"The rule of law should be a shield for the weak, not a weapon for the powerful." – Anonymous

KUTIPAN ini mengingatkan kita bahwa hukum seharusnya menjadi pelindung bagi mereka yang patuh terhadap aturan, bukan senjata bagi pihak yang berkuasa.

Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks polemik penyegelan dan pembongkaran sejumlah objek wisata di Kawasan Puncak, Bogor, yang menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, prosedur hukum, dan perlindungan terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan legal.

Polemik ini mendapat sorotan dari Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, yang menegaskan bahwa tindakan pembongkaran tidak boleh dilakukan secara sepihak, terutama jika legalitas usaha telah diurus secara sah.

Pernyataan ini mencerminkan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas investasi di sektor pariwisata, terutama ketika berhadapan dengan kebijakan penertiban yang berpotensi merugikan banyak pihak.

Kepastian hukum dalam penegakan peraturan

Pernyataan Menteri Pariwisata tersebut menegaskan bahwa dalam penegakan hukum, kepastian hukum tidak boleh diabaikan.

Pada prinsipnya, pemerintah memang memiliki kewenangan untuk bertindak jika ditemukan pelanggaran terhadap aturan tata ruang dan perizinan.

Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan akuntabel.

Terhadap wahana wisata yang telah mengantongi izin usaha secara sah, tindakan penggusuran atau penyegelan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Ada mekanisme hukum yang harus ditempuh terlebih dahulu, baik melalui proses administratif maupun yudisial, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pelaku usaha yang beritikad baik.

Dalam hal ini, pencabutan izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN) yang harus memenuhi unsur formal dan material.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Izin usaha adalah relasi yuridis antara negara dan warga, yang hanya dapat dibatalkan jika terbukti terdapat cacat dalam aspek kewenangan, prosedur, dan/atau substansi dalam penerbitannya.

Di samping itu, perizinan merupakan instrumen regulasi yang mencakup syarat, kewajiban, dan larangan tertentu.

Jika pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan tersebut, misalnya, melakukan pelanggaran signifikan terhadap tata ruang atau lingkungan yang membahayakan kepentingan umum, maka izin dapat dipertimbangkan untuk dicabut. Namun, hal itu tetap harus dilakukan dengan asas kehati-hatian.

Sebelum menjatuhkan sanksi administratif berupa pembongkaran, pemerintah berkewajiban untuk mengeluarkan surat peringatan tertulis.

Surat ini harus memuat unsur legal formal yang jelas, termasuk siapa yang berwenang, objek pelanggaran, dasar hukum yang dilanggar, serta jangka waktu yang diberikan untuk perbaikan.

Langkah ini merupakan bentuk penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Ketentuan mengenai pembatalan KTUN juga telah diatur secara rinci dalam Pasal 66 dan 67 UU Administrasi Pemerintahan.

Jika ditemukan cacat hukum, maka pembatalan atau pencabutan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan keputusan, atasan pejabat tersebut, atau berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal pembatalan dilakukan oleh pejabat, keputusan pembatalan harus diterbitkan paling lambat lima hari kerja sejak alasan ditemukan. Jika dilakukan berdasarkan perintah pengadilan, batas waktunya adalah 21 hari kerja.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan juga terkait dengan alasan pencabutan izin dan konsekuensi kerugian yang ditimbulkan.

Apabila pencabutan izin dilakukan karena adanya kesalahan prosedur atau keteledoran dari pejabat yang mengeluarkan izin, maka pencabutan izin tersebut tidak boleh merugikan pelaku usaha.

Tindakan pemerintah yang dilakukan harus mempertimbangkan segala kerugian yang mungkin diderita oleh pelaku usaha. Hal ini perlu dilakukan karena pelaku usaha sudah menjalankan prosedur yang berlaku.

Pemerintah dapat mengabaikan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat pencabutan izin apabila pencabutan itu dilakukan atas dasar kesalahan atau pelanggaran dari pelaku usaha. Misalnya terdapat tindak pidana korupsi di dalamnya (praktik suap dan gratifikasi).

Namun demikian, bila terdapat pelanggaran hukum demikian, pelanggaran tersebut tidak boleh berhenti hanya sebatas pencabutan izin. Harus ada penegakkan hukum terhadap pejabat atau staf yang terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut.

Dalam hal ini, penegakkan hukum pidana, khususnya pidana korupsi harus diterapkan.

Dampak terhadap iklim investasi

Ketika hukum tidak ditegakkan secara konsisten, bukan hanya keadilan yang terganggu, tetapi juga kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah.

Tindakan pembongkaran sepihak, khususnya terhadap usaha yang telah mengantongi izin resmi, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang merusak iklim investasi, terutama di sektor pariwisata.

Investasi sangat bergantung pada kejelasan regulasi dan jaminan stabilitas. Jika pelaku usaha merasa bahwa izin yang sah bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa proses hukum yang adil, maka risiko investasi di mata pelaku usaha akan meningkat, dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi akan menurun.

Iklim investasi yang sehat hanya dapat terbentuk jika para pelaku usaha merasa bahwa mereka dilindungi oleh hukum, bukan dikorbankan kepentingan politik atau tekanan birokrasi.

Pemerintah harus menunjukkan bahwa seluruh tindakan penegakan hukum dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, bukan pada kepentingan sesaat.

Perizinan pada dasarnya merupakan instrumen untuk mengatur kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap kepentingan umum.

Maka dari itu, pelanggaran terhadap izin harus dievaluasi dengan cermat, apakah bersifat substansial atau tidak substansial.

Tindakan hukum hanya dapat diambil setelah melalui analisis yang menyeluruh, bukan melalui reaksi spontan yang dapat memicu ketidakadilan.

Solusi terbaik dalam situasi seperti ini adalah mencari jalan tengah melalui dialog, proses hukum, dan mekanisme administratif yang sah.

Pelaku usaha perlu diberikan ruang untuk membela diri dan melakukan koreksi apabila pelanggaran yang terjadi bersifat teknis atau administratif ringan.

Tentu, komitmen terhadap dialog tidak berarti toleransi terhadap pelanggaran berat. Jika pelanggaran terbukti bersifat serius dan menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan atau keselamatan publik, maka sanksi tegas tetap harus dijatuhkan.

Namun demikian, sanksi tersebut harus melalui proses hukum yang transparan agar memiliki legitimasi kuat dan tidak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Keterlibatan masyarakat lokal juga perlu menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Kawasan wisata seperti Puncak bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang hidup bagi warga yang menggantungkan penghidupan di sana.

Karena itu, kebijakan yang diambil sebaiknya mencerminkan kepentingan semua pihak, bukan hanya negara atau investor.

Dengan pendekatan yang adil, transparan, dan berbasis hukum, kepentingan semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dapat terlindungi secara proporsional.

Penegakan hukum bukan sekadar tindakan administratif, melainkan juga cerminan dari watak negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanusiaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, mengungkapkan, pihaknya tengah memfinalisasi langkah hukum terkait tudingan ijazah palsu yang kembali mencuat di ruang publik.

Untuk menghadapi kasus ini, tim hukum yang disiapkan berjumlah sekitar 15 orang.

"Kita mungkin ada 15 orang (tim hukum)," kata Yakup, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakup menyebutkan, tuduhan yang sudah berulang kali dijawab oleh pihak universitas dan Jokowi sendiri kini mulai mengarah pada upaya pendiskreditan terhadap mantan presiden.

"Sudah dua kali kita konferensi pers, kami juga sudah melihat langsung ijazah Bapak Jokowi, dikonfirmasi oleh UGM sebagai pihak yang berwenang. Tapi, masih saja ada yang mempersoalkan," ucap dia.

Menurut dia, tuduhan tersebut tak lagi sekadar mempertanyakan keabsahan ijazah, melainkan bentuk serangan terhadap martabat Jokowi.

Yakup mengatakan, tim hukum telah menyiapkan seluruh dokumen, bukti, dan keterangan saksi, dengan tingkat kesiapan mencapai 95 persen.

Saat ini, keputusan akhir tinggal menunggu arahan dari Jokowi.

"Tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, itu hak Bapak (Jokowi), cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tutur Yakup.

Ia juga menyampaikan bahwa sejauh ini telah ada sekitar empat orang yang dipertimbangkan untuk dilaporkan, meski jumlah itu masih bisa bertambah tergantung hasil investigasi yang terus berjalan.

Yakup menegaskan bahwa Jokowi tidak keberatan menunjukkan ijazahnya bila diminta secara sah oleh otoritas hukum.

"Siap. Sangat siap dari awal. Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa selama itu sesuai yang meminta pihak-pihak berwenang pasti (siap menunjukkan). Karena Pak Jokowi taat hukum," tegas Yakup.

DEPOK, KOMPAS.com - Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kota Depok menegaskan, tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mantan anggotanya berinisial TS, yang terlibat dalam aksi pembakaran mobil polisi di kawasan Harjamukti, Cimanggis, pada Jumat (18/4/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC GRIB Jaya Kota Depok, Mardi, kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Grib Jaya Depok juga telah memecat TS karena tindakannya telah mencoreng nama organisasi.

"Pasti kami pecat (yang bersangkutan, karena sudah melanggar aturan organisasi juga kan)," kata Mardi.

Menurut Mardi, tindakan yang dilakukan TS jelas melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GRIB Jaya dan tidak sejalan dengan semangat penegakan hukum yang dijunjung organisasi tersebut.

TS diketahui sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ranting GRIB Jaya Depok Harjamukti.

Menyusul insiden ini, GRIB Jaya Depok juga memutuskan untuk membekukan kepengurusan ranting Harjamukti.

“Oleh sebab itu, kita dari DPC segera akan memberikan instruksi kepada PAC untuk membekukan ranting Harjamukti,” ujar Mardi.

Sebelumnya, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan, bahwa TS adalah pihak yang memerintahkan massa untuk membakar mobil polisi yang tertinggal di dekat portal di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Depok.

TS sendiri diamankan oleh polisi dalam kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api, yang kemudian berkembang menjadi penyidikan atas aksi pembakaran tersebut.

“Yang intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut,” kata Wira dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (21/4/2025).

KOMPAS.com - AWH (33), seorang mahasiswa asal Indonesia, ditahan pihak imigrasi Amerika Serikat (AS) setelah visa pelajar miliknya dicabut secara diam-diam pada 27 Maret 2025.

Pengacara AWH, Sarah Gad mengatakan, kliennya ditangkap empat hari setelah visanya dicabut tanpa pemberitahuan.

Sementara itu, Hakim Imigrasi AS, Sarah Mazzie pada Kamis (17/4/2025) memutuskan bahwa kasus tersebut dapat dilanjutkan. Sidang berikutnya dijadwalkan digelar pada 1 Mei 2025.

Sebagai informasi, AWH adalah seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat.

Dia menikah dengan seorang warga AS bernama P dan dikaruniai seorang bayi berkebutuhan khusus.

Istrinya mengatakan, suaminya ditahan tanpa alasan yang jelas dan diinterogasi selama berjam-jam.

Lantas, seperti apa kronologi penangkapan AWH?

AWH ditangkap di rumah sakit

AWH ditangkap di rumah sakit tempatnya bekerja di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada 27 Maret 2025.

Menurut keterangan pengacara AWH, ada dua petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) AS berpakaian sipil yang memerintahkan staf untuk melakukan pertemuan palsu di bawah ruang tanah dengan kliennya.

Melalui pertemuan diam-diam itulah AWH ditangkap.

Staf rumah sakit merasa putus asa dan terpaksa untuk menuruti permintaan dua petugas ICE tersebut.

"Dia masuk tanpa diduga sambil tersenyum, lalu mereka mencabut borgol dan menahannya dengan paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan merampas semua barang miliknya," kata Sarah Gad, dikutip dari The Guardian.

AWH kemudian dibawa dan ditahan di penjara wilayah Kandiyohi.

Visa pelajar dicabut diam-diam

AWH mengaku tak mengetahui bahwa visa pelajarnya dicabut secara diam-diam. Dia mengatakan kepada agen ICE bahwa visa pelajar F-1 miliknya masih berlaku hingga Juni 2026.

AWH juga memiliki permohonan kartu hijau yang tertunda karena pernikahannya dengan seorang warga negara AS. Meski demikian, ia telah diberi pemberitahuan untuk hadir di pengadilan terkait masa berlaku visa yang sudah lewat itu.

KOMPAS.com - AWH (33), seorang mahasiswa asal Indonesia, ditahan pihak imigrasi Amerika Serikat (AS) setelah visa pelajar miliknya dicabut secara diam-diam pada 27 Maret 2025.

Pengacara AWH, Sarah Gad mengatakan, kliennya ditangkap empat hari setelah visanya dicabut tanpa pemberitahuan.

Sementara itu, Hakim Imigrasi AS, Sarah Mazzie pada Kamis (17/4/2025) memutuskan bahwa kasus tersebut dapat dilanjutkan. Sidang berikutnya dijadwalkan digelar pada 1 Mei 2025.

Sebagai informasi, AWH adalah seorang manajer rantai pasokan di sebuah rumah sakit di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat.

Dia menikah dengan seorang warga AS bernama P dan dikaruniai seorang bayi berkebutuhan khusus.

Istrinya mengatakan, suaminya ditahan tanpa alasan yang jelas dan diinterogasi selama berjam-jam.

Lantas, seperti apa kronologi penangkapan AWH?

AWH ditangkap di rumah sakit

AWH ditangkap di rumah sakit tempatnya bekerja di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada 27 Maret 2025.

Menurut keterangan pengacara AWH, ada dua petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) AS berpakaian sipil yang memerintahkan staf untuk melakukan pertemuan palsu di bawah ruang tanah dengan kliennya.

Melalui pertemuan diam-diam itulah AWH ditangkap.

Staf rumah sakit merasa putus asa dan terpaksa untuk menuruti permintaan dua petugas ICE tersebut.

"Dia masuk tanpa diduga sambil tersenyum, lalu mereka mencabut borgol dan menahannya dengan paksa, mendorongnya ke dinding, mulai menggeledahnya, dan merampas semua barang miliknya," kata Sarah Gad, dikutip dari The Guardian.

AWH kemudian dibawa dan ditahan di penjara wilayah Kandiyohi.

Visa pelajar dicabut diam-diam

AWH mengaku tak mengetahui bahwa visa pelajarnya dicabut secara diam-diam. Dia mengatakan kepada agen ICE bahwa visa pelajar F-1 miliknya masih berlaku hingga Juni 2026.

AWH juga memiliki permohonan kartu hijau yang tertunda karena pernikahannya dengan seorang warga negara AS. Meski demikian, ia telah diberi pemberitahuan untuk hadir di pengadilan terkait masa berlaku visa yang sudah lewat itu.

Sarah Gad mengatakan, hingga 28 Maret 2025, sehari setelah penangkapan kliennya, visa F-1 AWH masih berlaku.

Menurutnya, pemerintah mencabut visa kliennya tanpa pemberitahuan terlebih dulu lalu mengeklaim sudah melampaui batas waktu.

Pencabutan tersebut ditangguhkan hingga 23 Maret 2025 dan diduga didasarkan pada hukuman pelanggaran ringannya pada 2022 karena mencoret-coret trailer semi truk.

Gad mengatakan, hal itu sebenarnya bukan pelanggaran yang bisa menjadi alasan kliennya dideportasi di bawah Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.

Penyebab AWH ditangkap

Sehari sebelum sidang penjaminan AWH, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengungkap bukti-bukti yang memberatkan AWH.

Selain menyatakan visanya telah dicabut karena tuduhan pelanggaran ringan karena grafiti, Pemerintah AS juga mengatakan bahwa AWH harus membayar ganti rugi sebesar 100 dollar AS atau sekitar Rp 1,6 juta.

Sebab, AWH turut terlibat unjuk rasa memprotes kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam akibat kebrutalan polisi di Minnesota pada 2021. Namun, Gad mengeklaim tuduhan itu tidak valid.

AWH itu juga diduga terlibat aktif membela Palestina dan memprotes serangan militer Israel, serta mengumpulkan sumbangan untuk disalurkan ke Gaza.

Sebagai informasi, sejak Maret 2025, Pemerintah AS telah mencabut visa 1.024 mahasiswa internasional yang berasal dari 160 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Sejumlah mahasiswa menggugat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) karena alasan pencabutan visa tidak jelas.

Terancam tidak bisa dibebaskan

AWH kemudian dikenai biaya tebusan 5.000 dollar AS atau sekitar Rp Rp 84 juta atas tuduhan tersebut.

Denda itu sedang dalam proses pembayaran oleh Minnesota Freedom Fund.

Namun, Pemerintah AS tiba-tiba mengubah aturan dengan mengatakan bahwa AWH tidak bisa dibebaskan.

Menurut Gad, langkah tersebut dinilai aneh karena aturan itu biasanya diterapkan kepada pelaku yang didakwa dengan kejahatan kekerasan yang serius.

”Pelanggaran ringan, apalagi bagi orang yang dalam proses mengurus izin tinggal tetap, tidak seharusnya diperlakukan begini,” jelas Gad.

Istri AWH, P mengaku kehilangan tulang punggung keluarga. Penahanan suaminya membuat dia dan bayi mereka terancam kehilangan tempat tinggal.

P juga tidak mampu lagi membayar premi asuransi kesehatan.

Respons Kemenlu

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago, Illinois, Amerika Serikat untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

”Melalui KJRI Chicago, kami berkomunikasi dengan AWH, istrinya, dan pengacara mereka,” kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemenlu Judha Nugraha, dikutip dari Kompas.id, Minggu (20/4/2025).

Apabila ada persoalan keimigrasian, Judha meminta WNI untuk segera memberitahu perwakilan Indonesia di sana.

Di AS sendiri, terdapat 6 kantor perwakilan dan jalur telepon yang selalu siaga untuk dihubungi.

”Kami mengupayakan agar otoritas AS segera menyampaikan jika ada WNI yang ditahan supaya kami bisa langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk komunitas Indonesia,” ujarnya.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah AWH masih bisa kembali ke AS setelah dideportasi.

Menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah AS.

Namun, kebiasaan kebanyakan negara, seorang deportan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam sehingga selama periode tertentu tidak bisa kembali ke negara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, menilai tudingan soal dugaan ijazah palsu yang kembali mencuat bukan lagi persoalan klarifikasi, melainkan upaya untuk menyerang martabat mantan kepala negara itu.

Yakup menegaskan bahwa pihaknya telah dua kali menggelar konferensi pers guna memberikan penjelasan menyeluruh terkait keaslian ijazah Jokowi.

Ia juga menyebut telah melihat langsung dokumen ijazah tersebut dan mendapat konfirmasi langsung dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pihak penerbit.

"Kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang," kata Yakup ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Menurutnya, fakta-fakta tersebut seharusnya cukup untuk menjawab keraguan publik. Namun, masih ada pihak-pihak yang terus mempersoalkan isu tersebut.

"Kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk mengonfirmasi, memverifikasi ijazah Bapak," imbuh dia.

Yakup menduga ada motif lain di balik isu yang terus diangkat tersebut, yakni untuk mendiskreditkan Jokowi secara pribadi.

"Pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga, untuk mendiskreditkan menyerang martabat Bapak Jokowi," tegasnya.

Karena itu, pihaknya kini tengah berdiskusi intensif dengan Jokowi untuk mempertimbangkan langkah hukum lanjutan.

"Kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini dan mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum," tutur Yakup.

Sebelumnya diberitakan, isu soal ijazah palsu Jokowi kembali muncul di media sosial beberapa waktu terakhir.

Terbaru, seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyangsikan keaslian ijazah Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kesangsian ini kembali menghebohkan jagat media sosial.

Rumor ijazah palsu ini diketahui sudah berkembang dan diperkarakan selama beberapa tahun terakhir.

Tercatat, ada tiga gugatan yang dilayangkan dan selalu dimenangkan oleh pihak Jokowi.

Dugaan ijazah palsu Jokowi yang berkembang akhir-akhir ini terjadi lantaran mantan dosen tersebut memperkarakan font dalam lembar pengesahan dan sampul skripsi.

Lembar pengesahan dan sampul skripsi itu menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.

Hal ini lantas memicu perdebatan publik, ada yang percaya dan ada yang sebaliknya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Perusahaan UD Sentoso Seal, Surabaya, Jawa Timur tengah menjadi sorotan lantaran perusahaan yang bergerak di bidang suku cadang mobil dan berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya itu diduga menahan ijazah 31 mantan karyawannya.

Praktik ini menghambat para mantan pekerja untuk melanjutkan karier atau pendidikan mereka.

Menanggapi hal ini, pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa menegaskan bahwa praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan merupakan pelanggaran hukum.

Ia menyebut, tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga termasuk malaadministrasi dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

Menurutnya, untuk kasus UD Sentoso Seal, hal tersebut jelas melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan.

“Penahanan ijazah oleh perusahaan adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi. Ini melanggar hak dasar pekerja dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan,” ujar Satria setelah menghadiri pelantikan pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Ia juga menyampaikan bahwa praktik tersebut dapat dijerat dengan pasal pidana.

“Pengusaha yang menahan ijazah karyawan dapat dikenai Pasal 370 KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja. Ancaman hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara,” ujarnya.

Satria, yang juga menjabat sebagai Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) itu turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya dan Polres Tanjung Perak yang menyegel gudang milik UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo karena tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

“Langkah penyegelan ini sudah tepat. Ini bisa menjadi titik awal dalam menegakkan keadilan dan mencegah praktik serupa terjadi kembali,” katanya.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul "Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya:Penahanan Ijazah Karyawan Melanggar Hukum dan Berpotensi Pidana".

SURABAYA, KOMPAS.com - Perusahaan UD Sentosa Seal, Surabaya, Jawa Timur yang tengah menjadi sorotan.

Pasalnya perusahaan yang bergerak di bidang suku cadang mobil dan berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya, diduga menahan ijazah milik 31 mantan karyawannya.

Praktik ini menghambat para mantan pekerja untuk melanjutkan karier atau pendidikan mereka.

Menanggapi hal ini, pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa menegaskan, praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan merupakan pelanggaran hukum.

Ia menyebut tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga termasuk maladministrasi dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

Menurutnya kasus UD Sentoso Seal, hal tersebut jelas melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan.

“Penahanan ijazah oleh perusahaan adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi. Ini melanggar hak dasar pekerja dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan,” ujar Satria.

Ia juga menambahkan bahwa praktik tersebut dapat dijerat dengan pasal pidana.

“Pengusaha yang menahan ijazah karyawan dapat dikenai Pasal 370 KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja. Ancaman hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara,” tambahnya.

Satria, yang juga menjabat sebagai Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya dan Polres Tanjung Perak yang menyegel gudang milik UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo karena tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

“Langkah penyegelan ini sudah tepat. Ini bisa menjadi titik awal dalam menegakkan keadilan dan mencegah praktik serupa terjadi kembali,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya: Penahanan Ijazah Karyawan Melanggar Hukum dan Berpotensi Pidana.

SURABAYA, KOMPAS.com - Kuasa hukum korban penahanan ijazah oleh CV Sentoso Seal melaporkan pemilik akun media sosial (medsos) yang menyebarkan lowongan kerja ke Polda Jawa Timur (Jatim).

Kuasa hukum mantan karyawan, Edi Kuncoro Prayitno mengatakan, laporannya tersebut barawal ketika ia menelusuri cara korban mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan.

"Persoalan ini tersistematis sejak awal. Contohnya, tahun 2021, 2022, 2023 di (grup) Facebook lowongan pekerja Margomulyo, lowongan kerja Surabaya," kata Edi, di Gudang CV Sentoso Seal, Selasa (22/4/2025).

"Di situ sudah mencatatkan, ada lowongan di Margomulyo, tidak menggunakan atas nama UD, tapi di situ hanya menyebut Sentoso Seal, di alamatkan ke sini (gudang) semua," ucapnya.

Kemudian, Edi menemukan bukti lagi mengenai lowongan yang tersebar di salah satu web pencari kerja. Ada yang mengunggah pekerjaan untuk perusahaan PT Winnar Inter Nusa.

"Ada syarat yang harus dipenuhi, tertulis dalam akun tahan ijazah, di aplikasi itu juga menyatakan menyerahkan ijazah asli, kalau tidak bisa menyerahkan ijazah aslinya ngasih uang jaminan Rp 2 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Edi, akun yang menyebarkan informasi lowongan kerja itu bernama Diana Jan Hwa.

Dengan demikian, dia menduga yang mencari pekerja itu pihak CV Sentoso Seal.

Oleh karena itu, Edi berniat untuk segera melaporkan sejumlah akun tersebut kepada aparat kepolisian. Sebab, dia menganggap, informasi yang disebarkan adalah sebuah penipuan.

"Yang dilaporkan, ada 1 (akun) di aplikasi, kemudian akun Facebook, ada Instagram 1. Kita melaporkan akun yang mengupload lowongan pekerjaan atas namakan PT lain yang diarahkan ke sini," ucapnya.

Perkara penahanan ijazah yang dilakukan oleh CV Sentoso Seal kepada karyawannya diambil alih Polda Jatim setelah sebelumnya dilaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Puluhan korban telah melaporkan terkait penahanan ijazah yang dilakukan oleh CV Sentoso Seal tersebut, ke SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kamis (17/4/2025).

"Kita tarik (lapornnya) , jadi ditarik ke Polda Jatim semua, betul (mulai korban Nila Handiani)," kata kuasa hukum karyawan, Edi Kuncoro Prayitno, di Gudang Sentoso Seal, Selasa (22/4/2025).

Edi mengatakan, pihaknya sempat mengalami kekurangan unsur laporan mengenai Pasal 372 KUHAP tentang penggelapan, ketika melayangkan laporan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

"Kita diskusi dan koordinasi dengan KP3 (Polres Pelabuhan Tanjung Perak), kita kurang kelengkapan, ada unsur yang harus dipenuhi agar penggelapan itu masuk," ucapnya.

"Kita harus minta (lebih dahulu), barang kita kasih atau titipkan orang lain. Maka ketika kita mau ambil (ijazahnya) kita harus minta, supaya unsur (laporannya) terpenuhi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan tiga mantan menterinya di Kabinet Indonesia Maju, di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/4/2025) sore.

Ketiga eks menteri itu yakni mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, mantan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Pengamatan Kompas.com, pertemuan sudah digelar sejak pukul 15.00 WIB hingga berakhir pukul 15.39 WIB.

Setelah bertemu, pada pukul 15.39 WIB, Teten tampak berjalan bersama Budi Karya.

Keduanya mengaku sebatas melakukan silaturahmi.

"Silaturahmi," kata Teten.

Sementara itu, Whisnutama yang berjalan di belakangnya mengaku ia dan Jokowi hanya mengobrol-ngobrol.

"Iya, ngobrol-ngobrol saja," ujar Whisnutama.

Sesudah mengantar para mantan menterinya pulang, Jokowi tampak mengadakan pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya soal ijazah palsu, salah satunya Yakup Hasibuan.

Pertemuan dilangsungkan di lokasi yang sama, yakni restoran Seribu Rasa.

SEMARANG, KOMPAS.com – Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang dikenal dengan nama Mbak Ita, dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Semarang, Jawa Tengah. Ia merupakan tahanan dalam kasus dugaan korupsi.

Sebelumnya, mantan Wali Kota Semarang tersebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemindahan ke Lapas Perempuan Semarang dilakukan pada Senin (21/4/2025).

Kepala Lapas Perempuan Semarang, Ade Agustina, menjelaskan bahwa penahanan Mbak Ita dilakukan selama proses persidangan masih berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi prinsip keadilan," ujar Ade pada Selasa (22/4/2025).

Ade menegaskan bahwa penitipan tahanan korupsi telah sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia juga memastikan tidak ada perlakuan khusus terhadap Mbak Ita.

Ia menyebut seluruh tahanan ditangani berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) tanpa pengecualian.

"Mulai dari pengecekan kelengkapan administrasi, pengecekan kesehatan, pengecekan badan dan barang," tambahnya.

Pihak Lapas, kata Ade, siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan mendukung sepenuhnya jalannya proses hukum.

"Siapapun yang berada di dalam lapas, kami perlakukan setara tanpa ada perbedaan status sosial maupun jabatan sebelumnya," ujar Ade.

Diketahui, Mbak Ita telah menjalani sidang perdana atas kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada hari yang sama, Senin (21/4/2025).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK membacakan tiga dakwaan terhadap Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai Rp 9 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, I Nyoman Gede Surya Mataram menyebut bahwa Pemerintah Indonesia dan Malaysia menjajaki kerja sama baru dalam bidang hukum dan pemasyarakatan melalui mekanisme exchange of prisoner atau pertukaran narapidana.

Menurut I Nyoman, penjajakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual dengan Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia pada Senin (21/4/2025).

Dia mengatakan, pendekatan baru berupa pertukaran narapidana dapat menjadi opsi diplomatik yang saling menguntungkan kedua negara.

"Kami terbuka untuk mengeksplorasi kemungkinan pertukaran narapidana dengan pemerintah Malaysia. Jika kedua belah pihak sepakat, kami akan lanjutkan ke tahap pembahasan teknis," ujar I Nyoman dalam keterangan tertulis, dikutip dari Antaranews, Selasa (22/4/2025).

I Nyoman pun menjelaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan pemindahan narapidana, yaitu pengembalian narapidana asing ke negara asal untuk menjalani sisa hukuman

Sementara itu, Pengarah Bahagian Antarabangsa dan Pemindahan Banduan Pemerintah Malaysia, Zulia mengatakan bahwa negaranya ingin mempelajari lebih dalam tentang praktik pemindahan narapidana yang telah diterapkan Indonesia.

Sebab, dia melihat Indonesia cukup berhasil dalam kerja sama pemindahan narapidana dengan beberapa negara seperti Filipina, Australia, dan Perancis.

"Ini menarik untuk kami pelajari dan adaptasi, terutama dalam hal transparansi dan perlindungan hak narapidana," kata Zulia dalam kesempatan yang sama.

Zulia juga menegaskan bahwa Malaysia terbuka untuk memfasilitasi pemindahan narapidana asal Indonesia, terutama yang telah divonis secara tetap dan memenuhi kriteria tertentu.

"Kami mempertimbangkan pemindahan terhadap warga negara Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman tetap, terutama mereka yang lanjut usia, sakit keras, atau memiliki kondisi khusus lainnya, yang layak dipertimbangkan secara kemanusiaan,” ujarnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting yang membuka ruang diplomasi hukum antara kedua negara, dengan tujuan utama memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sebelumnya diberitakan, Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim gabungan untuk membahas pertukaran narapidana.

"Dari pertemuan tadi, karena sudah disinggung tentang pengembalian atau pertukaran narapidana, kami sepakat untuk membentuk satu kelompok kerja atau working group," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta pada 25 Februari 2025.

Yusril mengatakan, tim gabungan tersebut akan membahas teknis pertukaran narapidana Indonesia dan Malaysia, salah satunya menyusun syarat dan jumlah narapidana yang akan dipulangkan ke negara masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail mengatakan, terdapat 5.000 narapidana Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia.

Ribuan narapidana tersebut, menurut dia, terbagi dua yaitu narapidana yang telah diadili dan narapidana yang ditahan untuk kepentingan penyidikan

Saifuddin mengatakan, pertukaran narapidana ini bisa dilakukan seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia kepada beberapa negara lain.

Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus memiliki perjanjian international transfer of prisoners (ITOP).

"Kalau mengikut jalur hukum antarabangsa, kedua-dua negara harus mempunyai perjanjian yang dinamakan international transfer of prisoners. Singkatannya ITOP," ujarnya.