KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Eddy Hartono menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program Sekolah Damai sebagai langkah strategis dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Keberlanjutan program ini perlu terus kami perkuat agar kolaborasi yang ada mampu menciptakan generasi muda yang andal. Masa depan Indonesia Emas ditentukan oleh upaya kita hari ini,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (13/12/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (12/12/2024).

Untuk diketahui, program Sekolah Damai merupakan inisiatif BNPT bersama Wahid Foundation sejak 2017. Program ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di lingkungan sekolah.

BNPT juga menggandeng mitra seperti Wahid Foundation dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) guna memastikan keberlanjutan program tersebut.

Eddy menegaskan bahwa Sekolah Damai merupakan wujud implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Pelaksanaan program ini selaras dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengamanatkan pemerintah untuk melakukan berbagai upaya pencegahan," tuturnya.

SMAN 13 Semarang sebagai model Sekolah Damai

DOK. Humas BNPT Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Eddy Hartono saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 13 Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (12/12/2024).

Dalam kunjungannya, Eddy memberikan apresiasi kepada SMAN 13 Semarang yang dinilai sukses menjadi contoh penerapan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di sekolah.

“Saya sangat bangga melihat bagaimana SMAN 13 mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip Sekolah Damai dengan baik. Sekolah ini dapat menjadi model yang diharapkan bisa diadopsi oleh sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Melalui kunjungan tersebut, ia berharap program Sekolah Damai dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi seluruh sekolah di Indonesia dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, damai, serta inklusif.

Pengembangan program dengan teknologi digital

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujtaba Hamdi menyoroti pentingnya pengembangan program Sekolah Damai agar dapat diterapkan secara luas di berbagai wilayah.

“Kami sedang mengembangkan sistem digital berbasis learning management system (LMS). Setelah rampung, sistem ini diharapkan bisa digunakan oleh lebih banyak Sekolah Damai, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa,” katanya.

Mujtaba juga menambahkan bahwa sekolah tidak hanya berperan dalam meningkatkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan budi pekerti siswa.

“Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemerintah Republik Indonesia untuk merespons permintaan negara sahabat yang ingin memulangkan warga negaranya yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Yusril menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat tiga negara yang telah mengajukan permohonan transfer of prisoner atau pemulangan narapidana, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis.

"Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini," ujar Yusril usai pertemuan dengan Prabowo di Istana, Jakarta, pada Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa perundingan dengan Perancis dan Filipina telah mencapai tahap final dan telah ditandatangani.

Sementara itu, untuk Australia, dia mengindikasikan bahwa prosesnya masih mendekati final, namun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan di dalam negeri Australia.

Yusril berharap bahwa dalam beberapa hari ke depan, proses transfer of prisoner dengan Australia dapat diselesaikan.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia, dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu," jelasnya.

"Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," imbuh Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa sebanyak 18 narapidana yang terlibat dalam kasus terkait Papua diusulkan untuk mendapatkan pengampunan (amnesti).

Namun, ia menegaskan bahwa narapidana yang diusulkan tersebut tidak terlibat dalam kasus bersenjata yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri HAM Natalius Pigai; dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/12/2024).

"Termasuk beberapa kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata. Juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menjelaskan bahwa pemberian amnesti ini merupakan langkah untuk melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Papua.

"Ini adalah bagian dari iktikad baik agar Papua menjadi lebih tenang," ujarnya.

Menurut Supratman, sebagian besar kasus yang diusulkan merupakan kasus yang melibatkan aktivis yang mengekspresikan pendapat mereka.

"Ini bagian dari upaya kita melakukan rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini adalah upaya iktikad baik dari pemerintah," tambahnya.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa 18 narapidana tersebut merupakan bagian dari 44.000 narapidana yang diusulkan oleh pemerintah untuk mendapatkan amnesti.

Namun, keputusan akhir akan memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Selain kasus di Papua, terdapat juga narapidana lain yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti, termasuk mereka yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV dan individu dengan gangguan jiwa.

"Itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," ucapnya.

Supratman menambahkan bahwa narapidana yang menjalani rehabilitasi akibat penggunaan narkotika juga termasuk dalam daftar usulan amnesti.

"Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imigrasi," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, hingga Menteri HAM Natalius Pigai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024) siang.

Supratman menjelaskan, mereka akan menggelar rapat terbatas (ratas) terkait penanganan warga binaan.

Dia menyebut transfer of prisoner atau pemulangan narapidana asing ke negara asalnya turut dibahas bersama Prabowo.

"Salah satunya, ya salah satunya, mekanisme transfer," ujar Supratman.

Supratman menjelaskan, Prabowo juga ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan.

Dia mengingatkan Prabowo memang memiliki hak memberikan amnesti sebagai Presiden.

"Dan kalau itu berjalan nanti, Presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR. Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, Presiden, dalam hal ini dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," jelasnya.

"Tetapi sekali lagi, hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjutnya nanti setelah ada keputusan saya akan sampaikan kepada teman-teman," imbuh Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup ketika pulang dari RI ke Filipina.

Yusril menyebut Indonesia dalam posisi menghormati keputusan pemerintah Filipina itu.

"Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan, dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Yusril mengatakan, tanggung jawab Mary Jane sudah berpindah ke pemerintahan Filipina setelah dilakukan transfer of prisoner.

Dia menegaskan Presiden Filipina bebas dalam bersikap, apakah ingin mengampuni Mary Jane atau tidak.

"Tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana ada pada pemerintah Filipina dan mereka sudah sedia untuk menerimanya," ucapnya.

"Jadi semua ini sudah banyak kemajuan yang kita capai, akan direalisasikan dalam waktu yang dekat ini," imbuh Yusril.

Awal mula kasus Mary Jane Veloso

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lupur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada.

Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) patut dipertimbangkan.

Adapun usulan tersebut disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo sebelumnya dalam forum yang sama.

"Saya rasa itu wacana yang baik, yang perlu kita pertimbangkan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Supratman menjelaskan, diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada.

"Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespon itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar," ucap Supratman.

Ia menyampaikan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia mengklaim, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat.

"Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, usulan ini pun sudah bergulir di masa Presiden ke-7 Joko Widodo.

Hanya saja, momentum baru bergulir karena Pilkada 2024 sudah selesai dilaksanakan serentak.

"Kita baru selesai melakukan Pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden. Saya rasa sekali lagi, ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah diskursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum IM, pelapor dugaan penipuan bisnis berlian senilai 18,5 miliar, menanggapi pernyataan penyanyi Reza Artamevia yang menyebut akan mengembalikan dana.

Reza menyatakan dalam siaran pers sebelumnya bahwa ia akan mengembalikan uang tersebut jika berlian asli miliknya dikembalikan pula oleh IM.

Namun, pengacara IM, Fahmi Bachmid, justru menantang Reza untuk membuktikan kepemilikan berlian tersebut.

"Sebaliknya, saya minta buktikan kalau memang punya bukti pembelian berlian. Tidak ada lagi yang saya akan komentar," kata Fahmi di Polda Metro Jaya, Kamis (12/12/2024), usai diperiksa Dirkrimum.

Fahmi juga meminta Reza untuk mencermati kembali perjanjian bisnis dengan IM yang menyebabkan adanya laporan ke polisi.

"Perjanjiannya baca secara baik, perjanjian pada akta nomor sekian kapan itu, perjanjian ini kapan berakhirnya, perjanjian ketiga kapan berakhirnya," tutur Fahmi Bachmid.

Adapun Fahmi datang ke Polda untuk mendampingi juru bicara IM, Fitria dan Pricilia, yang diperiksa atas laporan mereka terhadap Reza.

Diberitakan sebelumnya, Reza dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 14 November atas dugaan penipuan dan pencucian uang.

IM, melalui juru bicaranya, Priscilla dan Fitri, mengaku membeli sembilan batu berlian dengan total senilai Rp 18,5 miliar secara bertahap.

Setelah dicek di laboratorium, ternyata batu berlian yang dimiliki Reza adalah sintetik.

Di lain pihak, Reza mengaku sudah lebih dahulu melaporkan IM pada 6 November ke Bareskrim Polri karena belum menerima bayaran.

KOMPAS.com - Lulusan Ilmu Hukum memiliki prospek kerja yang luas, baik di sektor pemerintahan dan swasta, sehingga tidak heran jurusan ini menjadi salah satu favorit para calon mahasiswa.

Badan pemeringkatan dunia, Quacquarelli Symonds (QS) merilis daftar kampus dengan jurusan hukum terbaik di berbagai belahan dunia, dalam World University Rankings (WUR) by Subject 2024.

Pemeringkatan ini didasarkan pada 4 indikator utama, yakni Academic Reputation, Employer Reputation, Citations per Paper, dan H-index.

Berdasarkan 4 indikator tersebut, terdapat 6 kampus Indonesia yang berhasil masuk sebagai universitas dengan fakultas Hukum terbaik dunia. Berikut daftarnya dan kisaran biaya kuliah merujuk pada penerimaan mahasiswa tahun 2024:

1. Universitas Airlangga (Unair)

Fakultas Hukum (FH) universitas yang terletak di Surabaya, Jawa Timur ini merupakan salah satu institusi hukum tertua di Indonesia, yang didirikan pada tahun 1951.

FH Unair menempati peringkat 151-200 dalam QS WUR by Subject 2024 dan menjadikan fakultas ini salah satu yang terbaik di Indonesia.

Biaya pendidikan untuk S1 FH Unair berbeda tergantung jalur penerimaan sebagai berikut:

Jalur SNBP dan SNBT

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 2.400.000
• UKT 4: Rp 6.000.000
• UKT 5: Rp 7.500.000
• UKT 6: Rp 9.000.000
• UKT 7: Rp Rp 10.000.000

Mandiri

UKT 1: Rp7.500.000
UKT 2: Rp8.500.000

Iuran Pengembangan Institusi (IPI):

• Kategori 1: Rp 45.000.000
• Kategori 2: Rp 55.000.000

2. Universitas Indonesia (UI)

FH UI memiliki reputasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Dilansir dari QS WUR by Subject 2024, UI menempati urutan 151-200 sebagai kampus dengan jurusan Hukum terbaik dunia.

Tak hanya itu, FH UI juga dikenal telah melahirkan banyak tokoh terkemuka di pemerintahan Indonesia, seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Basuki Tjahaja Purnama.

Untuk program S1 kelas reguler, FH UI dapat ditempuh melalui 3 jalur penerimaan, yaitu

SNBP, SNBT, Mandiri

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 2.000.000
• UKT 4: Rp 3.000.000
• UKT 5: Rp 4.000.000
• UKT 6: Rp 5.000.000
• UKT 7: Rp Rp 7.500.000
• UKT 8: Rp 10.000.000
• UKT 9: Rp 12.500.000
• UKT 10: Rp 14.000.000

Untuk jalur Mandiri, terdapat Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sebesar Rp 0 hingga Rp 98.500.000 tergantung pada penempatan golongan UKT.

Kelas Internasional

• UKT: Rp 30.000.000
• Biaya admisi: Rp 20.000.000 (hanya dibayar sekali saat semester 1)

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

FH UGM menduduki peringkat 201-250 dalam QS WUR by Subject 2024 sebagai kampus dengan jurusan Hukum terbaik.

Para tokoh politik dan pemerintahan Indonesia seperti Jokowi, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo merupakan lulusan dari FH yang berlokasi di Yogyakarta ini.

SNBP dan SNBT

• UKT 1: Rp 0
• UKT 2: Rp 0
• UKT 3: Rp 2.300.000
• UKT 4: Rp 4.600.000
• UKT 5: Rp 6.900.000
• UKT 6: Rp 9.200.000

BKT per semester: Rp 14.667.000

Kelas Internasional

• UKT: Rp 26.000.000
• IPI: Rp 50.000.000

4. Universitas Padjadjaran (Unpad)

FH Unpad menempati urutan keempat sebagai kampus hukum terbaik di Indonesia dan 251-300 dunia menurut QS WUR by Subject 2024.

Dalam kurikulumnya, mahasiswa FH Unpad dapat memilih berbagai penjurusan,seperti Hukum Perdata, Pidana, Tata Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Ekonomi.

SNBT dan SNBP

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 2.000.000
• UKT 4: Rp 3.000.000
• UKT 5: Rp 4.000.000
• UKT 6: Rp 5.000.000
• UKT 7: Rp 7.000.000
• UKT 8: Rp 9.000.000

Kelas Internasional

• UKT: Rp 15.000.000
• IPI: Rp 50.000.000

5. Universitas Brawijaya (UB)

FH UB termasuk sebagai salah satu kampus hukum terbaik di Indonesia yang berada di peringkat 301-350 dalam QS WUR by Subject 2024.

Fakultas ini berdiri lebih dulu dibandingkan UB sendiri yakni pada 1 Juli 1957 sebagai Perguruan Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (PTHPM) atas Prakarsa Yayasan Perguruan Tinggi Malang (YPTM).

SNBT dan SNBP

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 2.850.000
• UKT 4: Rp 3.700.000

Mandiri

• Biaya pendaftaran: Rp 3.700.000
• UKT 4: Rp 3.700.000
• UKT 5: Rp 5.000.000
• UKT 6: Rp 6.100.000
• UKT 7: Rp 7.000.000
• UKT 8: Rp 7.800.000

6. Universitas Diponegoro (Undip)

Terletak di Semarang, Jawa Tengah, Undip menjadi salah satu kampus hukum terbaik di Indonesia.

Berdasarkan QS WUR by Subject 2025, FH Undip menempati urutan terbaik 351-370 sebagai kampus hukum terbaik di dunia.

SNBP dan SNBT

• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 3.500.000
• UKT 4: Rp 4.500.000
• UKT 5: Rp 5.500.000
• UKT 6: Rp 6.500.000
• UKT 7: Rp 6.750.000
• UKT 8: Rp 7.000.000

Mandiri

• IPI 1: Rp 40.000.000
• IPI 2: Rp 45.000.000
• UKT 1: Rp 500.000
• UKT 2: Rp 1.000.000
• UKT 3: Rp 3.500.000
• UKT 4: Rp 4.500.000
• UKT 5: Rp 5.500.000
• UKT 6: Rp 6.500.000
• UKT 7: Rp 6.750.000
• UKT 8: Rp 7.000.000

Kelas Internasional

• IPI: Rp 40.000.000
• UKT: Rp 20.000.000

Demikian daftar kampus Hukum terbaik di Indonesia yang masuk pemeringkatan dunia. Tertarik mendaftar?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum eks menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong melaporkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Komisi Yudisial.

Tim kuasa hukum Tom Lembong mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).

Mereka diterima oleh sejumlah pejabat KY, antara lain Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Joko Sasmito, Kepala Biro Pengawasan Hakim Mulyadi, dan Kepala bagian pemantauan perilaku hakim Niniek Ariyani.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat dua pokok laporan dari tim kuasa hukum Tom Lembong.

Pertama, melaporkan hakim praperadilan PN Jaksel yang menolak gugatan Tom Lembong atas penetapan tersangka korupsi impor gula di Kejaksaan Agung. Mereka menilai, hakim tersebut tak bekerja secara profesional.

“Kami memohon kepada Komisi Yudisial RI untuk berkenan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Praperadilan, Bapak Tumpanuli Marbun,” kata tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi.

Kemudian, kuasa hukum juga meminta pengawasan ketat terkait dengan proses sidang pokok kasus tom lembong yang akan di gelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

“Kami juga meminta pengawasan atas jalannya pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya segera dilimpahkan oleh penyidik dan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ungkap dia.

Joko Sasmito mengatakan, Komisi Yudisial memandang bahwa perkara ini mendapat perhatian publik.

Sehingga pihaknya juga memantau perkara praperadilan di PN Jaksel beberapa waktu lalu.

“Dari pengamatan kami, KY memandang belum ada temuan adanya pelanggaran dari hakim praperadilan,” kata Joko.

“Nanti mungkin kalau dijelaskan secara detail akan kami tindaklanjuti oleh pengawasan perilaku hakim. Tentang dugaan pelanggaran kode etik, setelah ada laporan resmi akan kami tindaklanjut,” ungkap dia.

Sementara itu, untuk pengawasan terhadap jalannya sidang pokok perkara yang akan dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Joko menjelaskan bahwa hal tersebut menunggu pelimpahan berkas dari Kejagung.

“Kalau misal nanti sudah diputus majelis hakimnya, nanti dalam prosesnya akan kita lakukan pengawasan dan pemantauan,” jelas dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong merupakan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) di era Joko Widodo yang dituduh melakukan korupsi terkait dengan impor gula pada tahun 2015-2016.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula kepada swasta saat kondisi dalam negeri sedang surplus.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 Charles Sitorus sebagai tersangka dalam kasus ini.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengunjungi SMA Negeri 13 Semarang, Kamis (12/12/2024), sebagai bagian dari program Sekolah Damai.

Dalam kunjungannya, Eddy Hartono memantau kondisi kelas dan berinteraksi dengan murid-murid yang diajarkan dengan metode pembelajaran yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis.

Eddy yang didampingi Kepala SMAN 13 Semarang, Rusmiyanto, mengunjungi beberapa ruang kelas. Setiap kelas memiliki dua jenis kesepakatan yang diharapkan dapat menumbuhkan nilai toleransi dan demokrasi di kalangan siswa.

“Tadi, saya lihat di kelas-kelas ini ada kesepakatan. Itu luar biasa karena mengajarkan nilai-nilai demokrasi. Semua kegiatan, sanksi, semua melalui kesepakatan, tidak ada paksaan,” kata Eddy Hartono.

Kesepakatan tersebut terdiri dari Kesepakatan Sekolah dan Kesepakatan Kelas. Kesepakatan Sekolah mencakup sepuluh poin, antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta saling menghormati dan menjaga keharmonisan.

Kesepakatan Kelas disusun oleh para siswa di setiap kelas dan berbeda-beda antar kelas. Salah satu contoh kesepakatan kelas XII F-2 antara lain mewajibkan siswa untuk meminta izin jika terlambat atau tidak hadir, membayar kas sebesar Rp 5.000 setiap minggu, dan menjaga kebersihan kelas.

Program Sekolah Damai ini, yang dimulai pada 2017 oleh Wahid Foundation dan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2), bertujuan untuk menjauhkan generasi muda Indonesia dari intoleransi dan ekstremisme yang berujung pada terorisme.

Program ini resmi diteruskan dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 dan Pergub Nomor 35 Tahun 2022. Selain di SMAN 13 Semarang, program Sekolah Damai ini juga berjalan di 78 sekolah di Jawa Tengah.

Eddy Hartono berharap program ini akan dilanjutkan dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN PE) periode 2025-2029, dengan persetujuan rencana kerja dari pemerintah.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Menkopolkam dan Menteri Hukum untuk proses pembuatan regulasi perpres ini, sehingga hal ini bisa menjadi best practice di kita,” jelas Eddy.

Selain Eddy Hartono, turut hadir dalam kunjungan tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, Perwakilan Wahid Foundation Mujtaba Hamdi, Perwakilan AIPJ2 Afnia Sari, serta pejabat daerah lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum penyanyi dangdut Wika Salim, Sandy Arifin, mengatakan, somasi tertulis terhadap manajemen Wika terkait dugaan penipuan dan penggelapan belum dilayangkan hingga saat ini.

Penundaan ini disebabkan oleh kondisi kesehatan ibunda Wika Salim yang sedang sakit.

Wika saat ini mendampingi ibunya yang tengah dirawat di rumah sakit.

"Menurut informasi terbaru dari Neng Wika, setelah mungkin selesai menemani ibunya yang sedang dirawat, kami akan memberikan kabar terbaru," ujar Sandy Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (12/12/2024).

Sandy mengatakan, dirinya sudah menerima data dan berkas kontrak kerja sama antara Wika Salim dan pihak manajemen.

Saat ini, ia tengah mempelajari dokumen-dokumen tersebut.

"Dari data yang kami peroleh, ada beberapa pihak di manajemen yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan," kata Sandy.

Menurut Sandy, kerugian yang dialami Wika Salim diperkirakan sekitar Rp 1 miliar. Namun, angka tersebut berpotensi bertambah.

"Awalnya dihitung sekitar Rp 1 miliar, tapi mungkin bisa bertambah karena menurut Neng Wika nilainya lebih dari itu," ujar Sandy.

Sandy mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Wika untuk melayangkan somasi tertulis kepada pihak manajemen.

Ia juga menegaskan pentingnya melayangkan somasi tertulis sebelum membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Justru kami harus melayangkan somasi tertulis dulu sebelum membuat laporan resmi. Biasanya kami kirimkan hingga tiga kali. Jika tidak ada itikad baik, baru kami tempuh jalur hukum," tutur Sandy.

Sebelumnya, Wika Salim mengungkapkan bahwa dirinya masih menunggu transparansi terkait bukti kontrak kerja sama manggung dari pihak manajemen.

Ia mencurigai adanya manipulasi yang dilakukan oleh manajemen.

Manajemen Wika telah mengakui adanya permasalahan dalam kontrak kerja sama tersebut dan menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan.

Namun, Wika merasa waktu yang diberikan sudah lebih dari cukup tanpa ada hasil yang signifikan.

"Sebetulnya ini sudah hampir tiga minggu. Waktu yang kami berikan sudah sangat panjang sekali," ujar Wika.

Wika menegaskan bahwa jika tidak ada itikad baik dari pihak manajemen, ia tidak ragu untuk menempuh jalur hukum.

"Jika sampai hari ini tidak ada itikad baik, maka saya terpaksa ambil langkah hukum," tutur Wika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril saat orasi ilmiah pada Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Menurut dia, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Menurut Yusril, cara ini diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujar dia.

Yusril menyampaikan, KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” ucap dia.

Dia bercerita, penyusunan KUHP baru membutuhkan diskusi panjang yang tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi.

Namun begitu, Yusril meyakini bahwa KUHP baru mengakomodasi filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jenis penghukuman atau filsafat penghukuman kita itu sudah jauh berbeda dengan yang kita warisi dari zaman kolonial Belanda dahulu,” katanya.

Lebih lanjut, Menko Yusril mengimbau jajaran di Poltekip, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada ilmu pemasyarakatan, untuk berinovasi mengikuti perubahan dalam KUHP baru.

“Barangkali juga perlu ada jurusan baru di Poltekip, itu tentang bagaimana merehabilitasi korban narkotika ini. Jadi hal-hal ini mohon dipikirkan untuk kemajuan kita bersama di masa-masa yang akan datang,” ujar Yusril.