JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto.

?Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara,? kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dikutip Selasa (22/4/2025).

Prasetyo menerangkan, dirinya diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," ujar dia.

Prasetyo menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ungkapnya.

Di sisi lain, dia menepis penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," tegas dia.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi pada Senin, 21 April 2025.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri Malaysia diterima oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan, Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara.

Di bidang Polkam, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

?Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,? ujarnya saat menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral tersebut, Selasa (22/4/2025).

Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia?Malaysia pada 2023.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain soal batas wilayah, rapat juga membahas penguatan kerja sama dalam penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal (illegal fishing). Budi Gunawan menginstruksikan agar langkah-langkah pengamanan perbatasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif dan berbasis intelijen kolaboratif.

?Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia?Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,? tegasnya.

Budi Gunawan menegaskan penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dan ketahanan kawasan ASEAN. Budi Gunawan menyebut keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, termasuk batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

?Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional. Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,? ujarnya.

DENPASAR - Surat Edaran (SE) gubernur dinilai tidak bisa dijadikan landasan untuk memberikan hukuman bagi masyarakat dan pelaku usaha dari semua level. SE tidak berada dalam klaster perundang-undangan sehingga tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi.

"SE itu sebenarnya masuk ke dalam rumpun administrasi negara yang posisinya berada di level kebijakan. Di dalam beberapa ketentuan yang ada, SE itu setara dengan nota dinas," kata praktisi hukum, Gede Pasek Suardika dikutip dalam akun media sosialnya, Senin (21/4/2025).

Hal tersebut diungkapkan menyusul polemik yang timbul menyusul penerbitan SE nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Dia menilai ada kejanggalan dalam SE yang dikeluarkan Gubernur Bali, Wayan Koster berkenaan dengan larangan dan sanksi dalam surat tersebut.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan berkaitan dengan pelarangan penggunaan plastik dan produksi serta distribusi air kemasan di bawah 1 liter. Dia mengatakan, SE bersifat diskresi secara internal untuk memberikan arahan tertentu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ancaman sanksi dalam SE dimaksud.

"Jadi itu kalau sampai nanti dijatuhkan sanksi bisa digugat. Meski penguasa juga tetap bisa digugat," kata Gede Pasek.

Mantan anggota DPR RI ini bahkan siap menjadi kuasa hukum bagi masyarakat manapun yang dikenakan sanksi berlandaskan SE tersebut. Dia menegaskan bahwa jasa konsultasi itu akan diberikan dengan gratis.

"Kalau ada pedagang pasar nggak boleh pake tas kresek, trus kalau pake nanti mau apa? mau ditutup? itu nggak bisa. Gubernur nggak bisa menutup usaha orang yang sudah memiliki hanya karena SE," katanya.

Meski demikian, dia mengaku mendukung rencana gubernur untuk mengurangi sampah di Bali. Namun, sambung dia, hal tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak merugikan semua pihak apalagi memberikan sanksi dengan tidak berlandaskan acuan hukum yang jelas.

Mantan politisi partai Demokrat ini menegaskan, Gubernur Koster seharusnya membentuk kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sebelum mengeluarkan SE.

Menurutnya, pengentasan sampah akan lebih efektif apabila masyarakat bisa mengendalikan diri agar tidak membuang sampah sembarangan.

"Seharusnya, gubernur itu ada uang, aparat dan lain-lain ya itu seharusnya dipakai buat bersihin sampah plastik. Nah habis itu masyarakat diberikan penyadaran dan pendidikan agar dalam social engineering berubah cara dia berpikir sehingga dia bisa mengikuti keinginan kita mengurangi limbah plastik," katanya.

Lebih jauh, politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini melanjutkan kalau pemerintah seharusnya juga membentuk infrastruktur yang merata sebelum mengimplementasikan kebijakan. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya menempatkan fasilitas air isi ulang di tempat-tempat strategis.

"Harusnya sediakan juga alternatif sebelum mengarahkan masyarakat begini-begitu, sudahkan gubernurnya menyiapkan isi ulang di semua instansinya? atau air PDAMnya sudah layak nggak? kalau nggak ada infrastrukturnya gimana masyarakat mau cari minum. Inikan menyulitkan masyarakat mau cari minum," katanya.

"Jadi siapkan dulu jaring pengamannya baru buat SE dan ajak masyarakat berubah. Jangan buat SE berbau perundang-undangan dengan ancaman lalu semua ditakuti sehingga semua ketakutan. Ini bukan kerajaan tapi rumpun demokrasi," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah provinsi (pemprov) Bali telah menerbitkan SE Gubernur nomor 9 tahun 2025 tentang gerakan Bali bersih sampah. Salah satu klausul menjadi sorotan terkait pelarangan produksi dan distribusi dalam SE tersebut menuai kontra karena dinilai bakal merugikan publik, masyarakat adat dan pariwisata Bali.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi merespons pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku dihubungi Presiden Prabowo Subianto dan meminta menteri Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Menurut Prasetyo, arahan itu hal yang biasa.

"Oh enggak, itu kan biasa aja, itu umum saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia menekankan, analogi Prabowo terkait kabinet merupakan sebuah tim. Jika ada arahan untuk merapatkan barisan, menurutnya hal yang wajar sebagai bentuk pengingat sekaligus memberikan semangat. "Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujar dia.

Saat disinggung ada indikasi kerenggangan, Prasetyo pun tegas membantah. Ia menekankan kabinet saat ini solid.

"Enggak ada kerenggangan. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu 20 April 2025.



"Tadi Pak Presiden juga menelpon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," kata Cak Imin seusai acara.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan adanya matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggapan itu muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 kepada berbondong-bondong sowan ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Prasetyo menilai kunjungan yang dilakukan tersebut merupakan hal yang normal dan wajar. Terlebih, kata dia, kunjungan itu terjadi masih dalam periode dan suasana lebaran.

"Oh nggak ada (matahari kembar) lah itu. Sebagai Presiden, Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana lebaran wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4/2025).



Mensesneg menegaskan, Prabowo tidak terganggu dengan adanya kunjungan menteri-menteri jajarannya. Ia menyebut internal Kabinet Merah Putih juga dalam kondisi solid dan terus bekerja sesuai tugasnya masing-masing untuk masyarakat.

"Bagi beliau semangatnya silaturahmi, jadi tolong, jangan kemudian diasosiasikan ada menteri yang silaturahmi kepada Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar," katanya.

"Jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini nggak seperti itu. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing," ujarnya.

Untuk diketahui, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih berbondong-bondong sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, saat momen lebaran Idulfitri. Hal ini memunculkan anggapan adanya matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Istilah matahari kembar adalah ungkapan kiasan yang sering digunakan dalam konteks politik atau kekuasaan, terutama dalam sistem pemerintahan atau organisasi yang memiliki dua pusat kekuasaan yang kuat. Dalam politik, matahari kembar menggambarkan dualisme kepemimpinan. Dua tokoh memiliki otoritas yang hampir setara dan saling bersaing dalam pengaruh atau kekuasaan.

Deretan menteri yang sowan ke Jokowi adalah Menteri Koordiantor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, 6. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Selain deretan menteri Kabinet Merah Putih, ada pula pejabat negara yang silaturahmi ke kediaman Jokowi. Antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Tak berhenti di situ, beberapa hari lalu, sejumlah perwira polisi Serdik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 mengunjungi kediaman Jokowi di Solo. Kedatangan mereka untuk menimba ilmu mengenai strategi kepemimpinan.

JAKARTA - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada tugas yang tumpang tindih dari PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) seperti dalam gugatan.

"Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Mensesneg mengaku belum melihat langsung isi dari gugatan tersebut. Prasetyo mengaku akan mempelajari terlebih dulu perihal gugatan tersebut.

"Belum (lihat isi gugatan), ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apa pun nanti coba kita pelajari," katanya.

Sebagai informasi, seorang warga bernama Windu Wijaya menggugat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang PCO ke Mahkamah Agung (MA). Dalam gugatannya, Windu Wijaya melalui kuasa hukum Ardin Firanata menyebut terjadinya tumpang tindih kewenangan antara PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir melihat perlunya hukuman berat untuk aparat penegak hukum yang terlibat suap kasus korupsi. Pasalnya, aparat aparat penegak hukum sudah merusak penegakan hukum perkara korupsi.

Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan tentang tuntutan hukuman berat yang harus dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangangi perkara suap Rp60 miliar kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap MAN karena diduga menerima suap Rp60 miliar saat menangani perkara CPO di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. ?Saya setuju (dituntut hukuman mati atau hukuman berat). Bukan hanya hakimnya, tapi semua penegak hukum,? kata Muzakir, Senin (21/4/2025).



Hukuman berat ini harus dijatuhkan kepada mereka. Sebab sebagai penegak hukum malah mereka yang merusak tatanan hukum sendiri. Sebagai orang yang harusnya memberantas korupsi malahan mereka yang melakukan korupsi.

Muzakir melihat perlunya ada revolusi terhadap mental para hakim dan penegak hukum. Para penegak hukum harus disumpah dan diminta mengembalikan semua harta hasil suap atau korupsinya. ?Kalau tidak bersih disingkirkan saja,? katanya.

Dalam persoalan hukuman berat kasus korupsi, menurut Muzakir, harus dibedakan antara otak pelaku korupsi, dan orang-orang bawah yang hanya menjalankan tugas. Muzakir menilai, orang yang masuk penjara karena korupsi memang belum tentu bersalah.

Karena bisa saja kalangan bawah yang terjerat korupsi hanya menjalankan perintah dari atasannya. ?Cuma ketiban sampur mereka harus menjalani hukuman. Sementara yang lain tidak diproses, karena penegakkan hukumnya yang diskriminatif,? kata dosen pengajar di UII Yogyakarta ini.

Dia berpendapat banyak kasus korupsi yang para otak korupsinya justru tidak diproses karena mereka memiliki bargaining politik. ?Jadi sekarang itu penegakan hukum diskriminatif. Pasti ada yang dikorbankan. Pertanyaan saya apakah orang-orang seperti ini (anak buah,Red) harus dihukum mati?? imbuhnya.

Muzakir memandang bahwa seharusnya mereka yang dihukum mati atau dihukum berat adalah para pengambil kebijakan. Persoalannya, justru otak kasus justru banyak yang tidak diproses hukum. ?Untuk dilakukan hukuman mati syaratnya penegakan hukum harus objektif, tidak boleh diskriminatif. Kasian mereka, orang-orang kecil ini yang jadi korban,? pungkasnya.

WASHINGTON - Aditya Wahyu Harsono (33), seorang mahasiswa asal Indonesia, ditangkap dan ditahan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) Amerika Serikat (AS). Dia menjadi korban kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Aditya, yang merupakan ayah dari seorang bayi berkebutuhan khusus, ditahan oleh agen federal tersebut di tempat kerjanya di rumah sakit di Minnesota setelah visa pelajarnya dicabut secara diam-diam.

Dia akan tetap ditahan setelah hakim imigrasi memutuskan pada hari Kamis nanti bahwa kasusnya dapat dilanjutkan.

Hakim Sarah Mazzie menolak mosi untuk membatalkan kasus terhadap Aditya atas dasar kemanusiaan, menurut pengacaranya.

Aditya ditangkap empat hari setelah visanya dicabut tanpa pemberitahuan. Dia dijadwalkan untuk sidang berikutnya pada 1 Mei 2025.

?Istrinya dalam keadaan syok dan kelelahan,? kata Sarah Gad, pengacara Aditya.

?Departemen Keamanan Dalam Negeri telah menjadikan sistem imigrasi sebagai senjata untuk melayani tujuan yang sama sekali berbeda, yaitu untuk menanamkan rasa takut," paparnya, seperti dikutip The Guardian, Senin (21/4/2025).

Adita, seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, yang menikah dengan seorang warga negara AS, dikejutkan oleh pihak berwenang di ruang bawah tanah tempat kerjanya pada 27 Maret.

Gad mengatakan bahwa Aditya ditahan tanpa penjelasan yang jelas dan diinterogasi selama berjam-jam.

Istri Aditya, Peyton, menelepon Gad dengan panik setelah menerima telepon dari bagian HRD di rumah sakit tersebut.

Dua agen ICE, berpakaian sipil, telah muncul dan memerintahkan staf untuk melakukan pertemuan palsu di ruang bawah tanah sehingga mereka dapat menangkapnya, menurut Gad.

Staf rumah sakit putus asa tetapi merasa terpaksa untuk menurutinya.

?Dia masuk tanpa diduga, sambil tersenyum, lalu mereka mencabut borgol dan menahannya dengan paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan melucuti semua barang miliknya,? kata Gad.

Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari The Guardian.

Aditya dibawa ke penjara daerah Kandiyohi, tempat dia masih ditahan, menurut data pencarian tahanan ICE.

Dia memberi tahu agen ICE bahwa visa pelajar F-1-nya berlaku hingga Juni 2026, dan bahwa dia memiliki aplikasi kartu hijau (green card) yang tertunda berdasarkan pernikahannya dengan seorang warga negara AS, tetapi dia telah diberi pemberitahuan untuk hadir di pengadilan yang menyatakan bahwa dia telah melampaui batas visanya.

Pengacaranya mengatakan bahwa pada tanggal 28 Maret, sehari setelah penangkapannya, visa F-1-nya masih aktif.

Gad mengatakan pemerintah AS mencabut visa tersebut tanpa pemberitahuan kepadanya, dan kemudian mengeklaim bahwa visanya telah melampaui batas.

Pencabutan tersebut berlaku surut hingga 23 Maret dan diduga berdasarkan pada vonis pelanggaran ringan tahun 2022 karena membuat grafiti pada trailer truk gandeng.

Gad mengatakan bahwa ini bukan pelanggaran yang dapat dideportasi berdasarkan Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.

Aditya telah melakukan perjalanan internasional dan kembali beberapa kali ke Indonesia sejak vonis tersebut tanpa insiden.

Sehari sebelum sidang penjaminan Aditya, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS mengungkapkan bukti-bukti yang memberatkannya.

Selain menyatakan bahwa visanya telah dicabut karena vonis pelanggaran ringan berupa grafiti, yang membuatnya membayar ganti rugi sebesar USD100, mereka juga menyebutkan penangkapannya pada tahun 2021 selama protes atas pembunuhan George Floyd. Dakwaan itu dibatalkan.

Aditya beragama Islam dan sering memposting di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Gaza.

Dia juga menjalankan lembaga nirlaba kecil, yang menjual karya seni dan barang dagangan, yang hasilnya disumbangkan kepada organisasi-organisasi yang membantu Gaza.

Istrinya dan putrinya yang berusia delapan bulan, yang memiliki kebutuhan khusus, sangat terpukul dengan penangkapannya, kata Gad.

Setelah hakim memberi Aditya jaminan sebesar USD5.000 pada tanggal 10 April, Minnesota Freedom Fund sedang dalam perjalanan untuk membayarnya.

Namun, DHS segera mengajukan pemberitahuan untuk mengajukan banding atas keputusan jaminan tersebut, yang memicu penangguhan otomatis, yang berarti Aditya harus tetap dalam tahanan.

Gad mengatakan tindakan seperti ini jarang terjadi, biasanya hanya terlihat ketika hakim memberikan jaminan kepada seseorang yang didakwa dengan kejahatan kekerasan atau serius.

?Anda tidak pernah melibatkan penangguhan perintah jaminan hakim imigrasi untuk hukuman ringan ketika seseorang sedang dalam perjalanan untuk menjadi pemegang kartu hijau,? katanya.

Dalam permohonan bantuan di GoFundMe, istri Aditya menjelaskan bahwa suaminya telah dipecat dari pekerjaannya saat dalam tahanan dan sekarang keluarganya "dalam bahaya kehilangan apartemen" dan mereka "tidak lagi memiliki asuransi kesehatan".

Asosiasi Perawat Minnesota mengutuk penangkapan pekerja rumah sakit tersebut dan menegaskan kembali posisinya bahwa "perawat tidak boleh dan tidak akan menjalankan peran apa pun dalam penegakan imigrasi" dan harapannya bahwa "semua karyawan rumah sakit juga akan menolak peran dalam membantu ICE".

Kasus Aditya muncul di tengah gelombang laporan tentang visa pelajar yang dicabut berdasarkan kebijakan eksekutif baru pemerintahan Trump.

Tindakan pemerintah federal untuk mengakhiri status hukum mahasiswa telah membuat ratusan cendekiawan berisiko ditahan dan dideportasi.

Setidaknya 901 mahasiswa di 128 perguruan tinggi dan universitas telah dicabut visanya atau status hukumnya dicabut sejak pertengahan Maret, menurut tinjauan Associated Press atas pernyataan universitas dan korespondensi dengan pejabat kampus.

Dalam beberapa kasus yang menjadi sorotan, termasuk penahanan mantan mahasiswa pascasarjana Universitas Columbia Mahmoud Khalil, pemerintahan Trump berpendapat bahwa mereka harus diizinkan untuk mendeportasi warga negara non-AS karena terlibat dalam aktivisme pro-Palestina yang dianggapnya sebagai antisemit.

Namun, dalam sebagian besar pencabutan visa, perguruan tinggi mengatakan tidak ada indikasi bahwa mahasiswa yang terkena dampak memiliki peran dalam protes.

ROMA - Italia mulai mengoperasikan ruang seks pertama di penjara untuk narapidana (napi).

Fasilitas khusus di penjara wilayah Umbria tengah yang beroperasi sejak Jumat tersebut menjadi tempat napi diizinkan menerima kunjungan dari pasangan wanitanya.

Kunjungan pribadi bagi sejumlah napi mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak narapidana untuk melakukan "pertemuan intim" dengan pasangan yang berkunjung dari luar.

"Kami senang karena semuanya berjalan lancar, tetapi privasi harus dijaga maksimal untuk melindungi orang-orang yang terlibat," kata ombudsman Umbria untuk hak-hak narapidana, Giuseppe Caforio, kepada kantor berita ANSA.

"Kami dapat mengatakan bahwa semacam eksperimen berjalan dengan baik dan dalam beberapa hari ke depan akan ada pertemuan-pertemuan lain," katanya tentang pertemuan intim pertama di penjara Terni, sebagaimana dikutip dari Reuters, Minggu (20/4/2025).

Dalam putusan yang diterbitkan pada Januari 2024, pengadilan mengatakan narapidana seharusnya memiliki hak untuk melakukan pertemuan pribadi dengan pasangan atau pasangan jangka panjang, tanpa penjaga penjara yang mengawasi mereka.

Putusan tersebut mencatat bahwa apa yang disebut kunjungan suami istri sudah diizinkan di sebagian besar negara Eropa. Daftar tersebut mencakup Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, Swedia, dan lainnya.

Kementerian Kehakiman Italia pada pekan lalu mengeluarkan pedoman yang menyatakan bahwa narapidana yang diizinkan bertemu secara intim harus memiliki akses ke kamar dengan tempat tidur dan toilet hingga dua jam.

Pedoman tersebut menyatakan bahwa pintu kamar harus tetap tidak terkunci, sehingga sipir penjara dapat melakukan intervensi jika diperlukan.

Penjara-penjara di Italia memiliki salah satu tingkat kepadatan terburuk di Eropa, dan baru-baru ini mencatat lonjakan kasus bunuh diri.

Menurut data resmi, negara tersebut memiliki lebih dari 62.000 narapidana, lebih dari 21% di atas kapasitas maksimum resmi penjara.

JAKARTA - Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah selayaknya dilakukan karena KUHAP yang ada sudah tidak relevan karena sudah hampir setengah abad digunakan.

Oleh karena itu, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) KUHAP oleh Komisi III DPR perlu dilakukan terutama untuk merevisi atas hukum pidana formil setelah setengah abad kita gunakan.


"Karena ada banyak problematika serius, seperti adanya praktik intimidasi dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan hingga perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum," ujar Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI) Abdul Chair Ramadhan dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Abdul Chair mengatakan bahwa pembahasan RUU KUHAP yang baru dipandang cukup relevan dilakukan karena adanya urgensitas bagi kepentingan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa.



"Sejatinya, hukum pidana formil dimaksudkan tak hanya memastikan orang yang bersalah dihukum, namun juga harus melindungi orang yang tidak bersalah dari ancaman hukuman,? ujarnya.

Di sisi lain, tambah Abdul Chair, hukum pidana formil juga harus mampu mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Keadilan prosedural dan keadilan substansial harus dapat dijelmakan dalam setiap jenjang proses hukum.


"Dua keadilan tersebut adalah pilar bagi kepastian hukum. Tak dapat dikatakan ada kepastian hukum, jika tidak ada keadilan prosedural dan keadilan substansial. Dengan demikian RUU KUHAP menekankan pada pelaksanaan penerapan hukum pidana secara terarah dengan parameter yang jelas dan tegas. Peranan kontrol juga jadi bagian penting dalam RUU KUHAP," ungkapnya.

Dia menyatakan ada titik taut antara penyelidikan dan penyidikan dengan penuntutan, dimana pertalian tersebut tak dapat dipisahkan.

Dalam RUU KUHAP ini lanjutnya sudah ada usaha mengantisipasi adanya rekayasa dalam pemenuhan alat bukti dan dengan unsur-unsur delik yang disesuaikan. Padahal, selama ini hak-hak tersangka sangat minimalis, namun kini hak-hak para tersangka telah diatur dengan terperinci seperti hak mendapatkan pendampingan dari advokad sejak awal pemeriksaan.

Termasuk adanya rekaman pemeriksaan untuk kepentingan keterbukaan (transparansi), dan juga hak untuk mengakses berkas-berkas pemeriksaan.

"Dengan adanya aturan demikian, maka proses penyidikan guna membuat terang perkara pidana dan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dapat dinilai sejak dini," tegasnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam AS-Syafiiyah ini menyatakan peranan advokad juga lebih aktif. RUU KUHAP juga memberikan hak bagi advokad mengajukan keberatan atas penahanan tersangka yang jadi kliennya, selain melakukan permohonan praperadilan.

Dalam RUU KUHAP ini juga diatur tentang dimungkinkannya peralihan status tersangka menjadi ?saksi mahkota? untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain.

Kepastian kedudukan saksi mahkota ini sangat penting dan stategis guna mengungkap delik penyertaan yang memang cukup sulit dalam pembuktiannya sehingga bisa ditentukan siapa yang jadi pelaku (pleger), siapa yang menyuruh (doenpleger), turut serta (medepleger), dan penganjur (uitloker) termasuk memastikan adanya kehendak dalam kesengajaan ganda (double opzet) dan permufakatan jahat (dolus premeditatus).

"Jadi, peranan saksi mahkota dalam mengungkap tindak pidana demikian diperlukan," papar Ketua Umum PEDPHI ini.

Abdul Chair menyatakan jika selama ini ada kecenderungan tindakan penahanan sangat subjektif dan berpotensi untuk diselewengkan. Dalam RUU KUHAP baru terdapat parameter yang jelas. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 93 Ayat (5), yakni dengan melihat kondisi-kondisi tertentu seperti: mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan; tidak bekerjasama dalam pemeriksaan; menghambat proses pemeriksaan; dan mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.

"Maka RUU KUHAP ini sengaja dirancang guna memastikan bekerjanya hukum pidana materil yang berkepastian hukum, berkeadilan dan mampu menghadirkan kemanfaatan. Jadi, peranan dari hukum pada ujungnya adalah kemanfaatan bagi kepentingan hukum itu sendiri. Dalam kaitan ini, RUU KUHAP telah mengakomodir kepentingan hukum dimaksud, utamanya bagi kepentingan hukum individu dalam hal penyelesaian perkara dengan jalan pemulihan guna perdamaian," tandasnya.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) juga diatur dalam RUU KUHAP baru ini. Jika selama ini restorative justice hanya dilakukan saat penyidikan, maka kini pengaturan keadilan restoratif tak lagi diatur secara parsial dalam peraturan masing-masing lembaga penegak hukum di setiap jenjang peradilan pidana.

Kehadiran penyelesaian perkara dengan adanya pemulihan jadi dasar keberlakuan keadilan restoratif sejalan dengan prinsip ultimum remedium. Penggunaan sanksi pidana seharusnya jadi ?langkah terakhir? (last resort)." tegasnya.

"Dengan adanya perdamaian melalui keadilan restoratif dalam KUHAP yang baru, maka perdamaian tersebut menghilangkan kesalahan sebagai unsur subjektif. Perbuatan memang ada, namun dengan adanya perdamaian melalui keadilan restoratif, pelaku tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana," tambahnya.

Abdul Chair juga mempertanyakan soal usulan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) untuk menggantikan praperadilan.

Keberadaan HPP dalam sistem peradilan pidana terpadu patut dipertanyakan karena justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, untuk menentukan sah atau tidaknya penetapan status tersangka dan tindakan penyidik seperti penahanan, penyitaan dan lain sebagainya, jika harus ditentukan oleh HPP, maka itu bertentangan dengan prinsip diferensiasi fungsional dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan.

Di sisi lain, paradigma pemenuhan unsur-unsur delik oleh penyidik adalah berbeda dengan paradigma pembuktian yang dilakukan oleh hakim saat proses persidangan. Oleh karena itu, keberadaan HPP dalam sistem peradilan pidana terpadu bertentangan dengan aksiologi hukum yang kita anut, yakni ?kepastian hukum yang adil?.

Kehadiran HPP dengan kewenangan tersebut adalah memberikan kewenangan yang tidak proporsional. Padahal, masing-masing instansi dalam struktur hukum telah dibedakan dan termasuk masing-masingnya memiliki fungsi dan kewenangan tersendiri.

Prinsip diferensiasi fungsional pada dasarnya adalah membedakan dan bukan mengkompromikan, apalagi salah satunya (in casu HPP) dapat menegasikan fungsi dan kewenangan lembaga lain (in casu penyidik).

Secara teknis memasukkan HPP dalam RUU KUHAP sebagaimana dimaksudkan tidak dapat diaplikasikan. Selain usulan dimaksud hanyalah memindahkan masalah, bahkan akan menimbulkan masalah baru.

"Dalam penilaian status tersangka dan tindakan penahanan, bukanlah persoalan siapa yang paling berhak menentukan, akan tetapi kejelasan dan pengetatan persyaratan jadi hal utama. Jadi bukan dilihat siapa aktor penegak hukumnya, akan tetapi bagaimana sistem dan mekanisme pada institusi penegak hukum masing-masing," paparnya.

Doa menyebut jika HPP masuk ke hulu penegakan hukum dengan wewenang menilai atas fungsi dan kewenangan penyidikan tersebut, maka seakan ?menyamakan sesuatu yang berbeda?.

Tindakan penyamaan terhadap sesuatu yang berbeda adalah tidak adil dan sekaligus tidak benar. Perlu ditekankan, bahwa pembaharuan hukum yang tidak sejalan dengan asas/prinsip hukum akan melahirkan konflik norma (antinomy) yang dampaknya jauh lebih besar daripada penerapan hukum akibat adanya pemahaman teks hukum yang multitafsir.

"Kemudharatan yang terjadi juga lebih besar ketimbang kemashlahatan yang ingin diperoleh, jika HPP diterima dalam RUU KUHAP. Oleh karena itu, hendaknya kita mencermati dalil dalam kaidah fiqih, ?dar?ul mafasid muqaddamun `ala jalbil mashalih?, bahwa mencegah mudharat lebih baik daripada mendapatkan mashlahat," tegasnya.

MALANG - Fenomena kekerasan seksual oleh oknum dokter ke pasien rumah sakit saat ini marak terjadi. Tercatat dalam dua pekan terakhir setidaknya ada beberapa kasus dugaan pelecehan seksual melibatkan oknum dokter, mulai dari di Bandung, Garut, hingga di Malang.

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyoroti maraknya kasus kekerasan melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) itu yang dinilai sebagai fenomena ?gunung es?. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem pencegahan kekerasan di suatu lingkungan tertentu.

?Ini adalah puncak dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kelainan seksual. Kuncinya ada pada sistem pencegahan,? ucap Fachrizal Afandi, Sabtu (19/4/2025).

Fachrizal mengungkapkan, bahwa meskipun beberapa kampus telah membentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) setelah disahkannya Undang-Undang TPKS pada 2022, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi.



Dia menilai munculnya kasus ini ke publik merupakan sinyal bahwa satgas tersebut belum berjalan optimal.

?Satgas-satgas ini belum bisa efektif, maka perlu ada evaluasi dan penguatan. Namun, hadirnya UU TPKS dan satgas ini juga menumbuhkan keberanian korban untuk speak up, dan ini tren yang positif,? terangnya.

Ia juga menyebut bahwa kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini telah lama terjadi dan bersifat laten. Tetapi, kini korban mulai lebih berani melapor melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Menurutnya, meningkatnya jumlah korban yang berani bicara menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi akar persoalan yang harus dibenahi secara sistemik.

Dirinya juga menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat bagi dokter dan calon dokter ke depannya, terutama dalam konteks dunia medis.

?Jangan sampai dokter dan calon dokter menyalahgunakan akses terhadap obat-obatan, untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang,? tegasnya.

Sebagai informasi beberapa kasus asusila melibatkan dokter muncul dalam dua pekan terakhir.

Kasus pertama diawali di RS Hasan Sadikin Bandung, yang dilakukan oknum dokter PPDS Anestesi Unpad yang memperkosa tiga orang, di mana dua di antaranya pasien dan satu keluarga pasien.

Belum lama muncul kasus dugaan asusila yang dilakukan oknum dokter kandungan di Garut berinisial MSF, dengan modus USG gratis oleh terduga pelaku.

Praktek tersebut terbongkar ketika ada bukti rekaman pengawas kamera CCTV yang dipasang di ruang pemeriksaan. Dokter itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Garut.

Kasus ketiga muncul di Kota Malang, dimana aksi pelecehan seksual kepada pasien wanita cantik berinisial QAR (31) asal Bandung. Korban bersuara di media sosial (medsos) mengaku menjadi pelecehan seksual dengan modus pemeriksaan kesehatan oleh dokter jaga berinisial AYP di rumah sakit swasta.

Korban menerima pelecehan seksual dengan disentuh sekitar organ sensitifnya berdalih pemeriksaan kesehatan. Tak hanya itu, dalam keadaan telanjang dada pasien perempuan itu diduga merasa difoto oleh oknum dokter ketika ia dirawat inap pada 27 September 2022 lalu.

Terbaru dokter PPDS Universitas Indonesia (UI) ditetapkan sebagai tersangka karena mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di sebuah indekos pada kawasan Cempaka Putih, Jakarta.

Dong Wan Kang
Profesor di Universitas Dong-A, Busan, Korea Selatan
Pembawa Acara Kanal YouTube "Dong-Wan Kang TV"

DI KOREA UTARA, perempuan disebut sebagai ?salah satu roda kereta revolusi?. Sebuah lagu populer berjudul ?Perempuan Adalah Bunga? menggambarkan perempuan sebagai ?bunga bangsa?. Negara ini juga memperingati tanggal 3 November sebagai ?Hari Ibu? untuk semakin menekankan peran dan pentingnya perempuan.

Propaganda pemerintah mengklaim bahwa perempuan di ?surga rakyat? ini menikmati kehidupan yang sangat bahagia. Namun, benarkah perempuan Korea Utara benar-benar bahagia? Sebelum berbicara tentang peran mereka sebagai perempuan, dapatkah mereka hidup dengan martabat sebagai manusia?

Secara umum, hak-hak perempuan mencakup kebebasan dari kekerasan seksual, hak untuk memilih, hak untuk memegang jabatan publik, hak yang setara dalam hukum keluarga, dan akses terhadap pendidikan. Dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kehidupan mereka sungguh tragis.

Saya telah merekam kehidupan rakyat Korea Utara di sepanjang Sungai Yalu dan Tumen di perbatasan China-Korea Utara menggunakan lensa telefoto untuk membagikan kisah mereka kepada dunia. Di musim dingin yang sangat menusuk, dengan suhu di bawah -35�C, perempuan Korea Utaralah yang harus mengambil air atau mencuci pakaian di sungai yang membeku.

Dalam kenyataan keras ini, di mana listrik dan sistem air bersih sangat minim, seteguk air saja harus diambil dari sungai atau sumur. Peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan pengering, yang bagi kita sudah biasa, bagi mereka adalah kemewahan yang tak terbayangkan.

Di negara yang sangat tertutup ini, di mana perbatasan dijaga ketat, bahkan pupuk dasar untuk bertani pun sulit diakses?limbah manusia masih digunakan. Mengangkut limbah manusia ke ladang, yang dikenal sebagai "pertempuran pupuk," adalah tugas wajib musim dingin bagi perempuan Korea Utara.

Menghidupi ekonomi rumah tangga juga menjadi beban mereka. Mereka harus menjual apa pun yang bisa dijual di pasar-pasar lokal untuk menghidupi keluarga, yang seringkali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi seksual ilegal dan berulang.

Pelanggaran HAM terhadap perempuan Korea Utara yang diperdagangkan ke China sungguh tak terbayangkan parahnya. Dihadapkan pada ancaman kelaparan, melintasi perbatasan untuk mencari makanan sering menjadi satu-satunya pilihan?tetapi ini membuat mereka menjadi target empuk bagi para pelaku perdagangan manusia.

Sekitar 80% pembelot Korea Utara yang tiba di Korea Selatan adalah perempuan, dan di antara mereka, sekitar 70% pernah mengalami perdagangan manusia di China. Mereka yang beruntung bisa mencapai Korea Selatan dengan selamat adalah pengecualian.

Banyak dari mereka yang ditangkap kembali oleh China dan mengalami kekerasan brutal di fasilitas penahanan saat dipulangkan. Hanya dengan melintasi perbatasan saja, mereka bisa mengalami pemeriksaan tubuh yang melebihi kewajaran, penyiksaan, dan penganiayaan.

Pernikahan paksa dengan pria China menambah penderitaan mereka. Anak-anak yang lahir dari pernikahan paksa tersebut semakin memperumit kehidupan mereka. Sebagai ibu, dipisahkan secara paksa dari anak-anak mereka meninggalkan luka trauma yang mendalam.

Berapa lama lagi kita harus menyaksikan kenyataan seperti ini? Seorang pembelot Korea Utara yang saya temui di China pernah mengatakan, ?Orang paling menyedihkan di dunia ini bukan hanya orang Korea Utara, tetapi perempuan Korea Utara.?

Komunitas internasional mulai menyadari pelanggaran HAM ini melalui kesaksian para pembelot yang selamat dari repatriasi paksa atau perdagangan manusia. Namun, suara mereka tetap lemah, terhalang oleh tembok yang hampir mustahil ditembus.

Kengerian yang mereka alami masih berlangsung hingga hari ini, dan masih sangat sedikit kebijakan atau dukungan yang tersedia bagi mereka. Perhatian kita terhadap pelanggaran HAM di Korea Utara adalah kunci untuk memutus rantai kediktatoran.

Janganlah kita berpaling dari jeritan putus asa perempuan Korea Utara, yang masih bergema hingga saat ini. Saya dengan tulus memohon agar Anda mengulurkan tangan kepada mereka yang terjebak dalam jurang penderitaan ini.