REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta maaf atas polemik terkait ‘denda damai’ sebagai jalur konstitusional pemberian pengampunan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Supratman sadar pandangannya tentang ‘denda damai’ hanya berlaku pada jenis tindak pidana bidang ekonomi yang merugikan perekonomian negara, maupun keuangan negara. Meskipun dikatakan dia, dalam tindak pidana korupsi unsur tentang kerugian keuangan negara, dan kerugian perekonomian negara, pun ada.

Kesamaan unsur tersebut, menurut Supratman memberikan alternatif jalur penyelesaian yang sama. Yaitu melalui ‘denda damai’. “Saya meluruskan menyangkut soal ‘denda damai’. Yang saya maksudkan itu adalah mengkompare, atau membandingkan karena undang-undang tindak pidana korupsi, atau juga undang-undang Kejaksaan Agung, khususnya terhadap tindak pidana ekonomi, keduanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara yang merugikan perekonomian negara,” begitu ujar Supratman saat konfrensi pers di Kementerian Hukum di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tetapi, dikatakan dia, dua jenis tindak pidana tersebut diatur dalam dua perundangan yang berbeda. ’Denda damai’ yang dijadikan rujukannya mengacu pada Undang-undang (UU) 11/2021 tentang Kejaksaan Agung (Kejagung). Beleid tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung membuka ruang hukum di luar pengadilan untuk penyelesaian tindak pidana di bidang perekonomian. Sementara dalam tindak pidana korupsi, mengacu pada UU 31/1999 dan 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan UU Tipikor tak menyediakan mekanisme penyelesaian nonyudisial.

“Jadi sekali lagi, terkait dengan isu ‘denda damai’ itu adalah hanya mengkompare menyangkut soal penyelesaian suatu tindak pidana di luar pengadilan. Itu saja intinya. Kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, saya menyatakan mohon maaf. Tetapi saya katakan, itu adalah hanya contoh atau komparasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang terkait dengan yang merugikan ekonomi negara, di bidang tindak pidana ekonomi, dengan tindak pidana korupsi,” begitu ujar Supratman. “Bahwa ada proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang merugikan perekonomian negara, yang itu juga merugikan keuangan negara, diselesaikan di luar pengadilan,” ujar Supratman.

Polemik tentang ‘denda damai’ bagi koruptor adalah rentetan dari objek kritik banyak kalangan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberikan amnesti dan abolisi terhadap 44 ribu narapidana. Pemberian ampunan, dan penghapusan pidana tersebut belakangan melebar karena dikhawatirkan banyak pihak bakal diberikan juga kepada para koruptor, atau narapidana tindak pidana korupsi. Kekhawatiran tersebut menguat setelah Presiden Prabowo dari Kairo, Mesir berpidato akan memberikan maaf dan ampunan terhadap koruptor yang bersedia mengembalikan hasil malingnya ke kas negara, Rabu (18/12/2024).

Pidato Presiden Prabowo tersebut diterjemahkan jajaran pembantunya di Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dengan menguatkan dalil konstitusional seorang kepala negara dalam pemberian amnesti, abolisi, grasi, maupun rehabilitasi terhadap narapidana. Supratman menerangkan, dalil konstitusional kepala negara tersebut terang adanya dalam Pasal 14 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. ”Disampaikan dalam Undang-undang Dasar (UUD) kita, memberikan hak pemberian amnesti, abolisi, ataupun grasi, dan rehabilitasi kepada Bapak Presiden untuk semua jenis tindak pidana,” begitu kata Supratman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan program pemberian amnesti dan abolisi terhadap 44 ribu narapidana di seluruh Indonesia tak memasukkan para koruptor atau narapidana kasus korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menebalkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

“Menyangkut soal amnesti (dan abolisi) yang 44 ribu yang sementara kami siapkan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), sama sekali dari 44 ribu itu tidak ada satupun terkait dengan kasus korupsi,” begitu kata Supratman saat konfrensi pers di Kementerian Hukum di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Menurut Supratman, belakangan masyarakat dari berbagai kalangan, mengkritisi wacana pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Karena dikatakan melingkupi pemberiannya untuk para narapidana tindak pidana korupsi.

Padahal kata Supratman, dari rencana tersebut tak ada menjadikan terpidana kasus-kasus korupsi sebagai salah-satu kategori penerima pengampunan, ataupun penghapusan pemidanaan. “Jadi sekali saya tegaskan, dari 44 ribu itu tidak ada satupun yang terkait dengan kasus korupsi. Sama sekali nggak ada,” tegas Supratman.

Program pemberian amnesti dan abolisi terhadap 44 ribu narapidana itu, kata Supratman, hingga saat ini masih terus dilakukan pendataan bersama-sama di Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas). Namun dikatakan dia, tetap mengacu pada empat kualifikasi jenis tindak pidana.

Supratman menerangkan, kualifikasi pertama adalah para narapidana yang terkait kasus-kasus politik dan keamanan di Papua. Supratman mencontohkan narapidana-narapidana yang dijerat dengan pasal-pasal makar. Pun itu, kata Supratman harus memastikan narapidana tersebut tak terkait dengan kombatan.

Kualifikasi kedua, kata Supratman adalah narapidana yang mengalami sakit berkepanjangan, atau berkelanjutan. “Mungkin dia mengalami gangguan jiwa, ataupun juga karena ada gangguan penyakit berbahaya yang sulit untuk dilakukan penanganan di dalam lapas, terutama yang terkena HIV AIDS,” kata Supratman.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Diponegoro (Undip) akan memberi pendampingan hukum kepada tiga tersangka kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap Aulia Risma Lestari (ARL). ARL merupakan mahasiswi PPDS Anestesia Undip yang diduga bunuh diri akibat dirundung seniornya.

"Karena sudah masuk ke tahap pro-yustisia, tentu Undip akan menghormati proses hukumnya. Undip akan memberikan bantuan hukum, dengan harapan mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran senyatanya, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu," kata kuasa hukum Undip, Kairul Anwar, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/12/2024).

Dia mengonfirmasi bahwa salah satu tersangka adalah kepala Prodi Antesiologi Fakultas Kedokteran (FK) Undip yang berinisial TEN. Menurut Kairul, satu tersangka lainnya yang berinsial SM adalah staf admin Prodi Anestesiologi. Sementara tersangka terakhir, yakni ZYA, adalah dokter residen atau senior ARL.

Kairul mengungkapkan, ketiganya masih menjalankan aktivitas atau pekerjaannya. "Senior dari korban tetap masih mengikuti proses belajar seperti biasa," ujarnya.

"Undip tetap berpegang azas praduga tidak bersalah. Kita akan ikuti proses hukumnya," tambah Kairul.

Polda Jawa Tengah (Jateng) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap ARL. "Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan tiga tersangka kasus PPDS, program pendidikan dokter spesialis, yaitu, satu saudara TEN; kedua saudari SM; ketiga saudari ZYA," ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Mapolda Jateng, Selasa (24/12/2024).

Dia menambahkan, para tersangka dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan dan atau Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan serta Pasal 335 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pengancaman. "Untuk ancamannya maksimal sembilan tahun (penjara)," ujar Artanto.

Namun Artanto belum mengungkap latar belakang para tersangka. Dia hanya menyampaikan bahwa para tersangka belum ditahan. "Pertimbangan penyidik. Nanti penyidiknya akan memberikan informasi," kata Artanto ketika ditanya alasan mengapa Polda Jateng belum menahan para tersangka.

Artanto mengungkapkan bahwa dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap ARL, Polda Jateng mengamankan barang bukti uang senilai Rp 97.007.500. "(Ini uang) dari semua rangkaian peristiwa tersebut," ucapnya.

ARL ditemukan meninggal di kamar kosnya di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu. Dokter berusia 30 tahun tersebut diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Merespons dugaan bunuh diri dan perundungan yang dialami ARL, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya memutuskan membekukan pelaksanaan PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr Kariadi Semarang.

Keluarga ARL melaporkan kasus dugaan perundungan ke Polda Jateng pada 4 September 2024. Kuasa hukum keluarga ARL, Misyal Achmad, mengungkapkan, selain menghadapi perundungan, ARL juga mengalami pemerasan yang dibungkus sebagai iuran angkatan. Iuran tersebut sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa senior. Menurut Misyal, sejak ARL menjadi mahasiswa PPDS Anestesia Undip pada 2022, pihak keluarga telah mengeluarkan Rp225 juta untuk membayar iuran angkatan.

Undip dan RSUP Dr Kariadi awalnya menyangkal adanya praktik perundungan dalam pelaksanaan PPDS. Namun sebulan pasca kematian ARL, tepatnya pada 13 September 2024, Undip dan RSUP Dr Kariadi akhirnya mengakui bahwa praktik serta budaya perundungan memang terjadi di PPDS. Kedua lembaga tersebut pun menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA — Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk HAM dan kontraterorisme Ben Saul menyatakan, tindakan hukum sepatutnya dapat diambil terhadap Amerika Serikat dan Jerman sebagai pemasok sebanyak 99 persen senjata bagi Israel.

Meski mengakui jumlah negara yang memasok senjata kepada Israel saat ini sangat sedikit, Saul menyebut, ada 69 persen senjata dan amunisi Israel berasal dari AS dan 30 persen lainnya dari Jerman. Dengan demikian, total kontribusi dari kedua negara itu saja sebesar 99 persen.

"Setiap negara berkewajiban di bawah hukum internasional untuk memastikan mereka tak memasok senjata ke negara lain di mana senjata-senjata tersebut digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional," kata Saul pada Kamis (26/12).

Pelapor khusus PBB itu menyebut, kewajiban tersebut adalah berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949 demi memastikan negara-negara mematuhi hukum kemanusiaan dunia.

Saul menyoroti peran kunci AS dan Jerman dalam menjaga mesin perang Israel terus menyala. Menurut dia, kedua negara tersebut seharusnya memiliki pengaruh terbesar untuk menghentikan pelanggaran Israel dan membantu mewujudkan gencatan senjata yang dituntut komunitas internasional.

Menyoroti "tingkat kekerasan dan luasnya kehancuran yang terjadi hanya dalam waktu singkat" di Gaza sebagai hal yang "tak pernah terjadi sebelumnya", Saul menyebut situasi di Gaza masih belum pulih.

Di tengah bencana kemanusiaan di Gaza, Israel pun masih berupaya melibas badan-badan yang memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina dengan menyerang UNRWA.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Harvey Moeis yang divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melakukan korupsi sehingga merugikan negara Rp 300 Triliun dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 Miliar, dan uang pengganti Rp 210 Miliar. Lantas bagaimana Islam memandang perbuatan korupsi?

Ulama sepakat bahwa korupsi termasuk dosa besar. Ada hukum ta'zir yang memungkinkan bagi koruptor dihukum berat hingga hukuman mati.

Dalam hukum pidana Islam, ta'zir merujuk pada hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum yang tidak memiliki sanksi yang spesifik dalam Alquran atau hadis. Hukuman ta'zir ditentukan oleh otoritas hukum berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan umum, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Ta'zir memberikan fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan, tujuan pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, celaan, ancaman, denda dan lainnya.

KH Ahmad Sarwat Lc dalam laman Rumah Fiqih menjelaskan bahwa korupsi bisa digolongkan ke dalam varian dari dosa besar, meski tidak ada dalil yang secara langsung menyebutkannya seperti syirik, zina, mencuri minum khamar dan lainnya. Mungkin karena di masa Nabi Muhammad SAW jarang atau bahkan tidak ada kasus korupsi.

Namun secara hukum Islam, kasus korupsi bisa dimasukkan ke dalam jenis khiyanah (berkhianat). Karena pada hakikatnya, pelaku korupsi adalah orang yang diberi amanah oleh negara untuk menjalankan tugas dan disediakan dananya. Tapi alih-alih tugas dijalankan, justru dananya disikat duluan dan amanah tidak bisa dijalankan.

Sedikit berbeda dengan delik pencurian, di mana ada syarat bahwa pencuri itu bukan orang yang punya akses ke tempat uang. Uang atau harta itu disimpan di tempat yang aman, tetapi pencuri secara sengaja menjebolnya, baik dengan merusak pengaman atau mendobraknya.

Definisi pencurian yang disepakati para ulama umumnya, "Mengambil hak orang lain secara tersembunyi (tidak diketahui) atau saat lengah di mana barang itu sudah dalam penjagaan atau dilindungi oleh pemiliknya."

Secara hukum hudud, pencuri yang sudah memenuhi syarat pencurian, wajib dipotong tangannya, sebagaimana firman Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa‘ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh(i), wallāhu ‘azīzun ḥakīm(un).

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al-Ma'idah Ayat 38)

Sedangkan korupsi, karena dilakukan oleh orang dalam, maka delik hukumnya sedikit berbeda dengan pencurian. Namun bahwa dosanya besar, tentu saja tidak ada yang menentangnya.

Secara hukum Islam, meski tidak ada nash Quran dan hadits tentang bentuk hukuman pelaku tindak korupsi, namun masih ada hukum ta'zir. Sehingga asalkan sistem dan aparat hukumnya baik, pelaku korupsi tetap bisa menerima hukuman setimpal. Bahkan bisa dihukum mati juga.

Wallahu a'lam bishshawab.

Demikian disampaikan KH Ahmad Sarwat Lc terkait korupsi adalah dosa besar dan memungkinkan dihukum berat untuk memberikan efek jera.

REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN -- Pada Hari Natal 2024, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris mengatakan, negaranya harus terus menyuarakan hak asasi manusia (HAM), kebebasan, perdamaian dan pengakhiran kekerasan. Irlandia selama ini, dikenal sebagai negara terdepan yang membela perjuangan Palestina.

Dalam pesannya pada Hari Natal, Harris mengatakan, Irlandia harus terus bersuara menentang semua konflik dan penderitaan yang terjadi di dunia pada saat ketika "kita seharusnya saling mendoakan perdamaian dan kebahagiaan."

Sembari menyinggung tantangan yang dihadapi warga Irlandia selama 2024, Harris mengatakan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membantu mengatasi krisis perumahan, dan mengambil aksi nyata untuk mengatasi isu iklim serta layanan kesehatan.

Irlandia telah mengakui negara Palestina. Negara ini merupakan salah satu negara terdepan di Eropa yang mendukung rakyat Palestina di tengah serangan Israel yang masih berlangsung.

Pada November 2024, Dublin mengumumkan niatnya untuk bergabung dalam kasus yang diajukan Afrika Selatan untuk melawan Israel di Mahkamah Internasional (ICJ). Serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 45.300 orang, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Bulan lalu, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan terbaru terkait Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi seluruh kementerian dan lembaga negara. Langkah itu bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dinas luar negeri oleh pemerintah.

Ketentuan itu tertuang dalam surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin PDLN Negeri yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, 23 Desember 2024. Dalam surat yang sifat "sangat segera" itu disampaikan kepada berbagai pihak, mulai dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah di seluruh Indonesia.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," demikian petikan kebijakan tersebut dilansir di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Terdapat lima poin penting yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Pertama, aktivitas PDLN bersifat selektif dan berorientasi pada hasil untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu, PDLN hanya diizinkan untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi dan relevansi langsung terhadap pencapaian program prioritas nasional.

Pada poin berikutnya, dijelaskan tentang kuota peserta PDLN yang sangat terbatas. Misalnya, program seperti tugas belajar jenjang diploma hingga post-doktoral, serta kegiatan diplomatik, jumlah peserta akan menyesuaikan permohonan.

Sementara itu, kegiatan yang bersifat teknis seperti inspeksi atau factory acceptance test dibatasi maksimal tiga orang. Kegiatan lain seperti pelatihan dan studi tiru dapat melibatkan hingga 10 peserta. Sedangkan misi budaya, pariwisata, atau investasi dibatasi lima orang dengan pendamping yang disesuaikan secara proporsional.

Kunjungan kenegaraan, termasuk oleh Presiden atau Wakil Presiden, akan diatur berdasarkan arahan langsung Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Sedangkan kunjungan menteri atau pimpinan lembaga mengikuti arahan Menteri Sekretaris Negara.

Dalam forum internasional lintas kementerian/lembaga, jumlah peserta akan mengikuti rekomendasi instansi terkait. Adapun untuk sidang bilateral atau multilateral, maksimal lima orang dapat ditugaskan, dengan tambahan dua orang apabila melibatkan kelompok kerja lintas organisasi.

Kebijakan itu juga mengatur persyaratan dan prosedur ketat bagi pelaku PDLN, yakni permohonan izin harus diajukan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan, dilengkapi dokumen pendukung seperti kerangka acuan kerja, konfirmasi keikutsertaan dari pihak penyelenggara luar negeri, dan keterangan pembiayaan.

Peserta PLDN juga wajib membuat laporan pascakegiatan. Setiap peserta wajib melaporkan hasil kegiatan paling lambat dua minggu setelah kembali ke Indonesia.

Peserta PLDN juga bertanggung jawab penuh atas pelanggaran pelaksanaan PDLN yang dilakukan tanpa persetujuan Presiden, termasuk konsekuensi administratif maupun sanksi lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Sebuah insiden pelarian massal terjadi di penjara dengan keamanan maksimum di dekat ibu kota Mozambik, Maputo. Para tahanan kabur menyusul kerusuhan yang dipicu oleh pengumuman hasil akhir pemilihan presiden negara tersebut.

Dilaporkan oleh media setempat, pada Senin (23/12), Dewan Konstitusi Mozambik mengonfirmasi hasil pemilihan umum Oktober, yang menetapkan kemenangan kandidat dari partai yang berkuasa, FRELIMO, Daniel Chapo. Pengumuman tersebut memicu kerusuhan di berbagai wilayah negara tersebut.

"Kami mengonfirmasi adanya pelarian ini, tetapi tim kami masih berada di lapangan untuk menentukan jumlah pasti dan rincian lainnya," ujar Sekretaris Tetap Kementerian Kehakiman, Justino Tonela, kepada kantor berita setempat.

Pada hari yang sama, Agence France-Presse melaporkan bahwa, menurut Komandan Jenderal Polisi Bernardino Rafael, sebanyak 1.534 narapidana kabur dalam insiden tersebut. Rafael juga menyebutkan bahwa 33 narapidana tewas dan 15 lainnya terluka selama pelarian.

"Polisi berhasil menangkap sekitar 150 narapidana yang kabur," kata Rafael menambahkan.

Penjara Keamanan Maksimum Maputo, yang terletak sekitar 14 kilometer dari ibu kota, menampung lebih dari 3.000 narapidana yang sebagian besar dihukum atas kejahatan kekerasan, terutama pembunuhan, menurut Kementerian Kehakiman Mozambik.

Pemilihan umum di Mozambik diadakan pada 9 Oktober, dengan hasil awal menunjukkan Chapo memimpin dalam pemilihan presiden. Kandidat independen, Venancio Mondlane, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap hasil sementara dan menyerukan aksi pembangkangan sipil secara luas.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memberikan remisi khusus natal terhadap 15.807 narapidana di seluruh Indonesia. Mereka yang telah mendapatkan remisi merupakan narapidana yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lainnya.

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan pemberian remisi kepada warga binaan tahanan termasuk pengurangan masa tahanan kepada mereka yang beragama nasrani," ucap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto saat memberikan remisi secara simbolis di Lapas Perempuan Bandung, Rabu (25/12/2024).

Ia menuturkan total narapidana seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi khusus natal hampir mencapai 16 ribu. Dengan remisi tersebut, ia berharap menjadi contoh bagi warga binaan lainnya.

"Kalau mereka berkelakuan baik, berprestasi, mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan mereka akan mendapatkan hak mereka karena ini hak mereka yang diatur oleh undang-undang," kata dia.

Dari 15.807 narapidana yang mendapatkan remisi khusus Natal, Agus mengatakan terdapat 119 narapidana yang bebas. Ia berharap mereka yang bebas tidak kembali lagi berurusan dengan masalah hukum.

Ia menyebut remisi khusus Natal tidak berkaitan dengan rencana pemberian amnesti terhadap narapidana narkotika sebanyak 44 ribu orang lebih. Agus menyebut tengah menyusun terkait langkah pemberian amnesti tersebut.

"Mudah-mudahan besok atau pekan depan kita bisa kirimkan nama-namanya ke Menko Hukum, HAM, nanti beliau akan mengajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan untuk diberikan pengampunan," kata Agus.

Ia mengatakan pemberian amnesti bakal dilakukan serentak. Setelah pemberian amnesti, para pengguna narkotika bakal mengikuti program rehabilitasi terlebih dahulu sebelum terjun ke masyarakat.

Sejumlah kriteria penerima amnesti, ia mengatakan sudah ada dalam peraturan. Agus menyebut dari 274 ribu warga binaan di lapas sebanyak 95 persen masih berusia produktif. Oleh karena itu, ia tengah melakukan klasifikasi.

Kepala Lapas Sukamiskin Wachid Wibowo mengatakan terdapat 35 orang warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Natal. Pemberian remisi mulai dari satu bulan hingga dua bulan.

"Untuk yang Sukamiskin hari ini nggak ada yang bebas ya, jadi semuanya remisi khusus satu sebagian," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengupayakan pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap orang. Termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Pigai menegaskan hal itu melalui keterangan tertulis dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, untuk merespons kabar sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.

"Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas melakukan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," ucap Pigai.

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan dari tim Kementerian HAM yang terjun langsung ke Lapas Kelas IIA Karawang, sebanyak 352 orang dari total 1.164 penghuni sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas.

Setelah dilakukan pemeriksaan, total 30 warga binaan terdiagnosis mengalami infeksi scabies. "Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana terdapat 126 WBP yang mengalami scabies," sambungnya.

Menurut Pigai, sejumlah langkah telah diambil oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang dalam mencegah dan menangani penyebaran scabies, di antaranya skrining medis, pemeriksaan rutin oleh dokter setiap dua kali dalam sepekan, pemberian sabun antiseptik dan salep, hingga kerja sama dengan puskesmas terdekat.

"Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP," imbuhnya.

Dikatakan pula oleh Pigai bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan di lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk pemenuhan HAM bagi warga binaan.

"Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP," tuturnya.

Kementerian HAM pun berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan hak asasi dimaksud.

"Sekali lagi, ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang tidak terkecuali warga binaan," demikian Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lima warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang langsung bebas lewat program reintegrasi pembebasan bersyarat (PB). Kelima napi yang bebas itu menjadi bagian dari 191 warga binaan yang menerima Remisi Khusus (RK) Hari Raya Natal.

“Remisi ini merupakan bentuk apresiasi atas kedisiplinan, komitmen, dan perilaku baik warga binaan selama mengikuti program pembinaan. Kami berharap momen ini menjadi dorongan semangat untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah masa pidana berakhir,” kata Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas I Cipinang Fonika Affandi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (25/12/2024).

Hal itu disampaikannya dalam acara Penyerahan Remisi Khusus Bagi Narapidana dan Pengurangan Masa Pidana Khusus Bagi Anak Binaan Hari Raya Natal Tahun 2024 di Aula Gedung II, Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta. Dia menambahkan bahwa momen pemberian remisi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas I Cipinang untuk mengakhiri tahun 2024 dengan pesan kuat tentang rehabilitasi dan kesempatan kedua.

Dengan remisi yang diberikan, lanjut dia, warga binaan diharapkan mampu membuktikan diri sebagai pribadi yang lebih baik, siap berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Melalui program pembinaan dan apresiasi seperti ini, Lapas Kelas I Cipinang terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang humanis, progresif, dan berorientasi pada perubahan. Natal ini menjadi bukti bahwa harapan dan kebersamaan dapat tumbuh di mana saja, bahkan di balik jeruji," katanya.

Sementara itu, Kepala Registrasi Lapas Kelas I Cipinang Nur Abimantrana Pamungkas mengatakan pemberian remisi pada hari natal tahun ini sebagai wujud nyata komitmen Lapas Cipinang dalam mendukung reintegrasi sosial bagi warga binaan. Adapun, salah satu warga binaan yang bebas, Nice Masela, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas remisi yang diterimanya.

“Bisa bebas di Hari Natal adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Ini menjadi titik awal untuk menjalani kehidupan baru yang lebih baik. Terima kasih kepada Lapas Cipinang yang telah memberikan kepercayaan ini,” ujar Fonika.

Dia menyebut bahwa pemberian remisi pada Natal ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga menjadi pengingat akan pentingnya cinta kasih, harapan, dan kebersamaan, bahkan di lingkungan pemasyarakatan.

“Kami percaya bahwa setiap individu memiliki kesempatan kedua. Natal ini mengajarkan kita semua, baik petugas maupun warga binaan, tentang pentingnya cinta kasih dan harmoni untuk menciptakan suasana yang lebih baik di Lapas,” ucap Fonika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, belum mendapat informasi dan menerima surat pencegahan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dari KPK. Hasto hari ini diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

"Tidak ada, kita belum ada dan monitor itu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Selasa (24/12/2024).

Menurut Subki, Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang memiliki pelabuhan dan bandara internasional, tempat keluar masuknya orang dari dan luar negeri akan lebih dulu menerima surat cekal untuk mencegah yang bersangkutan ke luar negeri.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan," terangnya.

Dia mengungkapkan, bahwa Hasto dalam kasus suap ini berperan aktif untuk meloloskan dan memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. "Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM (Harun Masiku) melalui beberapa upaya," ujarnya.

Penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan berdasarkan proses ekspose atau gelar perkara dan dinyatakan cukup untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.