Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli membeberkan sejumlah masalah pertambangan yang jadi perhatian. Salah satunya pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk ormas keagamaan hingga hilirisasi.

Hal itu dia sampaikan dalam acara Temu Profesi Tahunan (TPT) XXXIII & Kongres XII Perhapi 2024 di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Rizal menuturkan pemberian IUP untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).

Dia menjelaskan, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas IUP kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.

"Karena tidak ada yang mencabut di undang-undang yang menandakan bahwa prioritas izin [untuk] ormas keagamaan," jelas Rizal.

Dia juga mengatakan masalah lain yang perlu diperhatikan adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian ESDM. Menurutnya, hal ini harus jadi perhatian lantaran dalam beberapa waktu belakangan beberapa pejabat Kementerian ESDM terlilit masalah hukum.

Sebab, oknum pejabat itu telah berupaya mengambil jalan pintas atau mempercepat persetujuan RKAB yang tak sesuai aturan.

"Nah ini perlu dipelajari yang terjadi oleh Perhapi ke depan bagaimana cara terbaik atau solusi terbaik untuk diindikasi masalah RKAB karena setiap awal tahun ini pasti akan bermasalah," imbuh Rizal.

Adapun hal lain yang menjadi sorotan adalah tentang hilirisasi minerba. Memang, kata Rizal, hilirisasi memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Namun, menurutnya proses itu harus tetap dikawal dan dikaji secara sektoral per komoditas. Dengan begitu, arah hilirisasi kian jelas dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya dan cadangan dalam negeri.

"Nilai tambah harus diperhatikan sebagai perangkat pengembangan industrialisasi Indonesia dengan memanfaatkan produk antara atau produk yang dihasilkan dari kegiatan industri pertambangan," ucap Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan soal tudingan kepada pihaknya terkait tidak memberikan penunjukan kuasa hukum Tom Lembong secara mandiri.

Jaksa Teguh menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi hak-hak Tom Lembong saat menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.

"Penyidik telah memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka termasuk memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan diganti oleh penasihat hukum," ujarnya di sidang praperadilan di PN Jaksel, Selasa (19/11/2024).

Dia menjelaskan, saat Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah memberikan kesempatan soal penunjukkan penasihat hukum. Namun, Tom belum siap untuk menghadirkan kuasa hukumnya sendiri.

Dengan demikian, penyidik Jampidsus Kejagung telah menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Penunjukkan itu dinilai telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Bahwa tindakan termohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan sebuah bentuk ketaatan termohon selaku penyidik," tutur Teguh.

Selain itu, Teguh juga mengungkapkan bahwa berdasarkan BAP pemeriksaan, Tom Lembong tidak menolak penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik.

"Dalam BAP tersangka tanggal 29 Oktober 2024 jawaban nomor 4 yang menyatakan bahwa untuk pemeriksaan ini saya bersedia didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara yang ditunjuk oleh penyidik Kejaksaan Agung RI," tambahnya.

Adapun, kronologi penunjukkan kuasa hukum dari penyidik terjadi pada (29/10/2024). Kuasa hukum yang ditunjuk adalah Eko Purwanto.

Barulah, Tom Lembong menunjuk pengacara secara pribadi yakni Ari Yusuf Amir (1/11/2024). Ari merupakan rekan Tom saat menjadi tim sukses Calon Presiden Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

"Selanjutnya pemohon baru melakukan penunjukkan penasihat hukum sendiri berdasarkan surat kuasa penunjukkan penasihat hukum tanggal 30 oktober 2024 kepada Ari Yusuf Amir dan kawan-kawan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden atau perpres sebagai landasan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kini sudah memasuki babak akhir.

Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod mengatakan bahwa pembentukan payung hukum sudah masuk tahap finalisasi. Prabowo diklaim akan menandatangani dua beleid itu sepulang dari kunjungannya ke sejumlah negara.

“Saat ini, prosesnya sedang proses untuk finalisasi beberapa peraturan pemerintah dan perpres. Begitu kembali Presiden dari luar negeri, sesegera mungkin diterbitkan,” ujarnya saat ditemui awak media di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Kaharuddin menambahkan pemerintah juga terus mengkaji beleid lainnya seperti undang-undang BUMN, rancangan undang-undang (RUU) BUMN, dan RUU Keuangan Negara sebagai landasan gerak bagi BPI Danantara ke depan.

“Undang-undang BUMN, RUU BUMN, RUU Keuangan Negara, dan beberapa undang-undang yang lain kami bahas secara konfrehensif,” ucap mantan Direktur Utama PT PAL Indonesia tersebut.

Dalam perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui batal meresmikan BPI Danantara yang semula dijadwalkan pada 7 November 2024.

Selain karena adanya lawatan Presiden ke luar negeri, penundaan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis. Langkah tersebut juga bertujuan agar BPI Danantara dapat disiapkan sebaik mungkin.

Ketua BPI Danantara Muliaman D. Hadad menjelaskan Presiden Prabowo meminta agar regulasi disiapkan secara matang sebelum Danantara diresmikan. Payung hukum sementara yang akan mengakomodasi gerak instansi ini adalah PP dan Perpres.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau [Presiden Prabowo] launching,” ucapnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Sementara itu, para analis memperkirakan bahwa kehadiran Danantara berpotensi menjadi katalis positif bagi saham pelat merah, seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM yang kelak dikonsolidasikan.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan mengatakan langkah konsolidasi ini akan menjadi katalis positif bagi kinerja emiten pelat merah, karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, akses pendanaan, hingga peningkatan tata kelola.

Menurutnya, penggabungan sumber daya dan pengurangan duplikasi fungsi dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, dengan struktur yang lebih kuat, BUMN akan memiliki askes lebih mudah ke pendanaan dengan biaya lebih rendah.

“Struktur superholding dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Felix.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan bos maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Hendry Lie dalam perkara dugaan korupsi tata niaga timah.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Hendry Lie tiba di kompleks Kejagung pada Senin (18/11/2024) sekitar 23.14 WIB.

Dia tiba dengan mengenakan borgol di tangan serta kemeja berwarna merah muda dan langsung dibawa ke Gedung Kartika Kejagung. Selang hampir satu jam kemudian, Hendry Lie keluar dari Gedung Kartika dengan rompi tahanan dan langsung diboyong ke mobil tahanan Kejaksaan RI. Hendry juga tidak mengucap satu kalimat pun saat digiring ke mobil tahanan.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan bahwa eks bos Sriwijaya Air itu bakal ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.

"Kemudian, yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan satu jam, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri, Jakarta Selatan," ujar Qohar di Kejagung, Selasa (19/11/2024).

Dia menambahkan, sebelum dicokok pihaknya, Hendry Lie tengah berada di Singapura untuk menjalani pengobatan. Hendry berada di Singapura sejak 25 Maret 2024.

Hendry kemudian ditangkap di Bandara Soekarno Hatta atau tepatnya di Terminal 2F. Kedatangannya ke Indonesia setelah sekitar delapan bulan karena paspornya disebut sudah tidak berlaku.

"Bahwa pada hari ini, Senin 18 November 2024, atas kerjasama Direktorat Penyidikan pada Jampidsus dengan jajaran Intelijen pada Jamintel, serta Atase Kejaksaan Republik Indonesia di Singapura," pungkasnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bakal memanggil Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjelaskan ihwal pengelolaan sampah di wilayah itu.

"Saya akan memanggil Pemkot Yogyakarta untuk meminta penjelasan detail terkait pengelolaan sampah ini," kata Hanif Faisol dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Senin (18/11/2024).

Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Depo Mandala Krida, Kota Yogyakarta, Senin pagi, Hanif menyebut pengelolaannya semrawut dan telah menimbulkan pencemaran lingkungan.

Situasi tersebut, menurut dia, mencerminkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kota Pelajar tersebut.

"Ini mencemari lingkungan. Dengan kapasitas 300 ton per hari, sampah dari sini ke mana dibuangnya? Harus ada yang bertanggung jawab atas kondisi ini," ucap dia.

Apabila terbukti ada pelanggaran dalam pengelolaan sampah tersebut, dia memastikan bakal menindak tegas secara hukum.

"Jika terbukti ada pelanggaran, saya akan menyeret pihak yang bersalah ke jalur hukum sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008," ujar Hanif.

Dia memahami bahwa permasalahan sampah di Kota Gudeg muncul setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul ditutup pada April 2024.

Hanif pun meminta pemerintah daerah, baik tingkat kota/kabupaten maupun provinsi segera mencari jalan keluar yang konkret untuk menangani masalah sampah tersebut.

"Saya kecewa melihat situasi ini. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan sampah menumpuk seperti ini," kata dia.

Menurut dia, dengan anggaran hanya sebesar Rp100 miliar, tidak akan cukup untuk menangani sampah di Yogyakarta.

"Jika pengelolaan di hulunya tidak serius sampah pasti akan terus menumpuk di TPA," katanya.

Ia berjanji akan menurunkan tim penyidik dan pengawas lingkungan hidup untuk menyelidiki masalah sampah tersebut. Selain itu, ia memastikan langkah penegakan hukum akan diambil terhadap pihak yang terbukti lalai.

"Saya tidak akan mundur dari penegakan hukum. Ini harus ada tersangkanya agar masyarakat mendapat rasa keadilan," ujarnya.

Hanif juga menyarankan agar pemerintah daerah belajar dari daerah lain yang sukses dalam pengelolaan sampah, seperti Surabaya dan Banyumas.

"Jika pengelolaan di hulu dilaksanakan dengan baik, sampah tidak akan menumpuk di TPA. Penanganan harus dimulai dari sumbernya," kata dia.

Sebagai langkah konkret, Hanif meminta seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera mencari solusi permasalahan sampah di Yogyakarta.

"Saya minta direktur terkait segera mencarikan solusi. Penegakan hukum tetap dilakukan, tetapi pendampingan teknis dan pendanaan juga harus dipikirkan," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kuasa hukum menyatakan tak pernah ada teguran dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mengeluarkan kebijakan importasi gula pada 2015-2016.

Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menekankan bahwa kliennya mengeluarkan kebijakan importasi gula saat menjadi Menteri Perdagangan karena untuk kepentingan masyarakat.

"Faktanya selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, pemohon [Tom] tidak pernah mendapat teguran dari Presiden [Jokowi] yang menjabat saat itu," ujarnya dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Zaid menyampaikan tindakan kliennya saat memberikan izin importasi gula itu bahkan diafirmasi oleh orang nomor satu di Indonesia saat Tom menjabat sebagai Mendag.

Alhasil, Zaid menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan Tom soal impor Gula ini terdapat juga andil Joko Widodo.

"Dengan demikian tindakan pemohon sebagai Menteri Perdagangan telah diafirmasi oleh Presiden selaku Kepala Negara dan merupakan pimpinan pemohon, oleh karenanya telah beralih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Berdasarkan perannya, Tom diduga memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih pada 2015. Hanya saja, kala itu Indonesia tengah mengalami surplus gula sehingga tidak memerlukan impor.

Pada 2016, izin impor gula juga dikeluarkan Tom ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu. Namun, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan atas pemberian izin tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong disebut tak diberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukum secara pribadi saat ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kuasa Hukum Tom, Sugito Atmo Pawiro mengatakan kliennya tidak mendapatkan kesempatan oleh Kejagung untuk menunjuk pengacara saat ditetapkan sebagai tersangka.

"Pada saat pemohon [Tom] ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024, termohon [Dirdik Jampidsus Kejagung] tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi dan meminta bantuan dari penasihat hukum yang sesuai kepercayaan dan hati nurani pemohon," ujarnya dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Senin (18/11/2024).

Dia menambahkan, Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar justru diduga memaksakan kehendaknya untuk menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi Tom Lembong.

Penetapan kuasa hukum Tom itu itu melalui surat Penunjukkan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka No. 34.F.2.Fd.2/10/2024 tertanggal 29 Oktober 2024.

"Sedangkan pada faktanya pemohon telah memiliki penasihat hukum pilihannya sendiri, akan tetapi termohon secara sewenang-wenang dan melawan hukum tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi penasihat hukum pemohon," tambahnya.

Kuasa Hukum Tom, Ari Yusuf Amir menambahkan bahwa kliennya kala itu tidak bisa menolak kuasa hukum yang telah "disodorkan" Kejagung lantaran kondisi mentalnya dalam keadaan tidak baik.

*Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu. Dan setelah langsung disodorkan penasihat hukum. Sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak dikasih kesempatan menghubungi keluarga, maupun penasihat hukumnya," ujar Ari.

Nantinya, permohonan gugatan itu bakal direspons oleh pihak termohon atau Kejagung melalui sidang eksepsi yang bakal digelar di PN Jaksel pada Selasa (18/11/2024).

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Isu hak asasi manusia atau HAM, transisi energi, hingga krisis iklim menjadi topik perbincangan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres.

Keduanya bertemu sehari sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hotel Hilton Rio de Janeiro Copacabana, Brasil pada Minggu (17/11/2024).

Presiden duduk berhadapan langsung dengan Sekjen PBB, para delegasi Indonesia dan PBB juga duduk berhadapan di ruangan pertemuan tersebut.

Delegasi Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk Brasil Edi Yusup.

Sementara itu, Sekjen PBB Guterres turut didampingi oleh Principal Political Affairs Officer Aguinaldo Baptista, Under Secretary-General Li Junhua, UN Resident Coordinator Silvia Rucks, Director of Sustainable Development Unit Michelle Gyles-McDonnough serta Senior Political Affairs Officer Jean-Philippe Bernardini.

Prabowo menyatakan bahwa Indonesia menghargai dan menghormati sikap Antonio dalam menegakkan perdamaian, keadilan, dan hukum internasional. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Sekjen PBB juga berdiskusi soal Palestina hingga HAM.

"Bagi kami, pendirian Anda terhadap banyak isu yang menjadi perhatian dalam situasi saat ini, khususnya isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum internasional, khususnya di Palestina. Kami menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung seluruh upaya PBB," ujar Prabowo kepada Antonio, Minggu (17/11/2024).

Tidak hanya itu, Prabowo turut menyoroti sikap Antonio yang konsisten soal perubahan iklim global. Dia menyebut Indonesia sangat berkomiten dan ambisius.

Presiden ke-8 RI itu bahkan menyebut akan menargetkan sepenuhnya penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan di masa pemerintahannya.

"Dan kami berharap dapat mencapainya dalam waktu 10 tahun. Namun dalam beberapa masalah, kita bisa melakukannya lebih cepat," ucapnya.

Prabowo menyebut Indonesia bisa lebih cepat dalam mendorong transisi ke energi non-fosil, utamanya dengan biofuel. Misalnya, penggunaan minyak sawit. Namun, dia mengaku bahwa itu belum banyak dilirik karena biaya ekonominya yang masih belum menarik.

"Tapi kami berharap mungkin dalam dua, tiga tahun kita bisa mendapatkan daya tarik ekonomi untuk mendapatkan bensin dari tanaman. Dan energi terbarukan, kita punya banyak panas bumi. Saya rasa Indonesia sangat diberkati," paparnya.

Antonio menyatakan bahwa Indonesia berperan menjadi mitra internasional dalam mewujudkan lebih banyak keadilan, lebih banyak kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam sistem internasional untuk mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis.

"Para korban dari sistem yang tidak adil, tidak adil, dan ketinggalan jaman yang menyebabkan banyak dari mereka terjerumus dalam utang, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri masyarakat terhadap dampak perubahan iklim," ujarnya kepada Prabowo.

Dalam konteks Asean, Indonesia disebut sependapat dengan PBB terkait dengan permasalahan di Myanmar.

Tidak hanya itu, PBB menilai Indonesia memiliki kerja sama yang kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah. Salah satunya yakni komitmen untuk pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri.

"Dan Indonesia telah menjadi mitra yang sangat berharga bagi PBB juga dalam pemeliharaan perdamaian dan memiliki peran pelopor dalam bidang iklim," tutur Antonio.

Berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Sekjen PBB:

Terima kasih banyak telah bertemu dengan kami hari ini di tengah jadwal Anda yang sangat sibuk. Saya memahami Anda terbang 20 jam dari Baku [Azerbaijan], jadi saya sangat menghargai pertemuan ini. Kami sangat menghargai, menghormati dan mendukung pendirian Anda yang konsisten untuk menegakkan perdamaian internasional, keadilan internasional, dan hukum internasional.

Ini sungguh menggembirakan bagi kami karena Anda konsisten dalam hal ini. Dan bagi kami, pendirian Anda terhadap banyak isu yang menjadi perhatian dalam situasi saat ini, khususnya isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum internasional, khususnya di Palestina. Dan kami menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung seluruh upaya PBB.

Dan kami bersedia untuk mendukung, misalnya, kami tercatat mengatakan bahwa kami akan mendukung pasukan penjaga perdamaian jika ada kemungkinan gencatan senjata dan kebutuhan akan pasukan penjaga perdamaian yang diamanatkan secara internasional. Kami siap memberikan kekuatan. Jadi saya juga berterima kasih atas surat Anda tentang masalah yang ingin Anda diskusikan.

Seperti yang Anda ketahui, dalam isu perubahan iklim global, kami sangat berkomitmen. Kami sangat ambisius. Saya berencana dalam pemerintahan baru saya untuk sepenuhnya menggunakan energi terbarukan dan ramah lingkungan.

Dan kami berharap dapat mencapainya dalam waktu 10 tahun. Namun dalam beberapa masalah, kita bisa melakukannya lebih cepat. Misalnya kita sudah mengembangkan teknologi pembuatan minyak solar dari tanaman, dari minyak sawit, minyak solar.

Dan kini kami juga sedang mengembangkan produksi benzene, bensin dari minyak sawit. Namun biaya ekonominya masih belum menarik. Jadi kita harus menemukan prosedur baru yang lebih baik.

Tapi kami berharap mungkin dalam dua, tiga tahun kita bisa mendapatkan daya tarik ekonomi untuk mendapatkan bensin dari pabrik. Dan energi terbarukan, kita punya banyak panas bumi. Saya rasa Indonesia sangat diberkati.

Kita mempunyai cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Menurut saya sekitar 60% energi panas bumi ada di Indonesia. Tentu saja, kita juga mempunyai energi matahari yang berlimpah.

Menurut saya panel fotovoltaik dan listrik dari energi matahari sangat menarik. Karena kami sangat tersebar. Kita punya banyak pulau, 17.000 pulau.

Namun kami berkomitmen dan sangat optimis. Kami sangat optimis terhadap transisi menuju energi ramah lingkungan. Jadi sekali lagi Sekjen, kami mendukung Anda.

Kami terinspirasi oleh Anda, oleh komitmen Anda terhadap perdamaian internasional dan hukum internasional. Dan kami berharap jika kami dapat mendukung Anda dengan lebih banyak cara, kami sangat bersedia melakukannya. Terima kasih banyak, Sekretaris Jenderal.

Berikut pernyataan lengkap Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pertemuan dengan Prabowo:

Yang Mulia Bapak Presiden, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa bagi kita Indonesia adalah mitra yang sangat strategis dan berharga. Kami sepakat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan aspek-aspek penting yang kita hadapi di dunia saat ini. Indonesia sangat aktif dalam KTT mendatang.

Dan pengakuan bahwa kita hidup dengan lembaga-lembaga multilateral yang setara dengan dunia tahun 1945, (ketika Indonesia belum merdeka, dan ketika banyak negara lain belum merdeka. Demikian pula di tingkat Dewan Keamanan dan di tingkat Dewan Keamanan). lembaga-lembaga keuangan internasional, mereka masih sejalan dengan dunia yang sudah tidak ada lagi. Dan kita perlu menyesuaikannya atas nama keadilan, atas nama ekuitas, agar sesuai dengan perekonomian saat ini dan dengan situasi geopolitik saat ini.

Hal ini berarti bahwa peran negara-negara seperti Indonesia, yang kini menjadi mitra internasional yang sangat penting, sangat penting bagi kami dalam upaya mewujudkan lebih banyak keadilan, lebih banyak kesetaraan, dan lebih banyak kapasitas dalam sistem internasional untuk mendukung negara-negara berkembang yang masih mengalami krisis. para korban dari sistem yang tidak adil, yang menyebabkan banyak dari mereka terjerumus dalam utang, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, banyak dari mereka tidak memiliki sumber daya untuk melindungi diri mereka sendiri masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Jadi, ada reformasi Dewan Keamanan dan reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional yang mana kita saling berhadapan dengan Indonesia, dan Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam KTT di masa depan, dan kami ingin terus melanjutkannya. bekerja sama dengan Indonesia dalam persiapan reformasi di masa depan.

Di sisi lain, kita mempunyai kerja sama yang sangat baik dengan Indonesia dalam kaitannya dengan kerja sama ASEAN-PBB, dan kita saling berhadapan dengan Indonesia dalam kaitannya dengan Myanmar.

Dan kami juga mempunyai kerja sama yang sangat kuat sehubungan dengan situasi di Timur Tengah, di mana saya yakin negara-negara tersebut berkomitmen penuh terhadap kebutuhan mutlak pembentukan negara Palestina dan penentuan nasib sendiri rakyat Palestina. Dan Indonesia telah menjadi mitra yang sangat berharga bagi PBB juga dalam pemeliharaan perdamaian dan memiliki peran pelopor dalam bidang iklim. Terima kasih banyak.

Bisnis.com, BANDUNG – Siapa sangka sebuah keresahan terkait proses pelayanan hukum di Indonesia, malah menjadi karya inovatif yang dilahirkan sejumlah mahasiswa di Bandung. Mereka membuat inovasi teknologi hukum berupa perangkat lunak atau software manajemen kantor hukum Bernama Legal Plus.

Mahasiswa hukum tersebut adalah James Ardy, Chrisostomus Paudra, Jesslyne, Jordan Yudhistira, dan Richard Yoshuara Yo.

Menurut Chief Marketing Officer Legal Plus Jordan Yudhistira, software Legal Plus diciptakan untuk membantu para advokat dalam mengelola firma hukum karena menyediakan fitur-fitur eksklusif yang dirancang spesifik sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

"Bidang industri lain sudah digitalisasi dengan teknologi software manajemen berbasis cloud, sementara bidang hukum belum. Legal Plus memiliki fitur-fitur yang tidak dapat ditemukan dalam software manajemen lainnya," kata Jordan, dikutip Minggu (17/11/2024).

Jordan menyatakan, Legal Plus secara resmi diluncurkan dan dikenalkan kepada publik melalui acara bertajuk Legal Plus Early Access Event 2024 di Bandung pada 9 November 2024. Pihaknya sangat bangga karena Legal Plus dirancang khusus untuk mendukung transformasi digital di sektor hukum Indonesia.

“Software ini menawarkan solusi komprehensif kantor hukum untuk mempermudah operasional kantor hukum, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat hubungan dengan klien di era digital,” jelasnya.

Jordan menjelaskan, Legal Plus menawarkan fitur all-in-one yang mencakup manajemen kasus, penjadwalan, pelacakan waktu, pengelolaan finansial, pengelolaan dokumen, dan komunikasi klien dalam satu platform terpadu. Meskipun demikian, Legal Plus didukung keamanan tingkat tinggi karena menggunakan enkripsi data mutakhir untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi klien sesuai dengan regulasi privasi.

“Dengan teknologinya, Legal Plus mampu mengurangi waktu pekerjaan administratif hingga 50 persen sehingg memungkinkan pengacara untuk mengalokasikan lebih banyak waktu pada strategi perencanaan strategis dalam penanganan kasus dan pelayanan klien,” ujarnya.

Selain itu, kata Jordan, kolaborasi tim Lebih baik karena ada fitur kolaborasi real-time yang memudahkan tim hukum untuk bekerja secara bersamaan sinergis, di mana pun mereka berada. Lalu aksesibilitas mudah karena platform berbasis cloud yang dapat diakses dari berbagai perangkat, memastikan fleksibilitas dan mobilitas bagi pengguna.

Jordan menegaskan, pengembangan software ini terinspirasi dari tantangan nyata yang dihadapi oleh firma hukum dalam mengelola beban kerja yang kompleks dan tuntutan klien yang semakin tinggi. Melalui kolaborasi dengan berbagai firma hukum selama tahap pengembangan, software ini dirancang untuk benar-benar memenuhi kebutuhan industri.

Untuk merayakan peluncuran ini, Legal Plus menawarkan program free-trial selama 90 hari dan pelatihan eksklusif bagi kantor hukum yang mendaftar dalam periode promosi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan soal penjara dengan pengamanan maksimal atau maximum security di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Dia menyampaikan penjara maximum security diperuntukkan bagi narapidana dengan masa tahanan 20 tahun hingga narapidana yang kerap "bermain" kejahatan di lapas.

"Ini yang menjadi kriteria yang kami pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Kambangan di Super Maximum Security," ujarnya dalam acara pertemuan dengan sejumlah pimpinan media di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

Mantan Wakapolri itu menjelaskan penjara maximum security itu memiliki ruangan 2x3 meter persegi. Ruangan dipantau ketat oleh pihak keamanan selama 24 jam penuh. Narapidana pun baru bisa keluar ruangan selama satu jam dengan mata tertutup.

Tak banyak orang yang bisa mengunjungi penjara tersebut. Bahkan, Agus mengaku tidak diperkenankan untuk memasuki penjara itu. Oleh karena itu, masyarakat diberikan akses hanya sampai di area untuk publik.

"Jadi disana itu 2 x 3 dan dimonitor langsung oleh monitoring center. Jadi 24 jam itu hanya 1 jam yang bisa keluar dengan mata tertutup. Oleh karena itu, tadi kalau ditanya boleh gak ke lapas? Boleh tapi yang area yang memang untuk publik," tambahnya.

Kemudian, di lokasi juga tidak ada alat komunikasi yang dipergunakan oleh narapidana. Sebab, jika keluarga maupun kerabat ingin melakukan kunjungan maka akan disediakan ruang khusus untuk berkomunikasi secara langsung.

Pada intinya, dia mengatakan penjara ini dibuat agar bisa membuat jera narapidana khusus dan memberantas kejahatan yang dilakukan di balik jeruji besi lembaga pemasyarakatan atau lapas.

"Karena kalau tidak ada [HP] tidak akan bisa menghubungi siapa siapa ini tentu akan sangat sangat kecil sekali untuk bisa mengendalikan langsung dari dalam karena mereka disiapkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya, ini di monitor langsung," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan napi melarikan diri di Rutan Salemba Jakarta Pusat akibat kelalaian sipir.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam acara pertemuan dengan sejumlah pimpinan media di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

"Terkait napi yang melarikan diri dari rutan narkoba. Ya, kesimpulannya banyak lalainya ya Pak," kata Agus.

Dia mengakui bahwa pihaknya memiliki keterbatasan dalam pelatihan terhadap sipir atau penjaga tahanan tersebut.

Oleh karena itu, ke depan, pihaknya merencanakan pelatihan terkait dengan penjagaan, pengawalan hingga patroli kepada sipir atau penjaga tahanan itu.

"Sehingga ke depan mudah mudahan kedepan kejadian ini menjadi pelajaran buat kami. Untuk memberikan pelatihan yang cukup kepada sipir-sipir," ujar Agus.

Melalui pelatihan itu, Agus berharap, nantinya tidak akan terjadi kejadian narapidana kabur lagi dari rumah tahanan manapun.

Pasalnya, kemampuan sipir mengenai penjagaan, pengawalan dan patroli telah ditingkatkan melalui pelatihan tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat, Agung Nurbani mengatakan bahwa 7 orang tahanan narkotika tersebut melarikan diri dengan cara menjebol teralis tahanan.

Dia menduga bahwa ketujuh tahanan kasus narkotika tersebut melarikan diri pada hari Selasa 12 November 2024 dini hari pagi.

"Tujuh Tahanan dan Narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar," kata Agung dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan mengenai adanya kesepakatan tertulis antara Anindya Bakrie dengan Arsyad Rasjid pada 27 September 2024.

Sesuai kesepakatan yang disaksikan oleh Bahlil Lahadalia, semua pihak sepakat untuk menyelesaikan dinamika yang terjadi di tubuh Kadin Indonesia melalui percepatan Munas yang sesuai dengan AD/ART.

“Tadi juga kami sampaikan ke Pak Menko bahwa kadin Indonesia telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta arahan. Sebagaimana mayoritas dunia usaha di Indonesia, Presiden juga menghendaki adanya Satu Kadin Indonesia,” ungkap Dhaniswara, dikutip Kamis (14/11/2024).

Dalam pertemuan dengan Menko Hukum, Dhaniswara juga menyampaikan rencana Kadin Indonesia untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November 2024 untuk merumuskan agenda dan mengakselerasi pelaksanaan Munas, termasuk mengenai prosedur persiapan Munas yang akan dilakukan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Sementara kepanitiaan Munas akan dibentuk oleh kedua belah pihak (Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid), dengan waktu dan lokasi pelaksanaan sesuai arahan dari pemerintah.

“Dari pertemuan tadi, pada intinya Menko Hukum sependapat dengan Kadin bahwa sesuai dengan kesepakatan, maka segera dilaksanakan Munas Kadin Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pak Menko juga berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Presiden untuk selanjutnya pemerintah menentukan waktu pelaksanaan Munas,” kata Dhaniswara.