REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, membantah adanya skenario atau setingan dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dituduhkan kepada kliennya. Dia pun menepis tudingan adanya kriminalisasi atau upaya pembungkaman terhadap pihak-pihak yang mengkritik Jokowi.

Menurut dia, pelaporan kepada sejumlah orang lebih sebagai upaya meminta tanggung jawab atas tudingan ijazah palsu UGM. "Isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas. Bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik," kata Yakup di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/5/2025).

Dia pun menegaskan, tindakan pelaporan itu bukan sebagai bentuk kriminalisasi. "Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa kriminalisasi itu ikan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun, kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ dikenakan seakan-akan tindak pidana itu kriminalisasi," kata Yakup menambahkan.

Menurut Yakup, laporan Jokowi yang diserahkan ke kuasa hukum memiliki dasar hukum yang kuat. "Menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua. Sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan saksinya ada, objeknya ada jadi semua itu jelas masyarakat itu bisa lihat di sosmed semua. Tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada (dasarnya) semua," ucap Yakup.

Dia pun menyayangkan munculnya narasi yang menyebut seolah-olah Jokowi sengaja ingin menjebloskan orang ke penjara. Selain itu, Yakup menampik adanya setingan di balik tudingan ijazah palsu kliennya tersebut.

"Jadi kalau narasi-narasi yang meng kriminalisasi Itu sangat kita sayangkan bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara Itu sangat tidak benar, Menyesatkan dan kita sangat sayangkan," kata putra Kumham Imipas Otto Hasibuan tersebut.

Yakup juga menyampaikan, Jokowi telah bersikap sabar selama lebih dari dua tahun terakhir terkait tudingan ijazah palsu tersebut. "Sudah dua tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Justru dua tahun terakhir Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya, kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya," katanya.

Dia pun meminta mereka yang masih terus menuding kliennya menghentikan aksinya. "Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi untuk kalau pun ada narasi-narasi seperti itu ya kami minta dihentikan. Karena itu tidak benar dan menyesatkan," ucap Yakup.

Dia menyampaikan, ada sejumlah mahasiswa hukum bahkan mempertanyakan balik tudingan kriminalisasi yang diarahkan kepada Jokowi. Secara logika, sambung Yakup, justru pihak penuding yang terkesan mengkriminalisasi dengan tidak percaya ijazah Jokowi keluaran UGM asli.

"Ada mahasiswa-mahasiswa hukum Justru yang menghubungi saya Mas, ngomong ke saya kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi ijazahnya ada, asli tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini?” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Tim Satgas Anti-Premanisme Polda Jawa Tengah (Jateng) menangkap Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji. Dia dibekuk karena diduga terlibat kasus penipuan yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah.

"Penangkapan yang bersangkutan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 oleh tim gabungan Satgas Gakkum Operasi Aman Candi 2025," kata Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan, Polda Jateng juga menangkap istri Munaji, yakni WH (45 tahun), karena diduga turut membantu suaminya melakukan penipuan. Dwi menjelaskan, korban penipuan Munaji dan istrinya adalah WA, warga Kradenan, Blora. Pada 11 Mei 2025 lalu, korban melaporkan penipuan yang dialaminya ke Polda Jateng.

"Adapun modus yang dilakukan pelaku adalah meyakinkan korban untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan solar dengan mengaku sebagai humas dari sebuah perusahaan dan menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak Juli 2022," kata Dwi.

Menurut Dwi, Munaji memberikan iming-iming janji palsu serta meminta korban menyetor uang sebagai deposit pengiriman solar industri. Total kerugian dialami korban mencapai lebih dari Rp 333 juta.

"Pada sekira bulan Agustus hingga September 2022, korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar apabila menyetorkan uang deposit kepada pelaku. Bahkan pelaku mengklaim punya jaringan dengan komisaris perusahaan tersebut untuk meyakinkan korban,” ujar Dwi.

Dwi mengungkapkan, dari tangan tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian kerja sama, laporan transaksi keuangan, dan dokumen lainnya terkait kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Munaji juga merupakan residivis kasus penadahan. Sedangkan istrinya, yakni WH, juga pernah tersangkut kasus penggelapan.

Dwi mengatakan, Munaji dan WH dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Mereka terancam maksimal empat tahun penjara

Menurut Dwi, penangkapan Munaji merupakan bagian dari komitmen Polda Jateng memberantas aksi premanisme, terutama yang dilakukan preman berkedok ormas. Tindakan mereka kerap merugikan dan meresahkan masyarakat.

“Ini bagian dari upaya kami membersihkan ruang publik dari praktik premanisme berkedok ormas atau profesi. Siapa pun yang merugikan masyarakat akan kami tindak tegas sesuai hukum,” ujar Dwi.

REPUBLIKA.CO.ID,KABUPATEN BEKASI —Sebanyak 220 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengikuti seleksi pembinaan Islam sebagai tahap awal pembentukan pondok pesantren khusus di lingkungan lembaga pemasyarakatan setempat.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga mengatakan seleksi pembinaan agama Islam ini diisi dengan tes kemampuan membaca Alquran, kitab kuning, serta pemahaman dasar-dasar keislaman.

"Kegiatan ini menjadi tahap awal pembentukan pesantren di lingkungan lapas, hasil kolaborasi bersama MUI dan Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi," katanya di Cikarang, Jumat (16/5/2025).

Dia menyatakan, program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan holistik kepada para warga binaan khususnya peserta seleksi yang terdiri atas 200 warga binaan laki-laki dan 20 warga binaan perempuan."Melalui program pesantren nanti, para warga binaan dapat lebih fokus mempelajari Alquran dan kitab kuning sebagai bekal hidup setelah bebas nanti," katanya.

Urip mengaku fasilitas untuk kegiatan pembinaan maupun saat dimulai pesantren nanti sudah tersedia melalui gedung Pesantren Al Islah yang telah difungsikan sejak tahun 2019 untuk kegiatan keagamaan dan kerohanian Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melawan tindak pidana korupsi saat berpidato dalam Kongres IV Tunas Indonesia Raya (Tidar) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025) petang WIB. Prabowo mengaku, tak gentar melawan korupsi meskipun banyak pihak yang tidak suka, bahkan mengancam aparat penegak hukum yang memberantas kasus-kasus korupsi.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak akan kita berhenti. Saya tahu ada penegak hukum yang diancam, saya tahu. Saya dapat laporan ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar. Saya tidak gentar," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, tekad memberantas korupsi telah dibuktikan dalam enam bulan pemerintahannya yang berlangsung sejak Oktober 2024. Dia mengeklaim, sudah ratusan triliun rupiah uang rakyat diselamatkan karena kasus korupsi dibonagkar. "Saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat," ucap ketua umum DPP Partai Gerindra tersebut.

Prabowo menyatakan, keadilan harus ditegakkan demi memberantas korupsi di Tanah Air. "Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," ucap Prabowo.

Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, Prabowo mewanti-wanti perjuangan itu tentunya menghadapi tantangan yang berat. Pasalnya, ada pihak asing yang khawatir dan takut dengan kekuatan bangsa Indonesia jika bisa bangkit.

"Dari sejak Proklamator kita Bung Karno sampai sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita. Dengan segala dalih dan segala teknik. Mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita," kata Prabowo.

Dia melanjutkan, sejak kepemimpinannya, Indonesia sudah mengarah pada swasembada pangan. Prabowo menuturkan, produksi beras dan jagung kini tertinggi dalam sejarah Indonesia. Rata-rata produksi beras meningkat 10 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI - Pemahaman terhadap aspek hukum dalam menjalankan bisnis menjadi hal krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menyadari pentingnya hal tersebut, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) yang dikenal sebagai Kampus Digital Kreatif, akan menggelar seminar bertajuk Legal Smart, Business Strong: Kunci Sukses Bisnis di Era Digital pada Senin, 26 Mei 2025, di Aula UBSI kampus Bekasi, Jl Cut Mutiah No. 88, Bekasi.

Kepala kampus UBSI kampus Bekasi Ahmad Fauzi mengatakan Seminar ini terbuka untuk umum, termasuk pelajar, mahasiswa, hingga pelaku usaha. Seminar ini akan memperdalam pemahaman tentang pentingnya aspek hukum dalam menjalankan bisnis di era digital.

"Melalui seminar ini, kami ingin membuka wawasan masyarakat bahwa membangun bisnis digital tidak hanya soal kreativitas dan teknologi, tetapi juga harus memahami regulasi yang berlaku agar bisnis bisa tumbuh secara legal dan berkelanjutan,” ujar Ahmad dalam keterangan rilis, Ahad (18/5/2025).

Seminar ini menghadirkan pembicara-pembicara kredibel dari dunia akademik maupun industri yang akan memberikan sudut pandang komprehensif terkait hukum bisnis digital.

Rektor UBSI Mochamad Wahyudi dijadwalkan hadir memberikan keynote speech sekaligus membuka jalannya seminar. Selain itu, Direktur Teknologi dan Operasional Artajasa Pembayaran Elektronis Dendy Pramudito akan tampil sebagai narasumber utama.

Seminar ini juga memberikan manfaat tambahan berupa e-sertifikat, snack box, serta kesempatan memperoleh beasiswa. Biaya pendaftaran untuk umum sebesar Rp 100.000, sementara undangan dari sekolah tidak dikenakan biaya.

“Bagi peserta yang ingin ikut, bisa langsung mendaftar melalui link yang sudah kami sediakan secara online. Kami juga siap melayani pertanyaan melalui kontak narahubung,” kata Tabrani.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan bit.ly/daftar-hukum-bisnis-ubsi. Informasi lebih lanjut bisa diperoleh dengan menghubungi narahubung di nomor 0819-2399-6187 (Ade).

Dengan dukungan dari KIAN, DICO, dan sejumlah media partner, UBSI Kampus Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang aplikatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan terdapat 8.000 eks anggota Jamaah Islamiyah yang harus dibina pascapembubaran organisasi pada pertengahan tahun 2024. Pembinaan dilakukan mulai wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono mengatakan organisasi terus melakukan pembinaan kepada para narapidana terorisme dan eks anggota Jemaah Islamiyah tentang wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Pihaknya berkolaborasi dengan kementerian BUMN dan lembaga lain untuk menyelenggarakan pelatihan.

Ia mengatakan salah salah satu pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan memperbaiki AC untuk eks anggota Jamaah Islamiyah di Jawa Barat dan Makassar. Eddy menyebut berdasarkan hasil penelitian faktor utama pencetus orang menjadi radikal salah satunya faktor ekonomi.

"Ada 8.000 mantan JI tanggung jawab negara untuk pembinaan," ucap dia saat bedah buku perjalanan kisah Jamaah Islamiyah yang ditulis Kepala Densus 88 Irjen Pol Sentot Prasetyo di kampus Universitas Muhammadiyah Bandung belum lama ini.

Ia menyebut bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat membantu eks anggota Jemaah Islamiyah dari sisi perekonomian. Selain itu, Eddy mengajak Muhammadiyah untuk terlibat dalam upaya pembinaan eks anggota Jamaah Islamiyah.

"Kami berharap Muhammadiyah bisa ikut berperan," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jakarta Selatan menangkap enam warga negara asing (WNA) di Apartemen Kalibata City pada Kamis (15/5/2025) malam WIB. "Enam WNA tersebut diamankan karena menyalahi izin tinggal," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Prihatno Juniardi di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Prihatno menjelaskan, keenam WNA tersebut diamankan dalam Operasi Wirawibawa dengan beberapa temuan yang sifatnya pelanggaran. "Seperti tinggal tidak sesuai dengan domisili, kemudian ada juga yang kelebihan tinggal (overstay), ada juga beberapa orang asing tidak memegang dokumen saat kami periksa," katanya.

Menurut Prihatno, Operasi Wirawibawa juga melibatkan dari instansi lain seperti kepolisian, TNI, Badan Kesbangpol, dan Kejaksaan itu dilakukan secara berkala. Dia menyebut, razia tersebut merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenimipas terhadap warga asing secara serentak di Jabodetabek.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Februari 1979, Imam Khomeini memimpin revolusi di Iran. Sosok yang disebut sebagai ayatullah (‘cahaya Tuhan’) oleh para pengikutnya itu berhasil menjungkalkan kekuasaan Shah, yang dipandangnya sebagai antek negara-negara Barat.

Sistem yang baru pun dikukuhkan. Iran seketika berubah dari sebuah negara kerajaan sekuler menjadi "negara Islam" yang berhaluan Syiah.

Revolusi Iran 1979 menjadi inspirasi gerakan-gerakan anti-Barat di dunia Arab. Bagi Juhaiman al-‘Utaibi dan kelompoknya, kemampuan Khomeini untuk menggulingkan kekuasaan pro-Barat adalah penyemangat untuk melakukan hal yang sama di Arab Saudi. Dan, ia memilih musim haji pada tahun itu sebagai momen untuk beraksi.

Pada Oktober 1979, penyelenggaraan haji di Tanah Suci diikuti hampir satu juta orang jamaah. Mereka tentunya berasal dari pelbagai penjuru dunia. Hingga awal November tahun itu, semua berlangsung aman dan normal.

Namun, situasi berubah drastis pada tanggal 20 November 1979 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1400 H. Saat itu, Syekh Muhammad bin Subail sedang memimpin shalat subuh berjamaah di depan Ka’bah.

Di belakangnya, terdapat Juhaiman al-‘Utaibi dan pendukungnya yang berjumlah sekira 200 orang. Mereka sedang menyusup di antara jamaah Masjidil Haram dan pura-pura ikut shalat.

Baru saja selesai mengucapkan salam, Syekh Ibnu Subail tiba-tiba dibekap dari belakang oleh seorang pendukung Juhaiman al-‘Utaibi. Tidak cukup dengan menyandera sang imam, beberapa anggota gerombolan ini merebut mikrofon Masjidil Haram.

Seketika, orang-orang Juhaiman yang tadi menyamar sebagai jamaah mengeluarkan senjata api. Mereka menembaki para penjaga yang saat itu hanya dibekali pentungan.

Keributan di sekitar Ka’bah kian menjadi-jadi. Sebab, para teroris itu memblokir semua pintu sehingga banyak orang tidak bisa keluar dari Masjidil Haram. Gerombolan bersenjata api ini bahkan menyandera sejumlah jamaah.

Seorang dari para perusuh tersebut kemudian membacakan teks pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya. “Kami menyerukan bahwa hari ini Imam Mahdi telah datang! Ia akan memerintah dengan keadilan di bumi setelah dipenuhi ketidakadilan dan penindasan!” serunya.

Sosok “imam mahdi” yang dimaksud ialah Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, yakni saudara iparnya Juhaiman al-‘Utaibi. Kemudian, Juhaiman mengambil mikrofon dan meneruskan pembacaan orasi. Ia juga menyuruh “pasukan al-Ikhwan"-nya agar menembaki siapapun yang menolak instruksi mereka atau berusaha keluar dari Masjidil Haram.

Sempat terkendala ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada musim haji 1399 H/1979 M, kekhusyukan dan keamanan jamaah haji di Makkah, Arab Saudi, terusik oleh ulah sekelompok teroris bersenjata. Para perusuh ini dikomandoi Juhaiman bin Muhammad bin Saif al-‘Utaibi (sering ditulis: Juhayman al-Otaybi).

Sosok yang mengeklaim saudaranya sebagai imam mahdi itu dibantu beberapa rekan, seperti Muhammad Maani Ahmad al-Qahtani, Muhammad Faishal, dan Muhammad Ilyas. Aksi mereka berlangsung setidaknya sejak tanggal 20 November hingga 4 Desember 1979.

Juhaiman berasal dari kabilah al-‘Utaibi, yang tergolong berpengaruh di kawasan Najd, Arab Saudi tengah. Ia meyakini, saudara iparnya yakni Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, sebagai “imam mahdi.” Dalam ajaran Islam, Imam Mahdi—yang sesungguhnya—adalah sosok yang kedatangannya menandakan kiamat besar akan segera terjadi.

Para pengikut Juhaiman al-‘Utaibi juga sangat percaya bahwa al-Qahtani, bila tidak sebagai “imam mahdi”, merupakan sosok pembaru agama Islam (mujadid). Klaim itu dikaitkan pada sebuah hadis, yakni Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mengutus bagi umat ini pada setiap pengujung 100 tahun ada seorang yang memperbarui agamanya” (HR Abu Dawud).

Aksi yang dijalankan al-‘Utaibi memang bertepatan dengan hari-hari terakhir tahun 1399 H. Alhasil, mereka membuat seolah-olah al-Qahtani adalah “mujadid yang dinantikan” untuk era 1400 H.

Profil sang teroris

Juhaiman al-‘Utaibi lahir di al-Sajir, Provinsi Qasim, pada tanggal 16 September 1936. Ia merupakan cucu dari Sultan bin Bajad al-‘Utaibi, sosok yang kerap berseberangan secara politik dengan penguasa Arab Saudi. Dalam Perang Sabilla, yang pecah pada 1929 M, kakeknya itu bergabung dengan kubu pemberontak untuk melawan pasukan Saudi. Pertempuran itu dimenangkan pihak Kerajaan.

Sesungguhnya, bagi kalangan elite Dinasti Saud, Suku al-‘Utaibi bukanlah pihak yang asing. Pada masa-masa awal terbentuknya Kerajaan Arab Saudi, Bani Saud mendukung dan mempersiapkan kabilah al-‘Utaibi sebagai bakal pasukan khusus. Mereka sedianya akan bertugas untuk mengawal kerajaan yang baru saja tumbuh kala itu.

Namun, belakangan tokoh-tokoh Bani al-‘Utaibi mengkhianati Dinasti Saud. Sebab, mereka tidak suka dengan kenyataan bahwa Arab Saudi semakin menerima nilai-nilai modernitas yang dipandangnya sebagai “identitas Barat.” Sejak menjadi sebuah negara kaya minyak (petrodollar), Kerajaan memang kian membuka hubungan dengan negara-negara Eropa dan Amerika.

Egoisme kesukuan hingga terpengaruh IM ....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkomunikasi dengan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol). Pertemuan tersebut membahas terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik,” kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dia mengakui Presiden sudah menyatakan dukungan untuk penyelesaian RUU Perampasan Aset. Namun, kata dia, produk undang-undang merupakan produk politik sehingga komunikasi dengan ketum parpol dinilai penting.

“Jadi, biarkan dulu proses ini bisa selesai sehingga bisa smooth (lancar) dan sambil Kementerian Hukum untuk bisa melakukan dialog dengan teman-teman di parlemen,” katanya.

Menurut Menkum, saat ini terdapat dua opsi terkait kelanjutan RUU Perampasan Aset, yakni tetap menjadi inisiatif pemerintah atau menjadi inisiatif DPR. Hal itu akan diputuskan segera dalam penyusunan program legislasi (prolegnas) yang akan datang.

“Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-undangan (Dhahana Putra) yang bertanggung jawab mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen,” ujarnya.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008. RUU itu sempat masuk prolegnas pada 2023. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI.

Saat ditanya terkait kelanjutan surpres itu, Supratman mengatakan, “Kan itu harus di-surpres. Kalau terkait dengan surpres yang lama, kan harus dinyatakan kalau itu carryover (operan), di dalam prolegnas wajib tercantum dia carryover.”

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surpres baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas menyampaikan respons mereka soal instruksi di internal TNI untuk menjaga kantor kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) di seluruh Indonesia. Setiap kejati dijaga 30 personel dan kejari 10 personel TNI.

Jenderal Listyo Sigit tidak memberikan komentar banyak mengenai hal tersebut. "Yang jelas sinergitas TNI dan Polri semakin oke," ucapnya singkat usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Senada dengan Kapolri, Menhum Supratman juga meyakini, sinergisitas antara Polri dan TNI harus semakin kuat. Dia pun menyebut tugas dan fungsi (tusi) terkait kewenangan penjagaan keamanan telah jelas.

Supratman menjelaskan, Kementerian Hukum berupaya berkoordinasi dengan pihak tertentu mengenai penjagaan TNI. "Kami tidak membicarakan itu dalam implementasi, ya, tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan, berkoordinasi, dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada karena memang bukan tusi Kementerian Hukum yang terkait dengan hal tersebut," kata Supratman.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 tentang perintah kepada jajaran untuk mendukung pengamanan kejati dan kejari di seluruh wilayah Indonesia. Personel TNI AD beserta alat kelengkapan ditugaskan menjaga kantor kejaksaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai Kementerian HAM (Kemenham) untuk menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depannya Kemenham harus bertransformasi di berbagai dimensi, yakni dengan melakukan perubahan yang bersifat perbaikan. Hal ini demi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di kawasan.

“Pada periode 2035–2040, Indonesia akan mempengaruhi kawasan Asia dan periode 2040–2045 Indonesia akan memimpin dunia. Oleh karena itu, perlu membangun sistem politik, ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas,” tuturnya.

Pigai menyampaikan pesan tersebut di hadapan 87 pegawai Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Makassar, Senin (12/5).

Adapun Kepala Kantor Wilayah Kememham Sulsel Daniel Rumsowek dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 66 orang pegawai di wilayah Sulsel dan 21 orang wilayah kerja Sultra.

“Dari jumlah 87 orang diharapkan mampu untuk bekerja keras dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditargetkan pusat maupun wilayah sendiri,” ucap Daniel.

Sulsel dan Sultra menjadi kantor wilayah pertama yang dikunjungi Menteri Pigai sejak terbentuknya 20 kantor wilayah Kemenham RI pada 13 Maret 2025. Dalam kunjungan itu, Pigai turut memastikan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kerja kantor wilayah.