JAKARTA, KOMPAS.com -Berita populer Jabodetabek sepanjang Minggu (15/12/2024) diisi oleh berita polisi periksa orangtua pelaku penganiayaan pegawai toko roti.

Kemudian, artikel mengenai anak bos roti di Cakung yang aniaya pegawainya mengklaim kebal hukum juga ramai dibaca.

Sementara itu, berita tentang 12.000 warga terdampak banjir rob di Jakarta Utara turut menarik perhatian dan banyak dibaca.

Ketiga berita di atas masuk ke dalam deretan berita populer Jabodetabek, berikut paparannya:

1. Usut kasus penganiayaan pegawai toko roti di Cakung, polisi periksa orangtua pelaku dan teman korban

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur Lina Yuliana mengatakan, kasus penganiayaan pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur, oleh anak pemilik toko tersebut, GSH, sudah ke pada tahap penyidikan.

Polisi melakukan gelar perkara dan ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Sudah sidik ya hari Sabtu. Sudah naik," kata Lina saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Sementara itu, empat orang saksi telah diperiksa dalam kasus penganiayaan terhadap pegawai berinisial D oleh GSH. Baca selengkapnya di sini.

2. Anak bos roti di Cakung yang aniaya pegawainya mengklaim kebal hukum

GSH, pelaku penganiayaan terhadap seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur, berinisial D, sempat mengatakan dirinya kebal terhadap hukum sehingga berani melakukan penganiayaan tersebut.

Menurut pengakuan D, hal itu diungkapkan oleh GSH saat pertama kali dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.

"Bilang saya 'Miskin, babu' terus dia juga bilang 'Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum', gitu," kata D saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual. Baca selengkapnya di sini.

3. 12.000 warga terdampak banjir rob di Jakarta Utara

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta mencatat, 12.000 jiwa terdampak banjir rob di beberapa wilayah di Jakarta Utara hingga Minggu (15/12/2024) siang.

"Sementara ini data yang kita miliki," ujar Sekretaris SDA Jakarta Hendri kepada Kompas.com, Minggu sore.

Belasan ribu warga yang terdampak banjir rob itu tersebar di empat wilayah, yakni Pademangan 2.400 jiwa, Penjaringan 4.800 jiwa, Cilincing 2.400 jiwa, dan Tanjung Priok 2.400 jiwa.

Sementara, tujuh titik di wilayah Jakarta Utara dilaporkan masih tergenang hingga Minggu siang, dengan ketinggian air bervariasi. Baca selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, aspek kemanusiaan menjadi alasan di balik rencana pemberian amnesti terhadap ribuan warga binaan.

Menurutnya, mereka yang akan diberi amnesti sebelumnya ditahan terkait kasus politik, UU ITE, pengguna narkotika yang semestinya direhabilitasi, mengalami gangguan jiwa dan pengidap HIV/AIDS.

“Terkait amnesti ini, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu, maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin satu Astacita,” kata Pigai melansir Antara, Minggu (15/12/2024).

Ia menjelaskan, narapidana yang terjerat UU ITE karena penghinaan terhadap kepala negara berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Oleh sebab itu, Presiden merasa perlu untuk memberikan pengampunan.

Menurut Pigai, hal tersebut juga berlaku untuk narapidana terkait kasus Papua, narapidana yang berusia lanjut, anak-anak, gangguan jiwa, serta narapidana pengidap sakit berkepanjangan yang memerlukan perawatan khusus.

“Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan dan rekonsiliasi. Masalah dengan UU ITE itu HAM, narapidana yang sakit berkepanjangan itu juga HAM. Artinya, Bapak Presiden memberi perhatian pada aspek-aspek HAM dalam pengambilan keputusannya,” tutur Pigai.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jumat (13/12). Salah satu isu yang dibahas pada rapat tersebut adalah pemberian amnesti kepada narapidana tertentu.

Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, terdapat sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti. Namun, jumlah pasti masih dalam asesmen untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh DPR.

CANBERRA, KOMPAS.com - Lima narapidana anggota jaringan narkoba "Bali Nine" Australia yang tersisa terbang pulang ke Australia pada Minggu (15/12/2024).

Diketahui, narapidana kasus narkoba itu akhirnya pulang setelah menjalani 19 tahun penjara di Indonesia.

Dikutip dari AFP, pada 2005 polisi Indonesia menangkap sembilan warga negara Australia tersebut dan mendakwa mereka karena berupaya menyelundupkan lebih dari 8 kg heroin dari pulau Bali.

Dalam kasus yang menarik perhatian dunia terhadap undang-undang narkoba Indonesia yang tak kenal ampun, dua dari komplotan tersebut akhirnya dieksekusi oleh regu tembak, sementara yang lain menjalani hukuman penjara yang berat.

"Pemerintah Australia dapat mengonfirmasi bahwa warga negara Australia, Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Czugaj telah kembali ke Australia," kata Canberra dalam sebuah pernyataan.

"Para pria tersebut akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan rehabilitasi dan reintegrasi pribadi mereka di Australia," jelasnya.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, para pria itu kembali pada sore hari, dan ia berterima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto atas "rasa belas kasihannya".

"Australia turut prihatin dengan masalah serius yang ditimbulkan oleh narkoba," kata Albanese.

"Pemerintah akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk melawan perdagangan narkotika dan kejahatan transnasional," jelas dia kepada wartawan.

Diketahui, warga Australia itu menghabiskan lebih dari 19 tahun di penjara Indonesia dan sudah saatnya untuk pulang.

Namun, Pemerintah Australia tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang perjanjian dengan Pemerintah Indonesia.

Dijelaskan, seorang menteri Indonesia mengatakan kepada AFP, kelima pria itu telah meninggalkan Indonesia sebagai tahanan. Tetapi semua tanggung jawab atas mereka kini telah diserahkan kepada Australia.

Para pria itu ditemani dalam penerbangan pulang oleh tiga pejabat dari kedutaan besar Australia, kata pejabat Indonesia lainnya.

Pemerintah Australia mengatakan telah secara konsisten mengadvokasi para pria itu dan memberikan dukungan konsuler kepada mereka dan keluarga mereka selama mereka ditahan.

Pemerintah meminta media untuk menghormati privasi mereka.

CANBERRA, KOMPAS.com - Lima narapidana anggota jaringan narkoba "Bali Nine" Australia yang tersisa terbang pulang ke Australia pada Minggu (15/12/2024).

Diketahui, narapidana kasus narkoba itu akhirnya pulang setelah menjalani 19 tahun penjara di Indonesia.

Dikutip dari AFP, pada 2005 polisi Indonesia menangkap sembilan warga negara Australia tersebut dan mendakwa mereka karena berupaya menyelundupkan lebih dari 8 kg heroin dari pulau Bali.

Dalam kasus yang menarik perhatian dunia terhadap undang-undang narkoba Indonesia yang tak kenal ampun, dua dari komplotan tersebut akhirnya dieksekusi oleh regu tembak, sementara yang lain menjalani hukuman penjara yang berat.

"Pemerintah Australia dapat mengonfirmasi bahwa warga negara Australia, Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Czugaj telah kembali ke Australia," kata Canberra dalam sebuah pernyataan.

"Para pria tersebut akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan rehabilitasi dan reintegrasi pribadi mereka di Australia," jelasnya.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan, para pria itu kembali pada sore hari, dan ia berterima kasih kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto atas "rasa belas kasihannya".

"Australia turut prihatin dengan masalah serius yang ditimbulkan oleh narkoba," kata Albanese.

"Pemerintah akan terus bekerja sama dengan Indonesia untuk melawan perdagangan narkotika dan kejahatan transnasional," jelas dia kepada wartawan.

Diketahui, warga Australia itu menghabiskan lebih dari 19 tahun di penjara Indonesia dan sudah saatnya untuk pulang.

Namun, Pemerintah Australia tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang perjanjian dengan Pemerintah Indonesia.

Dijelaskan, seorang menteri Indonesia mengatakan kepada AFP, kelima pria itu telah meninggalkan Indonesia sebagai tahanan. Tetapi semua tanggung jawab atas mereka kini telah diserahkan kepada Australia.

Para pria itu ditemani dalam penerbangan pulang oleh tiga pejabat dari kedutaan besar Australia, kata pejabat Indonesia lainnya.

Pemerintah Australia mengatakan telah secara konsisten mengadvokasi para pria itu dan memberikan dukungan konsuler kepada mereka dan keluarga mereka selama mereka ditahan.

Pemerintah meminta media untuk menghormati privasi mereka.

Lembaga penyiaran nasional Australia, ABC, mengatakan, para pria itu kini bebas dan tidak perlu menjalani hukuman penjara lebih lanjut di rumah.

"Para pria itu telah diberi akomodasi sementara dan telah membuat janji sukarela untuk melanjutkan rehabilitasi mereka," katanya.

Penangkapan orang asing karena pelanggaran narkoba di Bali bukanlah hal yang aneh, yang menarik jutaan pengunjung ke pantai-pantainya yang dipenuhi pohon palem setiap tahun.

Indonesia memiliki beberapa undang-undang narkoba terberat di dunia, termasuk hukuman mati bagi para pengedar narkoba.

Pemimpin "Bali Nine" yang dituduh, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi oleh regu tembak pada 2015 meskipun pemerintah Australia telah berulang kali memohon, yang memanggil duta besarnya saat itu.

Sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal karena kanker pada 2018, beberapa bulan sebelum Renae Lawrence dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

JAKARTA, KOMPAS.com - GSH, pelaku penganiayaan terhadap seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur, berinisial D, sempat mengatakan dirinya kebal terhadap hukum sehingga berani melakukan penganiayaan tersebut.

Menurut pengakuan D, hal itu diungkapkan oleh GSH saat pertama kali dirinya dianiaya oleh GSH menggunakan wadah selotip dan dilempari meja.

"Bilang saya 'Miskin, babu' terus dia juga bilang 'Orang miskin kayak lu mana bisa laporin gua ke polisi, gua ini kebal hukum', gitu," kata D saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Saat itu, D mengaku tiba-tiba mendapatkan tugas dari GSH untuk mengambil foto dari roti-roti yang sudah tidak layak jual.

D melakukannya. Akan tetapi GSH tetap melempari D dengan berbagai barang sembari mencaci makinya.

"Iya pernah dilempar tempat solasi kena kaki saya dan meja, tapi pas dilemparin meja, enggak kena saya, dihalangin teman saya juga di situ," kata dia.

Beruntung atas pelemparan tersebut, D tidak mengalami luka yang serius. Kakinya hanya mengalami memar setelah mendapatkan kekerasan dari anak bosnya.

Kejadian itu adalah aksi pelemparan pertama GSH kepada D. Kejadian kedua adalah Oktober lalu. D dilempar lagi dengan berbagai barang padat oleh GSH sebab enggan mengantarkan makanan ke kamar pelaku.

Sebelumnya diberitakan, seorang pegawai toko roti di Cakung diduga menjadi korban penganiayaan oleh GSH.

Video rekaman insiden ini viral di media sosial, menunjukkan kejadian yang diduga terjadi pada Kamis (17/10/2024).

Dalam video itu, korban terlihat dihantam dengan kursi, mengakibatkan luka di kepala.

Menindaklanjuti beredarnya video tersebut, Unit Reskrim Polsek Cakung segera mendatangi lokasi kejadian.

Polisi menyebut GSH menganiaya pegawainya karena korban menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku.

"Awalnya, terlapor meminta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor dan korban tidak mau karena itu bukan pekerjaannya," jelas Kasie Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana, saat dihubungi pada Jumat (13/12/2024).

Amarah GSH langsung meledak setelah penolakan itu, yang berujung pada tindakan penganiayaan.

"Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban, mengenai kepala dan bahu korban," tambahnya.

Saat ini, tim gabungan Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Cakung masih melakukan penyelidikan terhadap kasus penganiayaan ini.

KOMPAS.com - Fadilla alias Datuk (36), penganiaya dokter koas Universitas Sriwijaya (Unsri), Muhammad Luthfi, ditetapkan sebagai tersangka.

Dikutip dari Kompas TV, polisi tampak menggelandang tersangka di halaman Markas Polda Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menuju ruang konferensi pers, Sabtu (14/12/2024).

Tersangka kini terlihat mengenakan baju tahanan oranye bertuliskan "Tahanan Dit Tahti Polda Sumsel". Tangan tersangka juga tampak diborgol.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumsel telah menetapkan satu orang sebagai tersangka.

"Penyidik Dirkrimum yang menangani perkaranya menetapkan tersangka satu orang, yaitu pelaku penganiayaan," ujarnya dalam jumpa pers, dilansir dari akun Instagram Polda Sumsel.

Kasus penganiayaan terhadap dokter koas Unsri ini terjadi di sebuah rumah makan di Palembang, Rabu (11/12/2024).

Sebelumnya, pada Jumat (13/12/2024), penganiaya dokter koas, Fadilla alias Datuk (DT), menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel.

"Kami sangat kooperatif menyerahkan calon tersangka. Memang dia melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak dibenarkan secara hukum menganiaya seseorang," ucap kuasa hukum pelaku, Titis Rachmawati.

Pelaku merupakan sopir LD, rekan korban sesama koas. Pelaku disebut berkerabat dengan LD.

Di hari kejadian, pelaku mendampingi ibu LD, LN, untuk menemui Luthfi guna membahas jadwal piket LD saat malam tahun baru.

Titis menuturkan, karena Luthfi disebut tak merespons permintaan LN, pelaku kesal kemudian menganiaya korban.

"Menurut dia (DT), korban itu tidak merespons seperti itu saja. Kalau orang tidak direspons, itu tidak ditanggapi, jadi dia (DT) terprovokasi," ungkapnya.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Aji YK Putra | Editor: David Oliver Purba), Kompas TV

KOMPAS.com - Sebanyak 150 mahasiswa dari tujuh universitas di Jakarta yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta pada Senin (16/12/2024).

Aksi ini menuntut pencopotan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sumedang, Ratri Handoyo Eko Saputro, dari jabatannya.

Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap insiden kaburnya dua narapidana dari Lapas Sumedang pada Selasa (3/12/2024).

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Daffariza Aditya, menyatakan bahwa pelarian dua narapidana tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar Lapas.

"Meskipun kedua narapidana berinisial ER dan D berhasil ditangkap kembali, hal ini tetap membahayakan warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," ujar Daffa kepada Kompas.com melalui WhatsApp pada Sabtu (14/12/2024).

Daffa, mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, menjelaskan bahwa Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta telah melakukan kajian internal selama beberapa hari.

Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya dugaan kelalaian petugas piket Lapas Kelas II B Sumedang saat insiden terjadi.

"Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh petugas piket Lapas pada saat itu dan Kalapas Kelas II B Sumedang," tegas Daffa.

Ia juga menyoroti bahwa alih-alih mendapatkan sanksi, petugas piket tersebut justru menerima penghargaan dari Ratri Handoyo Eko Saputro.

"Ini sangat mencederai pemikiran warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," tambahnya.

Daffa mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa di kantor kementerian tersebut akan diikuti mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Borobudur, Universitas Stiami, Universitas BSI, STIE Jakarta, dan Universitas Azzahra Jakarta, serta beberapa mahasiswa dari Sumedang.

Ada tiga poin tuntutan yang akan disampaikan oleh Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta.

Pertama, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk segera mencopot Ratri Handoyo Eko Saputro dari jabatannya.

Kedua, meminta agar seluruh petugas piket Lapas yang bertugas saat narapidana kabur diberhentikan karena diduga melakukan kelalaian.

Ketiga, mendesak evaluasi terhadap seluruh jajaran petugas dan konstruksi bangunan Lapas Kelas II B Sumedang.

Daffa menegaskan bahwa aksi ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai, dan UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

KOMPAS.COM/AAM AMINULLAH Lapas Kelas II B Sumedang, dan sebaran banner rencana aksi dari Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta.

Menanggapi rencana aksi unjuk rasa ini, Ratri Handoyo Eko Saputro menyatakan bahwa ia telah melaporkan hal tersebut kepada kantor wilayah Lapas.

"Saya sudah laporkan ke pimpinan di kanwil, jadi saya belum bisa memberi pernyataan lebih lanjut terkait hal ini," ujar Ratri kepada Kompas.com melalui WhatsApp.

Sebelumnya, diberitakan bahwa dua warga binaan Lapas Kelas II B Sumedang melarikan diri dengan cara memanjat genteng saat persiapan shalat dzuhur.

Ratri menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan, terutama terkait ketinggian tembok yang mengelilingi Lapas yang saat ini hanya enam meter.

"Kami berencana untuk meningkatkan ketinggian tembok menjadi delapan meter," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Brigjen Pol Desy Andriani, Direktur Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri, menegaskan bahwa anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak boleh menjadi korban atau terviktimisasi.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian.

"Melihat fenomena yang ada, kita harus memperhatikan tentang penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk juga dalam penggunaan literasi yang tidak membuat semakin terviktimisasi," ujar Desy dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat (13/12/2024).

Desy menekankan pentingnya saran dan masukan dalam penguatan direktorat PPA-PPO.

Pihaknya telah menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

"Kita angkat juga bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, dan disabilitas berhadapan dengan hukum," jelasnya.

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi penyidik di tingkat Polda hingga Polres, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara konsisten dan profesional.

Desy juga berkomitmen untuk mencari solusi alternatif dalam penyidikan agar tidak terjadi bias.

"Ini menjadi tugas kita bersama, melalui forum-forum tentunya nanti secara berkala, kita akan mencarikan sebuah solusi-solusi alternatif agar dalam konteks penyidikan tidak membuat bias," ungkapnya.

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi, dan organisasi non-pemerintah (NGO), Desy berharap upaya ini dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam sistem hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menilai, usulan untuk mengembalikan institusi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan sebuah kemunduran.

Menurut dia, usulan tersebut tidak sesuai dengan amanat reformasi tahun '98.

“Kami menolak keras adanya usulan agar institusi Polri dikembalikan ke TNI atau di bawah Kemendagri,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (13/12/2024).

Hendardi mengatakan, amanat reformasi tahun '98 menyatakan bahwa institusi Polri berada di bawah Presiden. Sehingga, Polri tidak seharusnya berada di bawah Kemendagri atau TNI.

“Amanat konstitusi sekaligus amanah dari reformasi itu harus kita jaga. Soal kedudukan Polri agar ditinjau ulang, itu saya tidak setuju," katanya.

Hendardi lantas menyinggung respons Mendagri Tito Karnavian yang langsung menyatakan penolakan terhadap usulan tersebut. Dia setuju dengan Tito bahwa institusi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan kehendak reformasi.

"Pak Tito sebagai Mendagri sendiri menolak, berkeberatan menyatakan itu. Jadi artinya memang posisi itu sudah benar dan harus dijaga," ujar Hendardi.

Hendardi menambahkan, usulan menempatkan Polri di bawah TNI ataupun Kemendagri berpotensi mengulang persoalan masa lalu yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Dia menambahkan, peran TNI dan Polri jelas berbeda sehingga institusi Bhayangkara tak bisa ditempatkan di bawah kewenangan militer.

"TNI pada konteks pertahanan dan pengamanan, sementara Polri konteksnya penegakan hukum," tegas Hendardi.

Adapun usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Hal ini disampaikan Deddy usai PDI-P kalah telak pada Pilkada Jawa Tengah 2024 dan Pilkada Jawa Timur 2024.

PDI-P menilai, ada keterlibatan oknum polisi yang mengakibatkan PDI-P kalah di "kandang banteng" tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pemindahan narapidana di Indonesia ke negara asalnya atau transfer of prisoner.

Sebab, saat ini mulai banyak negara yang meminta Indonesia melakukan transfer of prisoner, setelah keputusan memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, yakni Filipina.

"Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/12/2024).

Menurut Pangeran, kehati-hatian sangat diperlukan karena dia khawatir pemindahan narapidana tanpa dasar hukum yang jelas, justru menimbulkan persoalan hukum baru di Indonesia.

“Kami berharap Pemerintah lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sampai menabrak konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi,” kata Pangeran.

Selain itu, lanjut Pangeran, pemindahan narapidana ke negara asal tanpa alasan kuat juga dianggap dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Dia pun khawatir kondisi tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, karena dianggap memiliki standar ganda dalam penegakan hukum.

“Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem peradilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” kata Pangeran.

“Jadi dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ini dapat memicu peningkatan tindak kriminal dan konflik sosial," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Untuk diketahui, Prancis meminta Indonesia untuk memindahkan warga negaranya, Serge Atlaoui yang mendapat hukuman mati atas kasus narkoba.

Sedangkan Australia meminta pemerintah Indonesia untuk pemindahan penahanan lima anggota Bali Nine yang merupakan warga negara mereka.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan keinginannya agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" dapat dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Transfer 'Bali Nine' hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal," kata Yusril.

Saat ini, lima anggota "Bali Nine" masih menjalani hukuman di penjara Indonesia, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Mereka dihukum penjara seumur hidup sebagai bagian dari jaringan penyelundup 8,202 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2005.

Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada tahun 2018.

Renae Lawrence, salah satu anggota "Bali Nine", dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pemindahan narapidana di Indonesia ke negara asalnya atau transfer of prisoner.

Sebab, saat ini mulai banyak negara yang meminta Indonesia melakukan transfer of prisoner, setelah keputusan memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, yakni Filipina.

"Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/12/2024).

Menurut Pangeran, kehati-hatian sangat diperlukan karena dia khawatir pemindahan narapidana tanpa dasar hukum yang jelas, justru menimbulkan persoalan hukum baru di Indonesia.

“Kami berharap Pemerintah lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sampai menabrak konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi,” kata Pangeran.

Selain itu, lanjut Pangeran, pemindahan narapidana ke negara asal tanpa alasan kuat juga dianggap dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Dia pun khawatir kondisi tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, karena dianggap memiliki standar ganda dalam penegakan hukum.

“Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem peradilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” kata Pangeran.

“Jadi dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ini dapat memicu peningkatan tindak kriminal dan konflik sosial," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Untuk diketahui, Prancis meminta Indonesia untuk memindahkan warga negaranya, Serge Atlaoui yang mendapat hukuman mati atas kasus narkoba.

Sedangkan Australia meminta pemerintah Indonesia untuk pemindahan penahanan lima anggota Bali Nine yang merupakan warga negara mereka.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan keinginannya agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" dapat dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Transfer 'Bali Nine' hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal," kata Yusril.

Saat ini, lima anggota "Bali Nine" masih menjalani hukuman di penjara Indonesia, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Mereka dihukum penjara seumur hidup sebagai bagian dari jaringan penyelundup 8,202 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2005.

Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada tahun 2018.

Renae Lawrence, salah satu anggota "Bali Nine", dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

KENDAL, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan sikap intoleransi merupakan cikal bakal terjadinya radikalisme yang berujung pada terorisme.

"Dengan intoleran ini adalah cikal bakal untuk mengarah ke radikal terorisme," ujar Eddy saat ditemui di Desa Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, pada Jumat (13/12/2024).

Eddy menekankan pentingnya negara untuk menjaga dan menjauhkan warganya dari sikap intoleran.

Hal ini dapat dicapai dengan memperkokoh nilai-nilai demokrasi dan Pancasila di tengah masyarakat.

"Makanya kami terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi, sehingga mereka saling menghargai walaupun dengan perbedaan yang ada," imbuhnya.

Dia menegaskan, perbedaan di masyarakat tidak boleh menjadi kendala, melainkan dijadikan harmoni yang memperkuat bangsa.

"Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang terus kita bangun sehingga perbedaan itu tidak menjadi kendala. Justru malah menjadi harmoni. Kedamaian, toleransi, dan kedamaian itu sudah tercipta di tingkat pedesaan," lanjutnya.

Saat ini, BNPT tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk memperkuat masyarakat agar tidak tersusupi oleh ideologi radikal.

Salah satu program tersebut adalah Desa Siapsiaga, yang mulai dilaksanakan pada pertengahan 2024.

Sebanyak 50 desa di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung telah ditunjuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Warga di desa-desa ini akan mendapatkan pemahaman dan materi untuk membantu mereka menangkal masuknya paham radikalisme, termasuk ciri-ciri orang yang intoleran.

"Bahwa sikap intoleran itu yang utama. Artinya, kalau orang sudah eksklusif, tidak mau bergaul dengan masyarakat, itu perlu diwaspadai," jelas Eddy.

Aparat keamanan, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga akan dikerahkan untuk mengajak warga lebih waspada dan berhati-hati.

"Misalnya, jika ada warga baru yang datang, dan ada warga yang tidak bergaul, itu perlu disambangi dan disapa. Bapak kenapa kok enggak keluar rumah?" tambahnya.

Eddy berharap, dengan cara-cara tersebut, masyarakat akan lebih mawas diri dan terhindar dari paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Desa Sukorejo adalah salah satu dari 50 desa yang dilibatkan dalam program Desa Siapsiaga, yang merupakan bagian dari tujuh program prioritas BNPT untuk mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia, sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Untuk mendukung keberlangsungan program ini, para tokoh masyarakat dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan pada Mei-Juni 2024.

Setelah mendapatkan pembekalan, mereka akan kembali ke desa masing-masing untuk melakukan sosialisasi mengenai ciri-ciri orang yang diduga terlibat dalam jaringan teroris dan kiat-kiat untuk mencegah diri terjaring golongan ekstrem.