KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Indonesia saat ini telah bebas dari konflik antarkomunitas agama.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini hanya berkisar pada dua isu utama, yaitu ekonomi dan hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam sambutannya dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berlangsung di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Konflik komunitas agama seperti yang terjadi di Poso dan Ambon sudah tidak ada. Kini tinggal dua persoalan besar yang kita hadapi, yaitu persoalan ekonomi dan hukum yang saling berkaitan," ungkap Yusril.

Ia menilai bahwa secara umum, konflik sosial dan gangguan keamanan yang mengancam integrasi nasional hampir sepenuhnya teratasi, kecuali untuk persoalan di Papua.

Yusril menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berupaya memajukan Indonesia melalui delapan Asta Cita yang berfokus pada aspek ekonomi dan hukum.

"Persoalan integrasi bangsa boleh dibilang sudah hampir semuanya dapat kita selesaikan, kecuali masih ada riak-riak di Papua."

"Di Aceh, gangguan keamanan sudah tidak berarti lagi, dan ancaman perpecahan kesatuan serta persatuan bangsa hampir tidak ada," ujarnya.

Yusril juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan ekonomi, yang menurutnya sangat dipengaruhi oleh masalah hukum.

Ia menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan faktor kunci dalam menarik investasi.

"Bagaimana orang mau berinvestasi di negara ini jika tidak ada kepastian hukum? Sengketa tanah tidak kunjung selesai. Perusahaan yang sudah terdaftar di Dirjen AU tiba-tiba mengalami perubahan stakeholder dan pengurus," katanya.

Yusril menekankan bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat.

"Jika tidak ada kepastian hukum, orang tidak akan berani berinvestasi."

"Upaya menegakkan kepastian hukum bukan hanya soal merumuskan norma hukum atau memiliki aparatur penegak hukum yang kuat, tetapi juga memerlukan advokat-advokat yang tangguh," tambahnya.

BATAM, KOMPAS.com - Seorang tahanan kasus pencabulan anak di bawah umur dari Polsek Sekupang berinisial EB ditemukan meninggal dalam posisi tergantung di sel tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

EB ditemukan dalam kondisi tergantung sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (5/12/2024) siang.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, yang berhasil dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (5/12/2024) malam.

Kompol Benhur menjelaskan bahwa peristiwa ini berawal dari dua pelaku berinisial EB dan J yang tiba di Kejari Batam sekitar pukul 10.00 WIB setelah diantar oleh petugas Polsek Sekupang.

Kedua tahanan ini rencananya akan diserahterimakan ke pihak Kejaksaan setelah selesai pengurusan dokumen tahap kedua.

Saat itu, kedua tahanan yang dimaksud dititipkan sementara dengan pengawasan baik dari petugas Kepolisian maupun petugas Kejaksaan.

"Mereka ini tahanan yang akan diserahterimakan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses sidang," ujarnya melalui sambungan telepon.

Kemudian, sekitar pukul 10.50 WIB, seorang petugas yang tengah berjaga dilaporkan mendengar teriakan dari dalam sel tahanan.

Mendengar hal ini, petugas tersebut langsung menuju area sel tahanan yang dimaksud.

Saat tiba, petugas kemudian menemukan beberapa orang yang berada di dalam sel sedang berupaya memberikan pertolongan dengan menurunkan tubuh EB yang tergantung menggunakan kain di lehernya.

EB dilaporkan terjerat pada jeruji besi ventilasi di dalam sel.

"Sebelum ditemukan, petugas yang berjaga di luar mendengar suara teriakan gantung diri. Petugas yang berlari ke area sel menemukan beberapa orang sudah melakukan upaya menolong korban yang terjerat tali di ventilasi sel tahanan," ujarnya.

Petugas kemudian berupaya mengevakuasi EB ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri.

Namun, nyawa EB tidak tertolong saat tiba di rumah sakit.

Berdasarkan hasil visum pada bagian tubuh korban, menunjukkan adanya luka lecet tekan pada leher akibat kekerasan tumpul dan tanda-tanda mati lemas.

Dari pemeriksaan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, disimpulkan bahwa kematian EB diduga disebabkan karena gantung diri.

"Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Polsek Batam Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, karena locus tempusnya berada di Wilayah Hukum Polsek Batam Kota," jelasnya.

Kontak bantuan

Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri.

Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada. Untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa atau untuk mendapatkan berbagai alternatif layanan konseling, Anda bisa simak website Into the Light Indonesia di bawah ini:

https://www.intothelightid.org/tentang-bunuh-diri/hotline-dan-konseling/

BATAM, KOMPAS.com - Seorang tahanan kasus pencabulan anak di bawah umur dari Polsek Sekupang berinisial EB ditemukan meninggal dalam posisi tergantung di sel tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.

EB ditemukan dalam kondisi tergantung sekitar pukul 11.00 WIB, Kamis (5/12/2024) siang.

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kapolsek Sekupang, Kompol Benhur Gultom, yang berhasil dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (5/12/2024) malam.

Kompol Benhur menjelaskan bahwa peristiwa ini berawal dari dua pelaku berinisial EB dan J yang tiba di Kejari Batam sekitar pukul 10.00 WIB setelah diantar oleh petugas Polsek Sekupang.

Kedua tahanan ini rencananya akan diserahterimakan ke pihak Kejaksaan setelah selesai pengurusan dokumen tahap kedua.

Saat itu, kedua tahanan yang dimaksud dititipkan sementara dengan pengawasan baik dari petugas Kepolisian maupun petugas Kejaksaan.

"Mereka ini tahanan yang akan diserahterimakan ke Kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses sidang," ujarnya melalui sambungan telepon.

Kemudian, sekitar pukul 10.50 WIB, seorang petugas yang tengah berjaga dilaporkan mendengar teriakan dari dalam sel tahanan.

Mendengar hal ini, petugas tersebut langsung menuju area sel tahanan yang dimaksud.

Saat tiba, petugas kemudian menemukan beberapa orang yang berada di dalam sel sedang berupaya memberikan pertolongan dengan menurunkan tubuh EB yang tergantung menggunakan kain di lehernya.

EB dilaporkan terjerat pada jeruji besi ventilasi di dalam sel.

"Sebelum ditemukan, petugas yang berjaga di luar mendengar suara teriakan gantung diri. Petugas yang berlari ke area sel menemukan beberapa orang sudah melakukan upaya menolong korban yang terjerat tali di ventilasi sel tahanan," ujarnya.

Petugas kemudian berupaya mengevakuasi EB ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Kepri.

Namun, nyawa EB tidak tertolong saat tiba di rumah sakit.

Berdasarkan hasil visum pada bagian tubuh korban, menunjukkan adanya luka lecet tekan pada leher akibat kekerasan tumpul dan tanda-tanda mati lemas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut peristiwa penembakan yang dilakukan polisi, Aipda Robig kepada siswa SMK, Gamma (17) memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Koordinator Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, kesimpulan itu didapat setelah Komnas HAM melakukan proses pemantauan, termasuk meminta keterangan para saksi hingga Polda Jawa Tengah.

"Tindakan saudara RZ (Aipda Robig) memenuhi unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (5/12/2024).

Adapun unsur yang dipenuhi atas gaya koboi Aipda Robig adalah pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar hukum atau extra judicial killing.

Selain itu, Aipda Robig juga melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan karena secara sengaja menghilangkan nyawa Gemma dan melukai dua siswa SMK lainnya berinisial S an A.

Sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan agar Kapolda Jawa Tengah melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial kepada Aipda Robig.

Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api, termasuk melakukan assessment psikologi secara berkala.

Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi agar Polda Jawa Tengah memberikan evaluasi pemahaman dan pengetahuan anggota polisi khususnya tingkat bintara.

Rekomendasi juga ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban untuk memberikan perlindungan kepada saksi korban, termasuk pemulihan untuk keluarga korban.

Kronologi kejadian

Aipda Robig Zaenudin melakukan penembakan yang menewaskan pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma (17) pada Minggu (24/11/2024).

Kasubdit III Jatanras Polda Jawa Tengah AKBP Helmy mengungkapkan, GR alias Gamma meninggal karena tembakan.

"Proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gamma meninggal karena adanya proses penembakan,” tutur Helmy.

Menurut dia, ekshumasi pada jenazah GR menunjukkan terdapat proyektif bersarang di bawah ususnya.

Proyektil dan senjata api yang menjadi barang bukti kemudian dikirim ke dokter forensik dan Laboratorium Forensik untuk mendapatkan keterangan terkait peristiwa penembakan tersebut.

Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sebelas saksi perkara ini. Bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik memutuskan GR meninggal tertembak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut peristiwa penembakan yang dilakukan polisi, Aipda Robig kepada siswa SMK, Gamma (17) memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Koordinator Sub Komisi Pemantauan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, kesimpulan itu didapat setelah Komnas HAM melakukan proses pemantauan, termasuk meminta keterangan para saksi hingga Polda Jawa Tengah.

"Tindakan saudara RZ (Aipda Robig) memenuhi unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999," ujarnya dalam keterangan pers, Rabu (5/12/2024).

Adapun unsur yang dipenuhi atas gaya koboi Aipda Robig adalah pelanggaran hak hidup dan pembunuhan di luar hukum atau extra judicial killing.

Selain itu, Aipda Robig juga melanggar hak untuk bebas dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat kemanusiaan karena secara sengaja menghilangkan nyawa Gemma dan melukai dua siswa SMK lainnya berinisial S an A.

Sebab itu, Komnas HAM merekomendasikan agar Kapolda Jawa Tengah melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, dan imparsial kepada Aipda Robig.

Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api, termasuk melakukan assessment psikologi secara berkala.

Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi agar Polda Jawa Tengah memberikan evaluasi pemahaman dan pengetahuan anggota polisi khususnya tingkat bintara.

Rekomendasi juga ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi Korban untuk memberikan perlindungan kepada saksi korban, termasuk pemulihan untuk keluarga korban.

Kronologi kejadian

Aipda Robig Zaenudin melakukan penembakan yang menewaskan pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma (17) pada Minggu (24/11/2024).

Kasubdit III Jatanras Polda Jawa Tengah AKBP Helmy mengungkapkan, GR alias Gamma meninggal karena tembakan.

"Proses ekshumasi sudah kita lakukan pada hari Jumat minggu lalu dengan membuktikan bahwa korban Gamma meninggal karena adanya proses penembakan,” tutur Helmy.

Menurut dia, ekshumasi pada jenazah GR menunjukkan terdapat proyektif bersarang di bawah ususnya.

Proyektil dan senjata api yang menjadi barang bukti kemudian dikirim ke dokter forensik dan Laboratorium Forensik untuk mendapatkan keterangan terkait peristiwa penembakan tersebut.

Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sebelas saksi perkara ini. Bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik memutuskan GR meninggal tertembak.

BATAM, KOMPAS.com - Imigrasi Batam berhasil menangkap seorang warga negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berinisial YZ, yang merupakan buronan Interpol terkait sindikat judi online internasional dan pencucian uang.

Penangkapan terjadi pada Senin (2/12/2024) saat YZ berusaha melintas di Pelabuhan Internasional Batam Center.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Hahar Aswad, menjelaskan bahwa YZ bertanggung jawab dalam mentransfer dan mencuci uang hasil kejahatan dari sindikat judi online internasional.

Informasi ini diperoleh dari daftar Red Notice Interpol yang diterima oleh Imigrasi Batam.

Dari hasil pemeriksaan, YZ diketahui memiliki peran dalam memanipulasi data dan menghasilkan keuntungan sebesar 130 juta yuan, setara dengan sekitar Rp284 miliar.

"YZ anggota sindikat judi online internasional ini, diamankan saat melintas di Pelabuhan Internasional Batam Center. Dari hasil pemeriksaan, dia ini bertugas untuk manipulasi data dan mencuci uang hasil kejahatan sindikat," jelas Hahar Aswad melalui sambungan telepon pada Kamis (5/12/2024) malam.

Hahar Aswad yang saat ini berada di Jakarta juga mengonfirmasi bahwa YZ telah diserahkan kepada pihak Interpol.

Saat ini, YZ ditangani oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk pendalaman lebih lanjut.

"Hari ini penyerahan YZ sudah kita lakukan di Jakarta, untuk pendalaman lebih lanjut juga berada di ranah Direktorat Pengawasan dan Penindakan Imigrasi pusat," tambahnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia dalam rilis di Jakarta pada Kamis (5/12/2024) siang mengumumkan penangkapan YZ berdasarkan Red Notice Interpol Nomor A-7619/7/2024.

YZ ditangkap saat berusaha memasuki Indonesia menggunakan kapal Majestic dari Singapura.

Dia diduga terlibat dalam jaringan kriminal yang mengoperasikan platform judi online Macau Dianza, serta melakukan pencucian uang dan penggelapan dana sebesar 130 juta yuan atau setara Rp 284 miliar.

BADUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane F. Veloso, akan dipulangkan ke Filipina dalam waktu dekat.

Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah Filipina menyetujui draf terkait transfer of prisoner atau pemindahan narapidana tersebut ke negara asalnya.

"Jadi mungkin kalau sudah ditandatangani dalam waktu dekat Mary Jane itu sudah akan ditransfer ke Filipina karena sudah ada persetujuan antara kedua pihak baik Indonesia maupun Filipina," kata dia usai menghadiri Rakernas Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (5/12/2024).

Yusril mengatakan, draf pemindahan narapidana itu sebelumnya diajukan oleh pemerintah Indonesia ke Menteri Kehakiman Filipina.

Pemerintah Filipina kemudian menyetujui semua poin-poin yang disyaratkan dalam draf tersebut pada Kamis (5/12/2024) pagi.

"Besok, Jumat (6/12/2024), Menteri Kehakiman Filipina akan datang ke Jakarta memfinalisasi draf itu dan kemungkinan akan menandatangani yang disebut practical arrangement between Indonesian government and Filipina government on transfer of prisioner," kata dia.

Untuk diketahui, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada April 2010 karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian, pada Oktober 2010, Mary Jane Veloso divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Mary Jane lantas sempat mengajukan grasi. Tetapi, pada tahun 2014, permohonan grasi itu ditolak oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, pada 2 Mei 2015, Mary Jane sudah dijadwalkan untuk menjalani dieksekusi mati.

Dia dijadwalkan dieksekusi pada 29 April 2015 dini hari di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, bersama sejumlah terpidana hukuman mati lainnya. Namun di detik-detik akhir, nyawa Mary Jane masih selamat.

Hal itu lantaran Maria Kristina Sergio yang diduga sebagai perekrut Mary Jane menyerahkan diri secara sukarela di kepada kepolisian Filipina.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam kelompok "Bali Nine" dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Natal 2024.

Harapan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Transfer dari Bali Nine hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini."

"Secara spesifik, Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal," ungkap Yusril pada Kamis malam.

Yusril menjelaskan bahwa ia telah menyerahkan draf perjanjian pemindahan narapidana kepada Pemerintah Australia.

Draf tersebut secara garis besar menyatakan bahwa para terpidana narkotika tersebut dapat melanjutkan hukumannya di Australia.

Ia menekankan bahwa Pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan grasi atau pengampunan kepada narapidana kasus narkotika.

Lebih lanjut, draf tersebut juga mencakup poin-poin yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu syaratnya adalah Indonesia tetap diberikan akses untuk memantau perkembangan narapidana setelah pemindahan dilakukan.

"Kalau sudah kita bilang begini, bola bukan di tangan pemerintah kita lagi, bola ada di pemerintah Australia," tegasnya.

Sebagai informasi, kelompok Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005 karena berusaha menyelundupkan lebih dari delapan kilogram heroin.

Saat ini, lima anggota Bali Nine masih menjalani hukuman, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush dan Martin Stephens.

Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada 2015, sedangkan Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada 2018.

Renae Lawrence, salah satu anggota Bali Nine, dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Andri Gustami yang terlibat jaringan narkoba internasional Fredy divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung Kusnali mengatakan, selain Andri Gustami, 20 narapidana lain juga dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

"Dipindahkan berdasarkan asessmen bahwa para napi itu termasuk kategori "high risk" atau berisiko tinggi," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (5/12/2024).

Para narapidana itu berasal dari Lapas Kota Agung sebanyak 5 orang, Lapas Kelas 1A Bandar Lampung (5 orang), dan 11 orang dari Lapas Narkotika Bandar Lampung.

Proses pemindahan narapidana ini dikawal secara ketat dengan melibatkan Brimob, Dirjenpas, dan Kanwil Kemenkumham.

Diketahui, Andri Gustami divonis pidana mati oleh PN Tanjung Karang pada 29 Februari 2024 lalu.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Andri Gustami terbukti membantu penyelundupan narkoba.

"Terdakwa membantu meloloskan narkoba sabu-sabu sebanyak delapan kali di Pelabuhan Bakauheni," kata majelis hakim, Kamis siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengumumkan bahwa sebanyak 14 petugas pemasyarakatan telah dinonaktifkan akibat kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap narapidana narkoba.

Di antara petugas yang dinonaktifkan terdapat kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan (karutan).

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kepada anggota yang lalai atau sengaja terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan. Terdiri dari kalapas, karutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP), bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya," kata Agus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).

Agus menjelaskan bahwa beberapa petugas yang dinonaktifkan terlibat dalam kasus pesta sabu, serta kasus propaganda yang terjadi di sel Jember.

Mereka kini ditempatkan di lokasi penghukuman khusus, meskipun Agus tidak merinci lebih lanjut mengenai tempat tersebut.

"Dan kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang, karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan," tambah Agus.

Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memindahkan 302 pelaku dan bandar narkoba ke lapas Super Maximum Security di Nusakambangan, mengingat mereka diduga mengendalikan peredaran narkotika di dalam lapas.

"Ini (menindak tegas pelaku dan bandar yang mengendalikan narkoba di lapas) akan terus berlanjut," tegas Agus.

Dalam penegakan hukum ini, Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerja sendirian.

Mereka dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Polri, serta kementerian dan lembaga lainnya.

"Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam dan Bapak Kapolri bahwa kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga akan terus kita tingkatkan, dan upaya untuk suksesnya desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden untuk mewujudkan negara Indonesia bebas dari narkoba," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pihaknya telah memindahkan 302 orang yang berstatus sebagai bandar dan pengedar narkoba ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Super Maximum Security di Nusakambangan.

Sebab, ratusan terpidana itu diduga telah mengendalikan peredaran narkoba di dalam lapas.

"Pada saat ini kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga mengendalikan peredaran narkotika di dalam lapas. Ada 302 yang sudah kami pindahkan ke lapas Super Maximum Security yang ada di Nusakambangan," kata Agus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut akan terus berlanjut jika ditemukan kembali terpidana yang mengendalikan peredaran narkoba dalam lapas.

Di sisi lain, pihaknya juga telah menindak 14 petugas lapas dengan cara menonaktifkan mereka lantaran lalai saat melaksanakan tugas.

"Bahwa kepada anggota yang lalai atau sengaja kemudian terlibat sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan. Terdiri dari pada Kalapas, ada yang Karutan, ada yang Ka KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), bahkan ada pegawai daripada sipir yang terlibat di dalamnya," ungkap Agus.

"Kepada mereka yang terlibat baik pesta sabu seperti yang di Sumatera Utara, kemudian Jember, mereka ditempatkan pada tempat penghukuman khusus dan kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi, sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan," tambahnya.

Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk berkolaborasi memberantas narkoba di Indonesia.

Hal ini, tegas Agus, untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bebas dari narkoba.

"Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam dan Bapak Kapolri bahwa kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga akan terus kita tingkatkan dan upaya untuk suksesnya desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita bapak presiden untuk mewujudkan negara Indonesia bebas dari narkoba," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas khawatir terjadi hiper regulasi akibat banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh tiap kementerian, sehingga bisa berujung pada tumpang tindih aturan.

Supratman menjelaskan, selama ini sejumlah peraturan menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah.

Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah peraturan menteri yang dikeluarkan.

Tercatat, selama 2019-2023, sebanyak 5.267 peraturan menteri telah diterbitkan. Kemenkum pun menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.

"Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan kementerian/lembaga lain," ujar Supratman dalam pembukaan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12/2024) seperti dilansir Antara.

Ia pun menyinggung masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

Untuk itu, Supratman mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani," kata Supratman.

Supratman menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini, dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

Aspek partisipasi publik yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.

"Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri, wakil menteri, dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum," katanya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady.

Ia menyatakan, salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para kementerian terutama dalam hal harmonisasi peraturan menteri yang dikeluarkan. Harapannya, ke depan semua kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih," ucap Andry.

Untuk diketahui, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kemenkum.

BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Adapun, kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.