REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Islam, ibadah puasa di bulan Ramadhan dilakukan sebagai salah satu bentuk penghambaan wajib terhadap Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Puasa mengajarkan pada umat Islam agar bisa merasakan kondisi orang lain yang kurang beruntung, dengan menahan lapar dan dahaga. Kedua hal di atas setidaknya sesuai dengan sila pertama dan kedua dari Pancasila.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta, KH. Bukhori Sail At-Tahiri, menjelaskan bahwa sebenarnya banyak esensi dari syariat Islam yang termuat di dalam Pancasila.

"Dalam kaitannya dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, orang yang berpuasa melakukannya karena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan antara puasa Ramadan dan ibadah lainnya dengan Pancasila sangat erat karena tujuan akhir dari ibadah adalah membentuk pribadi yang saleh. Kesalehan ditunjukkan dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya,” terang KH Bukhori di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurutnya, jika seseorang terlihat baik dari penampilannya, tetapi justru memberikan mudarat kepada masyarakat, maka dia bukanlah orang yang saleh, meskipun ibadahnya luar biasa. Apabila seorang ahli ibadah dalam bermuamalah atau bergaul dengan masyarakat ia malah merugikan, mencelakakan, atau bahkan membahayakan orang lain, itu bukanlah kesalehan sejati. Kesalehan sejati artinya bermanfaat di segala waktu (shalih likulli zaman) dan di segala tempat (shalih likulli makan).

KH Bukhori menerangkan, ibadah puasa di bulan Ramadhan juga mengajarkan kesalehan sosial, kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat. Ramadan bukan hanya tentang mementingkan diri sendiri dengan membeli barang-barang mewah untuk keperluan Lebaran.

"Ramadhan mengajarkan kita untuk peduli kepada lingkungan sekitar dengan memberikan zakat dan sedekah. Hal ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," kata KH Bukhori.

Selain itu, KH Bukhori pun menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah momen pemberian program syariat agar umat Islam menjadi orang yang saleh. Saleh tidak hanya dalam konteks pribadi, tetapi juga harus saleh secara sosial. Puasa adalah perintah wajib bagi setiap Muslim, yang intinya adalah menahan diri. Menahan diri berarti seseorang harus mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu dan berbagai keinginan lainnya yang tidak bermanfaat.

Pada Ramadhan tahun ini, KH Bukhori juga mengkritisi sebagian dari umat Islam yang cenderung keras dalam menjalankan ibadahnya, seolah belum sepenuhnya memahami hakikat dari ibadah itu sendiri. Mereka ini adalah kelompok yang dengan mudahnya melempar klaim salah, sesat, bahkan kafir pada kelompok lainnya, hingga melakukan makar dan menyerang aparat penegak hukum.

“Saya melihat orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang belajarnya belum sempurna dan terkesan masih egois. Ketika mereka belajar Islam, mereka merasa bahwa berjuang untuk Islam atau berjihad berarti mereka harus menjadi yang paling jagoan. Harus membuat yang lain mengalah dan tidak ada yang boleh berbeda pendapat. Nah, ini adalah kesalahan dalam pemahaman yang belum sempurna,” ungkapnya.

Bukhori berpendapat, kalau melihat para ulama yang ilmunya sudah mumpuni, mereka bahkan seperti orang yang sudah mahir dalam bela diri yang tidak menunjukkan kesombongan. Namun, orang baru belajar bela diri, masih satu atau dua jurus itu cenderung petantang-petenteng untuk menunjukkan bahwa mereka telah belajar bela diri.

"Kadang-kadang kita di masyarakat melihat orang ini baru belajar Islam tapi kemudian menyalahkan orang lain dengan mengatakan harus begini atau harus begitu, mencaci orang lain, merendahkan dan lain-lain. Padahal mereka belum tahu banyak," katanya.

KH Bukhori berharap agar umat Islam tidak mudah digiring dengan narasi bahwa Pancasila bukanlah bagian dari syariat Islam. Justru harus dipahami bahwa esensi dari nilai syariat Islam lah yang melahirkan Pancasila, sehingga keduanya bisa saling menguatkan dan menjadi jati diri bangsa hingga saat ini.

"Antara Pancasila dan nilai-nilai Keislaman itu saling mendukung dan memperkuat, karena Pancasila sesungguhnya adalah saripati dari syariat Islam. Hal ini yang membuat keduanya tidak bertentangan. Oleh karenanya, bulan Ramadan adalah kondisi yang sangat mendukung bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan yang lainnya, sekaligus melaksanakan pengamalan butir-butir Pancasila," ujar KH Bukhori.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta KH Bukhori Sail At-Tahiri mengatakan, esensi dari syariat Islam, terutama ibadah puasa, selaras dengan prinsip-prinsip yang ada di Pancasila.

Salah satu kesamaannya, menurut dia, adalah tertera dalam sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Dalam kaitannya dengan sila pertama Pancasila, orang yang berpuasa melakukannya karena beriman kepada Allah Subhanahuwata’ala. Hubungan antara puasa Ramadhan dan ibadah lainnya dengan Pancasila sangat erat karena tujuan akhir dari ibadah adalah membentuk pribadi yang saleh," kata Bukhori dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Bukhori, pribadi yang saleh tidak hanya ditunjukkan melalui penampilan dan pola ibadahnya saja, tetapi juga berdampak baik bagi orang sekitar. Dia menjelaskan, upaya untuk memberikan dampak baik kepada orang lain, kata dia, dapat dipelajari selama bulan puasa. Pasalnya, masyarakat diajarkan untuk bisa menahan diri, saling memberi, dan meningkatkan kepedulian antara sesama.

Hal tersebut juga selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila."Hal ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) serta sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)," kata dia.

Bukhori berharap umat Islam tidak mudah digiring dengan narasi bahwa Pancasila bukanlah bagian dari syariat Islam.

Justru, lanjut dia, esensi dari nilai syariat Islamlah yang melahirkan Pancasila sehingga keduanya bisa saling menguatkan dan menjadi jati diri bangsa hingga saat ini.

"Oleh karena itu, pada bulan puasa adalah kondisi yang sangat mendukung bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan yang lainnya, sekaligus melaksanakan pengamalan butir-butir Pancasila,"ujar Bukhori.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta KH Bukhori Sail At-Tahiri mengatakan, esensi dari syariat Islam, terutama ibadah puasa, selaras dengan prinsip-prinsip yang ada di Pancasila.

Salah satu kesamaannya, menurut dia, adalah tertera dalam sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Dalam kaitannya dengan sila pertama Pancasila, orang yang berpuasa melakukannya karena beriman kepada Allah Subhanahuwata’ala. Hubungan antara puasa Ramadhan dan ibadah lainnya dengan Pancasila sangat erat karena tujuan akhir dari ibadah adalah membentuk pribadi yang saleh," kata Bukhori dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Bukhori, pribadi yang saleh tidak hanya ditunjukkan melalui penampilan dan pola ibadahnya saja, tetapi juga berdampak baik bagi orang sekitar. Dia menjelaskan, upaya untuk memberikan dampak baik kepada orang lain, kata dia, dapat dipelajari selama bulan puasa. Pasalnya, masyarakat diajarkan untuk bisa menahan diri, saling memberi, dan meningkatkan kepedulian antara sesama.

Hal tersebut juga selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila."Hal ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) serta sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)," kata dia.

Bukhori berharap umat Islam tidak mudah digiring dengan narasi bahwa Pancasila bukanlah bagian dari syariat Islam.

Justru, lanjut dia, esensi dari nilai syariat Islamlah yang melahirkan Pancasila sehingga keduanya bisa saling menguatkan dan menjadi jati diri bangsa hingga saat ini.

"Oleh karena itu, pada bulan puasa adalah kondisi yang sangat mendukung bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan yang lainnya, sekaligus melaksanakan pengamalan butir-butir Pancasila,"ujar Bukhori.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mega skandal korupsi di lingkungan Pertamina yang diungkap Kejaksaan Agung menyentak perhatian publik. Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun angkat bicara mengenai masalah ini. Dia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.

“Pengawasan terhadap Pertamina dan sektor energi akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan,” ucap Mukhtarudin dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (4/3/2025).

Mukhtarudin pun mengapresiasi langkah cepat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) dengan membentuk tim untuk mendalami kasus tersebut.

Legislator dari Dapil Kalimantan Tengah ini menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi dadakan (sidak) dan uji sampel Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya RON 90, RON 92, RON 95, RON 98 di sejumlah SPBU bersama Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dari Kementerian ESDM untuk memastikan produk yang diberikan ke masyarakat benar-benar berkualitas dan sesuai spek yang ditentukan.

Mukhtarudin meminta PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan komprehensif dan sosialisasi yang masif terkait isu pengoplosan BBM dengan kualitas RON 92 atau Pertamax. Terutama yang akhir-akhir ini sangat meresahkan agar masyarakat bisa memahami fakta yang sebenarnya.

“Jangan sampai publik dibuat bingung dengan kasus ini dan terpengaruh berita-berita tak benar yang beredar di masyarakat. Pertamina perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga kepercayaan publik agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta karena kasus ini. Ujung-ujung nya Pertamina dan negara merugi. Ini harus kita antisipasi,” tuturnya.

Tak hanya itu, Mukhtarudin menyayangkan soal narasi di publik yang kurang tepat dalam kasus ini. Dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi ini.

Padahal Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus korupsi terjadi pada medio 2018-2023. Justru, sambung dia, saat ini Menteri Bahlil tengah melakukan pembersihan dan pembenahan terkait tata kelola niaga impor BBM.

“Komisi energi akan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu,” tegas Mukhtarudin.

Dia menekankan, terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan cara unik dalam menegakkan hukum lalu lintas. Mereka menerapkan tilang baca Alquran bagi masyarakat yang melanggar lalu lintas.

Namun, apakah cara unik ini sesuai dengan prinsip hukum Islam?

Mudir Ma'had Aly Pondok Pesantren Tebuireng, KH Nur Hannan menjelaskan, prinsip hukum islam menekankan pada keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan pencegahan kejahatan (sadd al-dhara’i).

Ketua Umum Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI) ini mengatakan, hukuman dalam Islam harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama harus adil, yakni hukumannya harus proporsional dengan kesalahan yang dilakukan.

Kedua, mendidik (ta'dib) dan memperbaiki (islah). Artinya, menurut Kiai Hannan, hukuman tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan mendidik pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan.

Terkait tilang syariah yang mewajibkan pelanggar membaca Alquran, menurut Kiai Hannan, masalah ini dalam hukum Islam termasuk dalam kategori hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa yang berwenang untuk kemaslahatan umum.

"Jika tujuan dari hukuman ini adalah edukasi dan perbaikan, maka hukuman ini sesuai dengan prinsip hukum Islam," ujar Kiai Hannan saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (4/3/2025).

Asalkan, tambah dia, dalam menerapkan hukuman baca Alquran tersebut polisi tidak diskriminatif. Menurut dia, semua pelanggar harus mendapatkan hukuman serupa.

Selain itu, menurut dia, hukuman ini juga harus dilakukan dengan efektif dalam mendidik. "Jika hukuman ini justru membuat orang terpaksa membaca Alquran tanpa pemahaman, mungkin kurang efektif dalam memberi kesadaran," kata Kiai Hannan.

Sebelumnya, Kepala Satuan Lantas Polres Lombok Tengah, AKP Puteh Rinaldi, menjelaskan, tilang syariah akan diberikan kepada pelanggar lalu lintas dengan syarat tertentu. Bagi yang mengaku mampu mengaji Alquran dengan baik dan benar, mereka tidak akan dikenakan tilang biasa. Para pelanggar itu justru ditantang untuk membaca ayat-ayat kitab suci Islam tersebut.

“Jika pelanggar dapat membaca atau mengaji dengan baik dan benar, maka mereka tidak ditilang. Sebagai gantinya, kami memberikan hukuman berupa tantangan membaca ayat suci Alquran," ujar AKP Puteh, dikutip Republika dari laman resmi Korlantas Polri, Selasa (4/3/2025)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memindahkan 11 mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta, Timur.

"Saya baru saja disampaikan oleh penyidik bahwa saat ini sedang terjadi pergeseran kendaraan milik saudara Y ke Rupbasan KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebanyak 11 unit kendaraan tersebut disita terkait penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Berikut 11 mobil sitaan dari rumah Japto Soerjosoemarno yang dibawa ke Rupbasan KPK:

1. Jeep Gladiator Rubicon.
2. Land Rover Defender 90SE 2.0AT.
3. Suzuki 6G5VX(4X4) A/T.
4. Toyota Land Cruiser 2000 VXR 4X4 AT.
5. Mitsubishi Coldis.
6. Mercedes Benz G300 CDI Cargo AT.
7. Toyota Land Cruiser 70 Troop Carrier.
8. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
9. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.
10. Toyota Land Cruiser 70 4.5 Troop Carrier.
11. Toyota Hilux 4.0 Double Cabin.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) sepakat untuk berkolaborasi dalam membangun kesiapsiagaan bersama dengan menjaga desa dari ancaman ideologi kekerasan.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendes PDT di Jakarta, Kamis (27/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa pembangunan kesiapsiagaan dimulai sedini mungkin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami sepakat akan berkolaborasi dengan Kemendes PDT menjaga desa dari ideologi kekerasan," kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain fokus pada pencegahan tindak pidana terorisme bagi masyarakat di desa dan daerah tertinggal, nota kesepahaman tersebut juga memuat pertukaran data, sinergi program, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai.

Adapun BNPT juga memiliki program Desa Siapsiaga yang menargetkan terbentuknya daya tahan dan daya tangkal masyarakat desa dari ideologi kekerasan hingga ekstremisme. Pada tahun 2025, program itu menyasar dua provinsi, yakni Banten dan Jawa Barat.

Selaras dengan Kepala BNPT, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa komitmen kolaborasi tersebut penting dalam rangka membina desa agar memiliki imunitas dari jaringan pengusung ideologi kekerasan.

"Desa perlu dibina agar tidak ada lagi berbagai jaringan ideologi kekerasan di republik ini karena ajaran-ajaran kekerasan banyak disebarkan di desa," ucap Yandri dalam kesempatan yang sama.

Mendes PDT menyebutkan salah satu upaya pembinaan dengan menyaring desa dari berbagai ajaran yang berpotensi merusak keberagaman.

Baginya, menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan di Indonesia.

"Mari sisir desa-desa itu, jadi kekerasan bisa kami atasi bersama dengan BNPT. Menyelesaikan permasalahan di desa sama dengan menyelesaikan permasalahan Indonesia, membangun desa sama dengan membangun Indonesia," katanya menambahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah RI berkomitmen mencari solusi terbaik bagi ribuan pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat perusahaan pailit. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian penuh terhadap persoalan itu, khususnya nasib para pekerja.

"Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan masalah persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex," ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (3/3/2025).

Menurut Prasetyo, pemerintah telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas beberapa langkah penyelesaian. Salah satu solusi yang sedang diupayakan adalah penyewaan aset PT Sritex oleh investor guna menghidupkan kembali produksi serta menyerap tenaga kerja yang telah terdampak PHK.

Sementara itu, tim kurator PT Sritex, Nurma Sadikin menyampaikan, pihaknya telah membuka opsi penyewaan aset perusahaan dalam rangka mempertahankan nilai aset. Langkah itu diharapkan dapat membuka peluang bagi eks pekerja Sritex untuk bisa bekerja kembali.

"Kita sudah dalam proses komunikasi yang mana dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang akan menyewa terhadap aset Sritex yang mana ini akan menyerap tenaga kerja, yang mana juga ini bisa karyawan yang telah terkena PHK dapat di-hire kembali kemudian oleh penyewa yang baru," jelas Nurma.

Selain itu, tim kurator juga berkomitmen untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi. Termasuk pesangon dan hak lainnya yang saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan diupayakan dipenuhi.

Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyampaikan harapan besar agar pabrik Sritex dapat segera beroperasi sehingga pekerja yang terdampak PHK bisa kembali bekerja. Dia menegaskan, kabar tersebut menjadi harapan bagi ribuan pekerja yang terkena PHK akibat kasus kepailitan.

"Harapan kami, nanti seluruh karyawan atau buruh Sritex, eks Sritex ya, yang sekarang dalam PHK bisa kembali bekerja lagi di PT Sritex yang dulu, untuk di pekerjaan yang baru tetapi dalam proses yang seperti biasa yang sudah dilakukan sehari-hari," ucap Slamet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak masalah pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang pada 21-28 Februari 2025, dilaporkan ke KPK. Dia pun memastikan, pelaksanaan retret tersebut tidak melanggar aturan mana pun.

"Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dia mengakui, proses pembayaran melalui PT Lembah Tidar Indonesia selaku pengelola acara. Namun, Prasetyo siap buka-bukaan jika semuanya dilakukan secara transparan. "Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ucap Prasetyo.

Menurut Prasetyo, PT Lembah Tidak Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara setelah memenangkan tender secara terbuka. Karena itu, ia tidak ada masalah dengan penyelenggara acara. "Oiya dong. (Buka tender dulu). Iya dong," ujar Prasetyo.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (28/2/2025). Koalisi mencurigai dugaan konflik kepentingan terkait kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Anggota Koalisi, Feri Amsari menuding pelaksanaan retret bertentangan dengan regulasi. Ferry mengungkap, kejanggalan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI), sebgaai perusahaan yang mempersiapkan retret karena dimiliki kader Partai Gerindra.

"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka," kata Feri setelah melapor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Jumat (28/2/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia akan segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya. Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Status visa belasan mahasiswa Palestina disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina. Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, Menko turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM mendapatkan informasi telah terjadi penggusuran paksa rumah singgah gratis bagi pasien dan keluarganya di area RSUD Provinsi NTB, Kota Mataram pada 24 Februari 2025. Penggusuran paksa itu diduga atas perintah pemerintah provinsi NTB.

Penggusuran itu melibatkan tindakan kekerasan serta penggunaan preman yang mengancam rasa aman para penghuni, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.

"Komnas HAM menyesalkan jika peristiwa penggusuran paksa yang terjadi benar adanya," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

Komnas HAM mengingatkan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan pasien yang sedang dalam kondisi sakit. Bahkan Komnas HAM memantau seorang ibu yang mengalami patah kaki kiri dan seorang anak berusia 7 tahun yang mengalami trauma akibat pemukulan di kepala.

"Atas peristiwa ini, Komnas HAM akan meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan RSUD Provinsi NTB," ujar Uli.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.