JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror kepala babi dan bangkai tikus terhadap Tempo. Permintaan itu dituangkan dalam rekomendasi Komnas HAM terhadap kasus tersebut.

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, teror terhadap Tempo termasuk kategori pelanggaran HAM. Ia menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu esensi asasi manusia.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers," ujar Anis saat jumpa pers dari kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).



Kendati demikian, Anis menuturkan, tindakan teror terhada Tempo merupakan bagian serangan terhadap HAM. "Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembelahan karena jurnalis juga merupakan pembelahan yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," tuturnya.

Anis mengatakan, potensi keadilan bisa terlanggar apabila penegakan hukum tam berjalan dengan baik. Ia pun menilai, tindakan teror terhadap jurnalis bisa mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik.

"Tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang merupakan hak asasi manusia dimana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," terang Anis.

Kendati demikian, Anis menyampaikan, pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi dalam merespon kasus tersebut. Pertama, Komnas HAM meminta aparat kepolisian untuk mengusut secara transparan dalam menuntaskan penanganan perkara teror terhadap Tempo.

"Pertama adalah mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga," ujar Anis.

Selain itu, ia juga mendorong Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut. Anis juga mendorong pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis

"Terakhir, pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari," pungkasnya.

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menanggapi kasus dugaan pembunuhan wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh oknum TNI AL berinisial J. Saat ini proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung sehingga masyarakat diminta bersabar agar kasus tersebut terang.

"Informasi terakhir yang kami dapat, saat ini sedang diadakan penyelidikan dan penyidikan. Apakah betul kelasi J itu adalah pelakunya? Karena ini sifatnya baru informasi dari pihak keluarga. Karena ternyata si Kelasi J ini adalah pacar dari korban," ujar Kristomei di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (27/3/2025).

"Nanti kita lihat apakah betul. Karena informasi yang kita dapat juga, bahwa kelasi J ini sejak 17 Maret sampai hari ini, dia ada di satuannya, di Balikpapan. Nanti kita lihat, makanya kita tunggu saja. Jadi mohon bersabar, jangan kita bertumpu pada opini, bahwa si A yang bersalah kan belum tentu. Kasihan dia kalau enggak bersalah nanti. Kita tunggu saja bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian, kemudian nanti dibantu oleh dari Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal), untuk mengecek kebenaran apakah betul si J ini adalah pelaku pembunuhan itu," tambahnya.

Kristomei enggan membeberkan kronologi jelas perihal penangkapan oknum TNI AL berinisial J yang kini diamankan di Pomal Balikpapan. Kristomei meminta agar detail teknis menanyakan ke Dispenal atau Pomal.

"Nah nanti kalau untuk detailnya teknis dan sebagainya itu, tanyakan saja ke Dispenal atau POM AL. Apakah dia melaporkan diri, atau hanya laporan dari pihak keluarga si korban. Nanti silakan tanya teknisnya," ucapnya.

Kristomei menegaskan sikap Mabes TNI menunggu hasil penyelidikan apabila terbukti agar diberikan hukuman seberat-beratnya. "Jadi yang saya tahu, kita dari Mabes TNI menyikapinya, kita tunggu saja hasil penyelidikannya. Kalau memang terbukti dia, memang dia pelakunya, ya nggak ada ampun. Tadi yang saya sebutan tadi, hukum seberat-beratnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut, Ronal Ganap membenarkan terduga pelaku pembunuh jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ialah anggota TNI Angkatan Laut (AL). Terduga pelaku berinisial J.

"Kami menyampaikan bahwa memang benar, bahwa memang benar telah terjadi kasus pembunuh yang diduga dilakukan oleh oknum anggota lanal Balikpapan berinisial J, pangkat kelasi 1," kata Ronal, Rabu, 26 Maret 2025.

Adapun korban yang bernama Juwita itu tewas diduga dibunuh oleh J pada Sabtu 22 Maret 2025 di wilayah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia menyampaikan, terduga pelaku kini telah diamankan oleh Polisi Militer Angkat Laut (POM AL) Balikpapan.

"Terduga pelaku saat ini telah diamankan oleh Pomal balikpapan dan proses penyidikannya masih terus dilakukan secara intensif," tuturnya.

JAKARTA - Sebanyak 300 narapidana (napi) Rutan Kelas 1 Salemba dipindahkan dalam semalam ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jawa Barat dan Banten pada Selasa, 25 Maret 2025. Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba Wahyu Trah Utomo menjelaskan bahwa pemindahan ratusan napi tersebut merupakan wujud komitmen Rutan Salemba untuk memerangi narkoba maupun handphone (HP) di institusinya.

Selain itu, sekaligus menjawab kritikan publik mengenai peredaran narkoba dan HP di institusinya. Wahyu mengaku bahwa pihaknya tidak antikritik di era keterbukaan informasi saat ini.

?Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik yang membangun, karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,? kata Wahyu dalam keterangannya.

Dia menambahkan, pemindahan para napi tersebut juga merupakan komitmen pihaknya untuk menyukseskan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. ?Pemindahan 300 napi disebar di beberapa wilayah wilayah Jawa Barat dan Banten pada Selasa, 25 Maret 2025, adalah implementasi dari program akselerasi Menteri Imipas untuk penanggulangan overkapasitas di lapas/rutan,? kata pria kelahiran Madura ini.

Dia melanjutkan, pemindahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan. ?Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,? tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Dia menekankan komitmen pihaknya untuk mendukung program akselerasi yang telah dicanangkan.

?Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,? imbuhnya.

Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang dalam kurun waktu dari November hingga Maret 2025. Dia mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi masalah overkapasitas serta meningkatkan kualitas pengamanan di Rutan Salemba.

Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di beberapa lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka. Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI guna memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan.

Kapasitas Rutan Salemba diharapkan dapat lebih terkendali dengan adanya pemindahan tersebut, sehingga pelayanan terhadap warga binaan dapat lebih optimal. Selain itu, program akselerasi yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun mengenai 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kualitas layanan pemasyarakatan dan keimigrasian di seluruh Indonesia. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk reformasi dalam pengelolaan lapas, peningkatan kapasitas pembinaan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemasyarakatan.

Dengan langkah konkret seperti pemindahan warga binaan ini, diharapkan sistem pemasyarakatan Indonesia dapat semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta warga binaan itu sendiri.

Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik FINE Institute

SRI Mulyani Indrawati telah menjadi figur utama dalam pengelolaan keuangan negara selama bertahun-tahun. Kiprahnya sebagai Menteri Keuangan diakui secara internasional, bahkan ia meraih gelar Best Finance Minister in Asia-Pacific selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan oleh FinanceAsia dengan mempertimbangkan indikator seperti stabilitas makroekonomi dan defisit APBN yang terkendali.

Namun, penghargaan ini tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam semua aspek pengelolaan fiskal. Beberapa indikator utama menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang belum teratasi, terutama dalam optimalisasi penerimaan pajak , efektivitas belanja negara, serta penguatan fundamental ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

Meskipun pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, hal ini belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Tanpa reformasi fiskal yang lebih mendalam dan strategi yang lebih efektif, Indonesia berisiko mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan menjadi hal yang sangat penting.

Tax Ratio Tertinggal

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tax ratio mencerminkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara, yang menjadi salah satu indikator kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia mengalami stagnasi. Pada 2021, angkanya hanya 9,11%, lalu meningkat menjadi 10,38% pada 2022. Namun, pada 2023 justru turun sedikit menjadi 10,31%, dan di 2024 kembali turun ke 10,08%.
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, capaian ini masih jauh tertinggal. Thailand memiliki tax ratio berkisar 14%-16%, Malaysia 12%-15%, dan Vietnam mencapai 18%-20%. Negara-negara dengan tax ratio yang lebih tinggi memiliki kapasitas fiskal lebih besar untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial lainnya. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fiskal yang menyebabkan pembangunan berjalan lebih lambat dan tidak merata.

Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak masih belum cukup efektif. Ini juga menandakan adanya potensi pajak yang belum tergali secara optimal, baik dari sektor formal maupun informal. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dalam hal pembangunan ekonomi.

Setengah Hati

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan. Namun, hasilnya masih belum optimal karena reformasi yang dilakukan cenderung setengah hati.

Salah satu isu utama dalam reformasi pajak adalah status Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan . Padahal, di banyak negara lain, otoritas pajak berdiri sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah presiden. Model ini memungkinkan lembaga pajak bekerja lebih fleksibel dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak.

Namun, Sri Mulyani enggan melepaskan DJP dari Kementerian Keuangan, yang menyebabkan reformasi perpajakan berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sistem birokrasi yang panjang membuat kebijakan pajak sering kali tidak dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

Selain itu, penerapan sistem Coretax yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan justru menimbulkan banyak kendala. Gangguan teknis dalam sistem ini menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan dalam pelaporan pajak, sehingga berdampak pada anjloknya penerimaan negara.

Pada dua bulan pertama 2025, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika gangguan dalam sistem ini tidak segera diselesaikan, maka stabilitas fiskal akan semakin terganggu dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Defisit Lebih Awal

Defisit APBN merupakan kondisi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Biasanya, defisit terjadi pada pertengahan atau akhir tahun, ketika kebutuhan belanja meningkat. Namun, pada 2025, defisit APBN sudah terjadi sejak awal tahun, menunjukkan adanya tekanan besar pada kondisi fiskal.

Hingga 28 Februari 2025, defisit APBN telah mencapai Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari PDB. Ini adalah pertama kalinya sejak 2021 APBN mengalami defisit sejak awal tahun.

Pemerintah menyebut bahwa defisit ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas utama seperti batu bara, minyak, dan nikel. Namun, faktor lain yang turut berkontribusi adalah kebijakan restitusi pajak yang besar serta masalah dalam penerapan Coretax.

Ketergantungan terhadap penerimaan dari komoditas yang fluktuatif membuat keuangan negara sangat rentan terhadap dinamika pasar global. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis untuk memperluas sumber penerimaan pajak dan mengoptimalkan belanja negara, maka kondisi ini dapat semakin memburuk dalam beberapa tahun ke depan.

Belanja Belum Maksimal

Salah satu tujuan utama dari pengelolaan APBN adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, meskipun anggaran belanja negara terus meningkat, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum optimal.

Beberapa permasalahan utama dalam belanja negara antara lain adalah pertama, ketimpangan alokasi anggaran. Sebagian besar anggaran masih terserap untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi, sementara anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial masih terbatas.

Kedua, Inefisiensi proyek pemerintah. Banyak proyek infrastruktur yang berjalan lambat atau tidak tepat sasaran, sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Ketiga, Minimnya pengawasan dan transparansi. Masih terdapat banyak kasus penyalahgunaan anggaran dan kebocoran dalam pengelolaan dana negara.

Jika pemerintah ingin memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi rakyat, maka diperlukan reformasi dalam pengelolaan anggaran. Pengalokasian anggaran harus lebih transparan, efisien, dan fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Fiskal

Sri Mulyani memang dikenal sebagai teknokrat yang memiliki rekam jejak mengesankan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan pendekatan baru yang lebih inovatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Reformasi perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan independensi DJP, memperbaiki sistem administrasi pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, belanja negara harus lebih difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jika kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini tidak mampu menjawab tantangan yang ada, maka evaluasi terhadap strategi pengelolaan keuangan negara harus menjadi prioritas. Indonesia tidak bisa terus berjalan dengan pola kebijakan yang sama jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.



Langkah konkret dan keberanian dalam melakukan reformasi adalah kunci untuk memastikan stabilitas fiskal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

PAPUA - Sekjen LSM Sekber Papua Peduli Kemanusiaan, Pendeta Benny Naraha meminta semua pihak, utamanya anak muda Papua agar tak mudah terprovokasi dengan isu-isu HAM yang sering dilempar oleh kelompok separatis Papua merdeka secara masif hanya untuk mendapat simpatik dan dukungan.

Hal itu ia ungkapkan menyikapi insiden penembakan dan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang belum lama ini terjadi berbagai wilayah Papua.

Benny memahami jika kemarahan dirasakan karena yang menjadi korban penyerangan oleh para Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah para guru dan nakes yang merupakan pekerjaan terhormat dan seharusnya dilindungi.

"Emosi boleh tapi jangan sampai emosi mengendalikan kita. Harus kita yang mengendalikan emosi. Jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan," kata Benny di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Menurutnya, seluruh pihak sebaiknya memercayakan kasus ini kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas. Ia yakin aparat kepolisian bakal mengungkap kasus penyerangan oleh para KKB ini mengingat yang pelaku lakukan jelas melanggar hak asasi manusia. "Saya yakin sebenarnya kasus di Papua ini bisa diselesaikan dan tidak susah," kata Benny.

Benny menegaskan, tindakan yang dilakukan KKB di Kabupaten Yahukimo jelas melanggar hak asasi manusia. Apalagi, korbannya adalah guru dari luar Papua yang memutuskan mengabdi di pedalaman Papua demi mengajar generasi muda.

"Apapun alasannya, tindakan mereka itu sangat melanggar HAM. Guru itu harusnya dihormati, mereka itu bisa tulis dari siapa? dari guru, tapi kenapa guru diserang.

Perjuangan guru itu tidak gampang, Orang Asli Papua saja tidak semua mau mengajar di pedalaman, tetapi mereka itu yang sudah rela datang ke pedalaman Papua hanya untuk mengajar punya niat tulus dan ikhlas malah menjadi korban," tuturnya.

Di sisi lain, ia meminta para pemuka agama di Papua untuk terus menyuarakan pesan-pesan perdamaian agar situasi di Papua kembali kondusif.

"Kepada para pendeta khotbah agar terus menyampaikan hukum kasih bukan hukum rimba. Kasih pandangan yang baik jangan kita terhanyut dan terdiam dan bisu untuk menyuarakan kebenaran," ujar Benny.

Terlebih berkaca dari agamanya, pihaknya menyakini tidak ada ajaran kekerasan di agama manapun. Karenanya ia meminta agar Papua tetap diberkati.

Benny berharap pemerintah pusat mau membuka dialog dengan warga dan tokoh masyarakat di Papua sebagai salah satu upaya untuk menghentikan konflik.

"Harapan kedepan agar pemerintah pusat mau mengajak dan buka ruang dialog dgn masyarakat Papua lebih byk, Ibaratnya ini kan antara orang tua dan anak. Wajarlah orang tua mendengar anaknya meskipun ada yang tanda kutip nakal karena tidak diperhatikan," ucapnyanya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyerahkan empat aset hasil rampasan sebesar Rp3,7 miliar ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ). Penyerahan aset ini melalui hibah dan penetapan status penggunaan (PSP).

Serah terima aset tersebut dilakukan di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta pada Selasa (25/3/2025). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan, perampasan aset merupakan salah satu upaya memberikan efek jera selain dengan hukuman kurungan badan.

"Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum," kata Fitroh dalam sambutan serah terima tersebut.





Adapun, empat aset yang dimaksud berupa dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 m� dengan nilai Rp2,88 miliar, satu unit rumah susun seluas 53 m� dengan nilai Rp664,15 juta, dan satu unit rumah susun seluas 36 m� dengan nilai Rp186,6 juta.



Proses hibah ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024. Sementara itu, Ketua LPSK, Achmadi menyatakan, aset yang diberikan kepada LPSK akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana.

Menurutnya, hibah aset ini bukan sekadar seremoni, tetapi langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia. "Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengimbau masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal, dan dokumen keimigrasian lainnya untuk menyelesaikan permohonannya sebelum Kamis, 27 Maret 2025. Sebab, seluruh layanan kantor Imigrasi tutup sementara selama libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H serta libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi pada 27 Maret hingga 7 April 2025

?Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis, 27 Maret 2025. Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu, 26 Maret 2025. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret,? kata Godam, Selasa (25/3/2025).

Dia mengatakan, masyarakat bisa mengakses layanan perpanjangan izin tinggal melalui laman evisa imigrasi untuk menghindari overstay. Adapun proses verifikasi petugas akan diselesaikan setelah libur Idulfitri.

Sedangkan pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai 27 Maret 2025 dan selama libur dan cuti bersama akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025. ?Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan electronic visa on arrival (e-VoA),? jelasnya.

Dia pun menyampaikan 5 imbauan penting lainnya bagi WNI yang akan mengurus paspor:

1. Gunakan layanan percepatan paspor sehari jadi sebelum 27 Maret 2025 untuk keperluan mendesak

Kantor imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan Immigration Lounge dengan biaya Rp1.000.000 plus biaya paspor elektronik sebesar Rp950.000.

Perlu diperhatikan bahwa layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang.

2. Manfaatkan layanan Immigration Lounge

Immigration Lounge adalah layanan khusus pelayanan pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan Visa on Arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA). Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien.

Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil. Saat ini, fasilitas Immigration Lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 (Jakarta Selatan), Senayan City (Jakarta Pusat), Mal Taman Anggrek (Jakarta Barat), Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Pesona Square Mall (Depok), Ciputra World Surabaya dan Icon Mall Gresik (Jawa Timur).

3. Ambil paspor sebelum libur

Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum 27 Maret 2025. Kantor Imigrasi akan ditutup selama libur Idul Fitri dan akan kembali buka pada 8 April 2024.

4. Penjadwalan ulang melalui M-Paspor

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

5. Hotline kantor imigrasi untuk layanan darurat

Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keadaan darurat lain seperti keluarga inti meninggal atau sakit di luar negeri, dapat menghubungi hotline kantor imigrasi terdekat.

Godam mengungkapkan, selama libur ada petugas di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. ?Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri, untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung,? pungkasnya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII DPR memperkuat kerangka persatuan bangsa melalui Dialog Kebangsaan. Kegiatan ini dilaksanakan di Digital Learning Center Building Universitas Sumatera Utara (USU) pada Senin (24/2025.

Bertema Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Keutuhan Bangsa, acara ini menghadirkan Wakil Ketua Komisi DPR Sugiat Santoso sebagai keynote speaker. Ikut hadir Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Sudaryanto dan Rektor USU Prof Muryanto Amin.

Dialog kebangsaan ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, partai politik, dan mahasiswa. Beberapa tokoh penting yang turut hadir antara lain Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Prof Irfan Idris, dan Ketua Kadin Sumut Firsal Ferial Mutyara.

"InsyaAllah kegiatan ini hasil kolaborasi kami (Komisi XIII DPR), BNPT, dan USU sebagai bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut," ujar Sugiat Santoso dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

Sugiat Santoso mengungkapkan salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada BNPT, khususnya di bawah kepemimpinan Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, yang berhasil menciptakan kondisi zero terrorist attack di Indonesia.

"Kita sudah lama tidak mendengar ada teror dibawah Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami di Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi," katanya.

Sugiat juga memberikan apresiasi terhadap laporan BNPT terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang menyatakan bubar dan kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, pencapaian ini sangat signifikan, mengingat JI dikenal sebagai kelompok yang aktif dalam radikalisasi dan penolakan terhadap ideologi Pancasila.

"Alhamdulillah melalui pendekatan terus menerus, ribuan anggota JI menyatakan kembali ke NKRI, setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," ujarnya.

Lebih lanjut, Sugiat juga menyoroti pentingnya sosialisasi persatuan kepada masyarakat, kampus, dan generasi muda agar tidak ada peluang bagi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Ia menekankan, meski persaingan politik elit telah mereda, upaya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa harus terus digalakkan.

"Jangan dipikir Indonesia akan eksis sampai kiamat kalau kita tidak jaga. Tugas kita di republik ini sangat berat, baik elit politik, mahasiswa, masyarakat, untuk terus membangun dan menjaga NKRI," katanya.

Mayjen TNI Sudaryanto mengungkapkan bahwa kegiatan dialog kebangsaan ini sangat penting dalam memperkuat wawasan kebangsaan guna mencapai Indonesia Emas 2045. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat membantu menyatukan persepsi tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.

"Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju," ujar Sudaryanto.

Muryanto Amin juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR yang memilih USU sebagai lokasi kegiatan. Muryanto menegaskan bahwa Sumut merupakan miniatur Indonesia yang dapat menjadi contoh tempat hidup yang damai dan harmonis di tengah perbedaan.

"Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus menerus, dan tidak boleh berhenti di satu titik," katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya terus menjaga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang terbukti mampu menyatukan berbagai perbedaan di negeri ini. "Kita harus menjaga empat pilar kebangsaan ini agar Indonesia tetap eksis dan kuat sebagai bangsa yang besar," kata Muryanto.

Dialog Kebangsaan ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JAKARTA - Perdebatan tentang hak cipta antarmusisi Tanah Air memicu keprihatinan banyak kalangan. Ketua DPP PKB Syaiful Huda meminta perdebatan tersebut dikembalikan ke aturan hukum yang saat ini berlaku.

"Kami menilai terlepas dari berbagai kekurangan yang ada baiknya perdebatan ini dikembalikan ke aturan hukum yang berlaku yakni UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . Dengan demikian perdebatan bisa lebih konstruktif dan tidak terjebak pada argumen ad hominem yang menyerang personal sehingga mengaburkan subtansi masalah," kata Syaiful Huda, Senin (24/3/2025).

Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024 ini menilai pengaturan hak cipta sebenarnya sudah diatur dalam UU 28/2014 tentang Hak Cipta. Selain itu ada Peraturan Pemerintah (PP) 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik.



"Bahkan dalam PP 56/2021 diatur secara detail kewajiban bagi semua pihak yang menggunakan lagu dan musik sebagai layanan publik bersifat komersial untuk membayarkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait," katanya.

Dalam PP 56/2021, lanjut Huda, juga diatur jenis layanan komersial yang harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta lagu dan atau musik. Termasuk ditegaskan di PP tersebut jika pembayaran royalti tersebut harus melalui Lembaga Manajamen Kolektif Nasional (LMKN).

"Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 menjelaskan bahwa royalti dibayarkan oleh individu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)," ujarnya.

Huda mengungkapkan selama ini memang ada keluhan terkait dengan kinerja LMKN. Bahkan pembentukan LMKN bentukan pemerintah ini sempat memicu polemik karena kinerjanya bisa tumpang tindih dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang didirikan oleh artis/musisi secara independen.

"Selain itu LMK juga dikritik terkait dengan minimnya transparansi, ketidakjelasan basis data penggunaan lagu atau musik secara komersil, hingga prosentase 20% yang harus dibayarkan pemegang hak cipta ke LMK," katanya.

Kendati kinerja LMK belum efektif, kata Huda bukan berarti para pihak membuat aturan baru seperti direct license yang saat ini lagi hangat dibicarakan. Menurutnya munculnya direct licensing ini berpotensi menciptakan hubungan tidak setara antara pemegang hak cipta dengan artis penyanyi.

"Harusnya perdebatan dikembalikan pada bagaimana mengoptimalkan LMKN atau LMK agar benar-benar memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta bukan kemudian membikin aturan baru di luar ketentuan yang sudah berlaku seperti direct licensing dalam performing rights," katanya.

Untuk diketahui perseteruan tentang royalti hak cipta ini mencuat setelah penyanyi Agnes Monica digugat pencipta lagu Ari Bias karena dinilai menyanyikan lagu tanpa izin. Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Niaga. Dalam putusan bernomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST, Agnez kemudian dianggap melanggar hak cipta dan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Bias.

Menyikapi keputusan ini Agnez Mo merasa diperlakukan tidak adil karena telah membayar royalti melalui LMKN. Polemik ini kemudian berlanjut dengan perpecahan dua kubu musisi yakni Aliansi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang mendukung Air Bias dan Vibrasi Suara Indonesia (Visi) yang mendukung Agnez Mo. AKSI ini dimotori oleh Ahmad Dhani dan Piyu Padi Reborn, sedangkan VISI digawangi beberapa penyanyi top Indonesia seperti Armand Maulana, Ariel Noah, hingga Bunga Citra Lestari (BCL).

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan siap memberikan bantuan hukum bagi para pembeli tiket konser DAY6 yang merasa dirugikan menyusul keputusan sepihak, yang memindahkan lokasi konser tanpa kejelasan yang memadai.

Langkah ini diambil setelah sejumlah penggemar melaporkan kekecewaan dan kebingungan terkait perubahan venue mendadak. Mereka menilai tindakan tersebut tidak hanya mengurangi kualitas pengalaman menonton, tetapi juga melanggar hak konsumen atas informasi dan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan.

"Kami sudah menerima beberapa laporan dari masyarakat yang merasa mengalami kerugian baik secara materi maupun emosional. Dalam hal ini, setiap konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil, informasi yang transparan, serta kompensasi jika diperlukan," ujar Juru Bicara LBH Gema Keadilan Sanju Bayu, Senin (24/3/2025).

Menurut Sanju, konser yang sebelumnya dipromosikan dengan konsep stadium level ternyata dipindahkan ke venue yang lebih kecil tanpa pengumuman resmi yang menyeluruh. Perubahan ini dinilai sangat mengecewakan, khususnya bagi pemegang tiket kelas atas yang merasa fasilitas yang diterima tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan.

Menanggapi situasi ini, LBH Gema Keadilan tengah menghimpun bukti dan keterangan dari para korban untuk dilakukan kajian hukum lebih lanjut. Pihaknya menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Bila terbukti terjadi pelanggaran, kami tidak akan ragu menempuh jalur hukum. Konsumen tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam industri ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah keharusan," tegas Sanju.

Saat ini, kata Sanju, LBH Gema Keadilan telah membuka layanan pengaduan hukum bagi pembeli tiket yang terdampak. Layanan ini mencakup konsultasi daring hingga pendampingan hukum, tanpa dipungut biaya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil adik advokat Febri Diansyah , Fathroni Diansyah sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Febri Diansyah menyebutkan, adiknya berhalangan hadir memenuhi panggilan tim penyidik Lembaga Antirasuah.

"Info yang disampaikan, tadi pagi ia sudah kirim surat ke KPK, yang intinya menghormati panggilan sebagai saksi tersebut, namun meminta penjadwalan ulang," kata Febri saat dihubungi wartawan, Senin (24/3/2025).

Febri menyebutkan, alasan Fathroni meminta penjadwalan ulang lantaran baru menerima surat pemanggilan sehari sebelum jadwal pemeriksaan. Di sisi lain, adiknya juga sudah mempunyai kegiatan yang telah dijadwalkan terlebih dahulu.



"Salah satu kegiatan hari ini adalah meeting bersama tim analis dan tim supporting pendampingan hukum perkara Pak Hasto Kristiyanto, karena Fathroni Diansyah juga masuk dalam tim tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, KPK terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL) melalui pemeriksaan saksi. Terbaru, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Fathroni Diansyah sebagai saksi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia adik dari Febri Diansyah yang merupakan mantan juru bicara KPK yang saat ini fokus menjadi advokat.

"Hari ini KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK/TPPU dengan Tersangka SYL," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/3/2025).

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik KPK dari keterangan Fathroni. Pemeriksaan yang bersangkutan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

Baru-baru ini KPK kembali memanggil saksi terkait kasus tersebut. Beberapa waktu yang lalu, KPK memanggil Rasamala Aritonang yang juga merupakan mantan pegawainya.

Sejalan dengan itu, KPK juga menggeledah Firma Hukum Visi Law Office yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu (19/3/2025). Dari giat tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti.

"Hasil geledah Kantor Visi Law, dokumen dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/3/2025).

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI) Juniver Girsang meminta agar para advokat tidak dapat dituntut hukum ketika sedang membela kliennya. Ia berharap hal itu diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ).

"Kemudian (Pasal) 140 ya, kami juga mengusulkan related dengan apa yang diformulasikan," kata Juniver dalam rapat dengan Komisi III DPR di Ruang Rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Bunyi Pasal 140 revisi KUHAP yaitu bahwa advokat menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana, baik dalam pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan, sesuai dengan etika profesi yang berlaku.



Kemudian, Juniver menyampaikan agar profesi advokat tak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Karena, kata dia, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik, untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun luar pengadilan.

"Ini penting sekali dimasukkan karena ini bagian dari hukum acara," ujarnya.

Meski sudah diatur dalam UU Advokat, menurut Juniver, saat ini masih banyak advokat yang harus menjalani proses hukum. Mereka dituntut dan diminta pertanggungjawaban pada saat melakukan pembelaan profesi.

"Kita sedang menangani ada lima advokat (yang) dimainkan, bahasanya, nanti kan tidak enak, ada kepentingannya advokatnya yang dipojokkan supaya berkasnya tidak jalan, diproses," tuturnya.

Usulan itu ditanggapi oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Dia mengatakan bahwa usulan itu dipastikan bakal disepakati seluruh fraksi di Komisi III DPR.

"Saya pikir kita semua sepakat nih kalau ketentuan ini, bisa disepakati enggak kawan-kawan? Sepakat ya, langsung bungkus. Jadi kemungkinan enggak akan berubah di pembahasan, kita langsung ikat di situ," kata Habiburokhman.