JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, jumlah sementara narapidana yang masuk kategori penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 19.000 orang.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen sementara yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

“Setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44.000 menjadi kurang lebih sekitar 19.000,” ujar Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2/2025).

Meski begitu, Supratman menekankan bahwa pihaknya masih akan terus melanjutkan verifikasi dan asesmen terhadap para calon penerima amnesti.

“Ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan kriteria yang di rapat kerja lalu sudah kami sampaikan,” kata Supratman.

Dalam rapat tersebut, Supratman juga meminta dukungan DPR agar Kementerian Hukum bisa segera menyelesaikan tahapan verifikasi dan asesmen.

“Itu yang paling penting karena kami berharap mudah-mudahan tahap asesmen terkait dengan amnesti yang sementara Direktur Pidana di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada sejumlah kelompok narapidana berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, rekonsiliasi, dan perdamaian.

Hal ini pun dianggap sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun bangsa yang lebih bermartabat dan menghormati nilai-nilai HAM.

“Amnesti diberikan atas landasan kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia," ujar Natalius, dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada 5 Februari 2025.

Pihaknya bersama Kementerian Hukum sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 44.000 narapidana yang berpotensi menerima amnesti. Jumlah ini masih bisa berubah tergantung hasil verifikasi.

Kepada Komisi XIII, Pigai memaparkan bahwa penerima amnesti meliputi terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat negara.

“Berikutnya, mereka yang sakit berkepanjangan, kemudian lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur, dan narapidana politik,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa narapidana politik yang mendapat amnesti tidak hanya berlaku di Papua, tetapi di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.

“Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke. Ini kemungkinan setelah asesmen selesai, dan presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti,” ujarnya.

Namun, Pigai memastikan bahwa amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana politik di Papua yang terlibat dalam aksi penyerangan menggunakan senjata.

"Kalau mereka yang menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan, yang berbeda ideologi atau keberpihakan, itu bisa mendapat amnesti. Tapi, kalau mereka yang bersenjata, tidak akan diberikan," kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, jumlah sementara narapidana yang masuk kategori penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 19.000 orang.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen sementara yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

“Setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44.000 menjadi kurang lebih sekitar 19.000,” ujar Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2/2025).

Meski begitu, Supratman menekankan bahwa pihaknya masih akan terus melanjutkan verifikasi dan asesmen terhadap para calon penerima amnesti.

“Ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan kriteria yang di rapat kerja lalu sudah kami sampaikan,” kata Supratman.

Dalam rapat tersebut, Supratman juga meminta dukungan DPR agar Kementerian Hukum bisa segera menyelesaikan tahapan verifikasi dan asesmen.

“Itu yang paling penting karena kami berharap mudah-mudahan tahap asesmen terkait dengan amnesti yang sementara Direktur Pidana di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada sejumlah kelompok narapidana berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, rekonsiliasi, dan perdamaian.

Hal ini pun dianggap sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun bangsa yang lebih bermartabat dan menghormati nilai-nilai HAM.

“Amnesti diberikan atas landasan kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia," ujar Natalius, dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada 5 Februari 2025.

Pihaknya bersama Kementerian Hukum sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 44.000 narapidana yang berpotensi menerima amnesti. Jumlah ini masih bisa berubah tergantung hasil verifikasi.

Kepada Komisi XIII, Pigai memaparkan bahwa penerima amnesti meliputi terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat negara.

“Berikutnya, mereka yang sakit berkepanjangan, kemudian lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur, dan narapidana politik,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa narapidana politik yang mendapat amnesti tidak hanya berlaku di Papua, tetapi di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.

“Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke. Ini kemungkinan setelah asesmen selesai, dan presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti,” ujarnya.

Namun, Pigai memastikan bahwa amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana politik di Papua yang terlibat dalam aksi penyerangan menggunakan senjata.

"Kalau mereka yang menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan, yang berbeda ideologi atau keberpihakan, itu bisa mendapat amnesti. Tapi, kalau mereka yang bersenjata, tidak akan diberikan," kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, jumlah sementara narapidana yang masuk kategori penerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 19.000 orang.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen sementara yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum.

“Setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44.000 menjadi kurang lebih sekitar 19.000,” ujar Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (17/2/2025).

Meski begitu, Supratman menekankan bahwa pihaknya masih akan terus melanjutkan verifikasi dan asesmen terhadap para calon penerima amnesti.

“Ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan kriteria yang di rapat kerja lalu sudah kami sampaikan,” kata Supratman.

Dalam rapat tersebut, Supratman juga meminta dukungan DPR agar Kementerian Hukum bisa segera menyelesaikan tahapan verifikasi dan asesmen.

“Itu yang paling penting karena kami berharap mudah-mudahan tahap asesmen terkait dengan amnesti yang sementara Direktur Pidana di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada sejumlah kelompok narapidana berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, rekonsiliasi, dan perdamaian.

Hal ini pun dianggap sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun bangsa yang lebih bermartabat dan menghormati nilai-nilai HAM.

“Amnesti diberikan atas landasan kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia," ujar Natalius, dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI pada 5 Februari 2025.

Pihaknya bersama Kementerian Hukum sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 44.000 narapidana yang berpotensi menerima amnesti. Jumlah ini masih bisa berubah tergantung hasil verifikasi.

Kepada Komisi XIII, Pigai memaparkan bahwa penerima amnesti meliputi terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat negara.

“Berikutnya, mereka yang sakit berkepanjangan, kemudian lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur, dan narapidana politik,” kata Pigai.

Pigai menekankan bahwa narapidana politik yang mendapat amnesti tidak hanya berlaku di Papua, tetapi di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.

“Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke. Ini kemungkinan setelah asesmen selesai, dan presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti,” ujarnya.

Namun, Pigai memastikan bahwa amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana politik di Papua yang terlibat dalam aksi penyerangan menggunakan senjata.

"Kalau mereka yang menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan, yang berbeda ideologi atau keberpihakan, itu bisa mendapat amnesti. Tapi, kalau mereka yang bersenjata, tidak akan diberikan," kata Pigai.

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kepala Kesatuan Pengamanan UPT Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar Andi Erdiyangsah Bahar menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi tiga tersangka kasus pembuatan dan peredaran kosmetik (skincare) berbahaya.

Dari informasi yang beredar, tersangka Mira Hayati selaku pemilik kosmetik kecantikan yang dinyatakan berbahaya dikabarkan bebas keluar dari Rutan Makassar dengan beralasan masalah kesehatan.

Sedangkan dua tersangka lainnya juga pemilik kosmetik berbahaya Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim dikabarkan mendapat perlakuan istimewa di dalam Rutan setempat.

"Tidak ada perlakuan khusus bagi mereka di tahanan. Tugas kami memastikan tahanan tetap sehat agar bisa menjalani proses peradilan dengan baik. Semua prosedur yang dilakukan sudah sesuai aturan, tidak ada fasilitas khusus,” katanya di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (15/2/2025), dikutip dari Antara.

Andi Erdiyangsah menjelaskan, Mira Hayati memang ke luar rumah sakit tapi ada alasan medis dan atas rekomendasi dokter Klinik DR. Sahardjo Rutan Makassar. Ia menegaskan, Mira Hayati datang ke rumah sakit itu bukan demi mendapatkan fasilitas kesehatan khusus.

"Mira Hayati dirujuk ke RS Wahidin karena kondisi kesehatannya memang membutuhkan penanganan lebih lanjut, bukan karena keistimewaan tertentu," paparnya lagi.

Ia melanjutkan, Mira Hayati saat ini bukan wewenang Rutan Makassar, melainkan tahanan titipan Kejaksaan. Oleh karena itu, jika ingin keluar Rutan, harus dengan izin dan pengawalan oleh pihak Kejaksaan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Selain Mira Hayati, dua tersangka lainnya Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim yang dikabarkan mendapat fasilitas khusus, Erdiyangsah kembali membantah informasi tersebut karena tidak jelas kebenarannya.

Ia kembali menekankan, kondisi dan hak dalam rutan berlaku sama untuk semuanya tahanan dan warga binaan.

Kelebihan kapasitas

Sejauh ini, Rutan Kelas I Makassar telah mengalami kelebihan kapasitas sampai 100 persen. Kapasitas daya tampung idealnya maksimal 1.000 orang, namun kini telah menampung 2.225 warga binaan dan tahanan sehingga semua warga binaan tidak ada dibedakan semua mengalami kondisi dan perlakuan yang sama.

"Salah satunya adalah sel khusus di tempati tahanan baru yakni Mapenaling (masa pengenalan lingkungan) itu kamar seharusnya dihuni hanya tiga orang, tapi sekarang sudah melebihi kapasitas, dihuni 15 orang. Jadi, tidak ada yang diistimewakan,” ujarnya.

Sementara itu, dokter Klinik DR. Sahardjo Rutan Kelas I Makassar, dr St Wahida Jalil turut menanggapi dan membenarkan kondisi Mira Hayati sedang mengkhawatirkan sehingga di rujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Wahidin Sudirohusodo untuk mendapatkan perawatan lanjutan.

"Pasien memiliki riwayat hipertensi, preeklamsia, dan gawat janin. Setelah observasi selama 24 jam, kami menyimpulkan bahwa ia membutuhkan perawatan di rumah sakit karena tensinya tidak stabil, mengalami diare, sesak, dan pembengkakan pada kaki," katanya menjelaskan.

Secara terpisah, Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusumah menyatakan, bahwa semua prosedur yang dilakukan pihak Rutan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada perlakukan istimewa bagi siapa pun yang sedang menjalani proses hukum maupun masa pidana.

“Kami tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun, apalagi bagi tahanan kasus yang sedang viral (disorot). Rutan hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Jayadi kembali menegaskan.

KOMPAS.com- Setelah meninggalnya aktris Taiwan, Barbie Hsu secara tiba-tiba, pertarungan hukum atas harta warisan dan hak asuh anaknya semakin memanas.

Ibu Barbie Hsu, Hwang Chunmei yang juga ibu mertua DJ Koo baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk melindungi warisan putrinya.

Dia berjanji akan mengambil tindakan hukum yang tegas pada mantan suami Hsu, Wang Xiaofei atas masalah warisan dan hak asuh.

"Saya menolak percaya bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan," tulisnya.

"Tolong dukung saya untuk berperang!" netizen Taiwan melihat ini dan mendukung Hwang.

Media lokal menyebut pesan tersembunyi dari Hwang ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan serta warisan Barbie terhadap mantan suami putrinya dan keluarganya.

Untuk diketahui, sejak meninggal dunia secara tiba-tiba, persoalan warisan dan hak asuh anak Barbie Hsu terus memicu perdebatan.

Ini karena berdasarkan hukum Taiwan, hak asuh orangtua secara otomatis dialihkan pada orangtua yang masih hidup, dalam hal ini Wang Xiaofei. Namun keluarga Hsu menentang hal ini.

Selain ibunya, suami Barbie Hsu, DJ Koo juga menyatakan tindakan tegasnya melindungi semua hak Barbie Hsu.

"Saya akan mempercayakan semua hak saya terkait masalah ini kepada ibu mertua saya," tulisnya.

"Saya akan memastikan bahwa tidak ada individu yang berniat jahat yang menguasai aset anak-anak dan akan mengambil tindakan hukum melalui pengacara," lanjutnya.

Laporan mengonfirmasi bahwa Barbie Hsu memiliki sedikitnya dua properti mewah: satu di dekat Museum Nasional dan satu lagi di Xinyi, Taipei, dengan perkiraan nilai pasar gabungan sebesar 600 juta NTD (Rp 297 miliar).

Berdasarkan hukum perdata Taiwan, setelah Barbie Hsu meninggal, kedua anaknya berhak mewarisi dua pertiga dari harta warisannya, dengan Wang Xiaofei sebagai wali sah mereka.

Sementara itu, setelah meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlibat dalam kontroversi bahwa ia mencoba mengubah citranya dengan menggunakan mantan istrinya, termasuk aset miliaran yang ditinggalkan oleh Barbie.

Seperti pada malam kepulangannya ke China pada tanggal 3 Februari, menyusul berita meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlihat berjalan di tengah hujan tanpa payung, seolah-olah sedang melakukan pertunjukan untuk pers.

KOMPAS.com- Setelah meninggalnya aktris Taiwan, Barbie Hsu secara tiba-tiba, pertarungan hukum atas harta warisan dan hak asuh anaknya semakin memanas.

Ibu Barbie Hsu, Hwang Chunmei yang juga ibu mertua DJ Koo baru-baru ini menyatakan kesediaannya untuk melindungi warisan putrinya.

Dia berjanji akan mengambil tindakan hukum yang tegas pada mantan suami Hsu, Wang Xiaofei atas masalah warisan dan hak asuh.

"Saya menolak percaya bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan," tulisnya.

"Tolong dukung saya untuk berperang!" netizen Taiwan melihat ini dan mendukung Hwang.

Media lokal menyebut pesan tersembunyi dari Hwang ini adalah untuk melindungi hak dan kepentingan serta warisan Barbie terhadap mantan suami putrinya dan keluarganya.

Untuk diketahui, sejak meninggal dunia secara tiba-tiba, persoalan warisan dan hak asuh anak Barbie Hsu terus memicu perdebatan.

Ini karena berdasarkan hukum Taiwan, hak asuh orangtua secara otomatis dialihkan pada orangtua yang masih hidup, dalam hal ini Wang Xiaofei. Namun keluarga Hsu menentang hal ini.

Selain ibunya, suami Barbie Hsu, DJ Koo juga menyatakan tindakan tegasnya melindungi semua hak Barbie Hsu.

"Saya akan mempercayakan semua hak saya terkait masalah ini kepada ibu mertua saya," tulisnya.

"Saya akan memastikan bahwa tidak ada individu yang berniat jahat yang menguasai aset anak-anak dan akan mengambil tindakan hukum melalui pengacara," lanjutnya.

Laporan mengonfirmasi bahwa Barbie Hsu memiliki sedikitnya dua properti mewah: satu di dekat Museum Nasional dan satu lagi di Xinyi, Taipei, dengan perkiraan nilai pasar gabungan sebesar 600 juta NTD (Rp 297 miliar).

Berdasarkan hukum perdata Taiwan, setelah Barbie Hsu meninggal, kedua anaknya berhak mewarisi dua pertiga dari harta warisannya, dengan Wang Xiaofei sebagai wali sah mereka.

Sementara itu, setelah meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlibat dalam kontroversi bahwa ia mencoba mengubah citranya dengan menggunakan mantan istrinya, termasuk aset miliaran yang ditinggalkan oleh Barbie.

Seperti pada malam kepulangannya ke China pada tanggal 3 Februari, menyusul berita meninggalnya Barbie Hsu, Wang Xiaofei terlihat berjalan di tengah hujan tanpa payung, seolah-olah sedang melakukan pertunjukan untuk pers.

Selain itu, tersebar rumor palsu bahwa ibunya telah menanggung biaya pemakaman di Jepang dan biaya penerbangan carter untuk transportasi ke Taiwan.

Karena kontroversi ini, akun Weibo dan TikTok Wang Xiaofei dan ibunya Zhang Lan dihapus secara permanen, dan mereka pun menghadapi larangan tak terbatas dari media sosial Tiongkok.

Barbie Hsu dan Wang Xiaofei menikah pada tahun 2011 dan memiliki satu putra dan satu putri, tetapi bercerai pada tahun 2021.

Sejak saat itu, Barbie Hsu telah menjadi pasangan resmi setelah mendaftarkan pernikahannya di Korea dan Taiwan pada tahun 2022 dengan DJ Koo, yang dipacarinya selama sekitar satu tahun pada tahun 1998.

Namun, tiga tahun kemudian, ia meninggal karena pneumonia akut yang disebabkan oleh flu saat perjalanan keluarga ke Jepang

Sebelumnya, media Taiwan melaporkan bahwa jenazah Barbie dimakamkan di rumah dan keluarga yang ditinggalkan akan mengadakan pemakaman di kebun botani pada hari yang tepat.

Keluarga Barbie mengatakan mereka tidak akan mengungkapkan tanggal dan lokasi sesuai keinginan almarhum saat ia masih hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com – Seleb TikTok Vadel Badjideh tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah polisi merilisnya ke hadapan media dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol.

Dalam pantauan Kompas.com, Vadel hanya tersenyum ke arah kamera ketika awak media memintanya untuk berbicara. Tidak diketahui apa maksud dari senyuman tersebut.

Bahkan, ada momen di mana Vadel menggelengkan kepala.

Di sisi lain, Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, menyatakan bahwa berdasarkan surat yang telah ditandatangani, Vadel resmi ditahan.

“Malam ini kami menetapkan penahanan, dan surat perintah sudah ditandatangani,” ujar Nurma dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

KOMPAS.com/Revi C Rantung Seleb TikTok Vadel Badjideh dalam jumpa pers di Polres Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025).

Vadel ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan aborsi dan persetubuhan di bawah umur terhadap LM, anak dari Nikita Mirzani.

“Sebagai tersangka, sesuai KUHAP, penyidik dapat melakukan penahanan jika terdapat alasan seperti tersangka berpotensi mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri,” jelas Razman.

“Terlepas dari ini adalah kasus anak di bawah umur, penyidik telah memberi tahu saya bahwa saudara Vadel akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus persetubuhan dan aborsi anak Nikita Mirzani, Vadel Badjideh resmi menjadi tersangka, Kamis (13/2/2025).

Pengamatan Kompas.com di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 20.15 WIB, Vadel Badjideh tampak mengenakan baju berwarna oranye bertuliskan tersangka di punggungnya.

Dia juga mengenakan celana berwarna oranye dan menggunakan masker berwarna putih.

Saat berjalan, Vadel tidak banyak berkomentar. Dia hanya berjalan seperti biasa, tidak menundukkan kepala.

Saat membuka maskernya, di depan awak media, Vadel beberapa kali sempat tersenyum dan menganggukkan kepalanya.

Vadel sendiri baru saja melakukan tes kesehatan di Polda Metro Jaya hari ini.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Vadel Badjideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17).

"Iya ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi dilansir dari Antara, Kamis (13/2/2025).

Vadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan.

Dia diperiksa mulai pukul 15.00 WIB. Selama lima jam diperiksa, Vadel dicecar 53 pertanyaan dari penyidik.

Kemudian, pukul 19.30 WIB, penyidik melakukan gelar perkara. Dari rangkaian tersebut, polisi telah mengumpulkan barang bukti beserta visum sehingga bisa menetapkan Vadel Badijeh sebagai tersangka.

Laporan Nikita terhadap Vadel Badjideh teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Nikita melaporkan Vadel Badjideh terkait Kejahatan Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 76d UU 35/2014 dan/atau 77 A juncto 45 A dan/atau 421 KUHP juncto Pasal 60 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 346 KUHP juncto Pasal 81.

Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus persetubuhan dan aborsi anak Nikita Mirzani, Vadel Badjideh resmi menjadi tersangka, Kamis (13/2/2025).

Pengamatan Kompas.com di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 20.15 WIB, Vadel Badjideh tampak mengenakan baju berwarna oranye bertuliskan tersangka di punggungnya.

Dia juga mengenakan celana berwarna oranye dan menggunakan masker berwarna putih.

Saat berjalan, Vadel tidak banyak berkomentar. Dia hanya berjalan seperti biasa, tidak menundukkan kepala.

Saat membuka maskernya, di depan awak media, Vadel beberapa kali sempat tersenyum dan menganggukkan kepalanya.

Vadel sendiri baru saja melakukan tes kesehatan di Polda Metro Jaya hari ini.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Vadel Badjideh menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly (17).

"Iya ditetapkan sebagai tersangka," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi dilansir dari Antara, Kamis (13/2/2025).

Vadel ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan hari ini di Polres Metro Jakarta Selatan.

Dia diperiksa mulai pukul 15.00 WIB. Selama lima jam diperiksa, Vadel dicecar 53 pertanyaan dari penyidik.

Kemudian, pukul 19.30 WIB, penyidik melakukan gelar perkara. Dari rangkaian tersebut, polisi telah mengumpulkan barang bukti beserta visum sehingga bisa menetapkan Vadel Badijeh sebagai tersangka.

Laporan Nikita terhadap Vadel Badjideh teregister dengan nomor LP/B/2811/IX/2024/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Nikita melaporkan Vadel Badjideh terkait Kejahatan Perlindungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 76d UU 35/2014 dan/atau 77 A juncto 45 A dan/atau 421 KUHP juncto Pasal 60 UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 346 KUHP juncto Pasal 81.

Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto disebut tidak membahas reshuffle atau perombakan kabinet saat mengumpulkan parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Prabowo tidak membahas reshuffle.

Menurut Supratman, Prabowo hanya mengajak seluruh komponen bangsa bersatu dalam membangun Indonesia.

"Enggak ada. Prinsipnya beliau mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk bersatu membangun republik ini. Demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia," ujar Supratman usai pertemuan di Hambalang.

Ditemui terpisah, Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) juga menyebut Prabowo tidak membahas perihal reshuffle.

Noel mengatakan, Prabowo hanya membahas hal-hal yang baik untuk ke depannya.

"Enggak ada bahas reshuffle, intinya bahas hal yang baik buat ke depan. Ada semangat, semangat untuk membangun bangsa ini lebih baik ke depan," jelas Noel.

"Ya itu, itu dulu cluenya. Pokoknya semangat. Jadi koalisi ini harus makin solid," tegasnya.

Diketahui, isu perombakan kabinet atau reshuffle di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat bergulir.

Prabowo sendiri bahkan terang-terangan melempar sinyal reshuffle bagi para menterinya.

Isu reshuffle pertama kali mencuat ketika Prabowo berpidato dalam Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

Saat itu, Prabowo mengaku telah berkali-kali memperingatkan jajaran pemerintahannya untuk mengikuti arahan demi kesejahteraan rakyat.

Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan segan menindak siapa pun yang tidak mau patuh dan mengikuti arahannya dalam membangun bangsa.

"Siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, ia telah memerintahkan setiap kementerian untuk membersihkan diri.

"Saya sampaikan seluruh aparat dan institusi, bersihkan dirimu, sebelum kau dibersihkan," tegasnya.

Ditemui usai acara, Prabowo pun ditanya awak media apakah dirinya akan melakukan reshuffle terhadap menteri setelah pemerintahannya melalui masa 100 hari kerja.

Prabowo mengatakan, dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo.

"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," sambungnya seraya tertawa.

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto membahas efisiensi dalam silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, pada Jumat (14/2/2025).

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, yang turut hadir di pertemuan tersebut.

"Bahas efisiensi. Efisiensi dalam rangka untuk penghematan dilakukan memang yang tidak perlu," ujar Supratman.

Menurut Supratman, seluruh menteri di Kabinet Merah Putih sepakat tentang efisiensi anggaran tersebut.

"Dan semua Kabinet Indonesia Maju, Kabinet Merah Putih setuju dengan itu," ucap dia.

Sementara itu, kata Supratman, mereka juga membahas bagaimana Indonesia bisa bersatu demi kemakmuran.

"Untuk Koalisi Indonesia Maju dalam rangka untuk menjadikan Indonesia lebih makmur. Harus Presiden mengimbau persetujuan untuk kita bersatu. Ya, jadi semua menyatu untuk bangsa," imbuh Supratman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengakui adanya perbedaan pemahaman di antara kementerian dan lembaga mengenai instruksi efisiensi anggaran.

Hal ini berpotensi berdampak pada sektor-sektor tertentu yang seharusnya tidak terpengaruh.

“Memang kan kita butuh (penghematan), ini kan baru pertama kali kita lakukan kebijakan efisiensi ini, semangat dari bapak presiden. Tentunya banyak teman-teman K/L bukan salah tafsir, tidak, tetapi memahami masih agak berbeda gitu loh,” ungkap Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo menekankan bahwa perbedaan persepsi dalam pelaksanaan efisiensi anggaran adalah hal yang wajar, mengingat kebijakan ini baru diterapkan.

Ia memberikan contoh mengenai anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang ikut dipangkas, meskipun program tersebut tidak termasuk dalam pos anggaran yang harus dikurangi.

“Menurut saya sih wajar ya, kita kan proses, terus kita berikan penjelasan kan. Seperti yang sekarang terjadi pagi ini, yang ramai diviralkan adalah KIP tidak ada lagi, enggak begitu, makanya penting untuk kita berikan penjelasan,” tambah dia.

Dalam konferensi pers yang digelar bersama Pimpinan DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Prasetyo menegaskan kembali bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di seluruh kementerian dan lembaga.

Sri Mulyani menjelaskan hal ini menyusul banyaknya informasi mengenai PHK tenaga honorer akibat efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

"Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran yang sudah dialokasikan untuk KIP Kuliah tidak dipotong ataupun dikurangi sedikit pun.