Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kembali menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Prasetyo Uruk menyanggah sejumlah spekulasi seputar pertemuan sejumlah menteri dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pasca-lebaran.

Isu tersebut mencuat setelah muncul kabar mengenai pertemuan Sespim Polri dengan Presiden Jokowi, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai indikasi adanya poros kekuasaan lain di luar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Oh enggak ada lah itu. Kalaupun mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturohmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja. Sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025)

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto tetap menjalin hubungan baik dengan para menteri kabinet saat ini, dan tidak melihat adanya potensi perpecahan atau dualisme kekuasaan.

“Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau semangatnya kan silaturahmi, jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu,” tuturnya.

Apalagi, kata Prasetyo, saat seluruh jajaran kabinet tetap bekerja secara solid dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Khususnya, dalam menyelesaikan setiap dinamika permasalahan di masing-masing kementerian/lembaga

"Baik Kemenko maupun Kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara terkait adanya gugatan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Dalam gugatan tersebut, PCO dinilai memiliki potensi tumpang tindih tugas dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Penggugat juga meminta PCO agar dibubarkan.

Menanggapi hal tersebut, Prasetyo mengaku belum menerima salinan resmi dari gugatan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa desain kelembagaan antara PCO dan KSP telah dirancang sejak awal agar tidak saling bertabrakan kewenangannya.

“Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa pembentukan PCO tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran KSP.

Justru, PCO memperkuat fungsi komunikasi kepresidenan yang selama ini menjadi bagian krusial dalam penyampaian kebijakan dan informasi dari pemerintah kepada publik.

“Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” tandas Prasetyo Hadi.

Sekadar informasi, Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan uji materiil atau gugaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya. Adapun, gugatan atau uji materiil tersebut terhadap beberapa pasal di Perpres No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata. Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip dari keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.

Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan alias PN Jaksel seolah mempertegas sorotan dunia tentang kepastian hukum di Indonesia.

Kasus itu menunjukkan bahwa kepastian hukum masih menjadi barang yang langka. Sistem hukum di Indonesia, dipenuhi oleh oknum korup yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Dalam kasus PN Jaksel, misalnya, hakim yang seharusnya berperan sebagai wakil tuhan untuk mengadili setiap perkara, kini kredibilitasnya dipertanyakan.

Kasus vonis bebas Ronald Tannur adalah contohnya. Vonis bebas yang dikeluarkan oleh tiga hakim PN Surabaya mulai dari Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul itu sarat akan kontroversi.

Sebab, terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang sudah terbukti melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti justru dibebaskan oleh majelis hakim.

Usut punya usut, ketiga hakim itu bermain api. Mereka ternyata diduga menerima aliran dana dari ibu Ronald Tannur agar bisa membebaskan anaknya.

Total, dana yang dialirkan ke Erintuah Damanik Cs itu mencapai Rp4,6 miliar. Kini, mereka tengah menunggu di kursi pesakitan untuk diadili di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Tak berhenti disitu, publik juga kembali dihebohkan dengan kasus suap yang menyeret hakim di PN Tipikor Jakarta Pusat yakni Djuyamto Cs.

Hakim Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarif Baharudin telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis onstlag dalam perkara ekspor minyak goreng yang menjerat tiga grup korporasi.

Tiga grup korporasi itu adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group. Total, aliran dana dalam kasus vonis lepas itu mencapai Rp60 miliar.

Modus yang Sama

Meskipun berbeda kasus. Proses pengambilan vonis dua perkara suap itu memiliki modus yang hampir sama.

Sebab, baik kasus suap minyak goreng maupun Ronald Tannur itu sama-sama melalui perangkat pengadilan negeri (PN).

Misalnya, dalam kasus Ronald Tannur, uang suap itu diberikan kepada mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono. Sebelum itu, kubu Ronald Tannur menghubungi eks Pejabat MA, Zarof Ricar untuk dihubungkan ke Rudi.

Adapun, peran Rudi sederhana, dia hanya menyiapkan tiga oknum Hakim PN Surabaya untuk menjadi hakim majelis di persidangan Ronald Tannur.

Singkatnya, tiga oknum hakim itu terpilih pada (5/3/2024). Majelis hakim perkara Ronald Tannur dipimpin oleh Erintuah Damanik. Duduk sebagai Hakim Anggota yaitu Heru Hanindyo dan Mangapul.

Keran dana dugaan suap itu mulai dialirkan pada (1/4/2024). Bertempat di toko donat, Lisa menyerahkan amplop berisi SGD 140.000 dengan pecahan dolar ke Erintuah.

Selang dua Minggu, Erintuah membagi uang tersebut kepada Mangapul dan Heru Hanindyo dengan memperoleh masing-masing SGD 36.000. Sementara, Erin menerima SGD 38.000.

Tak lupa, Rudi Suparmono mendapatkan bagian sebesar SGD 20.000 dan panitera pengganti berinisial S memiliki jatah SGD 10.000. Selain itu, Rudi juga diduga menerima uang dari Lisa Rachmat sebesar SGD 43.000.

Alhasil, total jatah Rudi Suparmono dalam kepengurusan perkara itu sebesar SGD 63.000 atau setara dengan Rp750 juta.

Di samping itu, kasus suap perkara minyak goreng juga diduga dilakukan oleh makelar dari PN Jakarta Selatan, yakni Muhammad Arif Nuryanta.

Arif merupakan Ketua PN Jakarta Selatan. Dia diduga merupakan penerima uang suap dari pihak terdakwa korporasi sebesar Rp60 miliar.

Selain itu, Arif juga yang mengatur struktur majelis hakim yang akan memutus perkara tersebut. Hasilnya, Djuyamto Cs terpilih sebagai majelis hakim.

Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

Sejatinya, Syafei mulanya menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para "wakil tuhan" itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

Namun, Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

Total, Djuyamto, Agam dan Ali diduga telah menerima uang suap sebesar Rp22,5 miliar agar bisa memutus vonis lepas kasus ekspor minyak goreng korporasi.

Bisnis.com, Jakarta — Badan Penyeleggara Haji mendesak Kepolisian untuk menindak para oknum yang menawarkan paket haji ilegal.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penertiban jamaah haji ilegal harus segera dilakukan oleh Kepolisian sehingga kualitas layanan haji bisa semakin baik dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jamaah haji yang resmi.

"Kami juga berkoordinasi dengan Polri dan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji Ilegal," ujarnya di Jakarta, Minggu (20/4).

Dia menuturkan sejak dibentuk Badan Penyelenggara Haji di Indonesia, pihaknya langsung bergerak cepat dan berkordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menangani masalah jamaah haji ilegal asal Indonesia.

"Alhamdulillah di tahun 2025 ini Arab Saudi sudah mulai lakukan berbagai kebijakan pengetatan," katanya.

Berkaitan dengan itu, Dahnil juga mengapresiasi pihak kepolisian dan imigrasi yang berhasil menggagalkan keberangkatan 10 orang calon jemaah haji non prosedural (ilegal) yang hendak menuju Tanah Suci dengan menggunakan visa kerja.

"Langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia dan melindungi para calon jemaah dari potensi risiko,” ucapnya.

Dia menjelaskan terdapat 10 calon jamaah haji ilegal tersebut kini tengah diselidiki guna mendalami pihak lain yang terlibat.

"Kini, para calon jemaah tengah menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam upaya keberangkatan ilegal ini," tutur Dahnil.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar untuk lebih berhati-hati jika ingin haji ke Arab Saudi. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan kebijakan ketat menjelang musim haji 2025, termasuk larangan kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, yang mulai berlaku pada 23 April 2025.

"Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial menyayangkan penolakan terhadap pelaksanaan ibadah Misa umat Katolik di Gedung Serbaguna (GSG) Arcamanik, Kota Bandung.

Menurutnya aksi oleh Forum Komunikasi Warga Arcamanik Berbhineka dalam surat pemberitahuan kepada Kepolisian Sektor Arcamanik pada Rabu (15/4/2025) ini mencederai prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Mereka menolak penggunaan GSG Arcamanik oleh Jemaat Persatuan Gereja Amal Katolik (PGAK) Santa Odilia untuk pelaksanaan Misa. Sebelumnya, forum serupa juga menolak pelaksanaan ibadah Rabu Abu di GSG Sukamiskin pada (5/3/2025).

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan bahwa kegiatan peribadatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Negara, kata dia, memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

“Ibadah Misa adalah ritual sakral bagi umat Katolik. Penolakan terhadapnya bukan hanya bentuk intoleransi, tapi juga pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum,” ujar Ardi dalam pernyataan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Ardi menambahkan, kebebasan berpendapat memang dilindungi dalam demokrasi, namun tidak bersifat mutlak. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menghalangi hak beribadah kelompok agama lain.

Dalam praktik internasional, kata Ardi, seperti yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pembatasan terhadap ekspresi dimungkinkan jika membahayakan ketertiban umum, keamanan, atau hak asasi pihak lain.

Lebih lanjut, Ardi menyoroti bahwa GSG Arcamanik merupakan fasilitas yang telah digunakan secara rutin untuk kegiatan peribadatan umat Katolik, dan bahkan dikelola oleh Keuskupan Bandung dengan orientasi inklusif bagi kepentingan warga sekitar.

Saat ini, PGAK Santa Odilia tengah mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar dapat secara resmi menggunakan GSG sebagai tempat ibadah permanen, seiring bertambahnya jumlah umat di kawasan tersebut.

Imparsial mendesak aparat keamanan, khususnya Polsek Arcamanik, untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah umat Katolik, serta memastikan tidak ada tindakan represif terhadap siapa pun yang menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai dan menghormati hak pihak lain.

Menurut Ardi, penyelesaian konflik berbasis intoleransi harus menggunakan pendekatan hak asasi manusia yang berpihak pada korban, dan ditopang nilai-nilai pluralisme serta toleransi substantif yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia.

“Kami mengecam segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan tindakan intoleransi, termasuk yang menghambat pelaksanaan ibadah umat Katolik di Arcamanik. Negara harus hadir menjamin hak kebebasan beragama secara setara bagi semua warga negara,” tegas Ardi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto menandai adanya masalah pada tata kelola pemerintahan saat ini.

Dengan penunjukan tersebut, terlihat bahwa ada jabatan tumpang tindih dengan Presidential Communication Office (PCO) Istana Kepresidenan. PCO terkesan menjadi tidak sesuai dalam menjalankan fungsinya.

“Ini membuktikan bahwa PCO sebenarnya lembaga benalu di Istana, hidup dari anggaran negara, tetapi tidak memiliki fungsi yang seharusnya. Jika telah diputuskan Mensesneg merangkap jubir, konsekuensinya PCO seharusnya ditiadakan,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (18/4/2025).

Dia juga menyoroti beban tugas yang dimiliki oleh Mensesneg yang sebenarnya sudah cukup besar. Misalnya harus fokus pada masalah administrasi, koordinasi, dan birokrasi antar kementerian.

“Jika Mensesneg merangkap juru bicara maka potensial merusak fungsi. Utamanya bisa bermasalah pada kinerja birokrasi antar kementerian dan Presiden karena menterinya fokus pada reputasi Presiden atau Prabowo Subianto,” ungkap Dedi.

Lebih lanjut, dia beranggapan penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, sebagai jubir Prabowo, kemungkinan karena Prabowo sedang mengalami keraguan dengan orang di sekelilingnya.

“Dia [Prabowo] terpaksa memberi posisi pada tokoh kampanye di masa pilpres meskipun tidak memiliki manfaat pada negara dan kepresidenan. Bisa jadi, langkah ini [penunjukan Pras] diambil karena Hasan Nasbi [Kepala PCO) justru merusak reputasi Presiden,” ucapnya.

Dedi menilai bahwa jubir presiden terbaik masih dipegang oleh Julian Pasha pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kepastian komunikasi Presiden terjamin, karena satu pintu. Semakin banyak juru bicara maka semakin buruk,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak, Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang baik.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menuturkan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, adalah sosok yang tepat menjadi jubir lantaran sehari-harinya selalu berada di samping Prabowo.

“Mensesneg tahu persis kebijakan yang diambil oleh Presiden dan dasar mengapa kebijakan diambil,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, dia yakin bahwa Pras bisa lebih memahami apa yang ada dalam pikiran Prabowo hingga hal-hal apa saja yang pantas untuk dipublikasikan ke masyarakat.

“Orang yang mendampingi Presiden pasti lebih bisa membaca alam pikir presiden dan apa yang perlu dipublikasikan kepada publik,” ujar Sarmuji.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menekankan bahwa pihaknya mendukung penunjukan Pras sebagai Jubir Prabowo sebagai bagian upaya untuk memperbaiki gaya komunikasi Istana Kepresidenan.

“Pak Hasan Nasbi [Kepala Komunikasi Kepresidenan] sudah baik. Namun Pak Prasetyo gayanya lebih kalem dan lebih lama mendampingi Pak Prabowo. Hal ini menjadi tanda istana memberikan respons kepada publik terkait strategi komunikasi selama ini. Ya, semacam evaluasi,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Diberitakan sebelumnya, Mensesneg Prasetyo menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi Jubir Presiden Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak. Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir]. Kami semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, melihat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara atau jubir Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kinerja Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menganggap bahwa Prabowo merasa kinerja PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan tidaklah baik alias underperformed dan tak sesuai dengan harapan serta menimbulkan resistensi dan kegaduhan di publik.

“Jadi for all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” bebernya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Adi menyoroti hal teranyar adalah kala PCO menanggapi teror kepala babi yang terjadi kepada jurnalis Tempo. Alih-alih memberikan pernyataan yang bersifat simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan itu cukup dengan “dimasak saja”.

“Sebelumnya juga ada status di X yang dibuat oleh PCO, bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifatnya provokatif dan seterusnya dan seterusnya,” ujar dia.

Sebab itu, dia turut memandang bahwa penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, ini adalah upaya untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah atau komunikasi politik Istana kepada masyarakat, karena selama ini PCO acap kali menimbulkan blunder dan kontroversi yang tak berkesudahan.

“Beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan,” ungkap Adi.

Di sisi lain, Adi juga mengatakan kemungkinan arahan khusus Prabowo kepada Pras itu karena Prabowo ingin menaruh orang kepercayaannya. Pras, katanya, termasuk dalam lingkaran orang terdalam dari Prabowo. Bahkan, kader Gerindra dan publik juga memahami hubungan baik antara keduanya.

“Dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi jubir istana, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” urainya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) atas dugaan eksploitasi hingga penganiayaan viral di media sosial.

OCI hingga Taman Safari Indonesia- yang disebut dimiliki oleh orang yang sama - telah buka suara terkait tudingan tersebut.

Penanganan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ini pun melibatkan beberapa pihak berwenang yakni Kepolisian, Kementerian PPPA hingga Kementerian HAM.

Berikut ini sejumlah fakta kasus dugaan pelanggaran HAM oleh OCI terhadap eks pemain sirkusnya:

1. Bantahan Taman Safari Indonesia

Taman Safari Indonesia (TSI) Group menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak ingin dikaitkan dengan aduan para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) ke Wakil Menteri HAM Mugiyanto, pada Selasa, (15/4).

Head of Media and Digital Taman Safari Indonesia Group Finky Santika Nh dalam keterangannya, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, menjelaskan bahwa TSI Group tidak memiliki keterkaitan ataupun hubungan bisnis dengan para mantan pemain sirkus yang tergabung dalam OCI.

"Kami memahami bahwa dalam forum tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu. Namun, kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan," ungkap Finky dilansir dari Antara, Kamis (17/4/2025).

Ia meminta agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.

Terutama, kata dia, aduan tersebut disampaikan tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum.

"Kami mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas," ujarnya.

Sebelumnya Komisaris TSI Tony Sumampau yang juga aktif di OCI bertindak sebagai pelatih hewan, menerangkan, OCI dan Taman Safari Indonesia merupakan dua badan hukum yang berbeda.

Isu ini pernah mencuat pada 1997 dan ditangani Komnas HAM yang kala itu dipimpin Ali Said, dan hasil penelusurannya ditemukan anak-anak tersebut berasal dari satu daerah di Jakarta.

2. Muncul Seruan Boikot Taman Safari Indonesia

Dugaan kasus pelanggaran HAM oleh OCI yang viral di media sosial memunculkan seruan untuk melakukan aksi boikot terhadap Taman Safari Indonesia. Meskipun sudah ada bantahan dari pihak TSI, seruan tersebut terus menggema di media sosial.

Berdasarkan pantauan Bisnis, di akun media sosial TSI, ditemukan ajakan untuk memboikot TSI di kolom komentar pada beberapa unggahan yang ada. Dalam beberapa video yang diunggah di media sosial, pihak TSI menyebut ajakan aksi boikot tersebut salah sasaran.

3. Kementerian HAM Turun Tangan

Wakil Menteri HAM Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4.2025), menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja Oriental Circus Indonesia. Pada kesempatan itu, dia mendengarkan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami.

"Kami dengarkan dari mereka, ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana," ujarnya dilansir dari Antara.

Meskipun dugaan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM itu terjadi pada masa lampau, menurut dia, bukan berarti tindak pidana yang dilakukan tidak bisa diusut.

"Apalagi, kita sudah punya KUHP sejak Indonesia merdeka," katanya.

Lebih lanjut, Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri akan membahas kasus dugaan eksploitasi anggota sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“KemenPPPA masih menindaklanjuti permasalahan tersebut dan pekan depan Direktorat PPA-PPO diundang kembali untuk pembahasan dengan instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan,” kata Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dia mengatakan bahwa sejauh ini, belum ada laporan polisi terkait dugaan eksploitasi tersebut.

“Sampai dengan saat ini, dari para pihak pemain sirkus belum membuat laporan terkait dengan hal tersebut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Istana Kepresidenan membantah bahwa akan ada perombakan (reshuffle) menteri kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu belum ada berencana untuk reshuffle menteri Kabinet Merah Putih.

"Enggak ada reshuffle [dalam waktu dekat]," katanya kepada wartawan melalui sambungan telefon, Kamis (17/4/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo menyinggung pernyataan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

"Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, hehehe, bukan [reshuffle kabinet], nggak ada, nggak ada. Sama sekali enggak ada," pungkas Prasetyo Hadi.

Di sisi lain, Bahlil pun membantah bahwa isu reshuffle tersebut bakal dilakukan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

Dia mengaku bahwa dia sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

“Reshuffle apaan? Itu [reshuffle] di Golkar,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi juru bicara (jubir).

“Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, tetapi Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menyebut langkah ini semata sebagai bentuk dukungan dalam menyampaikan informasi terkait kerja-kerja pemerintahan.

“Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu,” katanya.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

“Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki. Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki,” pungkas Prasetyo Hadi.

Istana Kepresidenan membantah kabar mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa Hasan masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Wah isu dari mana? Ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng,” ujar Teddy saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

Di sisi lain, Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah rumor yang mengatakan bahwa dirinya akan mundur dari Kabinet Merah Putih (KMP) milik Presiden Prabowo Subianto.

Hasan membantah isu tersebut dan menyatakan bahwa dirinya masih menjalankan tugasnya seperti biasa.

“Saya masih ngantor seperti biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis melalui pesan teks, Rabu (16/4/2025).

Bisnis.com, CIREBON - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengklaim pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan PT Yihong Novatex Indonesia terhadap seluruh pekerjanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua DPD Apindo Kabupaten Cirebon Asep Sholeh Fakhrul menyatakan meskipun dampak PHK ini sangat besar bagi pekerja, perusahaan tetap berusaha untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia.

"Pekerja yang terkena pemecatan meskipun jumlahnya sangat besar, tetap dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Ini menunjukkan perusahaan berusaha untuk patuh terhadap hukum,” ujar Asep, Kamis (17/4/2025).

Asep menambahkan, meski keputusan PHK ini dapat menimbulkan kesulitan bagi para pekerja, perusahaan juga harus menghadapi tantangan besar akibat kondisi ekonomi dan bisnis yang tidak menentu.

Kita semua paham bahwa dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ekonomi, perusahaan sering kali dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit. Namun, pemecatan yang terjadi di PT Yihong Novatex ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

Menurut Asep, Apindo selalu mengingatkan anggotanya untuk tetap mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang ada, terutama dalam hal PHK agar tidak melanggar hak-hak pekerja.

Meskipun keputusan PHK ini menimbulkan banyak keprihatinan, Asep memastikan, perusahaan yang tergabung dalam Apindo selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Meskipun dalam situasi yang sangat sulit ini, kami berharap agar hak-hak pekerja tetap diperhatikan dan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Apindo terus mendorong agar proses ini dapat diselesaikan dengan baik oleh semua pihak,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 1.126 dari 1.500 pekerja PT Yihong Novatex Indonesia mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

PHK massal ini terjadi setelah para pekerja melakukan mogok kerja selama tiga hingga empat hari sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan.

Para pekerja yang terdampak kemudian menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Cirebon, Selasa (11/3/2025) siang. Aksi tersebut sempat memanas dengan adanya aksi dorong antara buruh dan aparat keamanan.

Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas PHK yang dianggap tidak berdasar serta meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.

Pantauan saat itu, mereka membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar PHK sepihak tersebut dibatalkan dan meminta pemerintah daerah untuk memediasi konflik antara pekerja dan manajemen perusahaan.

Suasana sempat memanas ketika aparat keamanan mencoba melarang massa ke dalam jalan kantor bupati. Terjadi aksi dorong antara buruh dan aparat, namun situasi berhasil dikendalikan setelah perwakilan buruh diizinkan masuk untuk berdialog.