Bisnis.com, JAKARTA - SDM Polri bakal menunjuk satu perwira tinggi atau pati untuk mengganti posisi Agus Andrianto dari jabatannya sebagai Wakapolri.

Sebelumnya, Agus telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah-Putih.

Terkait hal ini, As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan posisi yang ditinggalkan Agus bakal dipilih langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Iya betul [pengganti Agus ditunjuk Kapolri],” ujar Dedi kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Jenderal polisi bintang dua ini menyatakan, bahwa proses penunjukan itu akan segera dilakukan. Mengingat, saat ini posisi Wakapolri masih kosong usai ditinggalkan Agus.

Namun, keputusan penunjukan ini tetap mengikuti keputusan dari Kapolri Listyo.

“Iya masih menunggu dulu [dari Kapolri],” pungkas Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengaku telah mundur dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Jenderal polisi bintang tiga ini menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dari Polri atas keinginan dirinya sendiri.

"Sudah, sudah [mundur]. Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, saat ini Agus menyatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo di Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029.

"Arahnya dari bapak presiden, nanti kami hanya mendapatkan tugas untuk membantu beliau," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Wakil Kepala Polri atau Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengaku telah mundur dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Agus bersama sejumlah menteri lainnya hari ini, Senin (21/10/2024) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Sudah, sudah [mundur dari institusi Polri]," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jenderal polisi bintang tiga ini menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dari Polri atas keinginan dirinya sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," tambah Agus.

Dengan demikian, saat ini Agus menyatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo di Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029.

"Arahnya dari bapak presiden, nanti kami hanya mendapatkan tugas untuk membantu beliau," pungkasnya.

Sebagai informasi, Agus ditunjuk sebagai Wakapolri melalui Surat Telegram Kapolri nomor: ST/1339/VI/KEP./2023 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (24/6/2023).

Sebelum ditunjuk menjadi Wakapolri, Agus sempat menduduki sejumlah posisi strategis di badan kepolisian RI.

Salah satunya, saat menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada Februari 2021. Salah satu kasus yang ditanganinya yakni terkait perkara yang menjerat mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih Prabowo Subianto menunjuk politikus Gerindra Prasetyo Hadi sebagai salah satu bakal calon menteri di Kabinet pemerintahan 2024-2029. Dia menjadi salah satu figur yang dipanggi Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Prasetyo kelahiran 28 Oktober 1979 di Ngawi itu merupakan Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008. Dia juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II.

Politisi asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI itu awalnya dilantik sebagai anggota DPR pada 2020, ketika menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di luar politik dan parlemen, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Riwayat pendidikan Prasetyo dimulai dari SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998); serta S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan yang dipanggil ke kediamannya di Kertanegara, Senin (14/10/2024), sanggup menjalankan tugasnya di kabinet pemerintahan yang baru.

Pria yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan itu menyebut telah cukup lama memantau para calon menterinya, berdiskusi, dan menyatakan keinginannya menjadikan mereka sebagai menteri, wakil menteri, dan kepala badan di pemerintahan ke depan.

“Sebelum saya undang ke sini sebenarnya mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Sebetulnya, hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah, semuanya menyatakan sanggup,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Agus Andrianto dipanggil ke kediaman Prabowo Senin, (14/10/24). Dirinya digadang masuk ke dalam kabinet pemerintahan baru Prabowo-Gibran 2024 - 2029.

Agus Andrianto adaah seorang perwira tinggi Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Bintang 3). Dia lahir di Blora, Jawa Tengah tahun 1967 dan merupakan anak ke-11 dari 12, orang tuanya adalah Sukarsono dan Sri Sudaryati. Sang ayah dahulunya merupakan camat di kecamatan Banjarejo, Agus Andrianto juga memiliki seorang istri bernama Evi Celiyanti.

Masa mudanya dihabiskan di Blora dengan menempuh pendidikan pada SD Negeri 1 Tempelan, SMP Negeri 1 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora. Setelah lulus dari sekolah Menengah, Agus melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1989.

Karier kepolisiannya dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di PTIK (1995), SESPIM, dan SESPIMTI (2012). Setelah itu Agus juga mengambil S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Karier jabatan di kepolisian termasuk dalam kategori lancar, sejak memulai masa dinasnya pada 1989 Agus berada di Satuan Samapta Polres Dairi (1989), satu tahun setelahnya dia ditunjuk menjadi Kapolsek Sumbul (1990) dan beralih menjadi Kapolsek Parapat (1992) serta menjadi Kapolsek Percut Seituan (1995).

Selanjutnya Agus menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) selama 2 tahun. Setelah lulus dirinya dipercaya menjadi Kapuskodalops Polres Lampung Selatan (1997) dan menjadi Kasat Serse Poltabes Medan (1999). Tidak berhenti disitu, Agus Adrianto diminta menjadi Kasubag Binops Bag Serse Ek Polda Jatim (2001) dan dalam tahun yang sama dipindahkan menjadi Kasubag Binops Bag Serse Um Polda Jatim (2001).

Dua tahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Wakapolres KP3 Tanjungperak (2003) dan diminta lagi untuk menjadi Pamen Polda Jatim (2005). Agus beralih ke Jakarta dengan ditunjuk sebagai Kasat I/Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006), kemudian dipercaya menjadi Kapolres Tangerang (2007) dan Kapolres Metro Tangerang (2008).

Pada masa itu, Agus mendapat tugas sebagai Dirreskrim Polda Sumut (2009), 2 tahun berselang dia dipercaya menjadi Kabagresmob Robinops Bareskrim Polri (2011). Tahun 2015 dirinya ditunjuk menjadi Dir Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dan kemudian menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri (2016).

Dua tahun setelahnya Agus kembali ke Sumatera Utara dan ditunjuk menjadi Wakapolda Sumut (2017) dan Kapolda Sumut (2018). Setahun setelahnya Agus dipercaya menjadi Kabaharkam Polri (2019) dan Kabareskrim Polri (2021), lalu ditunjuk menjadi Wakapolri (2023). Agus Andrianto diketahui berasal dari satuan reserse yang mengatasi kasus-kasus kriminalitas.

Wakapolri Agus Andrianto banyak mendapatkan penghargaan atas jasanya kepada Negara Republik Indonesia. Total secara keseluruhan dirinya telah memperoleh 18 tanda kehormatan termasuk Brevet Penyidik Polri, Pin Roda Brimob Polri, Brevet Selam Polri, dan Brevet Para Penerjun.

Jejak kariernya pada dunia entertainment juga dapat dilihat pada perannya menjadi cameo dalam film Sang Prawira, film produksi Mabes Polri dan MRG Films. (Enrich Samuel)

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidak kunjung membaik.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan pemerintah masih terus mendorong ICOR menuju angka ideal, yakni 4. Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6,9.

“Itu menunjukkan efisiensi, semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien. Kita membutuhkan investasi semakin besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama,” ujarnya dalam giat Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan dalam YouTube INDEF, dikutip Minggu (6/10/2024).

ICOR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal termasuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi. Angka tersebut bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.

Dengan kata lain, ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.

Dengan ICOR 6,9, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,9%. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.

“Dan ini menjadi PR kami yang tidak mudah diselesaikan karena memerlukan langkah konsisten dan jangka panjang,” lanjut Edy.

Dalam paparan Edy menyebut ICOR justru cenderung meningkat dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Di mana pada 2014-2019, ICOR berada di level 6,5. Sementara pada periode kedua Jokowi (2019-2023), ICOR justru semakin anjlok ke angka 6,9.

Membandingkan dengan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ICOR berhasil turun dari 5,7 (2000-2004) ke 5,3 pada 2004-2009. Meski telah berhasil turun, pada periode kedua SBY ICOR kembali meningkat ke angka 5,8.

Edy menyampaikan ICOR menjadi penting karena menjadi indikator kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

“Tapi inefisiensi perekonomian yang menjadi tantangan saat ini dan menjadi masalah. Ini juga kita akui,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan atau food estate skala internasional oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bukan realitas yang mudah.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan, pada kenyataannya kondisi di lapangan bertolak belakang dengan harapan presiden terpilih tersebut.

“Kenyataannya, produksi pangan khususnya beras terus menurun. Kami di KSP sudah lihat, sumbernya adalah karena penurunan luas panen,” ujarnya dalam diskusi Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan, dikutip Minggu (6/10/2024).

Edy menuturkan, luas panen komoditas pangan, khususnya beras, berkurang karena sawah yang juga berkurang. Alhasil, ketika produktivtias stagnan, maka luas tanam dan luas panen akan berimplikasi dengan penurunan produksi pangan.

Secara kumulatif, Indonesia masih mencatatkan surplus produksi beras. Bahkan, Indonesia masih tercatat sebagai produsen utama beras. Namun, kebutuhan dalam negeri untuk beras juga cukup tinggi.

Edy memaparkan kebutuhan nasional per tahunnya sekitar 30 juta ton beras. Sementara produksi di kisaran 31 juta ton. Alhasil, surplus yang terbentuk sangat tipis. “Tetapi semakin lama surplus berkurang. Kalau tidak ditangani, Indonesia akan masuk dalam era defisit beras,” tuturnya.

Bukan hanya beras,Edy mendorong pemerintah juga untuk mendorong produksi bawang putih dan kedelai. Mengingat, kebutuhan akan bahan-bahan tersebut cukup tinggi, seperti halnya kedelai untuk pembuatan tahu dan tempe.

Dalam paparannya, Edy menjabatkan sepanjang 2018-2023 alias era Presiden Joko Widodo luas panen padi turun rata-rata 0,2 juta hektare (ha) per tahun. Lantas produksi pagi mengikuti tren penurunan tersebut, sebesar 1 juta ton per tahun.

Edy mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi pada 2018 sebesar 11,4 juta ha. Pada lima tahun kemudian atau pada 2023, luas panen susut menjadi 10,2 juta ha.

Seiring dengan penyusutan lahan, pada periode yang sama produksi padi juga turun dari 59,2 juta ton menjadi 54 juta ton. “Ini jadi tantangan tersendiri, bukan hanya beras, tapi bawang putih dan kedelai,” lanjutnya.

Padahal, mengacu Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran, lumbung pangan menjadi satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Prabowo dan Gibran menginginkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan guna mencapai swasembada pangan.

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Untuk tahun pertama pemerintahannya, petahana dalam APBN 2025 telah menganggarkan Rp15 triliun untuk lumbung pangan nasional daerah dan desa.

Bisnis.com, JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo meninggal dunia pada hari ini, Sabtu (5/10/2024) pukul 00.05 WIB.

Antonius Benny Susetyo atau yang lebih dikenal dengan Romo Benny Susetyo wafat pada usia 55 tahun.

Mengutip melalui laman resmi BPIP, Benny lahir di Malang, Jawa Timur pada 10 Oktober 1968 dan dikenal sebagai sosok yang terus memajukan Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan (PUSPeK).

Romo Benny Susetyo merupakan lulusan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang 1996, Benny juga dikenal sebagai seorang pastor muda yang pernah menulis buku berjudul ‘Hancurnya Etika Politik, Membuka Mata Hati Indonesia’.

Tak hanya itu, almarhum merupakan tokoh yang juga memiliki konsern demi memperjuangkan masyarakat lemah dengan memberi perhatian kepada korban bencana dan kekerasan.

Dalam perjalanan hidupnya, Benny juga pernah ditunjuk sebagai Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia pada 2008.

Di sisi lain, pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pun menyebut bahwa Benny dikenal sebagai sosok yang berkomitmen kuat dalam mengawal nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan.

“Selama masa pengabdiannya, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam memperkuat pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila di masyarakat. Pemikiran-pemikiran beliau mengenai kebhinekaan dan toleransi telah memberikan inspirasi bagi banyak pihak,” tulis keterangan BPIP, Sabtu (5/10/2024).

BPIP menekankan bahwa kepergian tokoh tersebut merupakan kehilangan besar bagi lembaga Negara dan seluruh bangsa Indonesia.

“Semoga mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan,” tandas BPIP.

Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP Mahnan Marbawi mengatakan bahwa Romo Benny wafat saat menjalankan tugas kedinasan.

“Beliau wafat di saat menjalankan tugas kedinasan dalam misi memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di Pontianak, Kalimantan Barat,” kata Marbawi ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

Manhan mengatakan jasad Romo Benny akan diberangkatkan menuju rumah keluarga di Malang melalui Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, pada pukul 11.35 WIB.

Setibanya di Malang, jasad Romo Benny akan disemayamkan di Rumah Duka Gotong Royong dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Sukun pada Senin (7/10).

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi utang Indonesia terus menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah pun buka suara soal kondisi terkini, dari soal porsi belanja utang hingga sumber dana untuk membayar tumpukan utang negara.

Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menjelaskan bahwa utang Indonesia terus meningkat, sejalan dengan naiknya kapasitas ekonomi dan kebutuhan uang. Utang yang terus naik pun memantik banyak kritik, dan Edy memaklumi keresahan masyarakat itu.

Menurutnya, saat ini sekitar 20% dari total pengeluaran negara digunakan untuk membayar cicilan utang.

Nilai utang yang makin tinggi pun akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang, karena belanja yang harus dikeluarkan untuk membayar cicilan utang turut meningkat.

Edy menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kerap mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Hal itu berakibat pada sumber dana yang diperlukan untuk membayar cicilan utang.

"Keseimbangan primer yang negatif itu artinya untuk membayar cicilan utang kita harus mengambil utang baru. Ini menjadi tantangan ya. Meskipun, kalau dari sisi positifnya ya masih bisa, utang pemerintah sekarang kan kurang dari 40% terhadap PDB, sedangkan UU Keuangan Negara itu mengizinkan sampai 60%," ujar Edy dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10/2024).

Sejak 2012, Indonesia terus mencatatkan keseimbangan primer yang negatif. Untuk pertama kalinya pada 2023, keseimbangan primer mampu ditutup surplus Rp92,2 triliun.

Kondisinya relatif masih berlanjut, yakni terakhir pada Agustus 2024 keseimbangan primer tercatat surplus Rp161,8 triliun.

Adadun, per Agustus 2024, posisi utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.461,93 triliun atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komposisinya terdiri atas surat berharga negara (SBN) Rp7.452,65 triliun dan pinjaman senilai Rp1.009,37 triliun.

"Utang ini munculnya dari mana? Dari defisit anggaran. Defisit munculnya dari mana? Karena kita mau belanja lebih besar dari pendapatan," ujar Edy yang hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menyebut bahwa terdapat dua cara untuk memecahkan masalah utang, yakni dengan menambah penerimaan negara atau mengurangi belanjanya. Kedua cara itu memang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi sangat rumit dalam implementasinya.

Strategi menaikkan penerimaan melalui pajak misalnya, menurut Edy, kerap mendapatkan resistensi dari masyarakat. Apalagi, saat ini terdapat dugaan tekanan daya beli masyarakat, juga fakta bahwa jumlah kelas menengah terus turun.

Upaya melakukan efisiensi atau belanja dengan optimal pun tidak semudah membalikkan telapak tangan.

"Sampai sekarang pemerintah juga masih struggle, dalam arti berjuang, untuk meningkatkan kualitas belanja. Banyak belanja-belanja kementerian/lembaga yang bisa dilakukan secara lebih efisien," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyatakan bahwa Indonesia telah lama mengalami deindustrialisasi dini, yakni sektor manufaktur menjadi tidak kompetitif sebelum mencapai puncak kejayaannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Edy dalam acara Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, di Jakarta pada Kamis (3/10/2024). Edy hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menjelaskan sejumlah tantangan perekonomian Indonesia yang perlu menjadi perhatian ke depan. Salah satu sorotannya adalah pada kondisi industri manufaktur yang layu sebelum berkembang.

Dalam paparannya, Edy mencantumkan bahwa deindustrialisasi dini sebenarnya telah terjadi di Indonesia sejak 2001. Artinya, lebih dari 23 tahun Indonesia berjibaku dengan perlambatan kontribusi industri manufaktur, seperti dalam 10 tahun terakhir ketika kinerja manufaktur selalu di bawah laju pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, perlambatan industri manufaktur tidak diiringi pertumbuhan signifikan di sektor lain, misalnya jasa. Hal itu pun menandakan terjadinya deindustrialisasi dini di Indonesia.

"Sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau ekonomi semakin maju itu makin besar peranan dari sektor jasa. Nah, di kita, deindustrialisasi terlalu dini, sebelum mencapai level mature industri kita sudah tidak kompetitif lagi," ujar Edy pada Kamis (3/10/2024).

Menurut Edy, secara alamiah memang akan terjadi proses transformasi perekonomian dari yang awalnya didominasi sektor pertanian, kemudian berganti ke sektor industri. Hal itu terjadi di banyak negara maju sejak dahulu.

Pada tahap akhir, peran dominan sektor industri beralih ke sektor jasa. Peralihan itu ditandai dengan semakin besarnya porsi sektor jasa terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi industri manufaktur tidak lantas tersisihkan.

Sayangnya, di Indonesia justru kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun karena performa industrinya yang tidak stabil.

Dia menyoroti bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga tidak baik-baik saja. Dalam tiga bulan terakhir, PMI manufaktur Indonesia berada dalam zona kontraksi atau di bawah 50, dengan angka terakhir per September 2024 di 49,2.

"Sementara sektor jasa yang berkembang itu jasa-jasa yang, kalau boleh dikatakan, tidak menjamin kesejahteraan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri," ujar Edy.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyerahkan nasib kelanjutan lembaga yang dipimpinnya itu kepada presiden terpilih selanjutnya, Prabowo Subianto.

Menurutnya, keputusan tersebut secara penuh berada di tangan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto yang memiliki mandat yang menjalankan pemerintahan.

"Jadi KSP ini sebuah lembagaan struktural ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk," ucapnya kepada wartawan di Kantor KSP, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa KSP pun dibentuk menjadi lembaga struktural pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan, kata Moeldoko pada zaman Presiden Soeharto, lembaga Negara yang dimilikinya adalah Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan.

Kemudian, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Jadi, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," tuturnya.

Oleh sebab itu, Purnawirawan Jenderal TNI itu menegaskan bahwa lembaga yang dibentuk pemimpin Negara itu tugas yang senada yaitu guna memonitor dan mengevaluasi program-program kerja presiden.

Meski begitu, dia melanjutkan bahwa KSP memiliki fungsi yang lebih luas yakni, komunikasi politik dan komunikasi publik serta mengelola isu-isu strategis. Namun, dia melanjutkan untuk isu strategis, saat ini pemerintah memiliki Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dibentuk Jokowi pada Agustus 2024.

Menurutnya, apabila tetap dipertahankan di era kepemimpinan Prabowo Subianto, maka nanti tugas unit kerja seperti KSP hanya akan memonitor proyek strategis nasional (PSN).

"Berikutnya mungkin apa tugasnya yang titik beratnya di sini? Mestinya menurut saya kayaknya ke Monev, Monitor dan Evaluasi terhadap program-program Prioritas Nasional dan PSN. Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira disitu, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," tuturnya.

Meski begitu, Moeldoko melanjutkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan dengan Prabowo terkait kelanjutan KSP.

"Belum, secara pribadi belum ada, khusus yang berkaitan dengan KSP," pungkas Moeldoko.

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa kehadiran lembaga bari Kantor Komunikasi Presiden tidak akan membuat kinerja dari Kantor Staf Presiden menjadi tumpang tindih.

Bahkan, Ngabalin memastikan bahwa posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP tidak akan terganggu lantaran ada perbedaan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari kedua lembaga Negara.

“Iya pak Moeldoko tetap kepala KSP, tetapi kemungkinan besar kalau kantor komunikasi kepresidenan itu dibentuk, maka yang di [Deputi IV] KSP itu semua ditarik karena kedeputian IV di KSP itu menjadi deputi pertama, kan ada tiga deputi di Kantor Komunikasi Presiden nanti. Hebat itu, lebih fokus,” ujarnya kepada Bisnis di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, dia pun mentatakan bahwa nantinya hanya Deputi IV yang akan ditarik ke dalam lembaga baru tersebut.

Mengingat tugas dari deputi itu terkait dengan mengelola Strategi Komunikasi Politik, Hubungan Masyarakat, Pemerintah, Media, Strategi Diseminasi Informasi, Pengelolaan Strategi Komunikasi di Lingkungan Lembaga Kepresidenan dan Kedaulatan Digital.

“Nah, Kantor Komunikasi Kepresidenan mengurus tentang Komunikasi paling tidak utama dan secepatnya deputinya ditarik ke luar. Deputi IV masuk ke badan baru,” pungkas Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden usai perombakan kabinet (reshuffle) yang digelar Senin (19/8/2024).

Pengangkatan dan pelantikan Hasan Nasbi di jabatan baru yang dibentuk Jokowi itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Kepresidenan pagi ini.

Hasan Nasbi akan menjadi orang pertama yang menduduki jabatan tersebut, usai dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden pada 15 Agustus 2024.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pembentukan lembaga non-struktural ini dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan tertanggap 15 Agustus 2024.

Dalam hal ini, Jokowi telah mengangkat Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Hasan merupakan mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Pertama, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Lembaga yang dipimpin oleh Hasan itu bakal menggeser tugas Kantor Staf Presiden (KSP) yang dikepalai Purn Jenderal TNI Moeldoko, khususnya pada pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan.

"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2OL9 tentang Kantor Staf Presiden [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2Ol9 Nomor 244], dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan," bunyi Pasal 48 Ayat (1) Perpres No.82/2024.

Sebagai informasi, Hasan Nasbi merupakan pengamat politik sekaligus pendiri Lembaga Survei Cyrus Network.

"Sekarang kan saya kerja, dilantik, bekerja untuk Pak Jokowi," kata Hasan Nasbi saat tiba di Istana Negara, Jakarta dikutip dari Antara, Senin (19/8/2024).

Hasan Nasbi membenarkan dia akan dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dia mengaku baru mendapat kabar akan dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada Minggu (18/8) pagi.

Saat dikonfirmasi soal cakupan tugasnya, ia mengatakan akan memberikan penjelasan lebih lanjut usai acara pelantikan.

"Nanti tunggu selesai dilantik baru kita kasih tahu," ujar Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi diketahui juga pernah mendampingi Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Sumatera Selatan (Sumsel) pada Mei 2024 lalu.

Saat momen mendampingi tersebut, ia menilai Presiden memiliki komunikasi yang luar biasa kepada masyarakat.

"Ya kalau Pak Jokowi kan komunikasinya luar biasa, komunikasi verbal dan non-verbalnya, jago. Apa saja yang dilakukan dan keluar dari Pak Jokowi selalu jadi berita kan," ujar Hasan Nasbi.

Tugas dan Fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan

Dilansir laman setkab.go.id, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki sejumlah fungsi yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian, pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Adapun, pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; serta pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antarkementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Sebagai informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Strukturnya, terdiri atas Kepala, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden.