KOMPAS.com - Jadi sorotan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) oleh seorang orangtua murid.

Laporan ini terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Meski banyak yang mendukung kebijakan kontroversial ini, tidak sedikit pula yang tidak setuju dengan langkah yang diambil oleh sang gubernur dalam menangani siswa nakal.

Adhel Setiawan, orangtua murid yang melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM menilai kebijakan tersebut melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Secara terbuka, Adhel, yang juga dikenal sebagai pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, menyatakan keberatannya terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, Dedi Muyadi tidak memahami filosofi pendidikan.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Alasan Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM

Adhel juga menjelaskan tiga alasan utama dirinya melakukan penolakan hingga melapor ke Komnas HAM

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan falsafah pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia,” ujarnya.

“Artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegas Adhel.

Adhel menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru,orangtua, serta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer karena khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama pendidikan berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah ada jaminan kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenakalan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai gubernur karena tidak ditemukan payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam mendidik siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," ujar Adhel.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," tambahnya.

KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN Puluhan siswa SMP di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berjalan menuju barak militer di markas Yonif Raider 300 Cianjur, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025) untuk menjalani pendidikan karakter selama dua pekan.

Respon Dedi Mulyadi Setelah Dilaporkan ke Komnas HAM

Dedi Mulyadi merespons pelaporan dirinya ke Komnas HAM dengan mengakui bahwa hal itu merupakan risiko dari upayanya membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Jawa Barat.

“Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat,” kata Dedi dalam video di media sosial dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Dedi justru mengajak pihak-pihak yang peduli terhadap hak anak untuk turut berperan dalam menangani persoalan yang ada saat ini.

“Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan,” ujarnya.

Komnas HAM: Edukasi Sipil Bukan Kewenangan Lembaga Militer

Sebelumnya, Komnas HAM telah meminta Dedi meninjau kembali program mengirim anak nakal ke barak militer.

Menurut Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukanlah kewenangan lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike, saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier, seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Natalius Pigai: Kebijakan Gubernur Jabar Tidak Melanggar HAM

Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer tidak melanggar HAM.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius, di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Natalius menjelaskan yang dimaksud dengan corporal punishment adalah hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip, seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar dia.

KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Ratusan siswa nakal dari SMA dan SMK di berbagai daerah di Jawa Barat dikirim ke Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat.

KemenPPPA: Kita Kawal Bersama-sama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga telah menyatakan akan mengawal kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim pelajar ke barak militer.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menegaskan pentingnya pengawalan terhadap program baru ini.

"Ini harus kita kawal bersama-sama dan ini menjadi pembelajaran juga untuk kita bersama-sama," ujar Pribudi, saat ditemui di Kantor KemenPPPA, Jakarta, pada Kamis (8/5/2025).

Saat ini, KemenPPPA belum dapat memberikan evaluasi terkait program pelatihan siswa di barak militer karena program ini baru dimulai.

"Belum (ada evaluasi), ini memang inovasi. Ini inovasi dari Jawa Barat, belajar dari berbagai teori dan base praktik yang dilakukan oleh Purwakarta. Jadi, ini memang benar-benar baru," ujar Pribudi.

KemenPPPA masih menunggu hasil dari program ini untuk menilai dampaknya terhadap anak-anak.

"Misalnya (ada) keberhasilannya atau kekurangannya nanti, itu akan jadi bahan untuk kebijakan publik, untuk analisis kebijakan publik di tingkat pusat," kata Pribudi.

Sumber:
bandung.kompas.com
bandung.kompas.com
nasional.kompas.com
nasional.kompas.com

BALI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata Pigai seperti dilansir dari Antara, Sabtu (10/5/2025) malam.

Pigai menambahkani kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Pigai.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Pigai justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata Pigai.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Pigai.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -KAI Properti, salah satu anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan fokus dalam kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, KAI Properti terus menunjukkan konsistensi dalam membangun budaya kepatuhan dan integritas di seluruh lini operasionalnya.

"Kepatuhan hukum bagi kami bukan sekadar kewajiban, melainkan pondasi utama untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan," kata Plt Sekretaris Perusahaan KAI Properti, Ramdhani Subagja dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

KAI Properti menerapkan dan menjungjung tinggi nilai safety, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun kerja sama yang sehat dengan para mitra dan pemangku kepentingan.

“Dalam industri konstruksi yang kompleks dan dinamis, penerapan standar kepatuhan hukum yang tinggi menjadi kunci untuk memastikan setiap proyek berjalan dengan aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial,” tambah Ramdhani.

KAI Properti menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat sistem tata kelola dan kepatuhan hukum secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan nilai-nilai inti BUMN dan misi perusahaan untuk menjadi pengelola properti berbasis transportasi yang modern, aman, dan terpercaya.

“Kami percaya bahwa perusahaan yang patuh hukum akan lebih tangguh menghadapi tantangan zaman. Kemenangan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam hal integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Atas upayanya dalam mengedepankan kepatuhan hukum, perseroan meraih penghargaan “Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold)” untuk sektor Konstruksi dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan para pemimpinnya yang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

“Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Keputusan diterimanya permohonan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025.

Seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Kemudian, bagi tiga terlindung yang berstatus hukum sebagai saksi korban, bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban berusia 21 tahun juga mendapat layanan perhitungan restitusi, Korban usia 24 tahun mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus, dan korban usia 31 tahun mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

Nurherwati lantas berharap agar hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

“Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, LPSK melakukan langkah proaktif menjangkau korban pada 10 April 2025.

LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Sebagai informasi, hingga April 2025, untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada dewasa maupun anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi laporan sejumlah orangtua siswa ke Komnas HAM terkait program pendidikan barak militer untuk anak-anak dan remaja dengan perilaku khusus.

Melalui unggahan video di media sosial yang dikonfirmasi Kompas.com pada Sabtu (10/5/2025), Dedi menyatakan apresiasinya terhadap semua perhatian publik terhadap program tersebut, termasuk kritik, saran, hingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," kata Dedi.

Dedi Ajak Semua Pihak Turut Didik Anak Berperilaku Khusus

Ia menyebutkan bahwa semua masukan, baik yang mendukung maupun mempertanyakan kebijakannya, adalah bagian dari risiko sebagai pemimpin dalam upaya mencarikan masa depan lebih baik untuk anak-anak di Jawa Barat.

Dedi pun mengajak seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap anak-anak dengan perilaku istimewa untuk bergandengan tangan menyelesaikan persoalan ini bersama-sama.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan," ujarnya.

Menurut Dedi, saat ini sudah banyak anak yang didaftarkan oleh orangtuanya ke Dinas Pendidikan kabupaten, kota, maupun provinsi, dan kini sedang menunggu antrean untuk mengikuti pendidikan di barak militer.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki," jelas Dedi.

Ia meyakini, jika berbagai elemen masyarakat bersedia terlibat secara langsung dalam proses pendidikan dan pembinaan anak-anak tersebut, beban pemerintah daerah akan jauh lebih ringan.

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," ujarnya.

Tak hanya itu, Dedi juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak tersebut, mulai dari rumah pribadi, yayasan, lembaga pendidikan hingga kantor pengacara.

"(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama," kata Dedi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dilaporkan ke Komnas HAM, Dedi Mulyadi: Silakan Bantu Didik Anak-anak Ini, Sudah Banyak yang Antre".

KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons pelaporan dirinya ke Komnas HAM terkait program pendidikan barak militer bagi anak-anak dan remaja dengan sikap terbuka dan ajakan kolaboratif.

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian, kritik, saran, hingga tuduhan atas kebijakan tersebut.

Dedi mengakui bahwa pelaporan itu merupakan risiko dari upayanya membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di Jawa Barat.

“Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat,” kata Dedi dalam video di media sosial dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Ajak kolaborasi

Alih-alih defensif, Dedi justru mengajak pihak-pihak yang peduli terhadap hak anak untuk turut berperan dalam menangani persoalan anak-anak berperilaku khusus atau istimewa.

“Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan,” ujarnya.

Ia juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak seperti yayasan, lembaga pendidikan, rumah tinggal, hingga kantor pengacara untuk ikut mendidik anak-anak tersebut.

Saat ini, Dedi mengungkapkan, banyak anak telah didaftarkan orangtua mereka ke Dinas Pendidikan provinsi maupun kota/kabupaten dan sedang menunggu giliran mengikuti pendidikan di barak militer.

“Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki,” jelasnya.

Dedi menambahkan, jika semua pihak yang berpihak pada anak mau menerima, merawat, menjaga, dan mendidik mereka, maka beban pemerintah daerah akan lebih ringan.

“Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain,” katanya.

Menurut Dedi, penyelesaian masalah anak-anak berperilaku khusus tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.

“(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama,” tutup Dedi.

BALI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata Pigai seperti dilansir dari Antara, Sabtu (10/5/2025) malam.

Pigai menambahkani kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Pigai.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Pigai justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata Pigai.

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Pigai.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga korban dan empat saksi dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan, kekerasan seksual yang terjadi dalam kasus ini masuk dalam kategori relasi kuasa yang membuat korban tidak berdaya.

“Relasi kuasa yang terjadi dunia medis menyangkut pengetahuan, profesi dokter dimana masyarakat memahami dokter tidak akan melakukan tindakan kekerasan seksual,” kata Nurherwati dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Keputusan diterimanya permohonan berdasarkan Keputusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Senin, 5 Mei 2025.

Seluruh terlindung mendapatkan perlindungan Pemenuhan Hak Prosedural berupa pendampingan di persidangan.

Kemudian, bagi tiga terlindung yang berstatus hukum sebagai saksi korban, bentuk perlindungan berbeda-beda sesuai dengan permohonan yang mereka ajukan.

Selain mendapat pemenuhan hak prosedural, korban berusia 21 tahun juga mendapat layanan perhitungan restitusi, Korban usia 24 tahun mendapat pemenuhan hak atas informasi berupa perkembangan penanganan kasus, dan korban usia 31 tahun mendapat rehabilitasi psikologis dan hak atas informasi.

Nurherwati lantas berharap agar hukuman terhadap tersangka lebih berat karena profesinya yang seharusnya menjadi pemberi layanan hak dasar warga negara atas kesehatan dan ditambah dilakukan kepada lebih dari satu orang.

Dia juga menegaskan, perlunya setiap instansi menghadirkan standar operasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual saat merekrut pegawai.

“Salah satu yang dapat dilakukan dengan menelusuri seseorang apakah pernah menjadi pelaku kekerasan seksual atau tidak,” ujarnya.

Sebelumnya, LPSK melakukan langkah proaktif menjangkau korban pada 10 April 2025.

LPSK turun ke lapangan menjangkau saksi dan korban dan melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Kanit PPA Polda Jabar, Penyidik PPA Polda Jabar, dan UPTD PPA Kota Bandung.

Sebagai informasi, hingga April 2025, untuk perkara kekerasan seksual LPSK sudah melakukan langkah proaktif sebanyak 26 kasus dan perlindungan darurat sebanyak 55 kasus. Sementara itu, jumlah terlindung dari tindak pidana kekerasan seksual pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 1.173 orang.

Data permohonan perlindungan LPSK 2024 terkait kasus kekerasan seksual tertinggi datang dari wilayah Jawa Barat, baik terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada dewasa maupun anak.

Dalam kategori kekerasan seksual terhadap anak, tercatat 172 kasus berdasarkan wilayah hukum dan 159 kasus berdasarkan domisili.

Pada kategori kekerasan seksual dewasa, Jawa Barat kembali mencatat angka tertinggi, yakni 56 kasus berdasarkan wilayah domisili dan 65 kasus di berdasarkan wilayah hukum.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Tiga narapidana kasus pembunuhan dan kepemilikan senjata api kabur dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (8/5/2025).

Adapun ketiga narapidana yang kabur ini adalah Irimus Telenggen alias Sayur, Salam Telenggen alias Uras Telenggen, dan Yomison Murib alias Biasa.

Ketiga narapidana yang kabur ini masing-masing terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata api, dan pembunuhan.

Dari data yang dihimpun Kompas.com, ketiga narapidana ini kabur sekitar pukul 00.42 WIT.

Berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV dan keterangan saksi, para napi diduga kabur menggunakan tangga kayu sepanjang 3,5 meter untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter yang dilengkapi kawat duri.

Sebelum kabur, ketiga narapidana ini mendapatkan kepercayaan dari petugas untuk membantu memasak air bagi penghuni lapas lainnya, yang memungkinkan mereka mengakses area terbuka.

"Ketiga narapidana yang kabur ini adalah pelaku pembunuhan dan kepemilikan senjata api secara ilegal," kata Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Kapolda Alfred menyebut bahwa ketiga narapidana ini adalah pelaku yang terlibat dalam aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Pegunungan Papua.

Diberitakan sebelumnya, anggota kepolisian Satuan Reskrim Polres Nabire diserang saat hendak melakukan olah TKP terkait kaburnya tiga narapidana di Lapas Nabire.

Akibat penyerangan ini, dua anggota kepolisian dikeroyok dan dianiaya oleh narapidana di dalam lapas.

Selain itu, satu anggota kepolisian mengalami luka di bagian kepala, sedangkan beberapa lainnya mengalami memar dan cedera ringan.

Tak hanya itu, warga binaan dilaporkan mengalami luka dalam insiden tersebut.

Mereka pun telah mendapatkan perawatan medis.

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya Pemprov Jawa Barat dalam mengatasi anak-anak, remaja yang berperilaku khusus atau istimewa.

Dia berterima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar HAM, melanggar hak-hak anak.

Bagi Dedi, hal itu bagian dari risiko yang harus dihadapi di tengah-tengah pehatian dan upayanya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik.

"Saya yakin seluruh kritik, saran dan pelaporan itu didasarkan pada concern dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak yang memiliki keberpihakan terhadap anak-anak berperilaku khusus di Jawa Barat, untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan itu.

"Kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan," katanya.

Kepada pihak-pihak yang concern terhadap anak-anak tersebut, bisa menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrean remaja yang sudah didaftarkan orangtuanya ke Dinas Pendidikan kota/kabupaten dan provinsi.

Saat ini, kata Dedi, sudah banyak anak yang didaftarkan orangtuanya, mereka antre menunggu giliran menjalani pendidikan di barak militer.

"Agar tugas pemprov dan gubernur, wali kota, bupati ringan, saya sangat berharap bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, (silakan) dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki bapak ibu semua yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki," jelas Dedi.

Dia yakin, jika semua pihak yang berpihak pada anak-anak mau menerima anak-anak ini, mau merawat, menjaga dan mendidik, maka tugas gubernur akan semakin ringan.

"Saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain," ujarnya.

Dengan tangan terbuka, Dedi menyampaikan, akan menerima uluran tangan pihak terkait, jika rumah, yayasan, lembaga pendidikan, maupun kantor pengacara pihak tersebut, bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak berperilaku khusus, atau berperilaku istimewa tersebut.

"(Pihak terkait) Yang tinggal di Depok selesaikan (permasalahan anak berperilaku khusus) di Depok, yang tinggal di Bekasi selesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung selesaikan yang di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama," kata Dedi.

KOMPAS.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer menuai kontroversi.

Seorang orangtua murid, Adhel Setiawan, secara resmi melaporkan Dedi ke Komnas HAM karena menilai kebijakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Dilansir Kompas.com (10/05/2025), Adhel, yang juga seorang pengacara dari Defacto & Partners Law Office, menyatakan keberatannya secara terbuka terhadap program pendidikan militer bagi siswa yang dianggap nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025).

Tiga Alasan Penolakan Program Barak Militer untuk Siswa

Adhel menyampaikan tiga alasan utama penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

1. Bertentangan dengan Nilai Pendidikan

Menurutnya, pendekatan militer justru menyimpang dari tujuan pendidikan yang sejatinya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kenakalan siswa sering kali muncul karena kurangnya ruang untuk didengar, yang seharusnya menjadi tanggung jawab guru, orangtua, dan pemerintah.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," tegas Adhel.

2. Kekhawatiran Soal Kekerasan dan Efektivitas Program

Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk siswa dan mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya kekerasan atau intimidasi selama proses pelatihan.

3. Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Ia juga menyoroti tidak adanya dasar hukum yang membolehkan keterlibatan militer dalam pendidikan siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya," tegasnya.

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang. Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," lanjut Adhel.

Dedi Mulyadi: Program Atas Permintaan Orangtua

Menanggapi kontroversi, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program pendidikan militer tersebut merupakan hasil dari permintaan sejumlah orangtua siswa yang sudah tak sanggup menangani anak-anak mereka.

"Yang mengarah ke tindakan-tindakan kriminal, dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orangtua di rumahnya sudah tidak mampu lagi mendidik. Jadi kalau orangtuanya tidak menyerahkan, kita tidak menerima," jelas Dedi.

Dedi juga mengklaim bahwa para siswa yang berada di barak militer merasa bahagia dan nyaman.

"Gimana gak happy, gizinya cukup, istirahat cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolah cukup," katanya.

Menteri HAM Dukung Program, Usul Diterapkan Nasional

Program ini juga mendapatkan dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, yang menyatakan bahwa program tersebut bukan merupakan bentuk kekerasan fisik.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ungkap Pigai.

Ia bahkan menyarankan agar kebijakan tersebut diadopsi secara nasional bila terbukti efektif.

"Kami meminta menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia kalau bagus," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Orangtua Murid Laporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM karena Kirim Siswa ke Barak Militer, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Nabire diserang narapidana saat hendak melakukan olah tempat kejadian perkara di Lapas Kelas IIB, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat (9/5/2025).

Kapolda Papua Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, membenarkan adanya penyerangan terhadap personel kepolisian Polres Nabire yang hendak melakukan olah TKP kasus kaburnya tiga narapidana di Lapas Nabire itu.

"Ia benar, anggota kami dari Satuan Reskrim Polres Nabire diserang saat hendak melakukan olah TKP guna menyelidiki kasus kaburnya narapidana yang kabur dari Lapas Nabire," katanya, Sabtu (10/5/2025).

Adapun tiga narapidana kabur dari Lapas Nabire pada Kamis (8/5/2025).

Menurut jenderal bintang satu itu, dalam penyerangan tersebut, aparat kepolisian dilempari batu oleh sejumlah narapidana di Lapas.

Selain itu, sejumlah anggota polisi dianiaya dan dikeroyok beberapa narapidana.

"Ada dua anggota polisi sempat dikeroyok dan dianiaya sebelum berhasil diselamatkan oleh petugas lapas," ungkap Kapolda Alfred.

Ia menyampaikan bahwa kasus penyerangan ini membuat satu polisi mengalami luka di bagian kepala, sedangkan beberapa lainnya mengalami memar dan cedera ringan.

"Beberapa warga binaan juga dilaporkan luka dalam insiden tersebut. Mereka pun telah mendapat penanganan medis," katanya.

Untuk meredam situasi itu, kata Alfred, pihaknya sudah menurunkan personel tambahan di sekitar lapas, termasuk dari Satuan Brimob untuk melakukan pengamanan.

"Kami juga masih mengusut insiden penyerangan yang dilakukan oleh sejumlah narapidana terhadap aparat kepolisian tersebut," ujar mantan Wakapolda Papua Barat itu.

"Kami menempatkan pengamanan tambahan di luar, bukan di dalam lapas, agar tidak memperkeruh suasana. Brimob dan Polres Nabire kini siaga penuh," katanya.