ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

Asif melanjutkan dengan mengatakan, "Tidak ada negara di dunia yang menderita begitu banyak akibat terorisme seperti Pakistan," dan menuduh India mengikuti "pola" menyalahkan Pakistan atas serangan teroris di wilayahnya.

Pernyataan menhan itu muncul di tengah eskalasi antara Islamabad dan New Delhi, yang menyusul serangan mematikan di Kashmir yang dikelola India yang menewaskan 26 orang awal pekan ini.

Front Perlawanan, kelompok militan yang diyakini terkait dengan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, dilaporkan mengaku bertanggung jawab, mendorong New Delhi yang telah lama menuduh Pakistan membantu infiltrasi militan di wilayah tersebut, untuk memberi isyarat bahwa mereka menganggap Islamabad bertanggung jawab secara tidak langsung.

Namun, Asif mengklaim Islamabad "tidak pernah mendengar" tentang organisasi tersebut, sementara Lashkar-e-Taiba "tidak ada lagi."

Dia mengatakan, "Sangat mudah bagi kekuatan besar untuk menyalahkan Pakistan atas apa pun yang terjadi di wilayah ini."

Asif juga menyatakan insiden Kashmir adalah operasi "false flag". Ketika ditanya apa yang akan terjadi jika kebuntuan saat ini dengan India meningkat ke titik serangan udara, ia memperingatkan Islamabad akan ?melakukan pembalasan yang sama.?

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia DK Jakarta (Kakanwil Kemenham DKJ) Mikael Azedo Harwito audiensi dengan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin di Kantor Wali Kota, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Mikael menjelaskan salah satu program dari Kementerian HAM, yaitu mainstreaming HAM atau pengarusutamaan hak asasi manusia.

Hal itu bertujuan memberikan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat, maupun aparat pemerintah.

"Program mainstreaming HAM ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pemerintah," kata Mikael.

Munjirin menyambut baik program ini dan menyatakan dukungannya.

"Kami berharap program ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Jakarta Selatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, saya juga akan mengundang kanwil HAM Jakarta pada rapat koordinasi pimpinan wilayah setiap minggu ketiga dalam bulan untuk menyampaikan materi mainstreaming HAM," kata Munjirin.

Audiensi itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan Pemkot Jakarta Selatan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta Selatan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Audiensi itu turut dihadiri oleh Kabid Instrumen dan Penguatan HAM Ratna Dumasari, dan Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM Rulinawaty.

JAKARTA - Tim hukum Hasto Kristiyanto meminta jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) untuk membuka rekaman CCTV ruang merokok lantai 2 kantor Lembaga Antirasuah. Hal itu guna menguji kebenaran klaim mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan mendengar percakapan sumber uang suap pergantian antar waktu (PAW) Caleg PDIP bukan dari Harun Masiku melainkan dari Sekretaris Jenderal PDIP.

Adapun, percakapan yang dimaksud antara advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah dan eks Kader PDIP Saeful Bahri saat mereka ada di ruangan merokok pada lantai2 kantor KPK. "Kami juga meminta supaya selebih yakin, alangkah baiknya supaya jaksa penuntut umum menghadirkan CCTV yang ada di KPK, supaya ini kasus ini terang," kata Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Ronny menuturkan, keterangan Wahyu yang dimaksud tak masuk diakal. Sebab kata Ronny, jika ada pengubahan kesaksian, maka semestinya Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri diperiksa lebih dari satu kali. Sementara dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kedua saksi itu hanya diperiksa satu kali.



"Padahal logikanya saudara Donny dan Saeful baru sekali diperiksa loh pasca penangkapan tanggal 8 di tanggal 9, logikanya kalau perubahan itu di BAP berikutnya dong di pemeriksaan berikutnya dong, sedangkan kalau kita memperhatikan pemeriksaan berikutnya di BAP tanggal 21 Januari, 12 Februari, 11 Februari," ujarnya.

Ronny melanjutkan, dengan dibukanya rekaman CCTV yang dimaksud maka akan diperoleh informasi yang utuh. Sebab, kata Ronny, keterangan dari satu saksi harus didukung dengan alat bukti.

"Jadi apa di dalam persidangan beberapa agenda ini, kami melihat bahwa keterangan saksi ini berdiri sendiri. Kita tahu bahwa di hukum pidana, satu saksi bukan saksi, satu saksi harus didukung dengan alat bukti yang lainnya," ucapnya.

Pada persidangan sebelumnya, Wahyu Setiawan mengklaim pernah mendengar percakapan yang membahas uang suap yang diterimanya berasal dari Hasto Kristiyanto. Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.

"Saudara saksi, mengenai sumber duit, apakah saudara juga pernah mendengar orang menyatakan bahwa duit itu bersumber dari Pak Hasto?" tanya Jaksa ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/4/2025).

"Pernah," jawab Wahyu.

"Siapa yang menyampaikan kepada saudara?" tanya Jaksa lagi.

"Antara Donny dan Saeful," timpal Wahyu.

Jaksa kemudian mencecar bagaimana proses penyampaian dan waktu dari hal tersebut. Wahyu mengaku, hal tersebut ia dengar dari percakapan antara Donny dan Saeful.

"Kapan itu?" tanya Jaksa.

"Pada waktu saya diamankan di KPK itu saya merokok, jadi pada waktu saya merokok, mereka ngobrol," jawab Wahyu.

"Apa disampaikan?" lanjut Jaksa bertanya

"Intinya dia menyampaikan bahwa tahap pertama itu, ini kata obrolan mereka, itu dari Pak Hasto itu saya dalam posisi diam dan saya tidak tahu itu, tapi saya mendengar obrolan itu," kata Wahyu.

"Dari obrolan mereka pak, bukan saya yang menyampaikan, jadi saya mendengar mereka ngobrol itu dan kemudian akhir-akhir ini saya membaca media bahwa Pak Saeful pernah menyampaikan itu," sambungnya.

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

WASHINGTON - Kisah memilukan menimpa Aditya Wahyu Harsono, warga negara Indonesia (WNI) yang sedang membangun kehidupan bersama istri dan anaknya di Amerika Serikat (AS).

Harapan akan masa depan yang cerah berubah menjadi mimpi buruk ketika dia ditangkap oleh agen imigrasi karena sebuah pelanggaran kecil yang terjadi dua tahun lalu?dan kini terancam dideportasi.

Harsono, yang datang ke AS pada 2015 dengan visa pelajar, sedang bekerja di rumah sakit di Minnesota saat dirinya diborgol oleh dua agen federal pada 27 Maret 2025.

Tanpa pemberitahuan sebelumnya, visanya tiba-tiba dicabut oleh pemerintah AS dengan alasan keamanan publik.

Aditya adalah WNI yang menjadi korban kebijakan imigrasi ketat pemerintah Presiden Donald Trump.

Kasus Lama, Dampak Besar

Pelanggaran yang menjadi dasar pencabutan visa Aditya Harsono adalah insiden grafiti di tahun 2022, ketika dia menggambar mural di beberapa trailer kosong milik sebuah perusahaan makanan.

Kerugian saat itu tidak sampai USD500, dan Aditya telah mengaku bersalah serta membayar denda.

Namun, dalam memo internal, Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa tindakan tersebut menunjukkan bahwa Aditya ?berpotensi membahayakan keamanan publik.?

Ironisnya, penangkapan itu terjadi saat Aditya telah menikah dengan warga negara AS, Peyton Harsono, dan tengah mengajukan permohonan kartu hijau (green card).

Pasangan itu juga baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan bernama Adalet.

?Semuanya hancur dalam sekejap,? kata Aditya dalam wawancara dari balik penjara Kandiyohi County.

Istri dan Bayi Terpisah, Hidup Semakin Sulit

Peyton, yang kini harus merawat bayi mereka sendirian, kehilangan asuransi kesehatan dan penghasilan suaminya.

Dalam kampanye penggalangan dana yang dia buat, Peyton menyebut perpisahan ini sebagai ?trauma yang tak tertahankan.?

Adalet, bayi mereka, kini sudah mulai belajar duduk dan berjalan dengan baby walker?semua itu berlangsung tanpa kehadiran sang ayah, yang hanya bisa menyapa lewat panggilan dari penjara.

?Dia bilang ?dada? pertama kalinya saat menelepon Aditya. Itu sangat menyayat hati,? ujar Peyton.

Korban Kebijakan Imigrasi Ketat Trump

Seorang hakim imigrasi sempat mengabulkan permohonan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan. Namun, pemerintah AS mengajukan banding dan tetap menahannya.

Selain kasus grafiti, pemerintah juga mengungkit penangkapan Aditya saat ikut demonstrasi damai menentang kekerasan polisi di tahun 2021?kasus yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh jaksa.

Kasus Aditya terjadi di tengah kebijakan keras imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump, yang telah mencabut lebih dari 1.500 visa pelajar dalam beberapa minggu terakhir.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut bahwa visa pelajar bukanlah hak, dan akan dicabut dari siapa pun yang ?mengganggu ketertiban.?

?Ketika kami mengidentifikasi orang-orang seperti ini, kami cabut visanya,? kata Rubio.

Namun bagi keluarga Aditya, kebijakan tersebut terasa tidak adil. Sebuah pelanggaran kecil kini membuat seorang ayah terpisah dari anak dan istrinya, dan masa depan mereka tergantung pada proses hukum yang panjang dan tidak pasti.

Meski terancam dideportasi, Aditya masih berharap bisa menetap dan membesarkan anaknya di AS.

?Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya hanya ingin melihat anak saya tumbuh,? ujar Aditya, seperti dikutip dari New York Times, Jumat (25/4/2025).

Peyton pun menghadapi dilema berat. Jika suaminya dideportasi ke Indonesia, dia harus memilih antara meninggalkan tanah kelahirannya dan pindah ke Indonesia, atau hidup terpisah dari suaminya.

?Saya belum pernah ke luar negara bagian Minnesota. Indonesia terasa seperti dunia lain,? katanya.

JAKARTA - Penambahan kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan memicu polemik di masyarakat. Sebab penambahan kewenangan tersebut berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM.

Hal itu terungkap dalam diskusi yang mengangkat tema ?UU dan RUU Kejaksaan (Persimpangan antara Supremasi Kekuasaan dan Supremasi Hukum Review atas UU Nomor 11 Tahun 2021 dan RUU Perubahan Kedua Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan?).

Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi tersebut yaitu Pengajar FH Trisakti sekaligus Direktur De Jure Bhatara Ibnu Reza, Direktur Advokasi dan Kebijakan De Jure Awan Puryadi, Dosen FH Universitas Brawijaya Milda Istiqomah, Dosen FH Universitas Gadjah Mada Muhammad Fatahillah Akbar, Sekjen PBHI Nasional Gina Sabrina.

Dosen Fakultas Hukum Brawijaya Milda Istiqomah menyampaikan berdasarkan beberapa survei lembaga independen indeks rule of law dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum terus menurun. Faktor utamanya adalah korupsi dan politisasi hukum.

?Sehingga memunculkan pertanyaan, rapor penegakan hukum merah tetapi kenapa justru meminta kewenangan tambahan. Apalagi dengan memberikan kewenangan satu lembaga ke lembaga lain, hal ini merupakan logika yang salah,? katanya, Jumat (25/4/2025).

Selain itu, pemberian kewenangan memiliki senjata api (senpi) bagi Jaksa juga harus dipertanyakan. Jaksa tugasnya sebagai penuntutan, tidak ada dialog yang bisa terjadi jika ada senjata. Selain itu, rangkap jabatan yang dilakukan oleh Kejaksaan juga menjadi permasalahan. Ini akan mengganggu profesionalisme seorang Jaksa dalam melakukan tugas dan fungsi.

?Fungsi intelijen adalah mengumpulkan informasi, menganalisa dan kontra intelijen yang dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan yang mengancam kedaulatan dan keamanan dari luar. Tidak boleh intelijen melakukan fungsi Penyelidikan tidak ditemukan teori apa pun dan di negara manapun yang dapat menjustifikasi kewenangan tersebut,? katanya.

Selain itu, kewenangan Jaksa dalam pengawasan multimedia juga akan berpotensi melanggar kebebasan pers, hak privasi dan sebagainya. Pemberian kewenangan tersebut juga akan tumpang tindih dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) begitupun dengan cyber Polri.

Apalagi, penambahan-penambahan kewenangan terhadap Kejaksaan justru tidak dibarengi dengan pertanggungjawaban dan mekanisme pengawasan baik secara internal maupun eksternal.

?Penambahan kewenangan tanpa pengawasan yang mumpuni akan menyalahi prinsip due process of law, berpotensi terjadi kesewenang-wenangan dan potensi pelanggaran HAM,? katanya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.

JAKARTA - Tim hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menduga adanya aksi pencatutan nama petinggi partai yang dilakukan eks kader PDIP Saeful Bahri. Ia menyebutkan, salah satu nama yang dicatut adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang saat ini menjadi terdakwa.

Hal itu ia sampaikan saat skors sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Kemudian teman-teman, apa yang tadi kami tanyakan di bagian terakhir persidangan kepada saudara Tio, bahwa terbukti saudara Saeful dalam hal ini menggunakan nama Sekjen PDIP, mencatut nama-nama pimpinan partai," kata Ronny.

Di sisi lain, Ronny menegaskan, uang suap PAW Harun yang bersumber dari Hasto juga terbantahkan. Hal itu merujuk pada keterangan saksi Donny Tri Istiqomah di ruang sidang yang mencatut nama Hasto agar Saeful Bahri segera merespons permintaannya.

"Terkait dengan yang disampaikan lewat chat oleh saudara Donny bahwa ini (uang) adalah dari Sekjen PDI Perjuangan untuk kepada saudara Saeful, itu membuktikan dia mengklaim nama dari Mas Hasto. Agar apa? agar Saeful Bahri cepat mengambil duit tersebut, ini sudah diuji," ujarnya.

Soal pencatutan yang dilakukan Saeful, Ronny menjelaskan, dipertegas oleh keterangan saksi eks Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. "Tadi saudari Tio menyampaikan saudara Saeful ini kebiasaannya adalah membawa nama orang, dan itu sudah terbukti," ucapnya.

"Jadi menurut saya, janganlah kita framing-framing bahwa seolah-olah ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan partai. Ini adalah perintah dari partai. Secara organisasi ya, karena menjalankan putusan dari Mahkamah Agung itu klir," sambungnya.

GAZA - Hamas dilaporkan akan mengajukan proposal lima poin selama pembicaraan mendatang di Kairo, yang bertujuan mengamankan gencatan senjata jangka panjang dan perjanjian komprehensif dengan Israel.

Kabar itu diungkap seorang sumber senior dari gerakan tersebut. Rencana tersebut mencakup pertukaran tahanan, gencatan senjata selama lima tahun, dan jaminan internasional dan regional.

Menurut laporan media, pokok pertama dalam proposal tersebut adalah pertukaran tahanan komprehensif di mana semua tawanan Israel yang ditahan di Gaza akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati.

Proposal tersebut juga menyerukan gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, dimulainya upaya rekonstruksi, dan pencabutan blokade.

Proposal tersebut menguraikan kesediaan Hamas menyetujui gencatan senjata selama lima tahun, asalkan didukung jaminan internasional dan regional serta untuk memulihkan kondisi seperti sebelum 2 Maret ketika Israel sepenuhnya memblokade daerah kantong tersebut.

Ini akan mencakup penghentian operasi militer, pasukan Israel kembali ke posisi yang disepakati dalam kesepakatan 17 Januari, dan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan berdasarkan protokol yang ditetapkan.

Satu komite lokal yang terdiri dari teknokrat independen akan dibentuk untuk memerintah Gaza berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diusulkan.

JAKARTA - Langkah hukum yang bakal ditempuh Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) terkait tudingan ijazah palsu ke dirinya dinilai sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi. Pengamat Politik Boni Hargens mengapresiasi langkah hukum yang bakal ditempuh Jokowi.

?Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,? ujar Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk ?Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi? yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Dia menuturkan setiap warga negara dalam negara demokrasi berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis konstitusi. Artinya, lanjut doktor jebolan Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.


Pengamat Politik Boni Hargens. Foto/Istimewa



"Implikasinya, siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal ijazah Jokowi harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum,? kata Boni.

?Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat,? sambung Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Dia pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Jokowi. "Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum,? ujarnya.

?Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum," tambahnya.

Dia menuturkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan dan tidak asal tuduh atau menebar fitnah. "Bahwa orang-orang ini yang terus secara konsisten menuding bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu harus berhadapan dengan pengadilan,? kata dia.

Karena, lanjut dia, di dalam proses persidangan nantinya otomatis barang bukti akan dihadirkan, yaitu ijazah aslinya. ?Nah ini sangat bernilai karena dapat akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," ungkapnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengapa Jokowi kerap disudutkan, Boni menduga bahwa ada beragam motif yang sengaja diembuskan oleh ragam kelompok yang mempunyai aneka kepentingan berbeda-beda.

?Kita semua tahu, bahwa sejak awal Pak Jokowi ini kerap menjadi sasaran tembak untuk disudutkan dengan berbagai isu negatif. Ya contohnya, ketika karier awalnya setelah menjabat wali kota Solo lalu hijrah ke Jakarta dalam kontestasi pilgub lalu berlanjut menjadi presiden dua periode, banyak sekali fitnah, character assassination,? ucapnya.

?Itu banyak sekali sentimen negatif yang ya bisa dikatakan, untuk membunuh karakternya. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai Wakil Presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan,? sambung Boni.

Dia mengungkapkan sudah ada kelompok politik yang sudah melirik jabatan Wakil Presiden di Pilpres 2029. ?Sehingga, tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi,? katanya.

Dia melanjutkan, bisa jadi kelompok kepentingan itu berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati untuk merebut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mungkin juga dark oposition, oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024.

Misalnya, kata dia, pembubaran ormas. Boni melihat kelompok barisan-barisan sakit hati ini kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru. ?Dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi. Karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legacy politiknya,? ucapnya.

?Supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Dan jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokrasi," pungkasnya.

Adapun diskusi itu dihadiri juga oleh Koordinator Gerakan IndonesiaCerah Febry Wahyuni Sabran, Pengamat Politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Technology Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto.

JAKARTA - Fachri Albar akhirnya tampil di hadapan publik dalam konferensi pers yang digelar oleh Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis (24/4/2025) setelah ditangkap atas kasus narkoba. Penampilannya dalam balutan baju tahanan menjadi sorotan.

Dari pantauan awak media yang hadir di lokasi, Fachri Albar tampak mengenakan seragam tahanan berwarna hijau khas Polres Metro Jakarta Barat. Ia juga mengenakan masker medis, sementara kedua tangannya diborgol.

Sambil tertunduk dan diam seribu bahasa, Fachri memilih tidak memberikan pernyataan apa pun kepada awak media. Ekspresi wajahnya terlihat lelah dan muram, menggambarkan kondisi mentalnya yang tampak tertekan.

Sebelumnya, hasil tes urine yang dijalani aktor sekaligus musisi itu menunjukkan hasil positif terhadap beberapa jenis narkotika. Hal tersebut disampaikan oleh Wakasatnarkoba Polres Jakarta Barat AKP Avrilendy Akmam pada Rabu, 23 April 2025.


Foto/Riyan Rizki Roshali


Foto/Riyan Rizki Roshali

?Untuk tes urine dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika," kata Avrilendy.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan bahwa kondisi kesehatan putra artis senior Ahmad Albar dan Rini S Bono itu secara umum masih dalam keadaan baik.

"Kemudian hari ini, tadi kami sudah menjalankan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik," jelasnya.

"Setelah ini, kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita," tambahnya.


Foto/Riyan Rizki Roshali


Foto/Riyan Rizki Roshali

Pada kesempatan yang berbeda, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya mengungkap Fachri mengaku menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup yang sedang ia alami.

?(Alasan Fachri Albar memakai narkoba) dikarenakan sedang banyak masalah di kerjaan dan narkotika yang disimpan tersebut untuk dikonsumsi sewaktu-waktu,? ungkap Twedi.

Twedi menambahkan bahwa aktor berusia 42 tahun itu mengaku kesulitan mengelola stres, sehingga memilih jalan pintas yang justru membahayakan dirinya sendiri.

Narkotika dan psikotropika disebut digunakan sebagai alat bantu untuk menjalani kehidupan yang menurutnya penuh tekanan. "Menggunakan narkotika dan psikotropika ini menghadapi jalannya hidup pribadi dan pekerjaan," tandasnya.


Foto/Riyan Rizki Roshali

Sebagai informasi, Fachri Albar diamankan oleh polisi pada Minggu malam, 20 April 2025, sekitar pukul 20.00 WIB. Ia ditangkap seorang diri di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan tanpa perlawanan.