REPUBLIKA.CO.ID,GAZA — Tentara Penjajah Israel membebaskan sekitar 80 tahanan Palestina ke Jalur Gaza pada Kamis (10/4/2025) pagi, menurut sumber-sumber lokal. Para tahanan yang telah diculik selama Israel melakukan genosida di Gaza, dibebaskan di penyeberangan Kissufim di timur Khan Yunis, di bagian selatan daerah padat penduduk tersebut.

Di antara mereka yang dibebaskan, sepuluh mantan tahanan tiba di Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah, di pusat Gaza. Mereka telah dipindahkan dari penjara Sde Teman dan Negev dan dilaporkan dalam kondisi kesehatan yang buruk.

Dilaporkan Days of Palestine, Jumat (11/4/2025), gambar-gambar yang beredar di media menunjukkan seorang tawanan duduk di kursi roda, terlihat kelelahan dan tidak dapat bergerak.

Sumber-sumber media melaporkan bahwa kelompok tersebut telah ditahan di penjara Israel sejak 7 Oktober 2023. Salah satu tahanan yang dibebaskan menggambarkan kondisi mengerikan yang mereka alami di balik jeruji besi."Tidak ada tidur yang nyaman, tidak ada makanan, dan tidak ada air,” katanya yang tampak lemah dan kurus.

Ia juga menceritakan penyiksaan yang mereka alami di tangan petugas penjara."Setiap minggu, mereka akan mengumpulkan kami, menyemprot kami dengan gas, dan menyiksa kami. Itu adalah penyiksaan di atas penyiksaan,” ujarnya.

Pembebasan terbaru ini menyusul gelombang pembebasan tahanan sebelumnya yang terjadi pada bulan Januari di bawah perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara perlawanan Palestina dan pemerintah Israel.

Sejak peluncuran operasi darat Israel di Gaza pada 27 Oktober 2023, ribuan warga Palestina telah ditahan, termasuk perempuan, anak-anak, petugas kesehatan, dan anggota pertahanan sipil.

Masyarakat Tahanan Palestina melaporkan bahwa lebih dari 2.000 warga Palestina dari Gaza masih berada di penjara Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Prabowo Subianto menyuarakan dengan tegas dukungan terhadap Palestina dalam pidatonya yang penuh semangat di hadapan para anggota parlemen Turki, Ankara, Kamis (10/4/2025) siang waktu setempat. Dia pun menyindir sejumlah negara besar yang malah propenindasan.

"Saudara-saudara Majelis Agung terhormat, kita merasakan saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah," ujar Prabowo di hadapan Majelis Agung Nasional Turki

Menurut Prabowo sikap Turki sangat tegas membela bangsa-bangsa yang tertindas, terutama kepada negara dan rakyat Palestina yang sampai saat ini masih terdampak konflik dengan Israel. Dia pun menegaskan, Indonesia mengikuti jejak Turki terkait rakyat Palestina.

"Kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin-pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas terutama saudara-saudara kita di Palestina," tutur Prabowo.

Dia pun mengatakan, banyak negara yang berbicara lantang mengenai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), tetapi bungkam untuk menyikapi pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Gaza hingga saat ini. Prabowo heran mengapa hal itu terjadi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Keluarga dari FH (21 tahun) korban pemerkosaan oleh Priguna Anugerah Pratama (31 tahun) dokter residen PPDS di RSHS Bandung bulan Maret lalu telah memaafkan pelaku. Mereka pun sempat bertemu dan membuat perjanjian perdamaian hingga laporan ke polisi dicabut sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian tanggal 23 Maret.

Akan tetapi, setelah kasus tersebut ditangani aparat kepolisian pihaknya meminta agar kasus tersebut dilanjutkan. Dengan harapan tidak ada korban lainnya.

"Iya betul beberapa hari setelah kejadian memang ada itikad baik dari keluarga pelaku itu akhirnya ada pertemuan. Walaupun kita tetap mengutuk perbuatan itu sesama manusia tetap memaafkan," ujar kakak ipar korban berinisial A saat berkomunikasi dengan kuasa hukum tersangka di Bandung, Kamis (10/4/2025).

Meski dengan memaafkan kondisi adiknya tidak kembali seperti semula, kata dia, namun untuk proses hukum pihaknya meminta agar dilanjutkan. Pihaknya pun, menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Jawa Barat. "Kasus ini diusut sampai tuntas, mudah-mudahan bisa terungkap senetral, sebersih mungkin, supaya tidak ada korban lain. Semoga polda bisa menegakkan hukum seadil-adilnya," kata dia.

Sebelum gelar perkara, ia mengakui telah mencabut laporan pengaduan ke kepolisian. Akan tetapi saat ini pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian dan tetap berjalan.

Ia menambahkan kondisi adiknya saat ini masih didampingi oleh petugas psikologis dan didampingi keluarga. Pihaknya memantau terus kondisi adiknya pascakejadian tersebut. "Kondisi sekarang korban dalam keadaan baik, tahap kontrol keluarga," kata dia.

Sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di Gedung MCHC lantai 7 RSHS Bandung kepada FH terjadi pada tanggal 18 Maret. Modus pelaku meminta korban untuk melakukan transfusi darah dengan cara dibius hingga aksi tersebut dilakukan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gumilang Gatot, kuasa hukum Priguna Anugerah Pratama dokter residen PPDS tersangka kasus pemerkosaan terhadap FH (21 tahun) di RSHS Bandung mengkritik pihak-pihak yang menampilkan istri kliennya di media sosial tanpa sensor. Ia menyebut istri kliennya tidak berhubungan sama sekali dengan peristiwa yang terjadi.

"Mungkin kita akan membuka beberapa bukti gitu yang mungkin sedikit mengganggu, ada beberapa yang memposting foto-foto istri dari klien kami gitu ya. Mungkin saya perlihatkan sebentar ya ini ada foto istrinya wajahnya tidak terputus," ucap dia menunjukkan foto tersebut ke wartawan di Bandung, Kamis (10/4/2025).

Ia meminta agar semua pihak menghormati dan menjaga privasi istri dari kliennya. Selain itu, istri dari kliennya merasa terganggu dengan adanya pihak yang mengunggah foto kliennya dan istrinya tanpa sensor.

Ferdy Rizky Adilya kuasa hukum lainnya merasa keberatan dengan pernyataan Direktur Utama RSHS Bandung yang menyebut kliennya sebagai otak kriminal. Ia menilai hal itu berlebihan dan sudah memasuki materi hukum.

"Ada beberapa orang yang memang langsung menghakimi ya seperti misalkan dia berbicara klien kami itu otaknya itu kriminal misalkan atau segala macam lah. Saya kira itu sudah berlebihan," kata dia.

Ia mengatakan, pernyataan tersebut sudah memasuki materi hukum. Pihaknya meminta semuanya menyerahkan urusan tersebut ke polisi. "Kami berharap semua serahkan saja ya. Kita jalani proses hukum ini," kata dia.

Sebelumnya, aksi pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di Gedung MCHC lantai 7 RSHS Bandung kepada FH terjadi pada tanggal 18 Maret. Modus pelaku meminta korban untuk melakukan transfusi darah dengan cara dibius hingga aksi tersebut dilakukan.

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Mahkamah Internasional (ICJ), badan yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengumumkan jadwal dengar pendapat selama lima hari untuk memberikan pendapat penasehat mengenai kewajiban hukum Israel terkait kegiatan PBB di wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel.

Menurut pernyataan ICJ, dengar pendapat ini akan dimulai pada 28 April 2025 dan berakhir pada 2 Mei 2025.

Permintaan pendapat penasehat ini berasal dari resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 19 Desember 2024, demikian diberitakan laman Palestine Chronicle, Kamis (10/4/2025).

Resolusi yang disponsori oleh Norwegia dan diadopsi dengan mayoritas suara yang signifikan yaitu 137 suara setuju, 12 suara tidak setuju, dan 22 suara abstain, secara khusus meminta ICJ untuk menjelaskan tanggung jawab Israel terhadap PBB dan pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penyediaan layanan-layanan esensial dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina yang tinggal di wilayah yang dijajah Israel.

Sejumlah besar negara, yang berjumlah 44 negara, akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif mereka selama sidang yang sangat penting ini.

Negara-negara yang berpartisipasi termasuk Palestina, Amerika Serikat, dan Inggris, di samping berbagai perwakilan negara dari Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, dan Oseania.

Selain itu, empat organisasi internasional terkemuka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika juga dijadwalkan untuk berkontribusi dalam proses tersebut.

Keputusan Majelis Umum PBB untuk meminta pendapat penasihat ini merupakan konsekuensi langsung dari undang-undang yang diberlakukan oleh Israel pada Oktober 2024.

Undang-undang Israel ini secara efektif melarang operasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) di Israel dan wilayah Palestina yang dijajah.

Menyusul penerapan undang-undang ini, Israel telah mengintensifkan pembatasannya terhadap kegiatan UNRWA di wilayah-wilayah tersebut, yang dicontohkan dengan penutupan enam lembaga pendidikan di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel yang berafiliasi dengan badan tersebut.

Pada bulan Juli 2024, ICJ mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa penjajahan yang dilakukan Israel yang terus berlanjut di wilayah-wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza, tidak sah secara hukum.

Selain itu, saat ini pengadilan juga terlibat dalam tindakan hukum terpisah yang diprakarsai oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Sementara kasus ini masih berlangsung, ICJ telah memberikan putusan sementara yang mengindikasikan adanya risiko nyata bahwa Israel telah melanggar Konvensi Genosida.

Sebagai bagian dari langkah-langkah awal ini, pengadilan telah mengamanatkan agar Israel menerapkan tindakan darurat, termasuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Kartasasmita menegaskan tidak akan mentoleransi segala pelanggaran hukum yang dilakukan mahasiswa, dosen bahkan karyawan. Ia merasa prihatin terhadap peristiwa kasus dokter PPDS berinisial PAP yang diduga memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

"Unpad merasa prihatin dan secara umum Unpad tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran hukum dan norma," ucap Arief melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (9/4/2025).

Sebagai lembaga pendidikan, Arief menegaskan Unpad tidak akan memberikan ruang untuk terjadinya pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, dosen atau karyawan di tempat kerja, ruang praktik dan di lingkungan kampus Unpad. Terhadap terduga pelaku, Arief mengatakan sudah mengeluarkannya sebagai mahasiswa spesialis. Sebab yang bersangkutan sudah terbukti melakukan tindak pidana.

"Kami akan melakukan tindaklanjut untuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah terindikasi atau terbukti meski belum dinyatakan pengadilan sudah melakukan tindak pidana," kata dia.

Arief mengaku akan mengeluarkan aturan internal yang menegaskan mahasiswa, dosen dan karyawan yang melakukan tindak pidana bakal dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terhadap pelaku, ia mengatakan sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa.

Selanjutnya, pihaknya bakal melakukan pendampingan kepada korban bekerjasama dengan RSHS dan kepolisian. Ia berharap terdapat keadilan yang diterima korban.

"Kami mengucapkan prihatin dan penyesalan ke korban sehingga tidak terjadi di masa depan," kata dia.

Pihaknya juga akan memperketat pengawasan di tingkat spesialis, non spesialis dan pendidikan lainnya. Sehingga ke depan tidak ada kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan pendidikan.

Arief mengaku akan berkoordinasi hingga ke Kementerian Kesehatan untuk mencegah hal serupa tidak terjadi dan meminimalisasi sedini mungkin terjadi pelanggaran. Ia menuturkan permasalahan tersebut sangat multidimensi.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Tim kuasa hukum Jokowi menyambangi kediaman pribadi Presiden RI ke-7 itu di sumber Banjarsari Solo, Rabu (9/4/2025). Sejumlah tokoh yang hadir yakni putra Otto Hasibuan, Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana serta Rivai Kusumanegara.

Usai kedatangan tim kuasa hukum Jokowi sempat ditanya awak media terkait gugatan salah satu calon pembeli mobil Esemka yang dilayangkan oleh Aufaa Luqmana Re A (19) di PN Solo itu. Namun, Yakup merespons mengungkapkan pihaknya belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjutinya.

“(Ada pembahasan terkait gugatan esemka) Belum, belum. Khusus untuk itu. Untuk yang Esemka Belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah,” katanya.

Kendati demikian, kuasa hukum sudah mengetahui terkait gugatan yang menuntut ganti rugi sebesar Rp 300 juta tersebut. Ia juga mengatakan belum ada pembahasan secara spesifik karena masih di momen lebaran.

“Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik disitu. Karena ini masih dalam langkah lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat kebijakan kontroversial. Kali ini, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan menghalangi upaya negara-negara bagian dalam menegakkan undang-undang yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memerangi perubahan iklim.

Langkah ini menjadi bagian dari serangkaian kebijakan pemerintahan Trump yang fokus pada peningkatan produksi energi domestik dan penentangan terhadap inisiatif perubahan iklim yang didominasi oleh Partai Demokrat. Perintah ini dikeluarkan hanya beberapa jam setelah Trump memerintahkan peningkatan produksi batu bara.

Dalam perintah eksekutif terbarunya, Trump menginstruksikan Jaksa Agung AS untuk mengidentifikasi berbagai undang-undang negara bagian terkait perubahan iklim, inisiatif Layanan Sosial dan Teknologi (LST), keadilan lingkungan, serta emisi karbon. Lebih jauh, perintah tersebut mengarahkan untuk mengambil langkah-langkah aktif dalam memblokir implementasi kebijakan-kebijakan tersebut.

"Banyak negara bagian yang telah memberlakukan atau sedang dalam proses memberlakukan kebijakan perubahan iklim atau energi yang memberatkan dan bermotif ideologis, yang berpotensi mengancam dominasi energi Amerika serta keamanan ekonomi dan nasional kita," demikian bunyi perintah eksekutif yang dikeluarkan pada Rabu (9/4/2025).

Secara spesifik, Trump menyoroti undang-undang yang berlaku di New York dan Vermont yang mengenakan denda kepada perusahaan bahan bakar fosil atas kontribusi mereka terhadap perubahan iklim. Ia juga menyinggung kebijakan pembatasan dan perdagangan emisi di California serta tuntutan hukum yang diajukan oleh sejumlah negara bagian yang berupaya meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan energi atas peran mereka dalam pemanasan global.

Menanggapi langkah agresif dari Gedung Putih, dua gubernur dari Partai Demokrat yang memimpin Aliansi Iklim AS, Kathy Hochul dari New York dan Michelle Lujan Grisham dari New Mexico, menyatakan penolakan keras. Mereka menegaskan bahwa negara bagian tidak akan kehilangan otoritas mereka dan tidak akan terintimidasi oleh perintah eksekutif tersebut.

"Kami akan terus memajukan solusi untuk krisis iklim sambil melindungi hak-hak dasar warga Amerika untuk mendapatkan udara dan air bersih, menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang layak, menumbuhkan ekonomi energi bersih, serta memastikan masa depan kita lebih sehat dan aman," tegas kedua gubernur dalam pernyataan bersama mereka.

Aliansi Iklim AS merupakan koalisi yang terdiri atas 24 gubernur yang memiliki komitmen kuat terhadap aksi iklim. Di sisi lain, American Petroleum Institute, sebuah organisasi perdagangan yang mewakili industri minyak dan gas, justru memberikan pujian atas perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Trump.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukam Imipas) menyatakan, Indonesia tidak anti terhadap penjatuhan hukuman mati. Tetapi, pemerintah ingin memberikan kesempatan terhadap para terpidana maksimal itu untuk bertaubat menghindari eksekusi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang mulai berlaku 2026 mendatang, juga memberikan jalan penyesalan bagi para terpidana mati. Termasuk terhadap para koruptor yang selama ini didesak untuk dijatuhi hukuman cabut nyawa.

Karena itu, Yusril mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkali-kali menyampaikan sikap politik hukum di Indonesia, menjauhkan pemidanaan mati. “Itulah maksud dari Presiden Prabowo Subianto, sebagai presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja,” kata Yusril, Rabu (9/4/2025).

Yusril menilai, politik hukum yang dianut Presiden Prabowo yang menolak pidana mati, pun selaras dengan tujuan KUHP Nasional. Dalam KUHP Nasional memang masih menebalkan pengancaman pidana mati. Tetapi dalam praktiknya kelak, eksekusi pidana mati tak serta merta dilaksanakan.

Sebab, kata Yusril, KUHP 2026 menebalkan pidana mati harus dilaksanakan setelah terpidana menjalani percobaan selama 10 tahun di pemenjaraan. Percobaan selama satu dasawarsa tersebut, merupakan kesempatan bagi terpidana mati untuk mengevaluasi diri atas perbuatannya.

“Dalam KUHP Nasional, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan. Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha. Dalam arti, sangat menyesali perbuatannya atau tidak,” ujar Yusril.

Kata dia, jika evaluasi tersebut berujung pada penilaian yang positif, hukuman bagi terpidana mati dapat berubah menjadi hukuman pidana seumur hidup. “Ketentuan ini, berlaku bagi seluruh narapidana mati WNI (warga negara Indonesia), maupun WNA (warga negara asing),” ujar Yusril.

Lalu bagaimana dengan nasib para terpidana mati yang selama ini sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, namun mengacu pada dasar KUHP lama? Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam sekali kesempatan, pernah menyampaikan saat ini tercatat sekitar 300-an narapidana hukuman mati yang kini tak bisa dieksekusi.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Terdakwa pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati bebas menikmati lebaran bersama keluarga di rumahnya setelah Pengadilan Negeri Kelas I Makassar mengabulkan permohonannya menjadi tahanan kota atau rumah. Sedangkan, dua terdakwa lainnya Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim masih mendekam di Rutan Makassar.

"Itu penetapan dari hakim, bukan dari kami. Hakim yang mengeluarkan status pengalihan tahanan, kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, kami keluarkan," kata Kepala Rutan Makassar Jayadikusumah saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Selasa (8/4/2025).

Pengalihan status tahanan Mira Hayati dari tahanan rutan ke tahanan rumah, kata Jayadi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Makassar Nomor: 204/Pid.Sus/2025/PN Mks dikeluarkan dari Rutan Kelas 1 Makassar per 27 Maret 2025, atau empat hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijiriah. Mira Hayati keluar dari Rutan Makassar setelah kuasa hukumnya mengajukan pengalihan tahanan rumah atas permohonan suaminya Agus Nur Itsan sebagai penjamin dengan alasan kondisi kesehatannya serta masih sementara menyusui bayinya usai melahirkan melalui operasi sesar beberapa pekan lalu.

Kabar keberadaan Mira Hayati terungkap melalui cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans di akun media sosial menyebut Direktur Agus Mira Mandiri Utama (Mira Hayati) sedang berada di rumahnya berlebaran bersama keluarga. Fenny Frans menanggapi komentar nitizen atas tayangan video yang beredar di akun Facebook, @Halija Baji, karena Mira Hayati sudah keluar dari Rutan Makassar, sedangkan suaminya tidak bisa keluar apalagi mendapatkan fasilitas yang sama.

"Iya sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Dari awal kita tahuji, kita itu orangnya tidak suka irih-irih," cuitnya menanggapi komentar netizen.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Makassar Sibali kepada wartawan menyatakan belum mengetahui persis status peralihan tahanan Mira Hayati dari rutan ke rumahnya. Ia beralasan, saat ini sedang cuti jadi tidak mengetahui perkembangan terbaru.

"Saya tidak tahu, karena saya cuti. Saya juga tidak tahu prosesnya. Karena, ketua majelisnya itu Pak Pandji Santoso, Wakil Ketua Pengadilan. Sampai hari ini saya tidak ada komunikasi terkait permohonan pengalihan penahanan itu," ujarnya merespons.

Sementara itu, penasihat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah yang dikonfirmasi wartawan enggan membenarkan kabar tersebut kepada media. Walaupun diketahui terdakwa sudah berada di rumahnya dengan status tahanan rumah.

Ia pun menimpali cuitan Fenny Frans istri terdakwa Mustadir Daeng Sila di media sosial awal mula informasi itu beredar ke publik. Ida justru meminta kebenaran kabar itu langsung ditanyakan ke bersangkutan Fenny Frans.

"Harusnya di tanyakan ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," ucapnya.

Meski demikian, Ida tidak menampik bahwa telah mengajukan pengalihan penahanan terhadap kliennya dengan beralasan baru melahirkan melalui operasi sesar dan masih menyusui bayinya serta membutuhkan perhatian ibunya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi membenarkan terdakwa Mira Hayati mendapatkan persetujuan pengalihan penahanan dari Rutan Makassar ke rumahnya.

"Sebelum lebaran, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengeluaran dari Rutan," kata Soetarmi singkat melalui pesan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tak setuju dengan penerapan hukuman mati terhadap para koruptor sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, hukuman mati terhadap koruptor hanya dapat dijatuhkan apabila dalam situasi-situasi yang khusus.

“Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, itu benar dilihat dari segi hukum positif yang berlaku,” kata Yusril dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sekasa (8/4/2025).

Yusril menerangkan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi 20/2001 yang selama ini menjadi acuan menghukuman terhadap pelaku korupsi memang membuka peluang penjatuhan hukuman mati.

Akan tetapi, Yusril menerangkan, penjatuhan hukuman mati dalam UU Tipikor tersebut hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. “Keadaan-keadaan yang luar biasa itu, seperti keadaan perang, krisis ekonomi, maupun bencana nasional yang sedang terjadi,” ujar Yusril.

Meskipun begitu, Yusril menerangkan praktik penjatuhan hukuman mati dalam keadaan yang luar biasa tersebut, pun hingga saat ini belum pernah terjadi.

Lagi pula, kata Yusril, penjatuhan hukuman mati tersebut, pun saat ini menuju ke jalan yang semakin sulit. Karena, kata Yusril, Indonesia saat ini dalam masa peralihan pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2026.

Dalam kitab hukum induk pidana tersebut, hukuman pidana mati tak serta merta dapat dilakukan. Melainkan harus melalui tahapan selama 10 tahun bagi terpidana untuk dapat memperbaiki diri di dalam penjara.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Harian Yedioth Ahronoth, pada Senin (7/4/2025) melaporkan bahwa, militer Israel berencana mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza setelah blokade penuh selama sepekan terakhir. Media lokal Israel itu menyebut alasan kekhawatiran akan tuntutan hukum menjadi dasar pembukaan blokade.

"Israel diperkirakan akan mengizinkan pengiriman kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa minggu, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih cepat, setelah penghentian pasokan selama lima minggu," kata harian Yedioth Ahronoth.

Menurut surat kabar tersebut, komandan militer dan anggota parlemen Israel membahas kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pasokan makanan ke Gaza "untuk menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat melibatkan tokoh militer dan politik terkemuka, khususnya mereka yang berada di Komando Selatan IDF (tentara)."

Harian tersebut mengatakan militer berencana untuk meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan mendatang, berkoordinasi dengan organisasi bantuan internasional, tetapi tanpa peran apa pun dari Hamas. Mengomentari laporan tersebut, tentara Israel mengatakan bahwa mereka bertindak sesuai dengan perintah dari pimpinan politik.

“Israel tidak mentransfer dan tidak akan mentransfer bantuan apa pun ke Hamas,” imbuhnya.

Sejak 2 Maret, Israel telah menutup perlintasan perbatasan Gaza, menghentikan aliran bantuan kemanusiaan, pertolongan, dan medis ke wilayah tersebut, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut laporan pemerintah daerah dan lembaga hak asasi manusia.

Blokade tersebut merupakan bagian dari serangan baru terhadap Gaza yang telah menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya sejak 18 Maret, meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza di tengah upaya untuk melaksanakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.