Bisnis.com, JAKARTA -- Politisi Partai Gerindra Supratman Andi Agtas resmi dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pada sisa periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Supratman menggantikan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Yasonna H. Laoly.

Bersama Bahlil Lahadalia dan Rosan P. Roeslani, Supratman membacakan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan menter-menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan dikutip Senin (19/8/2024).

Kabar mengenai perombakan kabinet Presiden Jokowi jelang selesai masa jabatannya di 20 Oktober itu telah dikonfirmasi oleh pihak Istana Kepresidenan. Kendati tidak menyebut nama Supratman, pihak Istana mengonfirmasi posisi Menkumham merupakan salah satu yang digeser.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pada pukul 09.30 WIB, orang nomor satu di Indonesia itu diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan beberapa Kepala Badan di Istana Negara.

Dia melanjutkan Menteri dan Kepala Badan yg akan dilantik Presiden adalah Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif,” kata Ari.

Profil Supratman Andi Agtas

Supratman merupakan anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi (Baleg). Jabatan itu belum lama ini ditinggalkannya, sebelum dikabarkan menggeser Yasonna Laoly dari posisi Menkumham.

Supratman merupakan politisi asal Sulawesi Tengah kelahiran 28 September 1969. Riwayat pendidikannya terakhir yakni S3 Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia, Makassar, pada 2016.

Dilansir dari situs resmi Fraksi Gerindra di DPR, Supratman resmi menjabat sebagai Ketua Baleg sebanyak dua kali. Pria berlatar belakang akademisi itu pun aktif dalam penyusunan sejumlah undang-undang di DPR.

Misalnya, dia menjabat sebagai Ketua Panja Revisi UU MD3 pada 2016. Kemudian, dia juga menjabat sebagai anggota Panja RUU Migas, Pansus Hak Angket KPK, Pansus RUU Pemilu, Pansus RUU Siber serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara.

Kariernya di DPR bermula saat menjabat sebagai anggota legislatif pada periode 2014-2019. Dia melanjutkan jabatannya itu pada periode terakhir yakni 2019-2024.

Selain menjadi anggota DPR, Supratman turut memiliki sederet pekerjaan di luar bidang politik. Contohnya, pengacara, dosen, komisaris di PT Citra Nuansa Elok serta Direktur Utama di Perusahaan Daerah (Perusda) Palu.

Pria itu juga pernah menduduki sejumlah jabatan di organisasi seperti Real Eastate Indonesia (REI) Sulawesi Tengah, Asosiasi Pertambangan Indonesia dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah.

Adapun, Supratman bukan satu-satunya pejabat yang akan dilantik hari ini pada reshuffle kabinet Presiden Jokowi. Bahlil Lahadalia akan dilantik sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif; Rosan Roeslani akan dilantik sebagai Menteri Investasi menggantikan Bahlil; serta Hasan Nasbi diangkat menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Jokowi juga akan mengangkat tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Badan Gizi Nasional serta melantik Kepala BPOM.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik politisi Partai Gerindra sekaligus mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Bersama Bahlil Lahadalia dan Rosan P. Roeslani, Supratman membacakan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan dikutip Senin (19/8/2024).

Selain aktif sebagai anggota Komisi III DPR RI, Supratman Andi Agtas juga pernah menjabat sebagai Ketua Baleg mewakili Partai Gerindra.

Berdasarkan riwayat pendidikannya, Supratman juga mempunyai latar belakang hukum yang kuat. Mulai dari jenjang pendidikan Strata-1 (S1) hingga S3, dirinya mengenyam pendidikan ilmu hukum.

Dia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, Supratman melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S3 di UMI Makassar.

Saat memasuki karir politik, Supratman duduk di parlemen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komisi III pada 2014-2019 dan berlanjut sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2019-2024.

Selama dua periode sebagai Anggota DPR RI itu, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI hingga akhirnya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang juga Politisi Gerindra.

Kiprah Supratman di parlemen, antara lain pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) MD3 pada 2016 serta menjadi anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pada 2016, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017, Pansus RUU Pemilu pada 2017, Pansus RUU Siber pada 2019, serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2019.

Perbesar

Harta Kekayaan Supratman Andi Agtas

Adapun sebagai penyelenggara negara, Supratman diketahui telah enam kali melaporkan harta kekayaannya. Dilansir dari situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dia melaporkan total harta sebanyak Rp18,4 miliar pada periode 2022.

Dari total harta tersebut, dia memiliki 11 tanah dan bangunan senilai Rp8,3 miliar; alat transportasi dan mesin Rp532 juta; harta bergerak lainnya 0; surat berharga Rp5,8 miliar; kas dan setara kas Rp5,5 miliar; dan utang Rp1,8 miliar.

Sejak menjabat anggota DPR pada periode 2014-2019, Supratman telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2014, 2018, 2019, 2020 dan 2021.

Nilai harta kekayaan Supratman Andi Agtas tertinggi dilaporkan pada periode wajib lapor 2021, yakni mencapai Rp23,4 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan Kantor Komunikasi Presiden bakal menjadi juru bicara atau jubir pada periode kepemimpinan Prabowo Subianto.

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Kantor Komunikasi Presiden diharapkan dapat meningkatkan efektivitas soal penyampaian gagasan dan informasi terkait kebijakan dari Prabowo.

"Kantor komunikasi kepresidenan itu akan bisa lebih efektif dalam rangka melakukan diseminasi dan informasi terhadap seluruh kebijakan-kebijakan dan program yang diambil oleh presiden yang akan datang," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2024).

Sesuai Perpres No.82/2024, kata Ngabalin, lembaga non-struktural itu akan menjadi koordinator juru bicara presiden sekaligus bisa mewakilkan informasi di lingkungan lembaga presiden secara langsung.

"Kepala kantor komunikasi kepresidenan sekaligus menjadi koordinator juru bicara presiden. Presiden pun bisa secara langsung menggunakan juru bicara, itu di dalam perpresnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan merupakan mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Adapun, Kantor Komunikasi Presiden ini memiliki sejumlah fungsi yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian, pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Selanjutnya, pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Bisnis.com,JAKARTA - SETARA Institute mengecam larangan penggunaan jilbab bagi petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

“SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya,” jelas Direktur Eksekutif SETARA Institute, Haili Hasan, dari keterangan resmi pada Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan. Hal ini dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri.

SETARA Institute kemudian juga berpendapat bahwa sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman.

BPIP dinilai harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri, untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas sebagai pengibar bendera pada HUT RI Ke-79 RI mendatang.

“Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga [Kemenpora], anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab,” tuturnya.

SETARA Institute kemudian mendesak khususnya kepada BPIP untuk segera menyelaraskan aturan soal Paskibraka, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika".

Adapun, aturan yang dimaksud khususnya adalah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang memakai jilbab.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko meminta agar ada solusi terbaik dari fenomena paskibraka putri yang melepaskan jilbab saat pengukuhan di depan Presiden Jokowi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan arahan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dapat menghormati keyakinan dari setiap petugas.

“Kalau dari Pak Presiden Jokowi, bagaimana upaya kita untuk menghormati keyakinan dari para peserta, saya pikir itu yang perlu dipikirkan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (15/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) blak-blakan adanya masalah serius di sektor komoditas beras nasional.

Deputi III KSP, Edy Priyono mengakui, bahwa produksi beras dalam negeri mengalami kondisi kritis. Produksi beras pada Januari - April 2024 tercatat sebanyak 10,27 juta ton mengalami penurunan hampir 2 juta ton dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,98 juta ton.

"Ini penurunan yang sangat besar, implikasinya surplus pada Januari-April jauh berkurang, dari sebelumnya 2,82 juta ton menjadi 0,67 juta ton [tahun ini]. Kemungkinan kita bulan depan akan mulai defisit," ujar Edy dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (24/6/2024).

Dia membeberkan bahwa produksi beras yang anjlok pada tahun ini tak lepas dari adanya penyusutan luas panen padi. Pada periode Januari - April 2023, luas panen padi tercatat mencapai 4,2 juta ton, sedangkan luas panen tahun ini di periode yang sama hanya 3,5 juta ton.

"Ada penurunan [luas panen] 0,7 juta hektare, ini penurunan yang sangat besar, karena hanya terjadi dalam waktu satu tahun," jelasnya,

Di sisi lain, kata Edy, kondisi perberasan nasional semakin diperburuk dengan adanya penurunan jumlah petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2023 terdapat 28,4 juta keluarga tani secara nasional. Jumlah keluarga tani itu turun dibandingkan kondisi pada 2019 sebanyak 33,1 juta rumah tangga petani.

"Jadi kita sudah lihat bahwa kita ada masalah serius di sini. KSP sudah mengirimkan memo [catatan] kepada Presiden," tuturnya.

Selain itu, kondisi harga beras juga diprediksi bakal bergejolak lagi dalam waktu dekat. Edy menyebut, hasil penelusuran mereka di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), para pedagang menduga akan ada kenaikan harga beras di bulan mendatang.

Dengan begitu, Edy mengusulkan sejumlah strategi menanggulangi persoalan beras untuk jangka panjang. Mulai dari menahan laju alihfungsi lahan produktif dengan memberikan insentif bebas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi, bendungan dan waduk. Mempertahankan keberlanjutan lahan produktif, kata Edy, lebih mudah dibandingkan harus mencetak sawah baru.

"Kelihatannya kita sudah sepakat bahwa sebaiknya kita tidak hanya menjadi pemadam kebakaran yang melakukan upaya penanggulan di sisi hilir, kita juga sebisa mungkin menanggulanginya dari sisi hulu," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (20/6/2024), Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan tambahan anggaran belanja 2025 hingga Rp51,6 triliun, di antaranya bakal digunakan untuk program cetak 1 juta hektare sawah ala Prabowo.

Adapun, pagu indikatif Kementan 2025 yang ditetapkan sebesar Rp8.06 triliun dianggap sangat minim. Atas kondisi pagu anggaran yang minim itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun mengusulkan tambahan anggaran belanja kepada pemerintah sebesar Rp51,6 triliun yang terdiri dari Rp26,64 triliun untuk program Kementan, dan Rp25 triliun lainnya untuk mendukung program Prabowo dalam mencetak sawah satu juta hektare yang dinamai Asta Cita.

"Dengan demikian total pagu anggaran Kementan nanti menjadi Rp59,7 triliun," ujar Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR-RI, Kamis (20/6/2024).

Dalam paparannya, Amran mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun empat program kerja untuk tahun depan, antara lain program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas; program nilai tambah dan daya saing industri; program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan program dukungan manajemen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa narasi menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 merupakan tindakan berlebihan.

Menurutnya, pemanggilan menteri sudah lebih dari cukup untuk membawa sejumlah fakta yang dapat membantu para hakim dalam merumuskan putusan sidang sengketa.

“Saya memandangnya berlebihan, cukup menteri saja. Persoalan hukum kami tak akan mengintervensi, kalau MK menginginkan [memanggil] menteri. Tak ada masalah Presiden pun mempersilahkan justru dengan penjelasan menteri itu tadi masyarakat akan lebih paham apa yang sedang terjadi dan lebih bisa menilai,” ujarnya kepada Bisnis saat ditemui di Menteng, Kamis (4/4/2024).

Moeldoko menegaskan bahwa selama ini pemerintah sama sekali tak memiliki niat untuk menghalangi lembaga peradilan yang mempunyai otoritas mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi pihak mana pun.

Justru sebaliknya, dia mengatakan perihal empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4) besok akan memberikan gambaran mengenai tugas pokok Kementerian yang selama ini dijalankan.

Bahkan, kata Moeldoko pemerintah juga mendukung apabila pemanggilan turut dilakukan terhadap Kepala Badan Intelegen Negara (BIN) dan Kapolri.

“Pak Kapolri pak Kabin bagian dari kabinet, sehingga tak masalah karena bagian kabinet kalau dibutuhkan untuk kebutuhan MK maka tak masalah. Namun, saya pikir kalau Presiden dipanggil itu tidak diperlukan dan terlalu berlebihan,” ujarnya.

Menurutnya, jika orang nomor satu di Indonesia itu dipanggil hanya untuk mencecar terkait dengan program bantuan sosial (bansos) yang berjalan pada tahun pemilihan umum (pemilu), maka cukup dijawab oleh menteri terkait.

Apalagi, dia mengatakan bahwa bansos memang program yang dicadangkan sejak lama mengingat tantangan geopolitik dan krisis ekstrem yang terus menghantui berbagai belahan dunia.

“El Nino sudah lama menjadi warning dan jadi bantuan ini sudah dari lama [perencanaannya]. Situasi geopolitik juga harga beras jadi naik ini di luar bukan di dalam negeri saja. Jadi sebenarnya bansos ini kebijakan sudah lama jauh sebelum pemilu,” pungkas Moeldoko.