REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah belum mengesahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang saat ini diperebutkan oleh dua kubu. Menteri Hukum Suparman Andi Agtas mengatakan, pihaknya akan memberikan ruang bagi kubu Jusuf Kalla (JK), dan Agung Laksono untuk penyelesaian internal sebelum menerbitkan keabsahan kepengurusan.

“Belum ada ya permohonan (pengurusan) Palang Merah Indonesia yang masuk,” kata Andi saat dihubungi Republika dari Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut Andi, kementeriannya masih menunggu. “Dari kami di Kementerian Hukum sebelum mengambil sebuah keputusan, apalagi ini menyangkut dualisme kepengurusan dalam organisasi, semuanya kita dorong untuk terlebih dahulu dilakukan mediasi oleh kedua pihak,” kata Andi.

Namun kata dia, kementeriannya akan tetap melakukan verifikasi atas keabsahan kepengurusan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI. PMI saat ini mengalami dualisme akibat rebutan kepemimpinan antara mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono.

Kedua politikus dari Partai Golkar itu belakangan saling klaim atas pucuk kepemimpinan kepengurusan PMI. JK melalui musyawarah nasional (munas) masing-masing. JK adalah ketua PMI sejak Desember 2019. Dan pada Senin (9/12/2024) Munas PMI 2024 kembali mendapuk JK sebagai ketua untuk periode sampai 2029 mendatang. JK terpilih melalui aklamasi calon tunggal setelah didukung lebih dari 50 persen pemilik suara, dan peserta munas saat pencalonannya sebagai ketua.

Sementara, Agung Laksono gagal dalam pencalonan karena hanya didukung oleh enam persen peserta munas. Syarat untuk dirinya maju sebagai pesaing minimal 20 persen suara untuk pencalonan. Syarat persentase tersebut mengacu pada AD/ART PMI.

Kegagalan Agung Laksono dalam pencalonan itu membuatnya menggelar munas tandingan. Pada Senin (9/12/2024) Agung Laksono menyatakan dirinya sebagai ketua PMI dari hasil munas yang sah. Agung Laksono mengeklaim dirinya mendapatkan 240 dukungan yang itu lebih dari 50 persen. Atas klaimnya tersebut, Agung Laksono menegaskan akan menyampaikan ke Kementerian Hukum untuk pengesahan kepengurusan PMI versinya.

“Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya,” kata Agung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla dan Agung Laksono terlibat konflik. Keduanya terlibat perseteruan perebutan kursi ketua umum Palang Merah Indonesia (PMI). Agung ingin 'mengkudeta' JK, tapi Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) itu tidak terima.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pihaknya siap melakukan mediasi terkait dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) yang melibatkan kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Hal tersebut disampaikannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, terkait perkembangan kisruh organisasi PMI.

"Semua yang kami lakukan di Kementerian Hukum sebelum ambil keputusan terkait dualisme kepengurusan, terutama terkait perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi, semua dilakukan dengan proses mediasi," katanya.

Ketika ditanya mengenai surat keputusan (SK) dari kubu Agung Laksono, Supratman menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen resmi terkait permohonan pengesahan kepengurusan dari salah satu pihak.

"Sampai hari ini saya belum terima ya. Dua-duanya terkait dengan kepengurusan Palang Merah Indonesia," ujarnya.

Meski begitu, Supratman memastikan bahwa jika SK tersebut sudah masuk, pihaknya akan memverifikasi secara detail berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Kami akan teliti secermat mungkin terkait pengesahan, termasuk prosedur pelaksanaannya," katanya menambahkan.

Terkait langkah mediasi antara kubu Jusuf Kalla dan Agung Laksono, Supratman menegaskan bahwa kementeriannya akan mengedepankan proses tersebut sebelum mengambil keputusan.

Sampai saat ini, Supratman kembali menekankan bahwa belum ada permohonan resmi terkait dualisme kepengurusan PMI yang diterima oleh Kementerian Hukum.

Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 PMI pada 8 Desember 2024 berujung konflik. Dalam Munas resmi, Jusuf Kalla terpilih kembali sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Keputusan ini didukung oleh 490 peserta dari 34 PMI provinsi dan forum relawan nasional, dengan Jusuf Kalla menjadi calon tunggal. Ketua Sidang Pleno Adang Rocjana menegaskan bahwa seluruh peserta memberikan dukungan penuh kepada Jusuf Kalla.

Namun, kubu Agung Laksono menolak hasil tersebut. Mereka mengadakan Munas tandingan dan mengklaim memperoleh 254 suara dukungan.

Kubu ini menilai Munas resmi penuh kejanggalan, membatasi aspirasi, serta ada upaya memaksakan kepemimpinan Jusuf Kalla. Mereka juga mengkritik pembahasan AD/ART yang ditolak oleh pihak Jusuf Kalla.

Sebagai respons, Agung Laksono ditetapkan sebagai Ketua Umum PMI versi Munas tandingan, dengan Muhammad Muas sebagai Wakil Ketua Umum dan Ulla Nurchrawaty sebagai Sekretaris Jenderal. Mereka berencana mendaftarkan hasil Munas tandingan ke Kementerian Hukum.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengecam tindakan kubu Agung sebagai ilegal dan melaporkan hal tersebut ke kepolisian.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai pengkhianatan yang merugikan PMI. Namun, Agung Laksono menegaskan bahwa isu ini hanya masalah organisasi dan bertujuan untuk memperbaiki PMI.

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN--Kegiatan Jalsah Salanah atau pertemuan rutin yang digelar oleh anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang rencanya digelar di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan pada akhri pekan kemarin, resmi dibatalkan. Pemkab Kuningan pun sebelumnya telah melarang diadakannya kegiatan tersebut.

Terkait hal itu, Pj Bupati Kuningan Agus Toyib, pun menghadiri undangan Komnas HAM, di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat., Senin (9/12/2024) kemarin. Ia datang untuk diminta klarifikasinya terkait pembatalan kegiatan Jalsah Salanah tersebut.

Pj Bupati hadir bersama perwakilan Kementerian Agama, Forkopimda, Pj sekda, asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta ketua MUI Kabupaten Kuningan.

Pj Bupati Kuningan beserta rombongan diterima langsung oleh Koordinator Sub kKomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Komnas HAM menjelaskan bahwa pihaknya mendapat aduan dari masyarakat Kabupaten Kuningan terkait pelarangan kegiatan Jalsah Salanah oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan. Kegiatan itu rencananya akan dihadiri oleh 8000 jemaah Ahmadiyah dari seluruh Indonesia, yang bertempat di Desa Manislor.

Menurut salah satu perwakilan Komnas HAM, Jemaah Ahmadiyah Indonesia mengaku keberatan karena dianggap tidak melakukan koordinasi kepada aparat keamanan. Padahal, pihaknya telah melakukan laporan kepada camat, dan telah dikeluarkan surat ijin dari kepala desa setempat.

Pj Bupati Kuningan, Agus Toyib mengatakan, pemberitahuan tersebut hanya disampaikan secara lisan kepada camat Jalaksana. Kegiatan yang akan dilakukan itupun berbarengan dengan proses perhitungan dan penetapan hasil pilkada tingkat kabupaten Kuningan. Terlebih kegiatan tersebut melibatkan massa yang besar dari seluruh penjuru Indonesia.

‘’Kami tidak melihat masalah larangan beragama atau keyakinannya karena setiap tahun pun kegiatan tersebut masih dilakukan dan sifatnya internal. Namun melihat situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Kuningan, yaitu masih dalam tahap Pilkada Serentak 2024 maupun informasi yang diterima mengenai kegiatan Jalsah Salanah dapat menyebabkan kondusifitas terganggu, maka Forkopimda mengambil langkah persuasif untuk membatalkan penyelenggaraan kegiatan tersebut,’’ papar Agus.

Agus menambahkan, ketua pengurus jamaah Ahmadiyah Manislor pun kemudian menyampaikan surat nomor 065/ketua/XII/2024, tertanggal 6 Desember 2024 kepada Pj Bupati Kuningan tentang pembatalan kegiatan Jalsah Salanah 2024.

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya menunjukkan komitmen penuh untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas perlintasan internasional, khususnya di Bandara Internasional Juanda Terminal 2 (T2).

Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Persiapan Perayaan Libur Nataru yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Ramdhani dan juga didampingi oleh Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, Kanimsus TPI Surabaya Yudhistira Yudha Permana.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Kanimsus TPI Surabaya Yudhistira Yudha Permana menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil angkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode liburan ini.

"Kami mengerahkan sekitar 100 petugas imigrasi yang siap siaga, serta memperkuat sistem teknologi dan informasi untuk mendukung layanan yang cepat dan efisien," kata Yudhistira, Senin (9/12/2024)

Tak luput, Yudhistira juga menekankan pentingnya integritas dan karakter kepada petugas imigrasi.

"Kami pastikan seluruh petugas Imigrasi bertugas sesuai aturan dengan mengedepankan profesionalisme. Serta memiliki karakter yang konsisten dalam menjunjung tinggi integritas," ucap Yudhistira.

Kemudian, tak hanya mengandalkan internal, Yudhistira mengaku bahwa pihak Kantor Imigrasi Surabaya juga memperkuat sinergi dengan memgaet beberapa instansi seperti Angkasa Pura, Bea Cukai, dan Balai Karantina Kesehatan.

"Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami pentingnya persiapan dokumen perjalanan yang valid, seperti paspor dan visa, sebelum bepergian ke luar negeri. Hal ini krusial untuk menghindari kendala selama liburan," tandasnya.

Disamping itu, Kakanim Ramdhani menambahkan dalam libur nataru kali berharap Kantor Imigrasi Surabaya menunjukkan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan wisatawan asing menjadikan liburan lebih aman dan nyaman.

"Ini sebagaimana sesuai dengan program akselerasi Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI (Imipas) yakni salah satunya sebagai upaya untuk Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), sekaligus Penguatan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)," jelas Ramdhani.

Selanjutnya, sorotan utama lainnya yakni uji coba sistem autogate yang akan mempermudah proses pemeriksaan imigrasi di T2 Bandara Juanda.

Yang mana untuk fasilitas autogate ini, sedang dipersiapkan untuk diujicobakan pada akhir tahun 2024 ini.

Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan akselerasi dari Menteri Imipas RI yakni pada poin 6 dalam penguatan layanan keimigrasian berbasis digital. Serta poin 7, pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan International.

"Fasilitas autogate di T2 Bandara Juanda ini, jika sesuai rencana akan selesai akhir Desember dan langsung segera diujicobakan ke masyarakat. Dan fasilitas ini diharapkan bisa meningkatkan pengalaman pengguna, khususnya pada periode sibuk seperti Natal dan Tahun Baru," sambung Ramdhani.

Untuk itu, setelah diujicoba pada akhir Desember 2024, autogate segera diresmikan langsung oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI pada Januari 2025.

"Kami berharap autogate ini menjadi solusi inovatif yang dapat mendukung kenyamanan masyarakat di momen libur Nataru," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyerang West Ham United Jarrod Bowen mencetak gol pada pertengahan babak kedua untuk mengamankan kemenangan kandang 2-1 atas Wolverhampton Wanderers (Wolves) dalam lanjutan Liga Primer Inggris pada Selasa (10/12/2024) dini hari WIB. Pertahanan yang buruk dari Wolves membuat mereka kembali terpuruk karena berada di posisi kedua dari bawah klasemen.

Wolves harus kebobolan tiga menit setelah mereka mampu menyamakan kedudukan untuk tetap berada di posisi ke-19 dengan sembilan poin dari 15 pertandingan. Sementara West Ham berada di posisi ke-14 dengan 18 poin. Sebanyak 38 gol yang diterima Wolves merupakan jumlah tertinggi di liga utama musim ini.

Pertandingan tersebut diwarnai tepuk tangan selama satu menit setelah menit kesembilan untuk striker Hammers berusia 34 tahun Michail Antonio, yang sedang dalam pemulihan di rumah sakit setelah menjalani operasi patah kaki yang dialaminya dalam kecelakaan mobil pada Sabtu.

Dengan kedua manajer - Julen Lopetegui dari West Ham dan Gary O'Neil dari Wolves - berjuang untuk membalikkan keadaan setelah awal musim yang mengecewakan bagi tim mereka, pembicaraan sebelum pertandingan adalah tentang siapa yang paling berisiko.

Setelah memaksakan serangkaian tendangan bebas di babak pertama yang berakhir tanpa gol, tim asuhan Lopetegui, Hammers, memecah kebuntuan pada menit ke-54 melalui Tomas Soucek dari tendangan sudut ke-10 mereka.

Pertahanan Wolves membiarkan gelandang Ceko itu tak terkawal di tiang jauh untuk menyundul bola melewati gawang. Itu merupakan gol kedelapan yang diterima Wolves dari tendangan sudut dan gol ke-15 dari tendangan bebas tidak termasuk penalti musim ini, lebih banyak dari tim lainnya.

Wolves berhasil menyamakan kedudukan melalui Matt Doherty pada menit ke-69 dengan tendangan voli yang luar biasa ke sudut gawang.

Keunggulan itu tidak bertahan lama karena kelemahan pertahanan Wolves kembali terekspos. Bowen menggocek bola dengan kaki kirinya di kotak penalti sebelum menjebol gawang tiga menit kemudian.

Wolves kesulitan menciptakan momentum dan, selain beberapa tembakan tidak berbahaya yang melenceng dari sasaran. Mereka nyaris tak mengancam gawang West Ham pada menit-menit terakhir saat tuan rumah bertahan dengan nyaman untuk menang.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN-Organisasi hak asasi manusia terkemuka di Jerman pada hari Senin (9/12/2024)memperingatkan adanya peningkatan rasisme anti-Muslim di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan mendesak para politisi dan media untuk menghindari generalisasi yang berbahaya.

Institut Jerman untuk Hak Asasi Manusia (DIMR) mengeluarkan laporan setebal 32 halaman yang mengkaji dampak konflik Gaza terhadap demokrasi dan hak asasi manusia, dengan fokus utama pada meningkatnya antisemitisme dan juga kekhawatiran akan meningkatnya insiden anti-Muslim.

Dilansir Anadolu, Senin, Direktur DIMR, Beate Rudolf, mengatakan bahwa generalisasi berlebihan dan stereotip negatif tentang Muslim dalam wacana politik dan liputan media setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah berdampak negatif pada hak-hak dasar dan kebebasan.

“Siapa pun yang mengkritik pemerintah Israel tidak secara otomatis bertindak antisemit. Siapa pun yang mendukung negara terpisah untuk Palestina tidak secara otomatis menjadi simpatisan Hamas. Generalisasi hanya mendorong antisemitisme, serta rasisme terhadap warga Palestina dan Muslim,” katanya dalam konferensi pers di Berlin.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa insiden antisemitisme di Jerman telah melonjak sejak 7 Oktober 2023, dengan kejahatan kebencian meningkat dua kali lipat menjadi 5.164 kasus pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lebih dari separuh pelanggaran ini terjadi pada kuartal terakhir. Paruh pertama tahun 2024 terdapat 1.997 kejahatan antisemit yang dilaporkan kepada polisi.

BACA JUGA: Ghana, Negara Mayoritas Kristen Itu Berpeluang Besar Dipimpin Presiden Muslim Pertama

DIMR menyerukan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat untuk melawan antisemitisme di Jerman, memperluas langkah-langkah pencegahan seperti program peningkatan kesadaran di lembaga-lembaga pendidikan dan memberikan dukungan untuk proyek-proyek yang memerangi informasi yang salah dan teori konspirasi.

Lembaga ini juga memperingatkan pihak berwenang agar tidak membuat generalisasi yang berlebihan dan menyebarkan stereotip negatif tentang Muslim, dengan menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul hanya boleh dilakukan dalam situasi yang luar biasa sebagaimana diizinkan oleh hukum.

REPUBLIKA.CO.ID,

Menkum : Pelayanan Berbasis Elektronik Ditjen AHU, Selaras dengan Komitmen Presiden Prabowo*

JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Ri Supratman Andi Agtas meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk mempercepat pelayanan terintegrasi melalui sistem digitalisasi. Saat ini, Ditjen AHU memiliki 153 layanan dengan 72 yang sudah bisa diakses publik melalui sistem elektronik atau digital. "Saya berharap bahwa semua layanan-layanan yang kurang lebih 153 itu bisa dilaksanakan," kata Agtas saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Teknis Layanan AHU di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Dia menjelaskan, saat ini, layanan berbasis elektronik yang sudah ada di Ditjen AHU berjalan dengan baik. Kekurangan layanan yang belum berbasis elektronik, nantinya segera dibuat dengan memfokuskan anggaran ke bagian teknologi informasi yang ada di Ditjen AHU. Pelayanan yang sudah baik harus kita tingkatkan, sementara yang masih belum optimal harus segera diperbaiki," ujar Agtas.

Menurut Agtas, layanan berbasis elektronik tersebut selaras dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan regulasi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Presiden secara khusus menginstruksikan Kemenkum untuk mengkaji ulang seluruh regulasi, termasuk yang terkait dengan tugas Ditjen AHU," jelasnya.

Terkait perizinan badan usaha, kata Agtas, Ditjen AHU akan melakukan terbosan dengan berkolaborasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) untuk memudahkan masyarakat. "Orang mendaftarkan sebuah perizinan lewat OSS di Kementerian Investasi Itu akan langsung terkonek. Jadi Kementerian Investasi itu langsung otomatis bisa mengecek ini perusahaannya seperti apa, badan hukumnya sudah jadi atau belum," kata dia.

Dia juga menyampaikan, kewenangan Ditjen AHU juga perlu ditambah meliputi verifikasi perpindahan warga negara asing (WNA), agar tidak dimanfaatkan oknum yang terlibat hukum. Selama ini pihaknya selalu melakukan pemeriksaan silang kepada Badan Intelijen Negara (BIN).

Namun, tetap diperlukan aturan tambahan agar pihaknya bisa melakukan pemeriksaan detail terhadap pemohon lewat kedutaan besarnya. "Ini buat jaga-jaga saja supaya jangan kita jadi menerima warga negara yang sesungguhnya menjadi masalah (pelaku tindak kejahatan) di negaranya mereka," ucap Supratman.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum, Widodo menyatakan, sepanjang 2024, pihaknya mencatat pencapaian strategis di tingkat internasional maupun regional. "Ditjen AHU sukses menjadi tuan rumah dua pertemuan tingkat ASEAN, serta memimpin negosiasi penting dengan Polandia untuk perjanjian ekstradisi dan Mutual Legal Assistance (MLA),” jelas Widodo.

Tidak hanya itu, Ditjen AHU berperan dalam naturalisasi sejumlah pemain timnas Indonesia. Widodo menyampaikan, di tingkat regional Ditjen AHU memfasilitasi forum antikorupsi yang didukung PBB dan mitra internasional, sekaligus menyita aset terkait kasus Bank Century senilai lebih dari 6,1 juta dolar AS dan 662.500 poundsterling dari Hong Kong dan Jersey.

REPUBLIKA.CO.ID, DAMASKUS -- Puluhan ribu orang yang ditahan di penjara Suriah telah dibebaskan. Pembebasan para tahanan dilakukan di tengah gerak pemberontakan yang sukses Presiden al-Assad. Demikian dilaporkan kantor berita Associated Press.

Di antara mereka yang dibebaskan ketika pasukan pemberontak menguasai wilayah tersebut adalah tahanan Bashar Barhoum. Ia merupakan seorang penulis berusia 63 tahun yang dijadwalkan dieksekusi pada Ahad.

Sebaliknya, tulis Associates Press, dia berjalan menuju sinar matahari Damaskus. “Saya belum pernah melihat matahari sampai hari ini,” katanya setelah berjalan dengan rasa tidak percaya melalui jalan-jalan di Damaskus.

“Alih-alih mati besok, syukurlah, Dia memberi saya kesempatan hidup baru.”

Video yang dibagikan secara luas di media sosial menunjukkan puluhan tahanan berlarian merayakan setelah pemberontak membebaskan mereka, beberapa bertelanjang kaki dan lainnya mengenakan pakaian minim.

Salah satu dari mereka berteriak kegirangan setelah mengetahui pemerintah telah jatuh. Penjara-penjara di Suriah terkenal karena kondisinya yang keras. Penyiksaan bersifat sistematis, kata kelompok hak asasi manusia, pelapor pelanggaran, dan mantan tahanan.

Eksekusi rahasia telah dilaporkan di lebih dari dua lusin fasilitas yang dijalankan oleh intelijen Suriah, serta di lokasi lain.

Penjara Sednaya terkenal di Suriah

Ketika rezim brutal Bashar al-Assad jatuh, pintu-pintu penjara terkenal di negara itu telah dibuka, termasuk penjara Sednaya, sebuah fasilitas yang digambarkan sebagai 'rumah jagal manusia'.

Para tahanan di seluruh negeri yang kebingungan dan gembira, telah keluar dari sel mereka. Namun tidak jelas apakah semua tahanan bebas.

Sejak awal krisis di Suriah pada tahun 2011, penjara Sednaya, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari ibu kota, telah menjadi tujuan akhir baik bagi penentang pemerintah secara damai maupun personel militer yang dicurigai menentang rezim.

Pada Senin, pasukan pertahanan sipil White Helm Suriah mengatakan mereka sedang menyelidiki klaim adanya 'sel bawah tanah yang tersembunyi' di penjara tersebut. Menurut laporan dari para penyintas, penjara itu kemungkinan menahan lebih banyak tahanan.

White Helm mengatakan mereka telah mengerahkan lima tim darurat khusus, yang terdiri dari unit pencarian dan penyelamatan, spesialis pemecah dinding, kru pembuka pintu besi, unit anjing terlatih, dan petugas medis. Demikian kata kelompok itu dalam sebuah posting di X.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah aktivis mengenakan topeng tokoh HAM Munir Said Thalib dalam peringatan Hari HAM Sedunia saat hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (8/12/2024).

Mereka meminta pemerintah untuk segera menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran berat HAM setelah 20 tahun berjalan tanpa keadilan, sekaligus meminta penyelesaian masalah pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya secara adil dan transparan.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Komandan Korem (Danrem) 132/Tadulako, Brigjen Deni Gunawan menegaskan, prajurit TNI yang melakukan pelanggaran disiplin diproses sesuai aturan dan hukum yang berlaku. "Siapa pun anggota, apa pun pangkatnya, akan diproses sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Penegakan disiplin di satuan TNI adalah harga mati," kata Deni di Kota Palu, Sulawesi Tenggah, Ahad (8/12/2024).

Dia menekankan, penegakan disiplin di lingkungan TNI adalah prioritas untuk memastikan seluruh prajurit bertindak sesuai dengan standar moral dan etika yang diharapkan. Hal itu merespons kasus ketika ada salah satu jajaran di Korem Tadulako melakukan pelanggaran.

Sebelumnya, Danramil 1306-02/Biromaru Letnan Satu (Lettu) Inf Agus Yudo dilaporkan menampar Manajer SPBU Tavanjuka di Kota Palu, Asriadi Hamzah, pada Jumat (6/12/2024), karena mengisi BBM jenis Pertalite tanpa kode QR. Lettu Agus Yudo secara resmi meminta maaf kepada Asriadi.

Halitu terjadi dalam proses mediasi yang berlangsung di Ruang Serambi Kehormatan Makorem 132/Tadulako, Sabtu (7/12/2024), disaksikan langsung oleh Brigjen Deni. Meski demikian, Dani menegaskan, proses hukum tetap berjalan.

Dia mengaku, telah menyerahkan kasus Lettu Agus kepada Denpom XIII-2 Palu sebagai tindak lanjut dalam penegakan hukum. Dia mengatakan, TNI, khususnya Korem 132/Tadulako dan jajaran berkomitmen dalam menjaga integritas serta kepercayaan publik.

Sementara itu, Manajer SPBU Tavanjuka Palu Asriadi Hamzah mengatakan, pihaknya menerima permintaan maaf dari Lettu Agus. Namun, ia berharap, proses hukum yang tetap berjalan. "Proses perdamaian dilakukan dengan catatan laporan saya ke Denpom tetap ditindaklanjuti," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin mengajak masyarakat guna menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini bertujuan memastikan situasi negara tetap kondusif.

Mugiyanto mengungkapkan Indonesia ialah negara yang terdiri bangsa yang majemuk. Sehingga keberagaman tersebut menurut Mugiyanto sudah menjadi unsur yang memperkuat sikap toleransi antara umat beragama se-Indonesia.

"Kekuatan keragaman tersebut telah membentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal rukun dan ramah, the smiling country," kata Mugiyanto dalam kegiatan di Jakarta pada Jumat (6/12/2024) malam.

Mugiyanto menyadari banyak gelombang konflik antar suku ras dan agama yang sudah dihadapi Indonesia sampai saat ini. Tapi Mugiyanto optimistis dengan sikap toleransi yang kuat, maka beragam konflik itu bisa dihindari.

"Kami akan tetap berupaya agar konflik tersebut tidak terulang dengan cara membuat program yang bertujuan melindungi hak masyarakat dalam memeluk kepercayaan dan beribadah," ujar Mugiyanto.

Hal ini ditegaskan Mugiyanto sesuai dengan misi Astacita yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mugiyanto menjamin semua program kerja Kementerian HAM bakal didasarkan pada dengan program Asta Cita.

"Melalui misi kedelapan dalam Asta Cita tersebut yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dalam lingkungan agama dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar mantan aktivis 98 itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Slowakia memperkuat kerja sama bilateral untuk melindungi anak-anak korban terorisme, sebagai upaya penanggulangan terorisme, khususnya di tingkat nasional, regional, dan global.

Deputi Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa kedua negara perlu berfokus pada perlindungan anak yang menjadi korban dari kejahatan terorisme.

"Kami juga fokus pada perlindungan anak yang terpapar konflik, seperti kasus RD di Slowakia. Anak-anak itu adalah korban, bukan pelaku, jadi kami berharap isu ini dapat menjadi perhatian internasional," kata Andika pada pertemuan Joint Working Group (JWG) kedua.

Ia menyoroti tantangan global dalam penanggulangan terorisme yang semakin kompleks. Dalam hal itu, perempuan dan anak bukan hanya sebagai korban tapi juga pelaku dalam tindak kejahatan tersebut.

"Meskipun upaya penanggulangan telah menunjukkan hasil positif, ancaman tetap ada, terutama dengan pelibatan perempuan dan anak dalam aktivitas terorisme, baik sebagai korban maupun pelaku," ujar dia.

Senior Specialist Referent dari Anti-Terrorism Center Kepolisian Slowakia, Major Martin Baran, menjelaskan negaranya menghadapi tantangan penanggulangan terorisme, terutama dari individu yang meradikalisasi diri dan para pengungsi yang kembali dari zona konflik.

"Kami mengutamakan pemantauan radikalisasi online melalui teknologi canggih, serta memperkuat kontrol perbatasan dan berbagi informasi intelijen," kata Martin.

Menurut dia, aktivitas itu sangat penting dalam mencegah ekstremisme dan mendukung upaya deradikalisasi.

Melalui pertemuan itu, BNPT dan Slowakia berharap dapat menciptakan standar penanganan terorisme yang lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi korban.

Pertemuan lanjutan direncanakan untuk membahas implementasi agenda yang telah disepakati, serta meninjau keberhasilan program-program yang tengah berjalan.

Sejak menjalin kerja sama erat pada 2019, Indonesia dan Slowakia terus menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani ancaman terorisme global.

Kedua negara sepakat untuk saling berbagi pengalaman dan strategi, termasuk dalam perlindungan anak serta penguatan sistem deradikalisasi.

Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi model kerja sama bilateral yang produktif di tingkat internasional.