REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih belum melakukan penarikan retribusi sampah kepada warga. Padahal, penarikan retribusi sampah itu rencananya mulai diberlakukan per Januari 2025.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya masih belum melakukan penarikan retribusi sampah pada Januari 2025. Pasalnya, hingga kini belum ada payung hukum bagi DLH Jakarta untuk melakukan penarikan retribusi sampah.

"Belum (penarikan), karena pergubnya masih dalam proses," kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/1/2025).

Menurut Asep, payung hukum untuk penarikan retribusi kemungkinan baru akan dibuat setelah ada gubernur baru. Namun, pihaknya masih belum melakukan pembahasan dengan Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jakarta Pramono Anung Wibowo-Rano Karno terkait masalah itu.

Ketika ditanya kemungkinan rencana penarikan retribusi sampah dibatalkan, Asep mengatakan, hal itu masih bisa terjadi. Namun, ia meyakinkan, Pemprov Jakarta akan mengambil keputusan yang terbaik untuk warga Jakarta.

"Semua kemungkinan pasti ada, baik itu disetujui, ditunda atau bahkan dibatalkan. Apapun nanti yang akan diputuskan, insyaallah itu yang terbaik bagi Jakarta," kata Asep.

Dia menjelaskan, DLH Jakarta juga akan terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan persampahan dari hulu, tengah, dan hilir. Upaya itu akan dilakukan semaksimal dan sebaik mungkin agar masalah sampah di Jakarta dapat teratasi.

Pemprov Jakarta berencana menarik retribusi sampah dari rumah tangga per 1 Januari 2025. Adapun besaran tarif retribusi sampah yang akan diberlakukan untuk rumah tinggal akan dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Kelas miskin dengan daya listrik 450-900 VA dibebankan tarif retribusi Rp 0 per unit per bulan.

2. Kelas bawah dengan daya listrik 1.300-2.200 VA dibebankan tarif retribusi Rp 10 ribu per unit per bulan.

3. Kelas menengah dengan daya listrik 3.500-5.500 VA dibebankan tarif retribusi Rp 30 ribu per unit per bulan.

4. Kelas atas yang memiliki daya listrik 6.600 VA ke atas dibebankan tarif retribusi Rp 77 ribu per unit per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku, ia dan jajaran Kementerian HAM lainnya tak jarang bekerja hingga bermalam di kantor pada saat awal-awal berdirinya kementerian tersebut. Hal tersebut disampaikan Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf, bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," kata Pigai.

Dia bahkan mengeklaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) sejak awal dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan (SOTK). Secara subjektif kami menilai itu sebagai kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian HAM," ucapnya.

Dia menyebut klaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan SOTK diperkuat pula legitimasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

"Jadi Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK menurut Menpan RB. Jadi saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan dua minggu (SOTK) pun bisa saya selesaikan, dan saya memang sudah selesaikan," tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - 11 mobil disita dalam penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Ketua Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pihak KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan tersebut telah rampung. "Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2/2025) terkait perkara yang sama. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS). Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS " kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejauh ini pihak KPK belum mengungkapkan hasil penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2) terkait perkara yang sama. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pihak KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan tersebut telah rampung.

"Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2/2025) terkait perkara yang sama. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara. KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/2/2025). Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tepat sasaran dan tidak lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Menurut dia, reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, terutama karena skema yang ada saat ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun tanpa perubahan signifikan. Bahlil pun menegaskan, subsidi LPG yang mencapai Rp 87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

"Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu, dibeli sampai harga Rp 25 rbuper tabung. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang," ujar Bahlil kepada awak media usai pertemuan.

Presiden Prabowo pun menegaskan, sambung dia, penataan subsidi harus dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan kebocoran di tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah mengubah sistem distribusi LPG di tingkat pengecer dengan menaikkan status mereka menjadi subpangkalan yang lebih mudah diawasi.

"Nah, dengan mereka menjadi subpangkalan, maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan. Supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya," ungkap Bahlil.

Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan yang dianggap kurang maksimal, Bahlil memastikan, pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga menegaskan, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh subpangkalan.

"Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, sudah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran," ucap Bahlil.

Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG akibat perubahan sistem tersebut. Melalui reformasi distribusi LPG, kata Bahlil, pemerintah menargetkan efisiensi anggaran serta memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pelatih Chelsea Enzo Maresca menyebut kemenangan timnya atas West Ham United sebagai hasil yang luar biasa. Chelsea bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk berbalik menang 2-1 di Stamford Bridge, Selasa (3/2/2025) dini hari WIB, untuk meningkatkan harapan finis di empat besar Liga Primer Inggris.

Chelsea lesu setelah tertinggal akibat gol Jarrod Bowen tiga menit sebelum turun minum. Namun permainan the Blues membaik pada paruh kedua. Pemain pengganti Pedro Neto menyamakan kedudukan sebelum gol bunuh diri Aaron Wan-Bissaka memastikan tiga poin yang membawa tuan rumah ke posisi keempat.

Itu kemenangan kedua bagi Chelsea dalam delapan pertandingan terakhir mereka di liga. Tak heran hasil ini sangat disyukuri Maresca.

"Ini luar biasa," kata Maresca. "Itu pertandingan yang sulit, terutama secara mental. Tidak pernah mudah ketika tim datang ke sini dan menunggu serta bertahan. Anda harus bersabar. Tidak ada ruang, Anda harus menggerakkan bola dan menunggu saat yang tepat."

"Pada babak kedua kami bangkit dan secara keseluruhan kami pantas memenangkan pertandingan. Mereka menunggu kesalahan kami dan Anda tidak boleh frustrasi," ujarnya.

Maresca membuat lima pergantian pemain selama babak kedua dengan Neto membuat dampak terbesar setelah masuk menggantikan Jadon Sancho. Namun sang pelatih menolak mendapatkan kredit dari keputusan strategisnya tersebut.

"Ini selalu tentang para pemain. Ini bukan tentang manajer. Itu hanya perasaan yang kami miliki (atas pergantian pemain) selama pertandingan. Saya pikir kami perlu meningkatkan peluang di sepertiga akhir dan menjadi lebih klinis," kata Maresca tentang dasar pergantian pemain yang diambilnya.

Chelsea berada di peringkat empat, memiliki 43 poin dari 24 pertandingan, dua poin lebih banyak dari juara bertahan Manchester City dan Newcastle United yang berada di bawahnya.

"Kami ada di sana dan mudah-mudahan kami bisa bertahan di sana sampai akhir. Memainkan pertandingan seperti ini pada bulan Februari, di mana kami masih di sana merupakan pernyataan penting. Ini akhir pekan yang baik bagi kami dalam hal hasil dan kami tahu hari ini bahkan lebih baik," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chelsea berjuang bangkit dari ketertinggalan satu gol untuk mengalahkan West Ham United 2-1 dalam lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Stamford Bridge, London, Selasa (4/2/2025) dini hari WIB. Gol pemain pengganti Pedro Neto di babak kedua dan gol bunuh diri dari Aaron Wan-Bissaka memastikan kemenangan tersebut.

Hasil tersebut mengangkat Chelsea masuk ke empat besar. Dengan nilai 43, the Blues menggusur Manchester City yang sebelumnya menempati peringkat empat dengan keunggulan dua angka.

Chelsea tertinggal empat poin di belakang Nottingham Forest yang berada di posisi ketiga. Sementara West Ham berada di urutan ke-15 dengan 27 poin.

Jarrod Bowen, dalam pertandingan pertamanya kembali setelah sebulan absen karena patah kaki, membawa the Hammers unggul. Ia menerkam umpan dari bek Levi Colwill tiga menit sebelum turun minum dan melepaskan tendangan kaki kiri yang melewati Filip Jorgensen di gawang Chelsea.

Tuan rumah terlihat lebih bersemangat setelah pergantian pemain. Neto mencetak gol penyeimbang di menit ke-64 setelah menyambar bola pantulan dari rekan setimnya, Enzo Fernandez. Setelah pemeriksaan VAR yang panjang untuk melihat offside, gol tersebut disahkan.

Cole Palmer mengkreasi gol kedua Chelsea 10 menit kemudian. Ia melepas umpan silang ke depan gawang di mana Aaron Wan-Bissaka membelokkannya ke dalam gawangnya sendiri. Gol ini membuat mantan manajer Chelsea, Graham Potter, sangat kecewa saat kembali ke Stamford Bridge.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Arsan Latif, eks Pj Bupati Bandung Barat dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Kota Bandung pascaputusan Pengadilan Tipikor Bandung yang memvonisnya 4 tahun kurungan penjara dan telah inkrah. Ia terbukti bersalah dalam kasus korupsi proyek bangun guna serah Pasar Cigasong, Majalengka.

Ia dijebloskan ke Lapas Sukamiskin bersama seorang pengusaha Andi Nurmawan yang telah divonis 4 tahun penjara. Sedangkan Maya Andrianti yang divonis empat tahun diserahkan ke Lapas kelas II Majalengka.

“Kami telah melaksanakan eksekusi dua terpidana kasus korupsi Pasar Cigasong, Majalengka yaitu AL dan AN ke Lapas Sukamiskin," ujar Kasipenkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Kasipenkum mengatakan, kedua terpidana telah mengikuti proses hukum dan sudah dinyatakan inkrah. Selain itu, Maya Andrianti sudah diserahkan ke Lapas Kelas II Majalengka usai sebelumnya berstatus tahanan kota.

Ia melanjutkan Kepala BKPSDM Majalengka Irfan Nur Alam mengajukan banding atas vonis yang diterimanya yaitu 4 tahun. Ia saat ini masih berada di Rutan Kebonwaru.

Sebelumnya, eks Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif divonis 4 tahun penjara dalam kasus korupsi Pasar Cigasong, Majalengka, Kamis (23/1/2024). Ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan tiga terdakwa lainnya dalam kasus Pasar Cigasong.

Tiga terdakwa lainnya Andi Nurmala, Irfan Nur Alam, dan terdakwa Maya Andriati divonis hukuman penjara yang sama empat tahun. Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Cigasong.

Ketua Majelis Hakim Panji Surono mengatakan empat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam kasus Pasar Cigasong. Mereka dijerat pasal 5 ayat 2 Jo pasal 55 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pemberantasan korupsi.

"Mengadili, menyatakan terdakwa I Andi Nurmala, terdakwa II Irfan Nur Alam, terdakwa III Arsan Latif, terdakwa IV Maya Andriati terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan sesuai dengan dakwaan kedua," paparnya.

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 200 juta. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta rupiah," kata dia saat membacakan putusan.

Menurutnya, apabila masing-masing terdakwa tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana penjara tambahan dua bulan. Masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi sampai saat ini dinilai belum cukup jelas akan dibawa ke mana. Karenanya, pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menegaskan perlunya langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menuntaskan persoalan ini. Menurutnya, negara harus menunjukkan bahwa hukumlah yang memimpin, bukan kepentingan pengusaha dan birokrasi yang bermain di balik layar.

"Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini. Apakah itu Kejaksaan Agung atau Kepolisian, publik perlu segera mendapat sinyal penegakan hukum yang jelas dan tidak berputar-putar di soal administratif seperti yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," kata Hardjuno dalam siaran pers, Senin (3/2/2025).

Ia mencontohkan pembatalan sertifikat oleh Kementerian ATR yang dipimpin Nusron Wahid, yang menurutnya hanyalah masalah detail yang seharusnya berada di bawah prioritas penegakan hukum utama. Dalam kasus pagar laut, negara harus menunjukkan kekuasaannya dengan tegas.

Hardjuno menekankan bahwa masalah pagar laut harus segera direspons dalam kerangka penegakan hukum dan bukan hanya sibuk membahas urusan administratif. Bahwa di dalam penegakan hukum terdapat masalah administratif adalah hal sudah semestinya, tetapi publik perlu segera mengerti bahwa negara benar-benar akan mengurus aspek pidananya.

"Yang terpenting bagi publik dalam masalah pagar laut ini adalah bahwa Presiden telah jelas memerintahkan pengusutan tuntas, dan bahwa jelas ada pelanggaran pidana di sana. Maka aparat penegak hukumlah yang harus menjadi leading organisasi yang memimpin penyelesaian kasus pagar laut ini," katanya menegaskan.

Selain itu, Hardjuno juga menyoroti peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tampak tidak tegas dalam pendekatannya untuk melindungi kepentingan rakyat dalam kasus pagar laut ini. Menurutnya, KKP seharusnya lebih berpihak kepada nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak.

"Jatah mereka para konglomerat dan birokrat hitam sudah cukup. Mereka sudah mengambil terlalu banyak. Kini saatnya investasi yang benar-benar taat hukum dilindungi oleh hukum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tuturnya.

Hardjuno juga menekankan bahwa di era kepemimpinan Prabowo Subianto, penegakan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik dan investor. Negara saat ini menghadapi kesulitan keuangan, sehingga pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sehat, bukan sekadar belanja negara dan konsumsi rumah tangga.

"Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, perlu melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan kepastian hukum. Mereka tidak boleh takut untuk menanamkan modalnya untuk investasi yang taat hukum. Sebaliknya, bagi investor hitam yang sering mengakali hukum, ini adalah saat yang tepat untuk memberikan sinyal bahwa era mereka sudah berakhir," lanjutnya.

Dengan langkah tegas dalam kasus pagar laut, pemerintah dapat menunjukkan bahwa hukum tetap menjadi panglima dan tidak tunduk pada kepentingan segelintir kelompok yang berusaha menguasai sumber daya secara tidak sah.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kota Bandung, saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Menurut Anggota Pansus 2, Eko Kurnianto WST MPMat, Perda ini memiliki nilai sangat strategis bagi internalisasi nilai nilai luhur pancasila dalam kehidupan masyarakat dan mewarnai kehidupan baik sosial, ekonomi, pendidikan, produk hukum.

"Terlebih lagi untuk Kota Bandung yang masyarakatnya heterogon baik suku, agama, ras sehingga Pancasila sebagai konsensus bernegara dapar menjadi pemersatu," ujar Eko, kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Menurut Eko, Perda ini dibuat karena generasi hari ini harus mengetahui, memahami dan melaksakan nilai nilai pancasila. Agar, generasi muda di Kota Bandung semakin kokoh dalam berketuhanan/beragama. "Generasi muda harus memiliki kepedulian pada kemanusiaan, bersatu sebagai satu bangsa, mampu berdemokrasi secara sehat cerdas dan berkeadilan sosial menyongsong Indonesia emas," katanya.

Eko mengatakan beberapa yang dibahas dalam Reperda Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara pedoman pelaksanaan, bentuk dan materi, peran serta masyarakat dalam pembudayaan ideologi Pancasila dan penghargaan kepada masyarakat.

"Daerah yang sudah membuat Perda terkait Ideologi Pancasila diantaranya Surabaya dan Yogyakarta," kata Eko.

Eko mengatakan saat ini cenderung generasi muda tidak mengenal nilai nilai Pancasila. " Ini terbukti tidak lagi adanya program yang menginternalisasi nilai pancasila dikalangan anak muda tidak adanya pelajaran di sekolah, tidak ada lagi penataran P4 atau program lain yang menyentuh masyarakat, " ujarnya.

Menurutnya, disisi lain arus globalisasi yang menerpa membuat generasi muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan nilai luhur bangsa. Karena, di Surabaya setelah memiliki Perda Pembudayaan ideologi Pancasila, sangat terasa masyarakat Surabaya memiliki jiwa heroisme dan cinta bangsa. "Dalam Perda ini ada pedoman dan aturan yang untuk menjadi rujukan bagi walikota membuat program bagi pembudayaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan," katanya.

Eko berharap, Perda Pembudayaan Ideologi Pancasila akan membentuk karakter dan jati diri SDM Indonesia, terutama Kota Bandung. Agar, tetap memegang teguh nilai Panacasila sesuai dengan jati diri Kota Bandung yang ramah, toleran, dan berbudaya yang mendunia.

Selain itu, Raperda ini mengarahkan pada terciptanya keharmonisan dan kerukunan, serta meningkatkan kuailtas pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan karakter bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengemukakan bahwa telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Ahad, menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus.

Selain itu, dia mengatakan bahwa sekitar 30 pejabat imigrasi tersebut tengah diperiksa oleh internal Kemen Imipas.

Sebelumnya, beredar surat resmi dari Kedubes China di Indonesia tertanggal 21 Januari 2025, dan tertuju ke Kementerian Luar Negeri, mengenai kasus pemerasan terhadap WN China yang terjadi di Bandara Internasional Jakarta atau Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kedubes China menyebutkan bahwa mereka telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan, dengan total uang sekitar Rp32.750.000,- yang dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China.

“Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi WN China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan,” tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Selain itu, Kedubes China berharap agar tanda yang bertuliskan "Dilarang memberi tip”, “Silakan lapor jika terjadi pemerasan” dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris, dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi guna memberantas masalah pemerasan di bandara.

Pihak kedubes juga berharap agar perintah larangan memberi tip dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan China, sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi bandara di Indonesia.