REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), M. Ansharulloh, mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri, untuk memperketat pintu masuk dari luar negeri seputar individu asing yang terindikasi mendukung zionisme dan penjajahan atas Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Ansharulloh untuk menyikapi arahan terbaru pemerintah Amerika Serikat yang menyasar individu pendukung Palestina melalui pemeriksaan ketat media sosial sebagai syarat penerbitan visa.

“Kami mendesak pemerintah untuk menolak kehadiran siapa pun yang memiliki afiliasi dengan ideologi zionisme Israel, termasuk pemegang paspor ganda Israel, meskipun yang digunakan untuk masuk ke Indonesia adalah paspor negara ketiga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia,” tegas Ansharulloh lewat keterangan tertulis, Senin (7/4/2025).

Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk kewaspadaan terhadap infiltrasi ideologi penjajahan yang bertentangan langsung dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Indonesia sebagai negara yang menolak penjajahan harus konsisten dalam menjaga kedaulatan moral dan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

“Kehadiran individu maupun entitas yang terafiliasi dengan zionisme Israel tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menyakiti nurani bangsa yang selama ini berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” jelas dia.

Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas laporan media terkait kebijakan diskriminatif Pemerintah AS yang melarang individu masuk ke negaranya jika terindikasi mendukung perjuangan Palestina atau mengkritik kebijakan luar negeri AS dan sekutunya, Israel. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, disebut telah mengeluarkan instruksi resmi agar petugas konsuler menyelidiki aktivitas daring para pemohon visa.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA—Sekelompok pakar independen hak asasi manusia PBB mendesak lebih banyak negara untuk bergabung dalam Hague Group, sebuah blok negara yang berkoordinasi untuk menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

Pernyataan tersebut disampaikan menjelang berakhirnya sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada 4 April, dengan ajakan untuk menghormati putusan Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Hague Group dibentuk pada 31 Januari, dan menurut para pakar, pembentukan ini menjadi preseden historis yang menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bersatu untuk mencegah keruntuhan nyata terhadap sistem hukum internasional, supremasi hukum, dan perlindungan HAM secara menyeluruh.

Mereka menegaskan bahwa sistem hukum internasional kini berada dalam ancaman serius akibat kelambanan komunitas internasional menghadapi pelanggaran berat hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.

“Pada persimpangan sejarah ini, perlindungan terhadap sistem hak asasi manusia internasional menuntut tindakan yang tegas, berprinsip, dan terkoordinasi,” tegas para pakar.

“Jika negara-negara gagal bertindak, sistem multilateral akan mengalami kemunduran puluhan tahun,” tambah mereka.

Para pakar menyatakan bahwa sejak terbentuknya otoritas Israel, pelanggaran terhadap hukum internasional dan ketidakadilan telah menjadi hal yang lazim, bukan pengecualian.

“Serangan Israel terhadap rakyat Palestina, terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional telah merusak fondasi tatanan multilateral dunia,” ungkap mereka.

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, melakukan pengecekan langsung terhadap personel jaga tahanan serta kondisi para tahanan di Rutan Polres Indramayu, Jumat (4/4/2025). Hal itu untuk memastikan keamanan dan kondisi kesehatan tahanan tetap terjaga.

Dalam pengecekan itu, kapolres didampingi Wakapolres Indramayu, Kompol Ryan Faisal. Kapolres melalui Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata, menjelaskan, pengecekan itu merupakan bagian dari komitmen Polres Indramayu dalam menjaga standar pelayanan kepolisian, termasuk di dalam ruang tahanan.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dan kontrol rutin guna memastikan prosedur pengamanan berjalan sesuai SOP serta kondisi para tahanan dalam keadaan sehat dan aman,” ujar Junata.

Dalam pengecekan itu, Kapolres juga memberikan arahan kepada petugas jaga agar tetap waspada dan tidak lengah dalam menjalankan tugas, serta memperhatikan faktor keselamatan diri maupun para tahanan. “Seluruh personel diminta tetap disiplin dan waspada. Kesehatan serta hak-hak dasar para tahanan juga harus tetap diperhatikan,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,GAZA -- Seorang pejabat senior PBB mengutuk keras perang Israel di Gaza pada Rabu (2/4/2025), ia juga menggambarkannya sebagai “perang tanpa batas” di tengah serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap para relawan kemanusiaan.

Pejabat senior urusan kemanusiaan di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), Jonathan Whittall di wilayah Palestina, menyoroti penemuan kuburan massal yang berisi mayat 15 pekerja kemanusiaan yang dibunuh oleh tentara Israel baru-baru ini.

Berbicara dalam sebuah konferensi pers virtual, Whittall mengatakan, “Mereka terbunuh ketika mencoba menyelamatkan nyawa.”

Merujuk pada insiden ini, Whittall menekankan pentingnya insiden tersebut dalam menggambarkan parahnya situasi.

"Saya memulai dengan kasus ini karena saya pikir ini sangat melambangkan titik yang telah kita capai di Gaza. Apa yang terjadi di sini menentang, ini menentang kesopanan, menentang kemanusiaan, menentang hukum, ini benar-benar perang tanpa batas,” kata Whittall, dikutip dari halaman Palestine Chronicle, Kamis (3/4/2025).

Dia juga menggarisbawahi kondisi yang memburuk di Gaza, mencatat bahwa pada Rabu lalu 64 persen wilayah Gaza berada di bawah perintah pemindahan paksa yang aktif atau berada di dalam apa yang disebut zona penyangga.

Memperingatkan bahwa tidak ada tempat dan tidak ada yang aman di Gaza, ia menggambarkan bagaimana warga sipil dibom oleh Israel ketika mencari makanan. Israel juga menghancurkan gudang-gudang kemanusiaan.

Menolak klaim Israel bahwa ada cukup makanan di Gaza, Whittall mengatakan, “Persediaan makanan secara harfiah diteteskan ke daerah kantong tersebut.”

Menekankan bahwa bantuan kemanusiaan saja tidak dapat menyelesaikan krisis, Whittall menegaskan bahwa tindakan politik dan akuntabilitas diperlukan. "Tidak ada solusi kemanusiaan untuk krisis ini,” katanya.

Terlepas dari kehancuran yang terjadi, ia menunjukkan bahwa warga Palestina terus memegang harapan.

“Harapan itu mati terakhir di Gaza,” kata Whittall, seraya menyerukan kepada negara-negara untuk menegakkan hukum internasional dan mendorong gencatan senjata.

Sebelumnya pada Selasa, pesawat tempur Israel melakukan pembantaian pada hari Rabu ketika mereka mengebom sebuah klinik UNRWA yang menampung para pengungsi di kamp pengungsian Jabaliya, Gaza, Palestina.

Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Bursh mengkonfirmasi bahwa sedikitnya 19 warga Palestina, termasuk sembilan anak-anak, wafat dan beberapa warga sipil terluka.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, juga mengutuk serangan Israel yang sangat keji itu.

“Bahkan reruntuhan bangunan pun menjadi sasaran,” tulis Lazzarini dalam sebuah unggahan di akun X-nya, mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut menampung lebih dari 700 orang saat diserang Israel.

Menurut Lazzarini, di antara mereka yang wafat dilaporkan terdapat sembilan anak-anak, termasuk seorang bayi berusia dua minggu.

Komisaris Jenderal UNRWA mengutuk pengabaian total terhadap staf, tempat, atau operasi PBB (sebagai) pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan menyerukan penyelidikan independen untuk mencari tahu situasi dari setiap serangan ini dan pelanggaran serius yang terjadi.

Genosida yang Sedang Berlangsung

Kekerasan baru Israel pada tanggal 18 Maret 2025 telah melanggar gencatan senjata yang dimulai pada tanggal 19 Januari 2025. Aksi militer terbaru ini telah menewaskan ratusan warga Palestina dan melukai lebih banyak lagi, terutama warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

Meskipun pelanggaran tersebut telah dikecam oleh banyak negara dan kelompok hak asasi manusia (HAM), Amerika Serikat (AS) tetap mendukung Israel, dengan menyatakan bahwa kampanye militer tersebut dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Washington.

Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan meninggalkan Gaza dalam kehancuran.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di daerah kantong tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sebanyak 1.320 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan 1 orang Anak Binaan di Lapas, Rutan, dan LPKA wilayah DIY menerima Remisi Khusus (RK). Remisi diberikan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Dari jumlah tersebut, 10 orang di antaranya langsung bebas. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) DIY, Lili mengatakan, pemberian remisi merupakan bagian dari apresiasi dari negara kepada para WBP yang telah mengikuti program pembinaan di lapas/rutan dengan baik. "Remisi ini menjadi salah satu bentuk apresiasi atas kepatuhan para WBP dalam mengikuti pembinaan di lapas/rutan yang telah berjalan selama ini,” katanya, Selasa (1/4/2025).

Lili menyampaikan proses pidana yang telah dijalani sebelumnya oleh WBP harus menjadi pembelajaran agar tidak melakukan kesalahan yang sama di waktu mendatang. Pemberian remisi ini diharapkan menjadi semangat dan tekad bagi WBP untuk berbenah menjadi insan yang lebih baik.

"Pemasyarakatan ini mempunyai tanggung jawab untuk membina para WBP sehingga mereka menyadari kesalahan dan bisa kembali ke arah yang lebih baik. Nantinya ketika mereka bebas juga dapat mandiri serta diterima masyarakat," ucap dia.

Adapun rincian napi penerima remisi kali ini antara lain Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sebanyak 395 orang, Lapas Kelas IIA Yogyakarta 414 orang, Lapas Kelas IIB Sleman 114 orang, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 115 orang; Lapas Kelas IIB Wonosari 118 orang; dan Rutan Kelas IIB Bantul 95 orang. Kemudian dI Rutan Kelas IIA Yogyakarta 42 orang, Rutan Kelas IIBWates 20 orang, LPKA Kelas II Yogyakarta sebanyak 8 Orang (7 narapidana dan 1 Anak Binaan).

"Dari jumlah itu total ada sebanyak 1.321 Orang yang menerima remisi," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebahagiaan Idul Fitri dinikmati banyak orang. Bukan hanya yang hidup di rumah dan warga bebas, tapi juga mereka yang mendekam di dalam penjara (lembaga pemasyarakatan/lapas). Petugas pemasyarakatan menyediakan waktu besuk agar para napi dapat bertemu orang-orang yang dicintai.

"Suasana haru dan bahagia mewarnai para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Samarinda pada Hari Raya Idul Fitri," kata Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus di Samarinda, Selasa.

Pihak lapas membuka layanan kunjungan khusus dimulai pada Senin (31/3) hingga Kamis (3/4), memberikan kesempatan berharga bagi para narapidana untuk bertemu langsung dengan sanak saudara di hari kemenangan umat Islam ini.

Theo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang guna mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang ingin berkunjung. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen lapas dalam memfasilitasi hak warga binaan untuk menjalin silaturahim dengan keluarga, terutama di momen penting seperti Lebaran.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas sejak pagi hari pertama Idul Fitri. Sejak pintu lapas dibuka, puluhan keluarga berdatangan dengan membawa berbagai macam bingkisan dan makanan khas Lebaran.

Para keluarga napi tersebut tak sabar untuk bertemu, bertatap muka, dan berbagi cerita dengan anggota keluarga yang sedang menjalani masa hukuman.

Momen pertemuan di ruang kunjungan dipenuhi dengan berbagai ekspresi. Ada yang saling berpelukan erat, meneteskan air mata haru, hingga berbagi tawa bahagia.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Kamran Dikarma

Menjelang perayaan Idul Fitri, aktivitas Novita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Semarang, Jawa Tengah, menjadi lebih sibuk. Novita, yang merupakan terpidana kasus korupsi, adalah kapten di Bakery Paramesti Maheswari, salah satu unit kegiatan atau bimbingan kerja (bimker) bagi para penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

Siang itu, Novita dengan cekatan menangani dua pekerjaan sekaligus. Dia menempatkan loyang-loyang berisi adonan kue kacang ke rak oven, lalu sejurus kemudian menata kue yang telah matang ke dalam stoples. Semua kegiatan itu dilakukan Novita di area khusus bimker yang menempati bangunan semi-terbuka dan terletak di dekat pintu masuk lapas. Area tersebut memiliki beberapa seksi untuk bimker lainnya, seperti menjahit dan membatik.

Aktivitas Novita membuat kue kacang bukan hanya sekadar untuk melatih kemahirannya semata. Mendekati Lebaran, Bakery Paramesti Maheswari selalu kebanjiran pesanan kue kering. Pesanan datang tidak hanya dari para penghuni lapas, tapi juga pegawai-pegawai lapas.

“Untuk Lebaran, kita buat tujuh macam kue kering. Ada kastengel, nastar, sagu keju, sagu almond, kukis, kue kacang, sama biji ketapang,” ungkap Novita ketika diwawancara baru-baru ini.

Novita mengatakan, kegiatan pembuatan kue kering dimulai dari ketika dia dikeluarkan dari sel tahanan, yakni sekitar pukul 07:30 WIB, dan berlangsung hingga pukul 15:00 WIB. Dalam prosesnya, Novita dibantu tiga rekannya yang juga penghuni Lapas Kelas IIA Semarang. Karena Novita dipilih sebagai kapten, alur kegiatan produksi diatur olehnya.

Novita menjelaskan, dalam sehari, kegiatan produksi akan difokuskan untuk membuat satu jenis kue kering. “Saya targetkan satu macam kue kering itu tiga sampai empat kilo tepung,” ujar perempuan yang sudah tujuh tahun mendekam di Lapas Kelas IIA Semarang tersebut.

Semua bahan dan peralatan pembuatan kue telah disiapkan lapas. Novita dan rekan-rekannya hanya perlu melakukan produksi. “Di sini baking tidak hanya membuat kue kering saja, tapi macam-macam. Tapi khusus untuk Lebaran, kita khusus tidak berjualan apa-apa, tapi hanya menyiapkan kue kering,” ucap Novita.

Novita mengaku sudah hobi membuat kue jauh sebelum menjadi terpidana dan ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Dia mengatakan, hobinya tersebut muncul karena ibunya pernah membuka bisnis katering.

Dari setiap pesanan kue yang terjual, Novita dan rekan-rekannya akan memperoleh premi. Premi tersebut dapat digunakan untuk kebutuhannya di dalam lapas. "Kalau (premi dari penjualan) kue kering ya lumayan. Bisa lebih dari Rp 1 juta. Bisa dipakai untuk kebutuhan kita di sini," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang memberikan remisi khusus kepada 774 narapidana. Remisi tersebut diberikan dalam rangka perayaan Idul Fitri.

"Remisi Khusus (RK) Idul Fitri diberikan kepada narapidana yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, di antaranya telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan, tidak terdaftar pada Register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), aktif mengikuti program pembinaan di Lapas serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko," kata Kepala Lapas Kelas I Semarang Mardi Santoso dalam keterangannya, Senin (31/3/2025).

Dia menjelaskan, terdapat tiga dasar dalam pemberian remisi kepada narapidana. Mereka yakni Undang-Undang Republik indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Mardi mengungkapkan, dari 774 narapidana yang memperoleh remisi, sebanyak 772 di antaranya tergolong dalam RK I. Sementara dua lainnya termasuk dalam RK II.

Dalam RK I, sebanyak 77 narapidana memperoleh remisi 15 hari; 616 narapidana memperoleh remisi satu bulan; 60 narapidana memperoleh remisi satu bulan dan 15 hari; 19 narapidana memperoleh remisi dua bulan. Sementara dalam RK II, satu narapidana memperoleh remisi satu bulan dan satu narapidana lainnya mendapatkan remisi dua bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebanyak 774 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Remisi diberikan kepada narapidana yang beragama Islam dalam menyambut Lebaran.

"Remisi Khusus (RK) Idul Fitri diberikan kepada narapidana yang beragama Islam yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif, di antaranya telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan, tidak terdaftar pada Register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), aktif mengikuti program pembinaan di Lapas serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko," kata Kepala Lapas Kelas I Semarang Mardi Santoso dalam keterangannya, Senin (31/3/2025).

Mardi menjelaskan, terdapat tiga dasar dalam pemberian remisi kepada narapidana. Mereka yakni Undang-Undang Republik indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Dari 774 narapidana yang memperoleh remisi, sebanyak 772 di antaranya tergolong dalam RK I. Sementara dua lainnya termasuk dalam RK II.

Dalam RK I, sebanyak 77 narapidana memperoleh remisi 15 hari; 616 narapidana memperoleh remisi satu bulan; 60 narapidana memperoleh remisi satu bulan dan 15 hari; 19 narapidana memperoleh remisi dua bulan. Sementara dalam RK II, satu narapidana memperoleh remisi satu bulan dan satu narapidana lainnya mendapatkan remisi dua bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi izin bagi tahanan untuk bertemu dengan keluarganya di hari pertama dan kedua Lebaran 2025. Tapi, KPK membatasi pertemuan itu hanya dapat dilakukan selama tiga jam.

"Untuk layanan kunjungan keluarga dijadwalkan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB," kata anggota Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan pers pada Senin (31/3/2025).

Budi menyampaikan kunjungan keluarga dilakukan seusai para tahanan menunaikan Shalat Id. KPK mengizinkan Shalat Id terpusat bagi semua tahanan di rutan yang dikelola KPK.

"Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1446 H untuk para tahanan KPK, pada 31 Maret 2025 di Masjid KPK Gedung Merah Putih," ujar Budi.

Budi menjelaskan keluarga tahanan diperbolehkan mengirimkan makanan untuk dinikmati saat lebaran di dalam rutan. Penyerahan makanan bisa dilakukan sebelum pertemuan dengan keluarga.

"KPK juga membuka layanan pengiriman makanan bagi Tahanan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB," ucap Budi.

Tercatat 49 tahanan KPK, 38 diantaranya memeluk Islam yang merayakan Idul Fitri pada hari ini. Rinciannya sebanyak 22 tahanan di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih dan 16 tahanan di Rutan cabang KPK gedung C1.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak 17.265 narapidana di 33 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Jawa Barat, mendapatkan remisi satu Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025. Sementara 103 narapidana lainnya mendapatkan remisi dua dan langsung bebas.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali mengatakan mayoritas narapidana yang mendapatkan remisi Lebaran 2025 merupakan narapidana kasus narkotika. Mereka tersebar di 33 lapas dan rutan di seluruh Jawa Barat.

"Remisi Idul Fitri 17.265, kebanyakan kasus narkoba yang memperoleh remisi," ucap dia saat dihubungi, Ahad (30/3/2025).

Ia menuturkan para narapidana yang mendapatkan remisi berjenis kelamin perempuan, laki-laki hingga anak-anak. Selain narapidana narkotika, narapidana yang mendapatkan remisi yaitu narapidana korupsi dan pidan umum.

"Tipikor gak ada (langsung bebas)," ungkap dia.

Kusnali mengatakan remisi satu yaitu pengurangan pidana akan tetapi masih harus menjalani pidana yang belum selesai. Sedangkan remisi dua yaitu, ia mengatakan narapidana mendapatkan pengurangan pidana dan masa pidana habis. Sehingga yang bersangkutan bebas.

Ia menyebut pengurangan resmi bervariasi dari mulai 15 hari dan maksimal 2 bulan. "Variatif dari 15 hari maksimal 2 bulan," ungkap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum pihak keluarga korban pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru Kalimantan Selatan, mengungkapkan bahwa tewasnya korban bernama Juwita (23) kemungkinan mengarah pada pembunuhan berencana. Pembunuhan diduga dilakukan oknum TNI AL berinisial J berpangkat kelasi satu, anggota Lanal Balikpapan.

“Kami sudah memberikan keterangan lengkap kepada penyidik Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin, terkait kasus pembunuhan ini kita kawal bersama,” kata Muhamad Pazri selaku kuasa hukum keluarga korban usai memenuhi panggilan penyidik di Denpomal Banjarmasin, Sabtu (29/3/2025).

Pazri menegaskan bahwa perbuatan tindak pidana ini mengarah pada pembunuhan berencana berdasarkan bukti sementara. Bahkan pihaknya bersama penyidik juga satu pemikiran bahwa terduga pelaku mengarah pada pembunuhan berencana.

“Yang lebih menguatkan adalah bahwa pelaku mengakui perbuatannya, pelaku mengeksekusi korban di dalam mobil. Kami cukup puas dengan penyidik berkaitan pasal yang dituduhkan kepada terduga pelaku,” kata Pazri.

Ia menekankan bahwa pihaknya mewakili keluarga korban, meyakini perbuatan ini adalah pembunuhan berencana karena barang bukti terpenuhi berdasarkan temuan sementara.

Kemudian, kata dia, terkait motif pembunuhan oleh terduga pelaku masih didalami oleh penyidik Denpomal Banjarmasin, dan mudahan segera terungkap seterang-terangnya.

Pazri bersama tim mengapresiasi penyidik Denpomal Banjarmasin karena transparan dan terbuka dengan keterangan yang disampaikan pihak keluarga menurut alat bukti, dan diharapkan penyidik profesional menangani kasus ini hingga oknum TNI AL tersebut mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya.

Selain memberikan keterangan, pihak keluarga korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen alat bukti kepada penyidik agar kasus ini segera diproses secara cepat, terbuka, dan seadil-adilnya.

Terkait dugaan pembunuhan berencana ini, Pazri mengaku belum ada barang bukti yang mengarah pada pelaku dibantu oleh rekannya, masih pelaku tunggal.