REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan para narapidana calon penerima amnesti bakal menjalani pendidikan HAM. Pigai meyakini pendidikan itu bermanfaat dalam proses integrasi ke masyarakat.

Hal itu disampaikan Pigai saat mengunjungi Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pada Rabu (8/1/2024). Dalam kunjungan ini, Pigai sayangnya hanya berbincang dengan Pelaksana Harian Kepala Lapas Kelas I Cipinang, Fonika Affandi dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Jakarta, Tonny Nainggolan.

Pigai tak mengecek langsung bagian dalam dari Lapas itu. Pigai pun tak menengok bagaimana kondisi para napi di sana. "Dari 44 ribu napi yang akan dapat amnesti, sebelum mereka kembali ke masyarakat harus ada dua tahap yaitu berikan pendidikan dan bantuan supaya mereka mengerti (HAM)," kata Pigai dalam kunjungan tersebut.

Pigai memandang pentingnya mendidik napi calon penerima amnesti. Sebab mereka harus paham konsep HAM agar tak lagi melanggar hukum.

"Misalnya ada yang masuk penjara karena membunuh itu merampas hak hidup, mencuri itu merampas hak orang. Mereka punya mindset yang bersimpangan dengan HAM makanya kami harus didik mereka untuk humanis, untuk menghargai HAM," ujar Pigai.

Pigai berharap pendidikan HAM bermanfaat dalam integrasi napi ke masyarakat. Sehingga mereka mendapat bekal memadai untuk terjun menjadi bagian masyarakat.

"Ketika mereka kembali jadi masyarakat, mereka tahu mana haknya. Kami meminta sebelum ada amnesti harus ada sosialisasi HAM, setelah mendapat bekal HAM bagaimana hormati HAM, bagaimana jaga nilai HAM tentu mereka akan ngerti kewajiban sebagai masyarakat untuk integrasi," ujar Pigai.

Pigai juga menyebut setidaknya napi calon penerima amnesti mendapat pendidikan dasar soal HAM. "Minimal HAM dasar akan kita ajarkan. Setelah itu pelatihan komcad agar mereka jadi bagian dari pertahanan semesta," ujar Pigai.

Diketahui, pemberian amnesti tersebut dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Adapun pemberian amnesti akan mencakup kepada sejumlah narapidana, yakni narapidana yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV/AIDS dan yang mengalami gangguan kejiwaan. Beberapa narapidana yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang terkait dengan penghinaan presiden juga akan diberi amnesti.

Selain itu, narapidana terkait kasus Papua yang tidak terlibat dalam aksi bersenjata juga akan diberikan amnesti. Kebijakan itu dilakukan sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum (Kemenkum) memudahkan pelayanan bagi masyarakat. Kini situs resmi Kemenkum jadi portal semua layanan hukum berbasis digital agar masyarakat lebih mudah memperoleh layanan yang diinginkan.

“Saya harap transformasi digital menjadi langkah awal dalam memberikan pelayanan terbaik, yang mudah diakses, serta keamanannya terjamin,” kata Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas di gedung Kemenkum, Selasa (7/1/2025).

Supratman menjelaskan peluncuran transformasi digital merupakan momentum Kemenkum meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebutkan sejumlah satuan kerja Kemenkum memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, di antaranya bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual (KI), Pembinaan Hukum, hingga Peraturan Perundang-undangan (PP). Semua pelayanan tersebut ditargetkan akan berbasis digital paling lambat di tahun 2026.

“Kami berharap seluruh pelayanan hukum, baik AHU, KI, PP, juga pembinaan hukum bisa diakselerasi sehingga semua layanan bisa diakses secara digital paling lambat 2026. Tapi kami usahakan terjadi di tahun 2025,” kata Supratman.

Supratman menyebutkan saat ini Kemenkum tengah mengembangkan portal satu data Kemenkum sebagai media penyebarluasan data kepada kementerian lainnya, lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain itu, Kemenkum juga memiliki dashboard eksekutif pimpinan yang menjadi alat kendali pelaksanaan pelayanan publik berbasis digital bagi Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Inspektur Jenderal.

“Diharapkan setelah ini tidak ada pelayanan publik Kemenkum yang lambat, tertutup, dan menyulitkan masyarakat,” kata Supratman.

Supratman juga mengatakan transformasi digital sejalan dengan perwujudan Zona Integritas yang turut dicanangkan di momen yang sama. Menurutnya, layanan digital dan transparan akan menghindarkan Kemenkum dari korupsi dan kecurangan.

“Kalau transformasi digital ini bisa terwujud, maka tentu pencanangan wilayah bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, akan otomatis berjalan. Karena semua keputusan yang diambil oleh Kementerian Hukum basisnya adalah data,” ujar Supratman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara telah mendeportasi 4 (empat) orang WN Tiongkok dengan inisial XH, WW, WCX, dan ZY.

Pendeportasian keempat WNA tersebut terbukti menyalahgunakan izin tinggalnya dengan berkegiatan sebagai terapis dan pemandu lagu tersebut berlangsung melalui Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa (7/1/2025).

Inisial XH, WW, WCX, dan ZY sebelumnya ditemukan saat Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara melakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian pada sebuah tempat pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Widya Anusa Brata.

Pada saat dilakukan Operasi Pengawasan Keimigrasian inisial (XH, WW, WCX, dan ZY) ditemukan tengah bekerja sebagai terapis dan pemandu lagu pada sebuah tempat pijat dan SPA dan diduga melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan Izin Tinggal.

Setelah dilakukan pemeriksaan dilapangan diketahui bahwa (XH, WW, WCX, dan ZY) merupakan orang asing pemegang Visa On Arrival (VOA) kemudian petugas mengambil tindakan dengan mengamankan (XH, WW, WCX, dan ZY) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap (XH, WW, WCX, dan ZY) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, dan diketahui bahwa (XH, WW, WCX, dan ZY) telah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya.

Dimana (XH, WW, WCX, dan ZY) sebagai pemegang Visa On Arrial (VOA) berkegiatan sebagai terapis dan pemandu lagu di sebuah tempat Pijat dan SPA di Kawasan Kelapa Gading serta mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut.

Selain dikenakan tindakan berupa deportasi, (XH, WW, WCX, dan ZY) juga telah dicantumkan namanya kedalam daftar penangkalan.

Operasi ini digelar atas instruksi Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan, Plt Direktur Jenderal Imigrasi serta Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk menindak tegas orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian, mengganggu lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal dan mengganggu stabilitas serta keamanan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN — Usaha memunculkan kembali presidential threshold dalam perubahan Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/2024 dinilai langkah politik sia-sia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan MK yang menghapuskan presidential threshold harus ditaati oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan perumusan norma baru pengganti Pasal 222 UU Pemilu.

Yusril mengatakan, memang menjadi kewajiban bagi DPR dan pemerintah untuk mengubah Pasal 222 UU Pemilu. Pasal tersebut mengatur soal syarat minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional bagi partai politik (parpol) maupun gabungan parpol dalam pengusungan capres-cawapres untuk pilpres sebelum dibatalkan melalui putusan MK 62/2024.

“Saya berkeyakinan tentu akan ada perubahan terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Dan ini bisa muncul sebagai inisiatif dari pemerintah, bisa juga muncul dari DPR,” kata Yusril dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kata Yusril, dalam perevisian pasal presidential threshold tersebut, pemerintah saat ini dalam posisi tunduk dan patuh terhadap putusan MK. “Apapun putusan yang diambil oleh mahkamah (MK), pemerintah patuh, dan kita tahu putusan MK adalah final dan binding, tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan,” begitu ujar Yusril.

Namun, guru besar hukum tata negara (HTN) itu mengatakan, dalam konstelasi maupun perdebatan politik di DPR untuk perevisian Pasal 222 UU Pemilu, bisa saja ada usaha-usaha agar presidential threshold tetap ada meskipun MK sudah menghapuskan. Akan tetapi Yusril meyakini, jika syarat ambang batas minimal pencapresan tersebut kembali dimunculkan dan disahkan dalam UU Pemilu yang baru oleh DPR, maka risiko pembatalan oleh MK pun kembali muncul.

Karena itu menurut Yusril, usaha politik untuk tetap mempertahankan ataupun menghidupkan kembali sistem presidential threshold dalam perevisian UU Pemilu akan sia-sia. “Setiap keinginan untuk kembali menghidupkan presidential threshold setelah adanya putusan MK, bisa-bisa saja disahkan oleh DPR,” kata Yusril.

“Jika pembatasan (presidential threshold) itu kembali muncul, maka MK akan membatalkannya. Kalau ada pihak-pihak yang kembali mengajukan pengujian kepada MK, saya dapat membayangkan atau meramalkan bahwa kemungkinan besar MK akan membatalkan kembali norma UU yang mengandung presidential threshold itu,” sambung Yusril.

Sebagai Menko, kata Yusril, dirinya bersama-sama menteri di bawah koordinasinya, dan juga menteri-menteri terkait kepemiluan sedang melakukan konsolidasi untuk membahas tentang perubahan UU Pemilu pascaputusan MK 62/2024 tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bakal ada perubahan terhadap Pasal 222 UU No. 17 Tahun 2017 tentang presidential threshold. Perubahan ini diperlukan setelah dibatalkan pasal ambang batas dalam UU Pemilu itu oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril menyebut saat ini menteri-menteri terkait masih membahas bagaimana perubahan terhadap pasal terkait presidential threshold akan dilaksanakan. "Dan ini bisa muncul sebagai inisiatif dari pemerintah, bisa juga muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat," kata Yusril dalam keterangan pers pada Selasa (7/1/2025).

Yusril melanjutkan pemerintah dan DPR akan mendengar semua masukan dan pertimbangan yang disampaikan semua pihak. Termasuk dari partai politik peserta pemilu dan partai politik non peserta pemilu, para akademisi, hingga tokoh-tokoh masyarakat.

"Bagaimana sebaiknya kita merumuskan satu norma baru pengganti pasal 222 UU Pemilu dengan rumusan-rumusan yang sesuai dengan perkembangan zaman ke depan dan pula sesuai dengan lima rekayasa konstitusional atau "constitutional engineering" dalam pertimbangan hukum putusan MK," kata Yusril.

Yusril menyebut presidential threshold sejatinya memang tidak ada dan tidak mungkin akan ada. Ini jika menggunakan tafsir tematik dan sistematik dengan cara menghubungkan pasal-pasal pemilu dalam Pasal 22E UUD 45 dan pasal pengaturan tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 6A.

Tetapi, Yusril menyebut disitulah ada rekayasa konstitusional yang dilakukan pembentuk undang-undang untuk membatasi capres-cawapres sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu. Rekayasa itu sebelumnya dibenarkan MK dengan alasan untuk 'memperkuat sistem presidensial'. Namun Putusan MK No 62/PUU-XII/2024 justru mengubah pendirian MK selama ini.

"Setelah 32 kali diuji, baru pada pengujian yang ke 33 MK mengabulkannya". Jadi ada 'qaul qadim' atau pendapat lama dan 'qaul jadid' atau pendapat baru di MK," kata Yusril.

Mungkinkah DPR masukkan lagi ambang batas?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan direktur jenderal (dirjen) imigrasi Kemenkumham Irjen (Purn) Ronny Franky Sompie (RFS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi kasus Harun Masiku (HM). Ronny diperiksa terkait status tersangka Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (HK).

"Betul, saksi RFS telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (3/1/2025)

Ronny telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada pukul 10.00 WIB, dengan didampingi oleh beberapa orang. Sejauh ini, penyidik KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal materi apa yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan tersebut.

Pada Selasa (24/12/2024), penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku. Selain Hasto Kristiyanto, dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) juga sudah berstatus tersangka. Keduanya pun dicegah keluar negeri.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan, Hasto engatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU RI Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel. HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap.

Uang itu untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. "HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019-23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel," ujar Setyo.

Selain itu, kata dia, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Setyo menerangkan, tindakan yang dilakukan Hasto dalam perkara obstruction of justice tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat operasi tangkap tangan KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan, selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelpon Harun Masiku untuk merendam ponselnya dengan air dan segera melarikan diri.

2. Pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, yang bersangkutan memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP miliknya yang dipegang Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

3. Hasto mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Isi pasal itu mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir. Putusan itu bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Yusril menegaskan, semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK. Pemerintah menyadari permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir ini dikabulkan.

Yusril menyebut pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu itu. "Namun apapun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormati dan tidak dapat mengomentari, karena semua itu adalah kewenangan MK yang bersumber dari UUD 45," ucap Yusril.

Setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121, dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden itu, maka pemerintah akan membahas implikasinya terhadap pelaksanaan Pilpres 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ujar Yusril.

Yusril mengeklaim, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam pembahasan dampak putusan MK itu. "Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu, dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya," ujar Yusril.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA —Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengusulkan penerapan sistem Passport On Board sebagai sarana percepatan layanan keimigrasian bagi jamaah haji atau umroh yang ada di Jatim.

"Jamaah haji dan umrah bisa memanfaatkan layanan keimigrasian atau Passport On Board dimana pemeriksaan dokumen Keimigrasian bisa dilaksanakan di dalam pesawat," katanya saat menerima Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Ramdhani di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (2/1/2025).

Menurut dia, layanan Passport On Board atau pengecekan dokumen di dalam pesawat memberikan efisiensi dan keefektifan bagi para penumpang atau jamaah yang telah menempuh perjalanan panjang sehingga tidak antre lagi mengurus dokumen setibanya di bandara.

"Saya punya ide atau gagasan kalau jamaah haji dan umrah bisa memanfaatkan Passport On Board atau pemeriksaan di atas pesawat guna memudahkan proses keimigrasian sehingga mempercepat layanan keimigrasian di Bandara," ungkapnya.

Dengan memanfaatkan Passport On Board, Pj Gubernur mengatakan bahwa layanan tersebut akan memberikan manfaat bagi penumpang terutama memotong waktu antrean di area imigrasi.

"Jadi petugas proses pengecekan dokumen bisa dilakukan di atas pesawat ketika memasuki wilayah Indonesia sehingga ketika berada di bandara para penumpang bisa lebih cepat terlayani," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kuasa hukum keluarga almarhumah Aulia Risma Lestari (ARL), Misyal Achmad, gusar dengan mangkirnya Kepala Prodi PPDS Anestesia Universitas Diponegoro (Undip) Taufik Eko Nugroho dalam pemeriksaannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan Aulia Risma Lestari (ARL). ARL adalah mahasiswi PPDS Anestesia Universitas Diponegoro (Undip) yang ditemukan meninggal di kamar kosnya pada Agustus 2024 lalu.

Polda Jawa Tengah (Jateng) mulai melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka kasus dugaan perundungan dan pemerasan terhadap ARL, Kamis (2/1/2025). Dari tiga orang yang sudah ditetapkan tersangka, hanya dua yang hadir, yakni SM dan ZYA. Sementara Taufik Eko Nugroho, berdasarkan keterangan kuasa hukum Undip, Kairul Anwar, tak bisa hadir karena sakit. Menanggapi tak hadirnya Taufik, Misyal Achmad, mengekspresikan kegusarannya.

"Ini kasus sudah jadi perhatian publik, dilakukan oleh kaum intelektual, orang-orang yang memiliki kepandaian, memiliki kredibilitas. Nah kita liat mereka ini seperti apa. Kalau dipanggil enggak datang berarti mereka mangkir. Nanti kan ada panggilan kedua, panggilan ketiga, pemanggilan paksa. Saya berharap mereka dipaksa biar makin tau bobroknya mereka itu seperti apa," kata Misyal ketika dihubungi, Kamis (2/1/2025).

Misyal pun tak mau menoleransi alasan sakit yang menyebabkan Taufik tak menghadiri pemeriksaannya sebagai tersangka di Polda Jateng. "Orang dipanggil polisi kan pasti sakit, secara mental goyang, asam lambung pasti naik, ya kita pahami aja. Cuma kan ya kita enggak peduli dengan sakitnya dia. Kalau memang dia benar sakit, nanti misalkan enggak datang, saya minta diantarkan di rumah sakit Polri," ucapnya.

"Tulis saja harapan lawyer, (tersangka) tidak datang supaya polisi bisa memanggil paksa, itu harapan saya," tambah Misyal.

Polda Jateng mulai melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan almarhumah ARL pada Kamis. Kuasa hukum Undip, Kairul Anwar, mengatakan, pemeriksaan terhadap para tersangka dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Dia mengungkapkan, dari tiga tersangka yang sudah ditetapkan Polda Jateng, satu di antaranya, yakni Taufik Eko Nugroho, tidak menghadiri pemeriksaan. "Hari ini dokter Taufik tidak bisa (hadir pemeriksaan) karena sakit. Yang dua (tersangka lainnya) hadir," ujarnya.

Kairul menambahkan, proses pemeriksaan terhadap Taufik akan dilakukan menyusul. "Kita harapkan beberapa saat segera sehat, terus kemudian ikut proses pemeriksaan," ucapnya.

Selain Taufik, terdapat dua tersangka lain dalam kasus dugaan perundungan dan pemerasan ARL, yakni SM dan ZYA. SM adalah staf admin Prodi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip. Sedangkan tersangka terakhir, yakni ZYA, adalah dokter residen atau senior ARL.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Kantor Imigrasi Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan tarif layanan paspor elektronik pada 2025 naik menjadi Rp950.000 dibandingkan tahun sebelumnya Rp650.000, guna penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Kenaikan layanan paspor ini terhitung 1 Januari 2025," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang Alimuddin di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan pada 2025 tidak hanya tarif layanan paspor elektronik yang mengalami kenaikan tetapi juga layanan paspor biasa naik menjadi Rp650.000 dibandingkan tahun sebelumnya Rp350.000 dan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tarif dan Jenis PNBP.

"Tarif layanan paspor tahun ini cukup mengalami kenaikan signifikan dan diharapkan dapat meningkatkan PNBP dari pelayanan paspor di daerah ini," katanya.

Ia menyatakan kenaikan tarif paspor tahun ini tentunya target PNBP Kantor Imigrasi Pangkalpinang 2025 juga mengalami kenaikan Rp7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp5 miliar.

"Kami optimis target PNBP tahun ini tercapai dan mudah-mudahan enam bulan ke depan target ini tercapai dengan baik," katanya.

Ia menambahkan realisasi PNBP 2024 Kantor Imigrasi Pangkalpinang mencapai Rp11.069.440.000 atau terealisasi 220 persen dari target yang ditetapkan Rp5.023.961.000.

"PNBP selama 2024 ini didominasi penerimaan dari layanan paspor dan sisanya dari pelayanan keimigrasian seperti izin tinggal warga negara asing dan lainnya," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Jamkrindo menjalankan program dampak sosial berkelanjutan sesuai prinsip ESG dengan mendukung kesehatan mental para napi di lapas. PT Jamkrindo bekerja sama dengan Wenddy Mikael (WM Akademi) meluncurkan program "Aku Bangkit dan Berdaya" untuk para napi.

Program ini secara khusus berfokus pada pemberdayaan mental dan peningkatan kesadaran diri (self-awareness) bagi warga binaan perempuan di Lapas Wanita Kelas IIa Kota Tangerang. Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo, Aribowo, menekankan bahwa pemberdayaan mental adalah aspek fundamental yang sering kali terabaikan dalam upaya rehabilitasi.

“Kami percaya bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan mental yang tangguh. Program ini melengkapi pelatihan keterampilan yang telah diberikan sebelumnya, sehingga warga binaan lebih siap untuk hidup mandiri dan berdaya sesuai potensi mereka,” ujar Aribowo, Rabu (1/1/2024).

Kehidupan di balik jeruji besi kerap diwarnai oleh tekanan psikologis yang tinggi. Isolasi dari keluarga, stigma sosial, serta ketidakpastian masa depan menjadi beban mental yang harus dihadapi warga binaan setiap hari. Oleh karena itu, program "Aku Bangkit dan Berdaya" menghadirkan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan pelatihan teknis dan pendampingan kesehatan mental.

Program ini tidak hanya bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan hidup, tetapi juga membantu mereka menemukan kembali semangat hidup, membangun rasa percaya diri, dan menghadapi tantangan dengan lebih optimis.

Inisiatif ini sejalan dengan aspirasi Kementerian BUMN untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Dukungan terhadap kesehatan mental di lapas tidak hanya bermanfaat selama masa tahanan, tetapi juga mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat dengan bekal mental yang lebih kuat.

“Kami berharap program ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi warga binaan untuk memulai kembali kehidupan di tengah masyarakat dengan penuh optimisme,” tambah Aribowo.

Pendekatan holistik yang memadukan pemberdayaan mental dan teknis ini diharapkan dapat menjadi model percontohan bagi program serupa di lapas lain di seluruh Indonesia. Dengan semangat kolaborasi, Jamkrindo berkomitmen untuk terus mendukung kesejahteraan mental dan pemberdayaan warga binaan di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menominasikan Presiden RI ke-7 Jokowi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Akademisi dan praktisi hukum Albert Aries berpendapat bahwa publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia.

Disinggung soal dirinya masuk nominasi karena manipulasi pemilu hingga eksploitasi sumber daya alam (SDA), Jokowi lantas bertanya kembali ke awak media. "Ya apa? Sumber daya alamnya apa? Apalagi," kata mantan wali kota Solo tersebut.

Ditanya apakah nominasi tersebut hanya tuduhan belaka, Jokowi tak menampik hal tersebut. Ia mengatakan sekarang banyak tuduhan dan framing jahat tanpa ada bukti.

"Ya sekarang banyak sekali fitnah banyak sekali framing jahat banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan?" kata Jokowi.

Disinggung apakah nominasi tersebut bermuatan politik, Jokowi meminta menanyakan hal itu ke organisasi bersangkutan. Ia hanya mengatakan, banyak cara bagi pihak-pihak tertentu untuk membuat tuduhan jahat.

"Ya ditanya aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai bisa pakai ormas untuk menuduh untuk membuat framing jahat membuat tuduhan jahat jahat seperti itu," kata Jokowi mengakhiri.