan suatu sistem penegakan hukum tanpa tebang pilih.

"Saya tidak menjabat sebagai pejabat negara, tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya," ujarnya.

"Sehingga kalau penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zolim itu akan semakin besar," sambungnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikannya. Usai pemeriksaan, Hasto terlihat mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Pantauan di lokasi, Hasto tampak selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 18.09 WIB. Hal itu berdasarkan Hasto turun dari lantai dua Gedung Merah Putih KPK yang mana terdapat ruang pemeriksaan.

Setelah itu, Hasto kemudian digiring ke ruang konferensi pers guna pengumuman secara resmi penahanan.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode tahun 2017-2022.

"Atas perbuatan saudara HK tersebut KPK selanjutnya melakukan ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto jumpa pers, Selasa (24/12/2024).

"Dengan uraian penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024," sambungnya.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat Harun Masiku.

"Dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan yaitu dengan sengaja mencegah merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan tersangka Saeful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F," ujar Setyo.

GAZA - Sayap militer Hamas dan Jihad Islam, Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds mengumumkan keputusan mereka menyerahkan jasad beberapa tahanan Israel pada Kamis (20/2/2025), sebagai bagian dari kesepakatan ?Badai Al-Aqsa?.

Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menyatakan jenazah keluarga Bibas dan tahanan Oded Levits akan diserahkan besok.

Dia menambahkan semua tahanan masih hidup sebelum pesawat tempur Israel dengan sengaja mengebom tempat penahanan mereka.

Sebelumnya, Brigade Al-Quds juga mengumumkan pembebasan jasad tahanan Israel, Oded Levits.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan besok sebagai ?hari yang sulit dan menyedihkan bagi Israel,? karena akan menandai kembalinya jasad empat tahanan Israel.

Dia berkata, ?Hati saya hancur, dan hati dunia juga akan hancur.?

Rezim apartheid Zionis memperkirakan ada 73 tahanan Israel di Gaza, sementara Israel menahan ribuan warga Palestina di penjara-penjaranya, menyiksa mereka, membuat mereka kelaparan, dan mengabaikan perawatan medis, yang telah menyebabkan kematian banyak orang, menurut laporan media Palestina dan Israel serta laporan hak asasi manusia.

Menurut organisasi hak asasi manusia Palestina, Israel saat ini menahan lebih dari 10.000 warga Palestina di penjara-penjaranya, termasuk sekitar 600 orang yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Dengan mediasi Mesir dan Qatar, kesepakatan dimulai pada 19 Januari 2025, dalam tiga tahap, yang masing-masing berlangsung selama 42 hari. Namun, Israel telah menunda dimulainya negosiasi untuk tahap kedua.

Pada tahap pertama kesepakatan, ketentuan-ketentuan mencakup pembebasan bertahap 33 warga Israel yang ditahan di Gaza, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan imbalan antara 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina dan Arab.

Dengan dukungan Amerika Serikat (AS), pasukan Israel melakukan tindakan genosida di Gaza mulai dari 7 Oktober 2023 hingga 19 Januari 2025, yang mengakibatkan lebih dari 159.000 kematian dan cedera warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita.

Tak hanya itu, lebih dari 14.000 orang hilang dan diperkirakan tewas. Genosida di Gaza menjadi salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa reformasi agraria adalah kunci utama bagi kemajuan sebuah negara. Menurutnya, tanpa penyelesaian masalah agraria, sebuah negara tidak akan mampu bertransformasi menjadi negara industri besar.

"Reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi negara industri besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, kita butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak, terutama tanah," kata Budiman dalam acara Asia Land Reform 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjut Budiman, menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi kemiskinan dengan memasukkan reformasi agraria ke dalam program Asta Cita. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Darmawan, yang menyatakan bahwa reformasi agraria menjadi salah satu program prioritas kementeriannya.

Dalam acara bertema Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan, beberapa menteri yang dijadwalkan hadir membatalkan kehadiran mereka. Namun, selain Budiman Sudjatmiko yang hadir sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), turut hadir Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium) dan Ida Nurlinda (Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran) sebagai narasumber.

Semua narasumber sepakat bahwa reformasi agraria harus dipimpin langsung oleh presiden agar dapat berjalan efektif. Mereka menekankan pentingnya dukungan dari partai politik, TNI, Polri, organisasi masyarakat, LSM, serta seluruh elemen masyarakat.

"Kalau semua lapisan mendukung, maka reformasi agraria ini bisa menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi banyak unsur masyarakat yang menolak, itu akan jadi bumerang. Akan banyak urusan tanah yang didistribusikan kepada rakyat bisa dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah," jelas Budiman.

Pernyataan Budiman ini mendapat dukungan dari Ida Nurlinda yang menegaskan bahwa presiden harus turun langsung dalam menangani reformasi agraria. Dalam acara yang diselenggarakan oleh High Level Panel Asia Land Reform ini, beberapa peserta yang menghadapi permasalahan tanah turut diundang untuk berbagi pengalaman. Dewi Kartika menyoroti bahwa mayoritas masalah tersebut berkaitan dengan Kementerian Kehutanan, terutama yang menyangkut tanah adat.

"Benar seperti yang dikatakan Budiman Sudjatmiko, kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi. Contohnya, bagaimana kasus tanah pagar laut sulit ditelusuri karena terlalu banyak pihak yang terlibat. Apabila presiden turun langsung, pasti masalah tanah langsung beres," kata Dewi Kartika.

Reformasi agraria tetap menjadi isu strategis dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan komitmen penuh dan dukungan lintas sektor, diharapkan permasalahan tanah dapat segera dituntaskan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan.

JAKARTA - Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hari terakhir menjabat Wali Kota Semarang. Mbak Ita bersama suaminya yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) Alwin Basri usai menjalani pemeriksaan lembaga antirasuah tersebut pada Rabu (19/2/2025).

Pengumuman tersangka dan penahanan Mbak Ita berbarengan dengan Alwin Basri. Sebelum ditahan, keduanya terlebih dahulu menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK sebagai tersangka.

Selesai pemeriksaan, keduanya turun dari lantai dua yang terdapat ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.



"Terhadap saudari HGR dan saudara AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025," kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/2/2025).

Sekadar diketahui, pelantikan kepala daerah secara serentak termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang terpilih Agustina Wilujeng Pramestuti dan Iswar Aminuddin bakal berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan bahwa I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung tak akan mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto . Hal itu diungkapkan Agus saat disinggung kans Agus Buntung bisa mendapat amnesti dari Prabowo.

"Saya rasa enggak akan dapet," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Ia menjelaskan, perkara pidana yang punya dampak besar seperti kasus pelecehan yang diduga dilakukan Agus Buntung itu tak akan diberikan amnesti. "Jadi kasus-kasus yang seperti itu yang dampaknya luas kemudian membahayakan yang lain itu tidak akan diberikan amnesti," tutur Agus.



Lebih lanjut, Agus menyampaikan, pihaknya masih memproses narapidana yang akan mendapat amnesti. Ia menuturkan, sudah ada 19.337 dari 44 ribu narapidana yang telah lolos verifikasi awal amnesti.

"Amnesti ini masih, prosesnya masih butuh waktu panjang karena dari 44.000 yang kami asesmen ternyata masih bisa lolos hanya 19.337. Ini juga masih belum final, karena nanti ini masih melalui proses," katanya.

Agus pun menyampaikan, pihaknya telah menyurati Menko Hukum Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membahas amnesti ini. Bahkan, kata dia, Yusril telah menerbitkan surat perintah untuk membahas amnesti tersebut.

"Jadi nanti masih akan diasesmen bersama, mudah-mudahan nanti kalau ada masukan-masukan nanti akan kita sampaikan pada saat rapat bersama Pak Menko, apakah masukan-masukan tambahan tadi contohnya misalnya seperti teroris yang bersenjata, kemudian yang usia 70 tahun ini supaya tidak ada diskriminasi untuk semua," kata Agus.

JAKARTA - Agnez Mo menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyusul polemik royalti dan hak cipta dengan Ari Bias. Pertemuan ini digelar di Gedung Kementerian Hukum di Kuningan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agnez Mo mengatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan Undang-Undang (UU) yang menjadi perdebatan di kalangan musisi. Ia menegaskan bahwa kedatangannya merupakan undangan dari Menkum, dan sebagai warga negara yang baik, ia ingin memahami serta mematuhi aturan hukum yang berlaku.

"Jadi sebenarnya memang percakapan atau diskusi yang tadi saya jalankan bersama pak Menteri, untuk belajar apa sih sebenarnya UU itu," kata Agnez di Gedung Kementerian Hukum di Kuningan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

"Karena kalau saya, karena saya warga negara Indonesia, saya maunya taat sama UU, kan gitu, saya berdiri bersama UU," sambungnya.


Foto/Instagram Agnez Mo



Pelantun Matahariku ini mengakui bahwa ketidakjelasan mekanisme royalti telah menimbulkan kebingungan. Tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi banyak musisi lain di Indonesia.

"Tapi sayangnya, karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tau, akhirnya membuat kebingungan. Bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta lagu lain yang juga ada di Indonesia," jelasnya.

Dalam situasi yang penuh polemik ini, penyanyi 38 tahun ini justru melihat kesempatan untuk mendalami UU Hak Cipta dan royalti lebih lanjut agar sistemnya lebih transparan dan tepat sasaran.

"Oleh karena itu makanya saya pikir, bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar," ujarnya.

"Dan sadar hukum ya karena saya tahu kadang-kadang kita cuman bisa denger dan liat line aja yang ada di dalam social media. Padahal mungkin UU-nya tidak seperti itu," tambahnya.

Di sisi lain, sebagai penyanyi sekaligus pencipta lagu, ia merasa penting untuk memahami aturan ini. Terutama karena mantan artis cilik tersebut memiliki pengalaman di industri musik internasional.

"Jadi sebenarnya ya balik seperti yang saya bilang, di sini kita hanya berdiskusi. Saya membagi juga pengalaman saya sebagai pencipta lagu dan juga sebagai penyanyi," ungkapnya.

Pemilik nama asli Agnes Monica Muljoto ini juga membandingkan mekanisme royalti di Indonesia dengan sistem yang diterapkan di Amerika Serikat. Di mana ia telah menjadi anggota BMI (Broadcast Music, Inc.) selama 12 tahun.

"Pada saat di Amerika juga LMK-nya seperti apa. Saya sendiri sebenarnya bagian dari dalam tanda kutip LMK di Amerika yaitu BMI selama 12 tahun," ucapnya.

"Semoga ini bisa membantu ke depannya supaya tidak ada lagi salah tafsir dari UU gitu," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku telah menonaktifkan puluhan pegawainya lantaran diduga terlibat melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Warga Negara (WN) China. Hal itu diketahui setelah adanya Nota Diplomatik dari Kedubes China pada 21 Jamuari 2025.

?Muncul nota diplomatik Kedubes Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 21 Januari 2025 terkait dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang menjelaskan telah terjadi pungli sejak Februari 2024 hingga Januari 2025,? kata Agus saat raker bersama Komisi XIII DPR, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, pihaknya menemukan 44 kasus pungli terhadap 60 warga Tiongkok selama periode tersebut. Kendati begitu, kata dia, sudah ada pengembalian uang sebesar Rp32.750.000 pada warga Tiongkok.





"Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga Cina sebagaimana nota diplomatik, terdapat sejumlah 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga Cina yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut," kata Agus.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan Pengembalian kepada masing-masing," imbuhnya.

Namun, kata dia, pihaknya telah menonaktifkan puluhan pegawai dari sejumlah jabatan. "Atas peristiwa tersebut per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 1 mantan kepala kantor, 1 mantan kepala bidang, 1 kepala bidang, 5 kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas konter," tutur Agus.

Agus menyampaikan, puluhan petugas imigrasi yang dinonaktifkan itu masih dilakukan pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas.

"Bagi para pegawai yang telah di nonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," papar Agus.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan sebuah negara yang kuat dan bergantung kepada sistem hukumnya. Menurutnya jika sistem hukum gagal, maka negara tersebut tidak berhasil.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada sidang istimewa laporan tahunan Mahkamah Agung (MA) pada pagi hari ini Rabu (19/2/2025).

"Sebuah negara yang kuat negara yang berhasil tergantung kepada sistem hukum yang berlaku di negera tersebut. Suatu negara tanpa sistem hukum negara itu gagal negara itu tidak bisa berhasil negara itu tidak berguna bagi rakyatnya," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung pada penegakan hukumnya. "Kelangsungan hidup sebuah bangsa diantaranya tergantung apakah negara itu bisa menegakkan hukum. Hukum adalah jaminan keadilan dan keadilan adalah tidak hanya hak setiap warga negara keadilan adalah tuntutan setiap warga negara," kata Prabowo.

Pantauan di lokasi, Prabowo tiba di Gedung MA, Jakarta sekitar pukul 09.45 WIB. Prabowo pun disambut langsung Ketua MA Sunarto. Keduanya langsung memasuki area sidang istimewa.

Sidang tahunan ini dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih di antaranya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ATR Nusron Wahid dan Kepala BIN Herindra. Lalu hadir juga Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku telah meneken dokumen ekstradisi Paulus Tannos , buronan kasus dugaan korupsi KTP elektronik, yang ditangkap di Singapura.

Hal itu diungkapkan Supratman dalam rapat kerja (raker) Komisi XIII DPR RI di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Mulanya, Supratman menyampaikan, pihaknya telah berkomunikasi dengan seluruh aparat penegak hukum baik KPK, Kejaksaan RI hingga Polri untuk melengkapi dokumen ekstradisi Paulus Tannos.



"Terkait tugas otoritas pusat yang ada di Ditjen AHU terutama permintaan ekstradisi atas nama inisial PT (Paulus Tannos). Alhamdulillah kemarin komunikasi kami dengan seluruh APH baik KPK, Kejagung dan Polri, kami bersama-sama sekua untuk melengkapi dokumen supaya secepatnya," ucap Supratman dalan rapat.

Lantas, politisi Partai Gerindra itu menegaskan, dokumen permohonan ekstradisi Paulus Tannos akan segera rampung. Bahkan, ia mengaku telah meneken dokumen permohonan ekstradisi buronan kasus dugaan korupsi KTP elektronik itu.

"Dan alhamdulillah kemarin harusnya sih dokumennya insya Allah sesegera mungkin. Saya juga sudah mendatangani surat untuk permintaan ekstradisi yang bersangkutan," terang Supratman.

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut dokumen ekstradisi buronan kasus E-KTP Paulus Tannos bisa selesai pada pekan depan. Diketahui, saat ini Paulus Tannos berada di Singapura.

Supratman menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum dalam rangka menyiapkan seluruh dokumen ekstradisi tersebut.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).