REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghebohkan publik lantaran keputusannya yang tidak memfasilitasi jilbab untuk Paskibraka Nasional terkuak. Walaupun banjir kritikan dari antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tetap bergeming dan tidak mengubah aturan yang ada.

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Banyak pihak, termasuk alumni Paskibraka masa sebelum 2022, heran dengan perubahan kebijakan terkait busana Muslimah. Sebab, pada tahun-tahun sejak permulaan Era Reformasi hingga 2021, Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional diperbolehkan untuk mengenakan jilbab. Irwan Indra selaku pembina Paskibraka Nasional 2021 sampai-sampai menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka tahun ini akibat ulah BPIP.

"Bahkan, ada (Muslimah) yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," kata Irwan kepada Republika, Rabu (14/8/2024).

Dalam keterangan pers, Yudian Wahyudi berdalih, setiap calon Paskibraka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Aturan tentang pakaian, atribut dan sikap tampang, sebagaimana termuat dalam SK Kepala BPIP Nomor 35/2024 dan SE Deputi Bidang Diklat BPIP Nomor 1/2024, mesti dipatuhi mereka, khususnya pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

REPUBLIKA.CO.ID,TANGERANG -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Kuliah Umum Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Bedah Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia', Kamis, di Ciputat, Banten (16/5/2024).

Kuliah Umum yang diadakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini merupakan upaya BPIP untuk terus mengenalkan Pancasila sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo.

"Buku yang akan kita bahas hari ini adalah terbitan BPIP yang mengulas kontribusi Pancasila global, termasuk pidato "To Build The World Anew" oleh Ir. Sukarno di PBB pada 30 September 1960. Pidato ini diabadikan oleh UNESCO dalam Memory of The World, menegaskan pengakuan global terhadap nilai-nilai Pancasila.", ungkap Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Kepala BPIP.

Tidak hanya Bedah Buku, BPIP juga aktif dalam mengedukasi masyarakat Indonesia tentang Pancasila, terutama kepada generasi muda di sekolah, kampus, dan pesantren.

"BPIP terus berikhtiar untuk mensosialisasikan Pancasila kepada generasi muda, khususnya adik-adik mahasiswa," tambahnya.

Keynote Speech dari Bedah Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia' tersebut diisi oleh Dewan Pakar BPIP Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., M.H., M.Si.

"Buku 'Pancasila dari Indonesia untuk Dunia' yang digagas oleh Bapak Kepala BPIP menjelaskan lebih rinci pada bahwasanya, roh semua manusia bangsa indonesia adalah Pancasila. Dengan kerjasama yang terjalin antara BPIP dengan UIN Syarif Hidayatullah, Kita terus dorong Pancasila," tegasnya.

Ir. Prakoso, M.M. selaku Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP mengemukakan pentingnya nilai-nilai universal Pancasila.

"Pancasila dengan nilai-nilai universal seperti musyawarah dan gotong royong menjadi solusi ketika dunia terpecah menjadi dua blok, meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia.", jelasnya.

Tidak lupa, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A. Ph.D selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Ciputat menuturkan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Pancasila adalah bagian penting dari kehidupan sosial dan kenegaraan, bersama dengan agama dan hubungan dengan Tuhan. Islam mengajarkan bahwa kebaikan dari Tuhan akan diberikan jika kita menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Mari kita mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.", tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Seminar Nasional Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" di Jakarta, Selasa, (14/5/2024).

Bedah Buku bersama Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta ((UNJ) tersebut sebagai upaya memperluas pemahaman bahwa Pancasila bukan hanya relevan di Indonesia namun relevan untuk Dunia.

"BPIP memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna meningkatkan kualitas bangsa Indonesia.", ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Andreas Anangguru Yewangoe.

Ditambahkan Andreas, Pancasila juga memiliki nilai universal yang dapat diterapkan di seluruh dunia dengan prinsip gotong royong sebagai bagian dari ideologi perdamaian.

"Nilai-nilai Pancasila, seperti prinsip gotong royong, memiliki relevansi universal dan dapat diadopsi oleh seluruh dunia. Pancasila juga dipandang sebagai ideologi perdamaian. Namun demikian, sebagai langkah awal, Kita harus terlebih dahulu mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia sebelum membawanya ke panggung dunia," tambahnya.

Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, SH., SE., MM. juga menjelaskan peran penting dari mahasiswa dalam memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni yang akan datang.

"Saya percaya bahwa mahasiswa memiliki peran kunci sebagai garda terdepan dalam mengajak seluruh masyarakat merayakan Hari Lahir Pancasila melalui partisipasi mereka dalam upacara. Dengan penerapan mata pelajaran Pancasila yang menjadi wajib dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, Kami berharap Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dapat menjadi pelopor dalam menerapkannya," jelasnya.

Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan buku-buku yang dibuat oleh BPIP bersama Kemendikbud sebagai sumber pemahaman yang dapat digunakan secara aktif dalam masyarakat, baik sebagai bahan bacaan maupun sebagai panduan untuk menggerakkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari.

"BPIP bersama Kemendikbud sedang berupaya keras agar buku yang mereka hasilkan tidak hanya menjadi bahan pelajaran, tetapi juga menjadi alat untuk menggerakkan masyarakat dalam mewujudkan semangat Pancasila dalam berbagai aktivitas," tutur Rima.

Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Komarudin, M.Si. mengapresiasi kegiatan tersebut, karena Mahasiswa sangat perlu untuk mengetahui betapa pentingnya ideologi Pancasila di mata Dunia.

"Kami sangat mengapresiasi kepada BPIP yang sudah mengadakan kegiatan di UNJ," ujarnya.

Ia juga berharap kepada Mahasiswa UNJ untuk terus mengembangkan wawasannya tentang nilai-nilai Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Saya sangat berharap kepada mahasiswa, untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila," harapnya.

Ia bahkan mendorong kepada mahasiswa untuk bangga memiliki Pancasila, karena memiliki nilai-nilai yang sanat relevan dari zaman ke zaman.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir. Prakoso, M.M, melaporkan, kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama dengan kampus UNJ.

Ia berharap ke depan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk membentuk karakter Pancasila kepada mahasiswa khususnya.

"Selain dengan UNJ, BPIP juga telah bekerja sama dengan kampus-kampus lain di Indonesia, seperti UGM, UMM dan kampus lainnya di luar pulau jawa", paparnya.

Selain itu, BPIP juga memiliki program-program yang melibatkan mahasiswa, seperti Kuliah Kerja Nyata dengan penekanan angka stunting.

"Kami juga memiliki beberapa program untuk menekan angka stunting melalui KKN", ujarnya.

Ia menilai nilai-nilai Pancasila harus didorong melalui tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Fajar Dwi Wisnuwardhani mendorong perusahaan agar menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta mengedepankan hubungan industrial yang sehat dan saling memahami. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada periode Januari-Februari 2024, terdapat 7.694 pekerja atau buruh dalam negeri yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 3.652 orang atau 47,45 persen dari total pekerja yang terkena PHK secara nasional," kata Fajar, dikutip dari siaran pers KSP pada Rabu (1/5/2024).

Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK. Fajar mengatakan, negara berkomitmen terus menjaga kesejahteraan buruh, termasuk yang terkena PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sejak resmi berlaku pada 1 Februari 2022, lebih dari 12 juta pekerja telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta JKP.

JKP merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang sudah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk mengatur pelaksanaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Sebelum adanya program tersebut, kata dia, pekerja yang terkena PHK masih belum mendapatkan skema jaminan sosial, sehingga berpotensi besar terdampak tingkat kesejahteraan dan bahkan tingkat kebekerjaannya.

“Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program jaminan sosial baru tersebut, yakni JKP,” kata Fajar.

Fajar pun menjelaskan manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, pekerja akan menerima uang tunai, dengan rincian 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.

Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik yang bersifat re-skilling maupun up-skilling.

“Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,” ujar Fajar.

N Dessy Suciati Saputri