JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Aide-de-camp (ADC) atau ajudan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Panji Harjanto mendapat perlindungan fisik dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, Panji dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan sidang kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias mengungkapkan, selain perlindungan fisik tim LPSK juga melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait ruang khusus selama berada di Pengadilan.

Dalam sidang, Patroli dan Pengawal (Patwal) LPSK juga disiagakan untuk melakukan pengawalan melekat dan pendampingan terhadap eks pegawai Kementan itu.

“Bukan hanya saat sidang, LPSK juga akan melakukan monitoring kondisi fisik, tempat tinggal, maupun tempat kerja terlindung (Panji) setelah memberikan keterangan sebagai saksi,” kata Susilaningtias melalui keterangan tertulis, Rabu (17/4/2024).

“Pengamanan juga diperlukan jika adanya ancaman serius terhadap terlindung LPSK dengan membawa terlindung ke rumah aman atau shelter,” ujarnya lagi.

Perlindungan terhadap eks ajudan Syahrul Yasin Limpo itu diputuskan dari hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) yang digelar pada 27 November 2023.

Panji diputuskan mendapatkan program layanan perlindungan dari LPSK berupa program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sebagai informasi, pengajuan permohonan perlindungan pada kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini diajukan pada 6 Oktober 2023.

Permohonan ini terdiri dari SYL; eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; Panji Harjanto; sopir SYL berinsial HT; dan staf honorer berinisial UN.

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan tiga orang yang menjadi terlindung yakni Panji, HT, dan UN.

HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara itu, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto sebagai Komisaris PT Pindad.

Adapun Putranto merupakan asisten khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia menduduki jabatan komisaris menggantikan Mayjen TNI (Purn.) Sakkan Tampubolon.

Hal tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan PT Len Industri atau Holding BUMN Industri Pertahanan Defend ID.

KOMPAS.com/Joy Andre T. Didin, warga asal Setiabudi, Jakarta Selatan, saat berfoto di depan Panser 6x6 Badak pabrikan PT Pindad yang melintas di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Didin merupakan salah satu warga yang hadir menyaksikan pawai alutsista dalam rangkaian HUT TNI ke-78 di Jakarta.

Selain itu, disahkan pula oleh Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin selaku pemegang saham Seri B PT Pindad melalui Surat Keputusan Nomor: 002/KRUPS/LEN-PINDAD/III/2024.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sakkan, selama 3 tahun 1 bulan sudah luar biasa sekali dalam mendukung PT Pindad dan sebagai perpanjangan tangan pengawasan kami terhadap kinerja PT Pindad," kata Bobby dalam keterangannya, Selasa (19/3/2024).

"Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Putranto, selamat bergabung di keluarga besar Defend ID," imbuhnya.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menambahkan, pihaknya berharap dengan bergabungnya Putranto dalam jajaran komisari bisa memberikan masukan dan arahan yang mendorong pengembangan bisnis perusahaan.

"Selamat datang kepada Bapak Putranto, saya pribadi sudah mengenal beliau pada saat turun langsung untuk memberi masukan terkait produk Medium Tank Harimau, Ranpur 6x6 Anoa 2 dan Ranpur 4x4 Komodo," katanya.

TOMOHON, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Jaleswari Pramodawardhani yang mengundurkan diri dari posisi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Jaleswari mundur dari Istana karena ia saat ini telah tergabung dengan tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.

"Maka beliau saya respek betul mengambil sebuah sikap saya mundur," Kata Ganjar kepada awak media di Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Tomohon, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024).

Menurut Ganjar, sikap yang ditunjukkan Dani, sapaan Pramodawardhani, seharusnya menjadi etika dasar seorang pejabat publik yang memutuskan bergabung dalam tim pemenangan.

"Kalau yang lain kemudian merasa ketika kemudian ada potensi konflik kepentingan ya itu mundur lebih baik. Sehingga nanti tidak ada kecurigaan," ujar Ganjar.

"Mbak Dani umpama, karena dia Deputi KSP, dia menjadi tim sukses saya, maka dia mundur," sambung Ganjar.

Ganjar juga mencontohkan sikap mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Wijayanto yang langsung mengundurkan diri setelah menyatakan bergabung dengan TPN Ganjar-Mahfud.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengimbau supaya para pejabat publik yang terlibat dalam konstestasi politik atau menjadi bagian dari tim kampanye sebaiknya melepaskan jabatannya menghindari konflik kepentingan.

"Maka kemudian yang sekarang menjabat dan ikut berkontestasi atau menjadi timnya merasa bahwa inilah adalah pemerintahan, inilah integritas yang harus ada. Maka saya kira baik jika semuanya mundur," ucap Ganjar.

Adapun Jaleswari mengumumkan pengunduran dirinya dari KSP pada Rabu malam.

Pengumuman itu disampaikannya lewat keterangan tertulis kepada wartawan.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," ujar Jaleswari dalam pengumumannya.

Jaleswari mengatakan, dia memutuskan mengundurkan diri jabatannya di KSP supaya tidak mengganggu kepresidenan.

"Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," ujar Jaleswari

KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani menyatakan mundur dari jabatannya pada Rabu (31/1/2024).

"Secara formal, proses permohonan pengunduran diri tersebut telah saya ajukan kepada Bapak Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," kata dia, dilansir dari Kompas.com, Rabu.

Menurutnya, keputusan ini didasari oleh etika dan keyakinan yang dipegangnya. Jaleswari juga menyinggung pilihan politik sebagai alasan pengunduran dirinya.

Dia mengaku perlu menghindari situasi yang membuat dirinya dipersepsikan sebagai "beban politik" bagi Jokowi.

"Saya juga memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik ini," tutur Jaleswari.

Berikut profil Jaleswari Pramodhawardani:

Karier Jaleswari Pramodhawardani

Perempuan kelahiran Surabaya, Jawa Timur ini memiliki ketertarikan terhadap isu militer, pertahanan, dan keamanan.

Perempuan yang akrab disapa Dani ini tercatat sebagai alumni Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan Universi Indonesia.

Lulus dari UI, Dani mengawali kariernya menjadi peneliti bidang kemasyarakatan dan budaya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (kini Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Ia juga mendirikan Local Government Studies (LOGOS) dan menjadi anggota The Indonesian Institute.

Dilansir dari laman Universitas Indonesia, Dani gencar menyuarakan hak asasi manusia (HAM) Kemanusiaan, dan Kesetaraan Perempuan.

Sebagai seorang aktivis, ia menolak anggapan bahwa perempuan tidak boleh bebas mengeluarkan aspirasinya dalam bidang apa pun.

Masuk ke Pemerintahan Jokowi

Sejak 2014 di awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, Dani sudah menjadi bagian dari Istana dan menjabat sebagai Staf Khusus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Setahun kemudian, ia menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Pada 2015, Dani dilantik sebagai Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengumumkan pengunduran dirinya dari KSP pada Rabu (31/1/2024).

Pengumuman itu disampaikan dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Rabu malam.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," ujar Jaleswari.

"Secara formal, proses permohonan pengunduran diri tersebut telah saya ajukan kepada Bapak Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," lanjutnya.

Menurutnya, keputusan untuk undur diri ini berdasarkan kepada etika dan keyakinan yang dia pegang.

"Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," jelasnya.

Saya juga memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik ini," tutur Jaleswari.

Dia kemudian meminta maaf apabila selama mengemban jabatan sebagai Deputi V KSP kurang sempurna melaksanakan tugas.

"Semoga Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT," tambah Jaleswari.

Sebagaimana diketahui, Jaleswari Pramodhawardhani sebelumnya telah resmi mengisi posisi Deputi Inklusi di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sejak 15 November 2023.

KOMPAS.com – Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Ideologi menjadi kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Di Indonesia, para pendiri bangsa telah sepakat menetapkan ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.

Secara umum, ideologi Pancasila berarti nilai-nilai luhur budaya dan religius bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila.

Makna Pancasila sebagai ideologi

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara.

Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik.

Hal ini sesuai dengan gagasan para pendiri negara Indonesia terkait pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat menyatukan berbagai golongan masyarakat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Visi tersebut, yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta nilai keadilan, sebagaimana termuat dalam Pancasila.

Arti ideologi bagi negara

Ideologi dapat disebut juga sebagai sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut.

Ideologi memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk ideologi Pancasila bagi Indonesia. Arti penting ideologi bagi suatu negara, yaitu:

• Negara mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan tujuan mengenai dunia, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai yang dicita-citakan;
• Suatu bangsa dan negara dapat berdiri kokoh dan tidak mudah terombang ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta mampu menghadapi persoalan yang ada;
• Memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan;
• Mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan hidup bangsa;
• Menyatukan orang dari berbagai golongan, suku, agama, ras, dan bahkan ideologi;
• Mengatasi konflik atau ketegangan sosial.

Referensi:

• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

KOMPAS.com – Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses yang panjang dengan para pendiri bangsa.

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak 1985. Namun, semangatnya telah ada sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya.

Faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka

Menurut Moerdiono, terdapat sejumlah faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila, yaitu:

• Perkembangan dinamika masyarakat Indonesia yang cepat sehingga tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi sebelumnya;
• Runtuhnya ideologi yang tertutup, seperti marxisme, lenisisme dan komunisme;
• Pengalaman sejarah politik Indonesia dengan pengaruh komunisme di masa lampau;
• Tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Faktor-faktor inilah yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka dan bukan lagi dogma yang kaku.

Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka

Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena memenuhi tiga dimensi.
Beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, yakni:

• Dimensi realita: Kemampuan sebuah ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup di masyarakat.
  Dimensi ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala dinamika yang sedang terjadi di Indonesia. Realita yang ada bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara.
• Dimensi idealisme: Kemampuan sebuah ideologi untuk memberikan harapan kepada masyarakatnya untuk mewujudkan masa depan yang cerah.
  Idealisme dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme dan memotivasi masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa.
• Dimensi fleksibilitas: Kemampuan sebuah ideologi untuk memengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya dengan menemukan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kenyataan baru yang muncul di hadapannya.

Referensi:

• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

KOMPAS.com – Bagi suatu bangsa dan negara, ideologi sangat diperlukan karena mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, serta sebagai pandangan hidup dan petunjuk bagi berbagai aspek kehidupan.

Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pancasila diperlukan sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan bangsa dan negara.

Pancasila sendiri memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya.

Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka

Sebuah ideologi dapat bertahan dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam masyarakat jika ideologi tersebut memiliki beberapa dimensi.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung sejumlah dimensi. Beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, yakni:

• Dimensi realita: Kemampuan sebuah ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup di masyarakat.
  Dimensi ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala dinamika yang sedang terjadi di Indonesia. Realita yang ada bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara.
• Dimensi idealisme: Kemampuan sebuah ideologi untuk memberikan harapan kepada masyarakatnya untuk mewujudkan masa depan yang cerah.
  Idealisme dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme dan memotivasi masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa.
• Dimensi fleksibilitas: Kemampuan sebuah ideologi untuk memengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya dengan menemukan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kenyataan baru yang muncul di hadapannya.

Batas keterbukaan ideologi Pancasila

Selain itu, ada juga batas-batas yang menyebabkan Pancasila tetap terjaga meskipun merupakan ideologi terbuka.

Batasan ini penting agar informasi, pendapat dan budaya yang berasal dari luar dapat diterima tanpa perlu khawatir akan membahayakan kelestarian Pancasila.

Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila, yakni:

• Stabilitas nasional yang dinamis;
• Larangan terhadap ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme;
• Pencegahan berkembangnya paham liberal;
• Larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan kehidupan masyarakat;
• Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Referensi:

• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

KOMPAS.com – Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa dan tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri.

Akan tetapi, keterbukaan ini bukan berarti nilai dasar Pancasila dapat diubah dengan nilai dasar lainnya yang artinya sama saja dengan meniadakan Pancasila atau identitas dan jati diri bangsa.

Untuk itulah, ada batasan terkait keterbukaan ideologi Pancasila.

Batas keterbukaan ideologi Pancasila

Keterbukaan ideologi Pancasila memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

Batasan ini penting agar informasi, pendapat dan budaya yang berasal dari luar dapat diterima tanpa khawatir akan membahayakan kelestarian Pancasila.

Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila, yakni:

• Stabilitas nasional yang dinamis;
• Larangan terhadap ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme;
• Pencegahan berkembangnya paham liberal;
• Larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan kehidupan masyarakat;
• Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak 1985. Namun, semangatnya telah ada sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.

Menurut Moerdiono, terdapat sejumlah faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila, yaitu:

• Perkembangan dinamika masyarakat Indonesia yang cepat sehingga tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi sebelumnya;
• Runtuhnya ideologi yang tertutup, seperti Marxisme, Lenisisme dan Komunisme;
• Pengalaman sejarah politik Indonesia dengan pengaruh komunisme di masa lampau;
• Tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Faktor-faktor inilah yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila sehingga tidak menjadi dogma yang kaku.

Referensi:

• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

KOMPAS.com – Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai cara mewujudkan cita-cita tersebut.

Ideologi memiliki fungsi penting sebagai penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa.

Para pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan dasar negara melalui proses yang panjang dan menamaiannya dengan sebutan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi negara memuat tujuan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi terbuka

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak 1985. Namun, semangatnya telah ada sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila sebagai ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya.

Sebagai ideologi, Pancasila menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang.

Oleh karena itu, Pancasila harus bersifat terbuka, luwes dan fleksibel sehingga membuatnya tidak ketinggalan zaman.

Namun, keterbukaan ideologi Pancasila memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar, yakni:

• stabilitas nasional yang dinamis;
• larangan terhadap ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme;
• pencegahan berkembangnya paham liberal;
• larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan kehidupan masyarakat;
• penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka

Contoh perbuatan sebagai pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu:

• mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama;
• membina kerukunan hidup beragama;
• mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
• mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan;
• mengembangkan sikap saling menghormati dengan negara lain dan bekerja sama dengan negara lain;
• memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
• memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa;
• melakukan kegiatan yang berguna untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial;
• menerima budaya dari luar secara selektif.

Referensi:

• Roza, Prima, Abdul Gani Jusuf, dan Dicky R Munaf. 2015. Memahami dan Memaknai Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, tantangan yang dihadapi Pancasila di masa mendatang semakin besar.

Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

"Pertama yang harus diwaspadai ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat," kata Doli dalam program Titik Pandang di KompasTV, Jakarta Barat, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk.

Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini.

"Saya kira itu dua tantangan terbesar yang harus menjadi target. Satu, tetap menjadikan isu ini (Pancasila –red) menjadi isu yang penting. Kedua pendekatannya harus selalu up to date," jelasnya.

Saat melakukan riset dan disertasi terkait Pancasila, Doli menemukan sejumlah murid sekolah yang tidak hafal lima sila secara utuh. Dari situ, ia menilai, tingkat pengenalan Pancasila kepada generasi muda semakin menurun.

Merespons fakta tersebut, ia pun mengusulkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengarusutamaan, membumikan, atau pembinaan nilai-nilai Pancasila.

Apalagi, kata Doli, terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1998. Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Kemudian pada 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yakni badan yang bertanggungjawab terhadap pembinaan ideologi negara.

Senada dengan Doli, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menambahkan, selain sebagai the living ideology, Pancasila juga harus menjadi the working ideology.

Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan.

Sama dengan Doli, ia pun mengakui bahwa saat ini ada persoalan terkait Pancasila, yaitu melemahnya ideologi tersebut.

Hal itu berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017. Disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

“Sebagai contoh, menurut survei Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017, hampir 10 persen milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain,” terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai, tantangan yang dihadapi Pancasila di masa mendatang semakin besar.

Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

"Pertama yang harus diwaspadai ketika Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, tidak lagi menjadi perbincangan atau wacana di tengah publik. Itu saya kira tantangan yang terberat," kata Doli dalam program Titik Pandang di KompasTV, Jakarta Barat, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, ketika satu negara tidak lagi menempatkan ideologi negaranya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan timbul celah bagi ideologi lain untuk masuk.

Idealnya, Pancasila harus menjadi the living ideology atau ideologi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan cara-cara baru yang relevan dengan kondisi saat ini.

"Saya kira itu dua tantangan terbesar yang harus menjadi target. Satu, tetap menjadikan isu ini (Pancasila –red) menjadi isu yang penting. Kedua pendekatannya harus selalu up to date," jelasnya.

Saat melakukan riset dan disertasi terkait Pancasila, Doli menemukan sejumlah murid sekolah yang tidak hafal lima sila secara utuh. Dari situ, ia menilai, tingkat pengenalan Pancasila kepada generasi muda semakin menurun.

Merespons fakta tersebut, ia pun mengusulkan Undang-Undang yang mengatur tentang pengarusutamaan, membumikan, atau pembinaan nilai-nilai Pancasila.

Apalagi, kata Doli, terjadi kekosongan pembinaan Pancasila selama 20 tahun sejak masa reformasi pada 1998. Baru pada 2017, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Kemudian pada 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menaikkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yakni badan yang bertanggungjawab terhadap pembinaan ideologi negara.

Senada dengan Doli, pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono menambahkan, selain sebagai the living ideology, Pancasila juga harus menjadi the working ideology.

Syarat Pancasila menjadi the working ideology adalah diakui kebenarannya oleh seluruh komponen bangsa, dimengerti, dipahami, dan dihayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan.

Sama dengan Doli, ia pun mengakui bahwa saat ini ada persoalan terkait Pancasila, yaitu melemahnya ideologi tersebut.

Hal itu berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017. Disebutkan bahwa jumlah masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

“Sebagai contoh, menurut survei Center for Strategic And International Studies (CSIS) 2017, hampir 10 persen milenial setuju Pancasila diganti dengan ideologi lain,” terangnya.

Dengan demikian, imbuh Bayu, selain pembinaan yang bersifat partisipatif perlu perangkat ketatanegaraan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Pancasila.

Menyamakan visi untuk merawat Pancasila

BPIP sebagai badan pembinaan ideologi Pancasila, menurut Bayu, semestinya tidak hanya diatur dengan Perpres.

Ia mengatakan, ada sejumlah lembaga pembinaan lain yang payung hukumnya adalah Undang-Undang. Misalnya, pembinaan kepramukaan, pembinaan perfilman, pembinaan perpustakaan, dan pembinaan kepalang merahan.

“Sementara pembinaan ideologi pancasila sebagai ideologi negara level empat di bawah Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan Perpres. Sehingga perangkat kenegaraan kita tentu tidaklah maksimal dalam konteks pembinaan,” jelasnya.

Ia pun menyayangkan, lembaga yang sesungguhnya memiliki level kepentingan di bawah Pancasila, justru diatur dalam UU.

“Jadi ada bentuk ketidakadilan terhadap Pancasila ketika menempatkan pembinaan Pancasila dalam level Perpres,” ujarnya.

Itulah kenapa pembinaan ideologi Pancasila bukan hanya tugas presiden saja, melainkan semua pihak. Dengan berpayung hukum Undang-Undang, semua lembaga negara maupun perangkat pemerintah punya visi merawat Pancasila yang sama.

“Dengan diaturnya dalam Undang-Undang, maka sesungguhnya kita sudah mengangkat sebuah konsensus bahwa urusan pembinaan ideologi Pancasila termasuk badan penyelenggaranya adalah urusan negara,” tambahnya.

Ia pun membayangkan, sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan ideologi Pancasila, tugas BPIP adalah menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan menyusun arah kebijakan pembinaan Pancasila.

Begitu juga dalam hal menyusun kerja sama antar lembaga negara, sehingga tidak ada lagi pihak yang saling mendahului dalam konteks pembinaan ideologi Pancasila.

“Kemudian koordinasi finalisasi, semua lembaga silakan melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Namun standarisasinya, bahan-bahannya, kemudian bagaimana memonitoring pelaksanaannya, BPIP dioptimalkan di sana,” paparnya.