KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak 15 terdakwa dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) Cabang lembaga antirasuah sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.

Usai membacakan putusan dalam perkara pungli di Rutan KPK, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Maryono menanyakan kepada para terdakwa apakah mereka memahami dengan hukuman yang dijatuhkan.

“Sudah mendengar? Sudah mengerti? Sudah paham?” tanya Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Para terdakwa kemudian menyatakan sudah memahami putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini, Hakim Maryono mempersilakan para terdakwa berkonsultasi dengan kuasa hukumnya apakah akan menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan tersebut.

Setelah berkonsultasi, seluruh terdakwa kecuali Agung Nugroho menyatakan pikir-pikir. Adapun Agung menyatakan menerima.

“Dari (eks Kepala Rutan KPK) Achmad Fauzi walaupun kami tidak sependapat dengan pertimbangan, kami pikir-pikir Yang Mulia,” kata pengacara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum dari KPK. Mereka menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini Hakim Maryono menegaskan bahwa keputusan berpikir-pikir berarti para terdakwa dan jaksa memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan menerima atau akan banding.

Adapun perkara Agung, kata Maryono, dianggap berpikir-pikir karena perkaranya digabungkan dengan para terdakwa lainnya.

“Perkara ini sekalipun ada yang menerima namun ini karena dua berkas yang berbeda dan tidak bisa dipisah-pisah seperti itu sehingga terdakwa Agung Nugroho juga dianggap pikir-pikir dengan perkara ini,” tutur Hakim Maryono.

Vonis Eks Petugas Rutan KPK

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak hanya menjatuhkan pidana badan kepada para terdakwa.

Kecuali terhadap satu terdakwa yang sudah mengembalikan uang hasil korupsi, semua terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti senilai korupsi yang dinikmati.

Berikut adalah rincian vonis pungli di Rutan Cabang KPK:

-Mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

-Mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki Tobing, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

-Eks petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

-Eks Petugas Rutan KPK Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Karutan KPK Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPk Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak 15 terdakwa dugaan korupsi pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) Cabang lembaga antirasuah sama-sama menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.

Usai membacakan putusan dalam perkara pungli di Rutan KPK, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Maryono menanyakan kepada para terdakwa apakah mereka memahami dengan hukuman yang dijatuhkan.

“Sudah mendengar? Sudah mengerti? Sudah paham?” tanya Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Para terdakwa kemudian menyatakan sudah memahami putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini, Hakim Maryono mempersilakan para terdakwa berkonsultasi dengan kuasa hukumnya apakah akan menerima, menolak, atau pikir-pikir atas putusan tersebut.

Setelah berkonsultasi, seluruh terdakwa kecuali Agung Nugroho menyatakan pikir-pikir. Adapun Agung menyatakan menerima.

“Dari (eks Kepala Rutan KPK) Achmad Fauzi walaupun kami tidak sependapat dengan pertimbangan, kami pikir-pikir Yang Mulia,” kata pengacara.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum dari KPK. Mereka menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Mendengar jawaban ini Hakim Maryono menegaskan bahwa keputusan berpikir-pikir berarti para terdakwa dan jaksa memiliki waktu 7 hari untuk memutuskan menerima atau akan banding.

Adapun perkara Agung, kata Maryono, dianggap berpikir-pikir karena perkaranya digabungkan dengan para terdakwa lainnya.

“Perkara ini sekalipun ada yang menerima namun ini karena dua berkas yang berbeda dan tidak bisa dipisah-pisah seperti itu sehingga terdakwa Agung Nugroho juga dianggap pikir-pikir dengan perkara ini,” tutur Hakim Maryono.

Vonis Eks Petugas Rutan KPK

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tidak hanya menjatuhkan pidana badan kepada para terdakwa.

Kecuali terhadap satu terdakwa yang sudah mengembalikan uang hasil korupsi, semua terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti senilai korupsi yang dinikmati.

Berikut adalah rincian vonis pungli di Rutan Cabang KPK:

-Mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

-Mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki Tobing, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

-Eks petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

-Eks Petugas Rutan KPK Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

-Eks Karutan KPK Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan

-Eks petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPk Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

-Eks petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada 15 mantan petugas Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) terhadap tahanan.

Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Maryono menyatakan bahwa tindakan mereka mencerminkan pepatah "pagar makan tanaman", di mana mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terlibat dalam praktik tersebut.

“Perbuatan terdakwa sebagai insan KPK yang seperti pepatah 'pagar makan tanaman, memberantas korupsi dengan cara korupsi', menciderai proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” kata Hakim Maryono saat membacakan putusan di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Selain itu, perbuatan mereka memungut uang secara tidak sah dari para tahanan dianggap mencoreng KPK sebagai lembaga yang memberantas korupsi.

Perbuatan mereka juga tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi, sedangkan mereka menikmati uang hasil korupsi.

“Menciderai kepercayaan publik, masyarakat terhadap lembaga KPK di dalam memberantas korupsi,” ujarnya.

Majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa alasan meringankan, seperti sikap sopan para terdakwa selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta penyesalan mereka atas perbuatan yang dilakukan.

"Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga," tambah Hakim Maryono.

Dalam putusannya, majelis hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga mengharuskan para terdakwa membayar uang pengganti yang setara dengan nilai korupsi yang mereka nikmati.

Kecuali satu terdakwa yang telah mengembalikan uang hasil korupsi, semua terdakwa dijatuhi hukuman untuk membayar uang pengganti senilai korupsi yang dinikmati.

Berikut adalah rincian vonis pungli di Rutan Cabang KPK:

1. Deden Rochendi (mantan kepala Rutan KPK): 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

2. Hengki Tobing (mantan kepala kamtib Rutan KPK): 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 419.600.000 subsidair 1,5 tahun.

3. Ristanta (eks Plt Karutan): 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

4. Eri Angga Permana: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

5. Sopian Hadi: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

6. Achmad Fauzi: 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan.

7. Agung Nugroho: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan.

8. Ari Rahman Hakim: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan.

9. Muhammad Ridwan: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

10. Mahdi Aris: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

11. Suharlan: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

12. Ricky Rachmawanto: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

13. Wardoyo: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

14. Muhammad Abduh: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

15. Ramadhan Ubaidillah: 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belasan petugas Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat pungli ke tahanan, dihukum membayar uang pengganti senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Maryono menyatakan mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum,” kata Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Sementara, dalam pidana pokoknya para terdakwa itu dihukum 4 hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta hingga Rp 250 juta.

Berikut adalah rincian pidana pokok dan uang pengganti tersebut.

Mantan Kepala Rutan (Karutan) KPK Deden Rochendi divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsidair 1,5 tahun.

Mantan Kepala keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Rutan KPK Hengki, divonis 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419.600.000 juta subsidair 1,5 tahun.

Eks Pelaksana Tugas (Plt) Karutan Ristanta, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsidair 1 tahun.

Eks petugas Rutan KPK Eri Angga Permana, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsidair 6 bulan.

Eks Petugas Rutan KPK Sopian Hadi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsidair 1,5 tahun.

Eks Karutan KPK Achmad Fauzi, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsidair 6 bulan

Eks petugas Rutan KPK Agung Nugroho, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Ari Rahman Hakim, divonis 4 tahun penjara, denda 200 juta subsidair 4 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Muhammad Ridwan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsidair 8 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Mahdi Aris, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Suharlan, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsidair 8 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Ricky Rachmawanto, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsidair 8 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Wardoyo, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Muhammad Abduh, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsidair 6 bulan.

Eks petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah, divonis 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsidair 8 bulan.

PALEMBANG, KOMPAS.com – Keluarga Muhammad Luthfi, dokter koas Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) yang menjadi korban penganiayaan, mendesak agar pelaku berinisial DT diproses sesuai hukum oleh Polda Sumatera Selatan.

Peristiwa tersebut menyebabkan Luthfi mengalami luka memar di wajah dan syok berat setelah dipukul secara berulang oleh DT, yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel.

"Kami sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," kata Wahyu Hidayat, ayah Luthfi, saat ditemui di RS Bhayangkara M Hasan Palembang, Jumat (13/12/2024).

Wahyu menyayangkan peristiwa penganiayaan tersebut karena pendidikan seorang dokter memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Ia berharap agar keadilan ditegakkan atas kejadian ini.

"Kami merasa kecewa dengan peristiwa ini, dan keadilan harus ditegakkan," ujarnya.

Sejak peristiwa tersebut mencuat ke publik, Wahyu mengaku belum ada perwakilan keluarga DT yang menemui mereka.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa keluarga Luthfi juga belum bersedia menemui pihak pelaku karena lebih fokus pada pemulihan anaknya.

"Belum ada yang menemui, dan kami juga belum bersedia. Biarkan saja proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kami serahkan seluruhnya kepada polisi," ungkapnya.

Sementara itu, DT, pelaku penganiayaan Luthfi, mengungkapkan keinginannya untuk berdamai.

Kuasa hukum DT, Titis Rachmawati, menyatakan bahwa pihak keluarga pelaku siap bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya pengobatan Luthfi.

"Saya datang ke sini (Mapolda Sumsel) membawa DT dengan niat baik, memohon maaf, dan bertanggung jawab menemui keluarga korban. Kami akan berusaha sebijak mungkin. LD (pelaku) juga terganggu secara emosional akibat kejadian ini," kata Titis saat berada di Mapolda Sumsel, Jumat (13/12/2024).

Titis menegaskan bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan, terutama terhadap calon dokter, tidak dapat dibenarkan.

Ia menyebutkan bahwa tindakan penganiayaan tersebut dipicu oleh emosi sesaat.

Sebagai kuasa hukum, Titis berjanji akan berusaha mencari solusi damai dan akan menemui pihak fakultas untuk meminimalisir permasalahan ini.

"Kami akan upayakan mediasi dan bertanggung jawab atas biaya pengobatan. Kami juga akan menemui dekan dan kaprodi untuk mengurangi dampak masalah ini," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga mantan Kepala Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Karutan KPK) dihukum 4 hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.

Eks Karutan KPK Deden Rochendi dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Kemudian, eks Plt Karutan KPK Ristanta dihukum 4 tahun penjara dan denda serta subsidair yang sama.

Terakhir, mantan Karutan KPK Ahmad Fauzi yang dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menilai, para terdakwa itu terbukti melakukan tindak pidana pungutan liar (Pungli) di Rutan KPK sebagaimana dakwaan kesatu primair jaksa penuntut umum.

Sementara, mantan Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK Hengki Tobing dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut untuk Deden Rochendi selama 5 tahun dan denda Rp 250 juta,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Selain pimpinan Rutan Cabang KPK ini, belasan mantan petugasnya juga dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan.

Mereka adalah Muhamad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricki Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah.

Sebanyak 15 terdakwa itu dinilai melanggar Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki Tobing.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mantan petugas Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair empat bulan kurungan.

Mereka yang dihukum adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyom Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Maryono, menyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sesuai dengan dakwaan tunggal jaksa KPK yang mengacu pada Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan kepada para terdakwa yaitu Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo Muhammad Abduh, dan Ramadhan Ubaidillah, pidana penjara selama empat tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan,” kata Hakim Maryono di ruang sidang, Jumat (13/12/2024).

Selain itu, sejumlah mantan petugas Rutan KPK lainnya yang terdaftar dalam nomor perkara berbeda juga dijatuhi hukuman yang sama, yaitu empat tahun penjara dan denda masing-masing Rp 200 juta.

Mereka termasuk eks petugas Rutan Eri Angga Permana, Sopian Hakim, Agung Nugroho, dan Ari Rahman Hakim.

“Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama empat bulan,” tambah Hakim Maryono.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK terlibat dalam pungutan liar terhadap para tahanan KPK dengan total mencapai Rp 6,3 miliar.

Di antara mereka adalah eks Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban KPK, Hengki Tobing.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa menagih pungutan liar kepada tahanan dengan iming-iming berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan penggunaan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi mengenai inspeksi mendadak.

Tarif pungutan liar ini bervariasi, mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 20 juta.

Uang yang terkumpul disetorkan secara tunai ke dalam rekening bank penampung dan dikelola oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai "Lurah" dan koordinator di antara tahanan.

Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada kepala Rutan dan petugas Rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Fauzi dan Ristanta selaku kepala Rutan memperoleh sekitar Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut, sedangkan para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah antara Rp 3-10 juta per bulan.

Di antara para tahanan yang menjadi korban pemerasan adalah Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali merespons pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menyatakan akan mendatangi lembaga antirasuah jika Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ditangkap.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menilai, pernyataan Megawati tersebut tidak bersifat ancaman kepada KPK, melainkan bentuk tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum PDI-P.

"Saya mencoba melihat pidato beliau yang menyampaikan bahwa akan hadir karena beliau memiliki tanggung jawab sebagai ketua. Saya pikir tidak ada ancaman di situ," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Tessa mengatakan, KPK yakin Presiden ke-5 RI itu selalu mendukung proses penegakkan hukum.

Karenanya, ia menilai tidak ada pernyataan Megawati yang bersifat mengancam lembaga antirasuah.

"Saya meyakini Ibu Megawati ini pro dengan penegakan hukum, sangat tidak masuk akal bagi saya (makanya kemarin itu) apabila ada narasi yang mengatakan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini mengancam KPK," ujarnya.

Tessa juga mengatakan, setiap penyidikan kasus korupsi dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Setiap pemanggilan saksi terkait kasus korupsi didasari atas kebutuhan penyidik dan adanya petunjuk dari saksi tersebut.

"Siapa pun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK," ujarnya.

Lebih lanjut, Tessa mengatakan, KPK tak bisa sembarangan memanggil saksi untuk mendalami kasus.

Kegiatan KPK selama lima tahun terakhir sudah diawasi dan dipantau oleh Dewan Pengawas (Dewas KPK).

"Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh KPK khususnya penindakan akan dilaksanakan sesuai aturan hukum yang ada," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keprihatinannya terhadap penyidikan kasus korupsi yang melibatkan mantan kader partainya, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam proses penyidikan tersebut, KPK telah beberapa kali memanggil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," ujar Megawati dalam acara peluncuran buku “Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika dan Pertimbangan Psikologis”, yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mendorong para praktisi hukum yang hadir untuk mengkritisi penanganan kasus Harun Masiku.

"Itu tahun 2019, coba ayo ahli hukum berani, hitung berapa semuanya yang ditahan," tambahnya.

Megawati juga menyoroti keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK, AKBP Rossa Purbo Bekti, saat memeriksa Hasto dan stafnya, Kusnadi.

Ia menduga Rossa menyadari bahwa tindakan yang diambilnya tidak sepenuhnya sesuai prosedur, termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi.

"Lalu saya bilang, siapa itu Rossa? Katanya ininya KPK, tapi masa pakai masker, pakai apa namanya topi sing ada depannya iku. Iya toh? Berarti dia sendiri kan takut karena dia menjalani hal yang enggak benar," ungkap Megawati.

"Terus saya bilang, si Rossa itu punya surat perintah enggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, si Kusnadi. Dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka pikir 'oh mungkin ada di dia'. Tapi kan harus ada prosesnya dong, enggak kaya ngono lho," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemerintah Republik Indonesia untuk merespons permintaan negara sahabat yang ingin memulangkan warga negaranya yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Yusril menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat tiga negara yang telah mengajukan permohonan transfer of prisoner atau pemulangan narapidana, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis.

"Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini," ujar Yusril usai pertemuan dengan Prabowo di Istana, Jakarta, pada Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa perundingan dengan Perancis dan Filipina telah mencapai tahap final dan telah ditandatangani.

Sementara itu, untuk Australia, dia mengindikasikan bahwa prosesnya masih mendekati final, namun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan di dalam negeri Australia.

Yusril berharap bahwa dalam beberapa hari ke depan, proses transfer of prisoner dengan Australia dapat diselesaikan.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia, dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu," jelasnya.

"Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," imbuh Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta pemerintah Republik Indonesia untuk merespons permintaan negara sahabat yang ingin memulangkan warga negaranya yang sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Yusril menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat tiga negara yang telah mengajukan permohonan transfer of prisoner atau pemulangan narapidana, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis.

"Tiga negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Perancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini," ujar Yusril usai pertemuan dengan Prabowo di Istana, Jakarta, pada Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa perundingan dengan Perancis dan Filipina telah mencapai tahap final dan telah ditandatangani.

Sementara itu, untuk Australia, dia mengindikasikan bahwa prosesnya masih mendekati final, namun ada beberapa kendala yang harus diselesaikan di dalam negeri Australia.

Yusril berharap bahwa dalam beberapa hari ke depan, proses transfer of prisoner dengan Australia dapat diselesaikan.

"Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia, dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu," jelasnya.

"Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan dengan Filipina sudah final, dengan Australia on process. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan," imbuh Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup ketika pulang dari RI ke Filipina.

Yusril menyebut Indonesia dalam posisi menghormati keputusan pemerintah Filipina itu.

"Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan, dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina," ujar Yusril di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Yusril mengatakan, tanggung jawab Mary Jane sudah berpindah ke pemerintahan Filipina setelah dilakukan transfer of prisoner.

Dia menegaskan Presiden Filipina bebas dalam bersikap, apakah ingin mengampuni Mary Jane atau tidak.

"Tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana ada pada pemerintah Filipina dan mereka sudah sedia untuk menerimanya," ucapnya.

"Jadi semua ini sudah banyak kemajuan yang kita capai, akan direalisasikan dalam waktu yang dekat ini," imbuh Yusril.

Awal mula kasus Mary Jane Veloso

Kasus Mary Jane bermula ketika ia menerima tawaran dari Christine atau Maria Kristina Sergio untuk menjadi pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur, Malaysia pada 2010.

Saat itu, dia kembali dari Dubai, Uni Emirat Arab usai kontrak kerjanya habis dan nyaris menjadi korban pemerkosaan.

Dilansir dari Kompas.com (7/4/2021), Jane yang merupakan anak terakhir dari lima bersaudara ini berasal dari keluarga kurang mampu dan hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas.

Setelah lulus, dia menikah dan dikaruniai dua orang anak. Sayangnya, pernikahannya tak berlangsung lama.

Setibanya Mary Jane di Kuala Lupur, pekerjaan yang ditawarkan Christine rupanya sudah tidak ada.

Alhasil, dia pun diminta pergi ke Yogyakarta sebagai ganti tawaran pekerjaan yang dijanjikan itu.

Pada 25 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta membawa koper dan uang 500 dollar Amerika Serikat (Rp 7.936.000).

Ketika koper yang dibawanya melewati pemeriksaan sinar-x, sistem mendeteksi benda mencurigakan yang ditandai dengan bintik hijau kecokelatan dalam suatu kemasan.

Petugas pun membongkar koper tersebut dan menemukan bungkus aluminium foil berisi 2,6 kilogram serbuk coklat muda yang diketahui merupakan heroin, narkotika golongan I.

Anggota Direktorat Narkoba Kepolisian DIY akhirnya menahan Mary Jane di Rutan Sleman untuk diproses hukum.

Meski mengaku tidak tahu menahu soal isi dari kemasan tersebut, Mary Jane dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada saat itu, Mary Jane mengaku terkendala komunikasi selama menjalani proses hukum.

Dia yang kala itu belum bisa berbahasa Indonesia diberi pendampingan penerjemah yang masih mahasiswa.

"Waktu sidang saya selfie-selfie di ruang tahanan, saya sama sekali dak tahu saat itu saya di antara hidup dan mati. Sekarang saya tahu karena bisa bahasa Indonesia meskipun bahasa Inggris saya terbatas," ungkapnya, dikutip dari Kompas.id (8/1/2023).

Seusai divonis mati, Mary Jane tetap berusaha mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, tetapi upayanya selalu gagal.

Presiden Indonesia saat itu, Joko Widodo juga sempat menolak permohonan grasi Mary Jane pada 2014.

Mary Jane pun dua kali masuk dalam daftar terpidana mati yang harus dieksekusi pada Januari dan April 2025.

Namun, pada saat akan dieksekusi pada 29 April 2015 di Nusakambangan, Jawa Tengah, hukuman mati Mary Jane ditunda.

Penundaan eksekusi ini menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

Setelah itu, Mary Jane ditahan di Lapas Kelas IIB Yogyakarta, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY.