REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dikabarkan akan melaksanakan pemindahan narapidana Mary Jane Veloso ke Filipina pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Terpidana mati kasus narkotika tersebut akan diterbangkan ke Manila melalui Terminal 2F, Bandara Internasional Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Mary Jane dipindahkan penahanannya ke negara asal melalui program transfer of prisoners. “Ya malam ini,” kata Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada Republika, Selasa (17/12/2024).

Menko Yusril menambahkan, Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dengan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760. Dan jadwal penerbangan pada Rabu (18/12/2024) pukul 00:05 WIB atau tengah malam ini melalui Bandara Sukarno-Hatta. Kata Yusril, Mary Janes dalam pemindahan ke Filipina itu akan ditemani tiga otoritas dari Manila.

Sebelum diterbangkan ke Filipina, sejak beberapa hari lalu, Mary Jane sudah dipindahkan lokasi penahannya dari LP Yogyakarta, ke LP Perempuan Pondok Bambu di Jakarta Timur (Jaktim), Ahad (15/12/2024).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, Mary Jane bukan dipulangkan ke Filipina. Namun perempuan kelahiran 1985 tersebut dilakukan pemindahan penahanan ke negara asalnya, Filipina.

“Mary Jane bukan dipulangkan, tetapi dilakukan transfer of sentence person, pemindahan orang tahanan ke negara asalnya (Filipina),” begitu kata Menteri Agus Andrianto kepada Republika, Selasa (17/12/2024) petang.

Agus melanjutkan, pemindahan penahanan tersebut tak menghapus status Mary Janes sebagai terpidana mati di Indonesia. Karena status hukum tersebut merupakan kedaulatan hukum Indonesia yang harus diakui Filipina sebagai negara pemohon transfer of prisoner.

Tetapi kata Agus menjelaskan, setelah dilakukan pemindahan, menjadi kewenangan Filipina untuk melanjutkan penghukuman terhadap Mary Janes. “Selanjutnya terserah negara asal memperlakukan yang bersangkutan, dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara mereka,” kata Agus.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Sebanyak sembilan narapidana (napi) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Semarang, Jawa Tengah (Jateng), positif menggunakan narkoba. Saat ini mereka telah dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan.

Kepala Rutan Kelas I Semarang Eddy Junaedi mengungkapkan, kesembilan napi diketahui menggunakan narkoba karena rutannya rutin melakukan penggeledahan, termasuk tes urin. Dia menjelaskan, sebulan lalu pihaknya bekerja sama dengan BNN Provinsi Jateng melaksanakan penggeledahan, sosialisasi P4GN, dan tes urin terhadap warga binaan.

"Ada 30 warga binaan yang kita tes urin. Dilalah pada saat itu semuanya negatif tidak menggunakan narkoba," kata Eddy saat diwawancara media, Selasa (17/12/2024).

Eddy menambahkan, dua pekan kemudian, tepatnya pada 10 Desember 2024, kegiatan penggeledahan dan tes urin kembali dilakukan. "Dari 14 orang yang kita periksa tes urin saat itu memang betul terkonfirmasi sembilan orang postif narkoba. Narkoba itu ada yang jenis sabu, ada yang pil koplo," ucapnya.

Menurut Eddy, rata-rata dari kesembilan napi tersebut merupakan residivis. Masa hukuman mereka rata-rata antara enam hingga tujuh tahun. Eddy mengatakan, setelah terkonfirmasi positif menggunakan narkoba, Rutan Kelas I Semarang melakukan berita acara pemeriksaan (BAP), kemudian pengeselan terhadap kesembilan napi terkait.

"Saat itu dari sembilan orang yang postif ini melakukan teriak-teriak, gangguan kamtib. Sehingga malam itu chaos oleh teriakan-teriakan mereka. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, Pak Kepala Pengamanan, kebetulan saya di Jakarta, kemudian konsultasi ke saya, dan saya konsultasi pada Kadivpas (Jateng), kemudian dilakukan langkah-langkah pengamanan," kata Eddy.

"Karena situasi malam itu chaos, akhirnya dari Kanwil (Kumham Jateng) Divisi Pemasyarakatan menyarankan untuk memindahkan mereka ke Nusakambangan," tambah Eddy.

Dia mengatakan, setelah itu pihaknya berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk meminta bantuan pengawalan. Namun pada momen itu kepolisian belum bisa membantu pengawalan karena fokus mengamankan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Semarang.

"Besok malamnya kepolisian bisa mendampingi kita melakukan pengawalan kesembilan orang tersebut ke Nusakambangan. Jadi benar sembilan narapidana ini dipindahkan ke Nusakambangan, tepatnya di Lapas Gladakan," kata Eddy.

Dia mengungkapkan, saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus positifnya kesembilan napi tersebut. "Sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait hal ini, informasi masuknya (narkoba) dari mana dan barang bukti sampai saat ini kami tidak menemukan. Sepertinya mereka datang, habis pakai," ucapnya.

Eddy menduga, narkoba yang digunakan kesembilan napi tersebut diselundupkan dari barang kunjungan atau titipan. "Padahal kami sudah melakukan penggeledahan berkali-kali. Tapi karena kita masih manual system, tidak ada alat-alat, jadi kita mungkin kecolongan," ujarnya.

Namun Eddy juga tak menutup kemungkinan keterlibatan petugas rutan. "Petugas juga kita awasi barang-barang bawaannya, tidak hanya pengunjung saja. Karena masuknya narkoba itu bisa dari berbagai pintu," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menerima Penghargaan sebagai "Tokoh Nasional Demokratis dan Berintegritas” dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Pemberian

penghargaan diberikan pada malam Penganugerahan JMSI Awards 2024 di Samarinda Kalimantan Timur pada 16 Desember 2024.

Ketua Umum JSMI Teguh Santosa mengatakan sosok Natalius Pigai pantas mendapat penghargaan karena konsistensinya membela HAM dan Demokrasi di Indonesia.

"Kami melihat Pak Pigai ini tokoh HAM dan demokrasi yang konsisten dan saat ini diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Ini tentu saja tidak muncul begitu saja tetapi berangkat dari rekam jejak yang memang sudah ditunjukkan oleh beliau sejak lama sehingga pantas untuk kami berikan penghargaan,” kata Teguh dalam keterangannya pada Selasa (17/12/2024).

Selain itu, sosok Pigai merupakan tokoh yang selama ini memberi harapan untuk tumbuhnya demokrasi dan penghormatan terhadap HAM melalui kerja-kerja insan pers. Teguh menyebut Pigai memberi harapan besar dengan menempatkan peran pers sebagai jendela dan cahaya dunia.

"Apa yang beliau sampaikan sangat berkualitas sekaligus memberi harapan tumbuhnya demokrasi dan HAM ke depan ketika beliau menempatkan pers sebagai jendela bahkan cahaya dunia termasuk memastikan peran pers tetap kritis terhadap negara dan pemerintah. Bahasa

beliau, pers harus mampu mengisi ruang kosong yang tidak mampu diisi oleh pemerintah. Ini luar biasa," ujar Teguh.

Terkait penghargaan ini, Pigai memandang nilai kejujuran, perdamaian dan keadilan tidak akan dapat dipancarkan kepada publik tanpa peran pers. Pigai sekaligus mengingatkan tugas pers menjadi jembatan informasi bagi masyarakat.

"Kita terus berupaya untuk memberi kontribusi terbaik kita khususnya dalam upaya memajukan dan memperkokoh hak asasi manusia, demokrasi, keadilan dan perdamaian di Indonesia," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkapkan tak ada lalu lintas buronan KPK sekaligus eks kader PDIP Harun Masiku keluar negeri. Hal tersebut dikatakan oleh Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam. Pernyataan itu mengindikasikan Masiku berada di dalam negeri.

"Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut tidak ada. Ke mana pun (keluar negeri)," kata Godam dalam press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menyebut permohonan cegah Masiku berakhir pada 13 Januari 2021. Itu berarti hampir tiga tahun berlalu, KPK tak memperpanjang permohonan pencegahan terhadap Masiku. "Ya maknanya tidak dicegah (keluar negeri)," ujar Godam.

Walau demikian, Godam menyampaikan Imigrasi tetap melakukan pemantauan dan koordinasi apabila ada informasi baru. Namun kewenangan permintaan cegah adalah kewenangan dari instansi pemohon yang menangani kasus tersebut.

"Apabila tidak ada permohonan atau permintaan dari instansi terkait, maka kita tidak dapat melakukan pencegahan," ujar Godam.

Eks caleg PDIP untuk DPR RI Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Harun Masiku terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkapkan tidak ada permohonan pencegahan terhadap buronan KPK sekaligus eks kader PDIP Harun Masiku. Dengan demikian, Imigrasi tak diminta untuk mencegah Masiku keluar negeri sejak statusnya buron.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 di Jakarta pada Selasa (17/12/2024). "Beberapa hari lalu saya baru cek saat ini tidak dicegah," kata Godam dalam kegiatan itu.

Godam menyebut permintaan cegah terakhir terhadap Masiku diberikan KPK pada 13 Januari 2021. Selanjutnya, Imigrasi belum menerima permohonan cegah Masiku lagi dari KPK. "KPK belum ajukan permohonan lagi," ujar Godam.

Pihak Imigrasi bahkan sudah pernah mempertanyakan status Masiku kepada KPK. Hal itu menandakan Imigrasi berupaya responsif untuk mencegah Masiku. Tapi KPK tak menjawabnya dengan permohonan cegah lagi.

"Terakhir surat dari kita pertanyakan lagi statusnya dengan surat 11 Desember 2024," ujar Godam.

Eks caleg PDIP untuk DPR RI Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkapkan tidak ada permohonan pencegahan terhadap buronan KPK sekaligus eks kader PDIP Harun Masiku. Dengan demikian, Imigrasi tak diminta untuk mencegah Masiku keluar negeri sejak statusnya buron.

Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dalam press briefing Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 di Jakarta pada Selasa (17/12/2024). "Beberapa hari lalu saya baru cek saat ini tidak dicegah," kata Godam dalam kegiatan itu.

Godam menyebut permintaan cegah terakhir terhadap Masiku diberikan KPK pada 13 Januari 2021. Selanjutnya, Imigrasi belum menerima permohonan cegah Masiku lagi dari KPK. "KPK belum ajukan permohonan lagi," ujar Godam.

Pihak Imigrasi bahkan sudah pernah mempertanyakan status Masiku kepada KPK. Hal itu menandakan Imigrasi berupaya responsif untuk mencegah Masiku. Tapi KPK tak menjawabnya dengan permohonan cegah lagi.

"Terakhir surat dari kita pertanyakan lagi statusnya dengan surat 11 Desember 2024," ujar Godam.

Eks caleg PDIP untuk DPR RI Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON-- Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan delapan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Agung (MA), Senin (17/12/2024).

Kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, mengatakan, pihaknya menghormati keputusan MA dalam perkara pengajuan PK tersebut. Dia mengaku sejak awal sudah merasa yakin bahwa MA akan menolak PK yang diajukan para terpidana kasus Vina. ‘’Kita dari awal sudah berkeyakinan bahwa itu pembunuhan dan pemerkosaan,’’ ujar Reza.

Reza mengungkapkan, keyakinan itu dikarenakan kasus itu sudah melalui beberapa putusan pengadilan yang sudah inkrah. Ia pun mempersilakan apapun upaya hukum kedepannya yang akan dilakukan oleh para terpidana bersama kuasa hukum mereka. ‘’Itu adalah hak setiap warga negara. Kita akan menerima, mengawal, mengawasi dan mengikuti perkembangan lebih lanjut,’’ kata Reza.

Seperti diketahui, dalam konferensi pers MA, Juru Bicara MA, Yanto menyatakan, penolakan permohonan PK para terpidana dalam perkara Vina Cirebon itu berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim dan hakim tunggal dalam perkara pengajuan PK tersebut.

‘’Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada Senin, 16 Desember 2024, dengan putusan, yang pada pokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali para terpidana,’’ ujar Yanto.

Pengajuan permohonan PK dari para terpidana kasus Vina itu sebelumnya telah teregister dengan Nomor 198 PK/PID/2024 atas nama terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko Ramadhani, Nomor 199 PK/PID/2024 atas nama terpidana Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto, Sudirman serta Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024 atas nama terpidana anak.

Rangkaian persidangan PK tujuh terpidana yang sebelumnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon telah selesai pada awal Oktober 2024. Tujuh terpidana itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto dan Sudirman. Mereka divonis penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon.

Sedangkan rangkaian sidang PK mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, telah berakhir pada awal Agustus 2024. Saka yang masih berumur kanak-kanak saat kasus itu terjadi, dijatuhi vonis delapan tahun dan telah bebas dari penjar apada 2020 silam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Enes Unal mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa pada menit terakhir waktu normal untuk menyelamatkan satu poin bagi Bournemouth dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Bournemouth menahan imbang West Ham 1-1 di Stadion Vitality, Bournemouth, Selasa (17/12/2024) dini hari WIB.

Kedua tim berjuang keras untuk membongkar pertahanan lawan dan para penjaga gawang melakukan penyelamatan tepat waktu di setiap akhir pertandingan.

Namun pada menit ke-87, ketika hasil imbang 0-0 tampaknya akan terjadi, West Ham memimpin berkat penalti yang dibantu oleh VAR. Setelah tinjauan video, wasit Chris Kavanagh memutuskan bahwa bola mengenai tangan Tyler Adams dan Lucas Paqueta tidak melakukan kesalahan sebagai eksekutor dari jarak 11 meter.

Hal tersebut sangat menyulitkan Bournemouth, yang menikmati babak kedua dengan lebih baik, tapi kesulitan menaklukkan pemain terbaik West Ham pada laga ini, yakni penjaga gawang Lukasz Fabianski.

Namun pada menit ke-90, Unal melepaskan tendangan bebas melengkung ke pojok atas gawang untuk memberikan the Cherries satu poin yang pantas mereka dapatkan.

“Pujian untuknya, momen besar, terutama reaksinya juga, saya pikir para pemain brilian,” kata penyerang Bournemouth, Ryan Christie, kepada penyiar Sky. “Itu momen ajaib untuk menyamakan kedudukan.”

Akan ada perdebatan mengenai keputusan penalti dan Christie menyesalkan apa yang dia katakan sebagai pengambilan keputusan yang tidak konsisten dari para ofisial.

“Saya pikir itu kasar,” kata Christie. “Saya tahu tangannya terangkat tinggi tetapi dia sangat dekat dengan bola. Kami tidak mendapatkannya pekan lalu saat melawan Ipswich dari skenario yang sama."

Ia mengaku hasil imbang sedikit membuat frustrasi karena mereka mendominasi laga. Namun, ia menilai pada akhirnya cukup bagus mendapatkan satu poin.

Kebangkitan tersebut merupakan contoh lain dari ketangguhan Bournemouth di menit-menit akhir. Tim asal pantai selatan ini telah mengumpulkan sembilan poin dari posisi tertinggal musim ini, lebih baik dari semua tim kecuali Aston Villa dan Manchester City.

Bournemouth naik ke peringkat enam, hanya dua poin di belakang Manchester City, sedangkan West Ham berada di posisi ke-14.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dailami Firdaus meminta para pelaku kasus hukum tidak mengenakan atribut Islam saat tambil ke publik. Ia menilai, hal itu dapat mendiskreditkan Islam.

Dailami mengatakan, fenomena penggunaan atribut keagamaan, khususnya Islam, dapat menciptakan dan mengiring opini publik yang tidak baik tentang umat Islam secara keseluruhan. Karena itu, ia meminta atribut Islam tidak digunakan oleh para pelaku kasus hukum.

"Kita bisa melihat para terduga, tersangka, atau terdakwa, yang kemudian tiba-tiba memakai atribut yang Islami baik selama proses hukum, olah tempat kejadian perkara (TKP), dan ruang persidangan," kata senator asal Jakarta itu melalui keterangannya, Senin (16/12/2024).

Wakil Ketua Komite III DPD RI ini mencontohkan, baru-baru ini ada tersangka mutilasi yang saat pelaksanaan olah TKP menggunakan peci. Padahal, sebelumnya tersangka ditangkap dan diperlihatkan kepada publik melalui media tidak mengunakan peci.

"Pemakaian peci ini sangat identik dengan umat Islam. Jangan sampai ada tersangka yang ingin meraih simpati publik tapi justru memperburuk citra Islam,"ujar Dailami.

Menurut dia, penggunaan atribut Islam oleh para pelanggar hukum tanpa disadari lambat laun akan menciptakkan stigma. Masyarakat akan mengira bahwa pelaku tindak kriminal dan kejahatan lainnya adalah beragama Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky, yang diajukan para terpidana, menimbulkan kekecewaan pada tim kuasa hukum dan keluarga terpidana.

Salah satu tim kuasa hukum tujuh terpidana, Jutek Bongso, mengatakan, pihaknya bersama para terpidana dan keluarga mereka selama ini sudah berjuang maksimal untuk memperoleh keadilan melalui PK.

"Tapi keadilan rupanya belum berpihak," ujar Jutek, saat ditemui usai menggelar nonton bareng (nobar) konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara MA, bersama keluarga para terpidana. Nobar itu digelar di salah satu hotel di Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek mengatakan, usai mendengar putusan MA, pihaknya berusaha menenangkan para keluarga terpidana yang sangat kecewa dan bersedih dengan putusan tersebut. Dia mengatakan, penolakan PK oleh MA bukan akhir dari perjuangan mereka.

"Ini bukan kiamat. Tapi ini tragedi hukum buat Indonesia," ujar Jutek.

Jutek menjelaskan, seluruh fakta dan saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum di sidang PK sudah sangat terang benderang. Bahkan, masyarakat awam pun bisa mencernanya dengan mudah.

"Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap," jelas Jutek.

Jutek mencontohkan, salah satu fakta mengenai ekstraksi handphone milik Widhi, yang merupakan sahabat Vina. Ekstraksi itu dilakukan oleh saksi ahli atas izin majelis, hingga yang bersangkutan rela dua pekan tinggal di Cirebon.

Hasil ekstraksi itu membuktikan ada percakapan antara Vina dan Widhi di rentang waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan, yakni pukul 22.14 WIB. Hal tersebut menunjukkan Vina masih hidup pada jam tersebut.

"Ini sungguh aneh kalau katanya itu (hasil ekstraksi) bukan novum," kata Jutek.

Jutek menambahkan, pihaknya juga telah menghadirkan saksi yang melihat kejadian kecelakaan yang menimpa Vina dan Eky, sehingga menunjukkan kematian mereka bukan karena pembunuhan.

"Apakah itu bukan novum? Itu belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap," kata Jutek.

Tak hanya itu, lanjut Jutek, adapula pengakuan dari Dede dan Liga Akbar, yang mencabut kesaksian mereka dalam kasus Vina. Dede sudah menyatakan bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah tidak benar dan bohong atas arahan seseorang.

‘’Apakah itu bukan novum? Ini yang patut kita bertanya. Mau tiga hal itu saja yang kita mau bertanya,’’ ucap Jutek.

Jutek mengatakan, meski kecewa, namun pihaknya menghormati putusan MA. Pihaknya pun akan mengambil langkah hukum lain untuk memperjuangkan nasib para terpidana kasus Vina.

"Pertama, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan MA. Kami akan lihat pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan ambil langkah. Masih banyak langkah, ada grasi, abolisi, asimilasi, amnesti, PK kedua, PK ketiga. Upaya hukum lain masih banyak yang bisa kita lakukan," ujar Jutek.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan Vina dan Eky, yang diajukan para terpidana, menimbulkan kekecewaan pada tim kuasa hukum dan keluarga terpidana.

Salah satu tim kuasa hukum tujuh terpidana, Jutek Bongso mengatakan, pihaknya bersama para terpidana dan keluarga mereka selama ini sudah berjuang maksimal untuk memperoleh keadilan melalui PK.

‘’Tapi keadilan rupaya belum berpihak,’’ ujar Jutek, saat ditemui usai menggelar nonton bareng (nobar) konferensi pers yang disampaikan oleh juru bicara MA, bersama keluarga para terpidana. Nobar itu digelar di salah satu hotel di Kota Cirebon, Senin (16/12/2024).

Jutek mengatakan, usai mendengar putusan MA, pihaknya berusaha menenangkan para keluarga terpidana yang sangat kecewa dan bersedih dengan putusan tersebut. Dia mengatakan, penolakan PK oleh MA bukan akhir dari perjuangan mereka. ‘’Ini bukan kiamat. Tapi ini tragedi hukum buat Indonesia,’’ kata Jutek.

Jutek menjelaskan, seluruh fakta dan saksi yang dihadirkan tim kuasa hukum di sidang PK sudah sangat terang benderang. Bahkan, masyarakat awam pun bisa mencernanya dengan mudah. ‘’Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap,’’ katanya.

Jutek mencontohkan, salah satu fakta mengenai ekstraksi handphone milik Widhi, yang merupakan sahabat Vina. Ekstraksi itu dilakukan oleh saksi ahli atas izin majelis, hingga yang bersangkutan rela dua pekan tinggal di Cirebon.

Hasil ekstraksi itu membuktikan ada percakapan antara Vina dan Widhi di rentang waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan, yakni pukul 22.14 WIB. Hal tersebut menunjukkan Vina masih hidup pada jam tersebut. ‘’Ini sungguh aneh kalau katanya itu (hasil ekstraksi) bukan novum,’’ kata Jutek.

Jutek menambahkan, pihaknya juga telah menghadirkan saksi yang melihat kejadian kecelakaan yang menimpa Vina dan Eky, sehingga menunjukkan kematian mereka bukan karena pembunuhan. ‘’Apakah itu bukan novum? Itu belum pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap,’’ kata Jutek.

Tak hanya itu, kata Jutek, adapula pengakuan dari Dede dan Liga Akbar, yang mencabut kesaksian mereka dalam kasus Vina. Dede sudah menyatakan bahwa kesaksiannya pada 2016 adalah tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. ‘’Apakah itu bukan novum? Ini yang patut kita bertanya. Mau tiga hal itu saja yang kita mau bertanya,’’ kata Jutek.

Jutek mengatakan, meski kecewa, namun pihaknya menghormati putusan MA. Pihaknya pun akan mengambil langkah hukum lain untuk memperjuangkan nasib para terpidana kasus Vina.

‘’Pertama, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan MA. Kami akan lihat pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan ambil langkah. Masih banyak langkah, ada grasi, abolisi, asimilasi, amnesti, PK kedua, PK ketiga. Upaya hukum lain masih banyak yang bisa kita lakukan,’’ papar Jutek.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON--Penantian para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai Peninjauan Kembali (PK) yang mereka ajukan, akhirnya tiba. MA akan mengumumkan putusan tersebut pada Senin (16/12/2024) siang.

Rangkaian sidang PK yang diajukan tujuh terpidana sebelumnya telah selesai digelar di Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, pada awal Oktober 2024. Adapun ketujuh terpidana itu adalah Hadi, Jaya, Supriyadi, Eka, Eko Ramadhani, Rifaldi dan Sudirman.

Selain ketujuh terpidana yang masih mendekam di penjara, seorang mantan terpidana kasus Vina yang telah bebas, yakni Saka Tatal, juga telah mengajukan PK dalam kasus itu. Rangkaian sidang PK yang diajukan Saka Tatal bahkan telah selesai pada 1 Agustus 2024 dan hingga kini belum ada putusannya.

Salah satu tim kuasa hukum para terpidana, Titin Prialianti, menyambut antusias pemberitahuan mengenai akan diumumkannya putusan MA mengenai pengajuan PK yang disampaikan para terpidana kasus Vina. ‘’Ini yang ditunggu-tunggu,’’ ujar Titin, Senin (16/12/2024).

Titin berharap MA akan membebaskan para terpidana kasus Vina. Ia pun yakin putusan bebas terhadap para terpidana bukan karena kasus itu sudah viral. Namun, karena bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam sidang PK.

‘’Dari kesaksian di persidangan PK bahwa pada pukul 22.14 WIB masih ada komunikasi antara Vina dengan kedua sahabatnya. Jadi keyakinan yang sangat memperkuat itu. Kemudian ada saksi mata seperti Pak Adi, Pak Purnomo, Pak Ismail, memperkuat MA untuk membebaskan delapan terpidana,’’ katanya.

Titin berharap, dengan dikabulkannya pengajuan PK oleh MA, maka akan membuat delapan terpidana mempunyai masa depan yang lebih baik. ‘’Saka Tatal walau sudah bebas, tapi punya predikat mantan terpidana, harus direhabilatsi nama baiknya. Insya Allah ini akan memberi pengharapan dan masa depan yang lebih baik terhadap kedelapan terpidana,’’ katanya.