Pemkab Klaten menggelar Sosialisasi Produk Hukum dan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Klaten. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta camat dan kepala desa se-Kabupaten Klaten.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Tegulasi BPIP, Adhianti menilai Perda yang dicanangkan Pemkab Klaten tersebut dapat dijadikan mercusuar nasional terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di daerah.

Ia mengatakan, Perda Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan Kebangsaan merupakan wujud perhatian Pemkab Klaten terhadap pentingnya penanaman ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dalam semua lini.

"Ada beberapa hal penting yang menggugah BPIP untuk hadir ke sini (Klaten), salah satu yang utama karenna adanya Perda Kabupaten tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan," kata Adhianti di Pendapa Setda Kabupaten Klaten, Selasa (21/5/2024).

Ia turut mengapreasiasi Perda tersebut dan mengaku ingin berkolaborasi dalam pengimplementasiannya ke daerah lainnya. "Jika diberi kesempatan, mari kita sama-sama bawa Perda ini ke seluruh Indonesia sebagai mercusuar pertama," ajaknya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, lewat kegiatan yang diinisiasi Biro Hukum dan Organisasi BPIP melalui Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPIP itu dapat memberikan gambaran penerapan indikator nilai Pancasila dalam proses pembentukan berbagai produk hukum yang disusun camat hingga lurah atau kepala desa.

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong camat, lurah, dan kepala desa dapat melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila kepada masyarakat," terangnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten Jajang Prihono yang hadir mewakili Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan, produk hukum yang solid dan pemahaman yang mendalam dalam nilai-nilai Pancasila adalah kunci dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Produk hukum yang baik pun nantinya dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif.

"Kita perlu memastikan setiap aturan yang dibuat dapat kita pahami bersama. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ideologi Pancasila juga merupakan hal yang sangat penting. Pancasila bukan hanya sekedar semboyan, tapi merupakan landasa filosofis bangsa Indonesia," ungkapnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Purn Dr Achmadi menyampaikan beberapa rancangan program perlindungan saksi dan korban. Achmadi menyebut saat ini LPSK mendukung penguatan perlindungan pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana, termasuk mengupayakan dana bantuan korban.

"Mandat dalam upaya perlindungan korban antara lain dana bantuan korban yang diamanatkan dalam undang-undang. Mekanisme khusus terhadap saksi dan korban, anak dan kelompok rentan lainnya menjadi fokus dalam upaya pemenuhan hak korban," ujar Achmadi, dalam konferensi pers di LPSK, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2024).

Achmadi mengatakan beberapa hal akan diprioritaskan LPSK dalam kepemimpinan lima tahun ke depan. Di antaranya adalah penguatan perlindungan saksi korban korupsi, TPPU, terorisme, hingga restitusi dalam suatu permohonan perkara.

"Penguatan isu-isu strategis perlu diprioritaskan dalam kepemimpinan 2024-2029. Penguatan mekanisme dan kualitas perlindungan saksi korban tindak pidana seperti pelanggaran berat, korupsi, pencurian uang, terorisme, narkotika, TTPO, dan psikotropika serta tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk tindak pidana lain yang mengatakan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya," kata Achmadi.

"Access to justice melalui perlindungan saksi dan korban perlu ditingkatkan. Termasuk subjek pemohon, terlindung LPSK yang mendorong implementasi perlindungan sementara serta restitusi," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyebutkan saat ini LPSK bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) untuk penanganan kasus Kekerasan Seksual (KS). Saat ini LPSK masih menunggu aturan turunan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Baru dua turunannya yakni Peraturan Presiden (Perpres) terkait Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Perpres APH Pendamping. Terkait LPSK itu dana bantuan korban yang dipersiapkan apabila pelaku tidak bisa atau kurang menyiapkan dana restitusi korban," kata Sri Nurherwati.

Nur menyebut aturan turunan ini untuk menunjang dan optimalisasi UU TPKS. Pembahasan yang lama karena isu-isu prioritas masih dibahas secara mendalam.

"Salah satunya adalah membangun mekanisme khusus terkait perlindungan saksi dan korban terkait anak, perempuan, dan kelompok lainnya. Termasuk juga mendorong perlindungan sementara karena kewenangan ini ada di LPSK bukan di Kepolisian," pungkasnya.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi perlindungan untuk tiga saksi dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Salah satu yang dilindungi adalah mantan ajudan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Panji Hartanto, yang saat ini juga dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

"Bukan hanya saat sidang, LPSK juga akan melakukan monitoring kondisi fisik, tempat tinggal, maupun tempat kerja Terlindung setelah memberikan keterangan sebagai saksi. Pengamanan juga diperlukan jika adanya ancaman serius terhadap terlindung LPSK dengan membawa terlindung ke rumah aman atau shelter," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam keterangannya, Rabu (17/4/2024).

Susi mengatakan permohonan perlindungan terkait kasus SYL ke LPSK diajukan pada 6 Oktober 2023. Dia mengatakan dua orang lainnya yang diberi perlindungan oleh LPSK adalah driver SYL berinisial HT dan kepala rumah tangga SYL berinisial UN.

"Itu driver-nya dan kepala rumah tangga SYL," ujarnya.

Dia mengatakan HT dan UN mendapat program perlindungan fisik. Selain itu, UN mendapat rehabilitasi psikologis.

"HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural. Sedangkan UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis," ujarnya.

Sebagai informasi, ada 5 pemohon yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK dalam kasus korupsi dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian. Lima orang itu adalah SYL, MH selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian, Panji Hartanto selaku mantan ajudan SYL, HT selaku driver SYL, serta UN selaku Kepala Rumah Tangga SYL.

Namun, hanya tiga orang yang akhirnya mendapat perlindungan dari LPSK. Ketiganya adalah Panji, HT, dan UN.

"LPSK menolak Permohonan yang diajukan oleh SYL dan MH dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keduanya berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK," ujarnya.

Simak Video 'SYL ke Eks Ajudan: Ingat Panji, Pengadilan Itu Bukan di Dunia Ini':

[Gambas:Video 20detik]

Tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan mengajukan perlindungan saksi yang akan memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim hukum AMIN menyebut hal itu sebagai bentuk melindungi keamanan para saksi.

"Kami akan coba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK nanti, mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini," kata Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir usai sidang perdana sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Ari mengatakan pihaknya juga meminta agar nama-nama saksi dirahasiakan terlebih dulu. Sebab, kata dia, beberapa saksi yang akan dihadirkan telah mengundurkan diri lantaran diduga adanya intimidasi.

"Dalam persidangan tadi, kami sampaikan tentang keamanan dan kerahasiaan saksi-saksi kami. Jadi kami mohon untuk nama-nama dimasukkan belakangan, karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri," ujarnya.

"Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, kriminalisasi, dan itu terjadi," sambungnya.

Ari menuturkan pihaknya akan membuktikan adanya intimidasi kepada para saksi. Meski begitu, dia juga bersyukur masih ada saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan.

"Faktanya bisa kami buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian dan siap bersaksi," tuturnya.

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 sesi pertama. Agenda sidang perdana ialah mendengarkan permohonan pemohon.

Sidang dibagi dua sesi, untuk sidang pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dijadwalkan pukul 08.00 WIB. Sedangkan Ganjar-Mahfud pukul 13.00 WIB.

Simak Video 'Yusril soal Isi Gugatan Anies: Lebih Banyak Opini daripada Fakta':

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengaku bahagia dan optimis ideologi negara Pancasila terus menyala di setiap jiwa komponen bangsa. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya buku tentang Pancasila yang ditulis oleh generasi Z, yakni Maulana Fajri seorang mahasiswa kelahiran tahun 2002.

''Saya tak punya wewenang untuk melarang atau memerintah seseorang menulis buku tentang Pancasila, meski objek buku itu adalah berita-berita tentang Pancasila yang bersumber dari saya sebagai politisi sekaligus pejabat publik. Saya malah optimis, ada Generasi Z peduli Pancasila,'' ujar Ahmad Basarah dalam keterangannya, Jumat (9/2/2024).

Dalam peluncuran buku 'Media, Propaganda, Kolaborasi Politisi: Studi Kasus Publisitas Ahmad Basarah Bumikan Pancasila' di Universitas Negeri Malang (UM), Malang, Jawa Timur, Basarah berharap Maulana Fajri dapat melakukan diseminasi Pancasila di banyak kampus di Indonesia.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu awalnya mengaku terkejut ada anak Generasi Z sangat menaruh perhatian terhadap semua press release yang ia sebar di media massa. Ia menyebut rata-rata press release ini mengulas urgensi Pancasila.

Berbekal berita tersebut, lanjut Ahmad Basarah, mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu membuktikan secara ilmiah dalam skripsinya terdapat kolaborasi positif antara dirinya sebagai politisi dengan media massa.

"Jarak antara Generasi Z dengan masa kelahiran Pancasila itu sangat jauh. Menurut studi, generasi ini asyik dengan gadget mereka, yang dengan itu mereka bergaul dengan masyarakat dunia tanpa batas-batas negara," papar Basarah.

"Pikiran mereka berorientasi transnasional. Jadi, kalau ada di antara generasi ini peduli pada ideologi negara dan nasionalisme, saya amat sangat bangga," imbuhnya.

Lebih lanjut, Basarah mengungkapkan dirinya tak hanya menjadi politisi tetapi juga akademisi yang mengajar di Universitas Islam Malang, Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jakarta, dan beberapa kampus lain.

"Politisi murni cenderung memikirkan diri sendiri untuk kemenangan elektoral. Seorang negarawan memikirkan bangsa dan negaranya. Pilihan saya untuk menekuni Pancasila adalah jalan sunyi yang tak semua orang mau menekuninya, meski sekarang mulai dicatat oleh dunia akademis," ungkapnya.

Sebagai informasi, peluncuran buku yang juga dihadiri Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah ini dilanjutkan dengan diskusi buku. Ada empat pembicara dalam diskusi ini, antara lain Rektor UM Prof Dr Hariyono, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo, Ketua PWI Malang Cahyono, dan Maulana Fajri sebagai penulis buku. Hadir pula Direktur Pusat Kajian Pancasila Syaiful Arif sebagai moderator.

Rektor UM Prof Dr Hariyono menilai penerbitan buku tentang Pancasila oleh mahasiswa strata satu ini sangat menginspirasi kampus yang dipimpinnya. Dengan demikian, mahasiswa tempatnya mengajar juga bisa menulis buku seperti Maulana Fajri.

"Apalagi yang menjadi objek kajian adalah pikiran-pikiran Ahmad Basarah, itu sudah tepat," ucap mantan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dr. Agung Suprojo menilai jika ada puluhan saja Generasi Z dan Generasi Milenial peduli pada Pancasila, maka generasi tua yang selama ini berkutat melakukan sosialisasi Pancasila bisa hidup nyaman. Pasalnya, ideologi negara dijamin aman dari setiap perbenturan ideologi-ideologi dunia.

Plt Sekjen MPR RI Siti Fauziah pun menyebut acara sosialisasi empat pilar kali ini unik.

"Biasanya generasi muda hanya jadi objek. Kali ini ada Generasi Z lewat bukunya justru menjadi subjek yang menyebarkan nilai-nilai Pancasila," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Inspirasi di Balik Konten TikToker Abah Didi: Sinetron Azab hingga Gen Z':

[Gambas:Video 20detik]

Jaleswari Pramodhawardani mundur dari posisinya sebagai Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP). Jaleswari akan resmi meninggalkan jabatannya pada 1 Februari 2024.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2024).

Jaleswari mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Kepala KSP Moeldoko. Dia menjelaskan alasannya mundur karena pilihan politik.

"Secara formal, proses permohonan pengunduran diri tersebut telah saya ajukan kepada Bapak Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan," ujarnya.

"Adapun alasan pengunduran diri saya didasari pada etika dan keyakinan yang saya harus pegang. Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," lanjutnya.

Jeleswari memahami prinsip netralitas sebagai pegawai pemerintah. Untuk itu, dia mengundurkan diri demi menjaga profesionalismenya.

"Saya juga memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah, terutama di tahun politik ini," ucapnya.

Jaleswari meminta maaf kepada seluruh jajaran KSP. Dia berharap Indonesia terus bergerak lebih baik.

"Saya pribadi memohon maaf apabila dalam mengemban jabatan sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, terdapat ruang penyempurnaan yang belum saya isi secara maksimal. Demikian siaran pers ini saya sampaikan. Semoga Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT," ucapnya.

Densus 88 berhasil meringkus 10 orang terduga teroris di wilayah Sragen dan Boyolali, Jawa Tengah. Sebanyak 9 orang merupakan anggota jaringan JI, sementara satu orang jaringan JAD.

"Ada satu orang di Jawa Tengah, merupakan anggota JAD yang pada waktu bersamaan juga dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara NK, jadi ada 9 orang JI yang pertama, ditambah 1 orang dari JAD sehingga total jadi 10. Dalam satu rangkaian penegakan hukum yang ditangkap dari wilayah Sragen, Boyolali, Jawa Tengah," kata juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, kepada wartawan, Rabu (20/12/2023).

Sembilan di antara yang ditangkap itu, lanjut Aswin, disebut sebagai pentolan wilayah Qodimah Timur untuk organisasi JI. Hal tersebut merupakan pembagian wilayah di JI.

Aswin mengungkap kelompok tersebut berperan menyuarakan tentang khilafah. Mereka bergerak dan ingin mengganti ideologi Pancasila.

"Kelompok ini seperti sudah kita ketahui sangat menyuarakan tentang khilafah dan kemudian anti-Pancasila, ingin mengubah atau mengganti ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman dari kelompok tersebut," ungkapnya.

Dari penangkapan tersebut, sejumlah senjata api disita. Di antaranya senjata api laras pendek, 10 TCP berkaliber 6 dan 8 mm, kemudian kaliber 5,56 sebanyak 70 butir, kaliber 3,8 spesial sebanyak 107 butir, dan kaliber 9,9 mm sebanyak 69 butir, serta beberapa senjata lain yang bersifat manual seperti panah mesin.

Tidak hanya sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila juga harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Berikut cara menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila.

Setiap sila memiliki makna yang berbeda-beda dan dapat menjadi pedoman hidup bermasyarakat bagi rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu dipahami untuk menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila, sebagaimana dilansir dari artikel berjudul Pancasila Rumah Kita milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai-nilai Pancasila

Berikut penjelasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar dapat menumbuh rasa cinta pada Pancasila itu sendiri.

1. Memahami Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Rakyat Indonesia percaya dan yakin akan adanya Tuhan.

Sila ini memerdekakan setiap rakyat Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai perintah agama.

Untuk memahami sila pertama Pancasila, setiap pemeluk agama di Indonesia harus bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Toleransi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama.

Tidak hanya itu, rakyat Indonesia juga harus menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan juga hidup rukun.

2. Memahami Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia yang adil dan beradab menggambarkan bangsa Indonesia yang sadar bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama derajatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman terhadap sila kedua Pancasila dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menegakkan keadilan dan kebenaran.

Agar dapat mencintai Pancasila, maka sila kedua dapat diterapkan dalam sehari-hari dengan saling mencintai sesama manusia tanpa mengindahkan perbedaan, baik suku hingga agama.

Tidak hanya itu, menanamkan sikap tenggang rasa, menghargai, dan menghormati orang lain serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan juga perlu dilakukan.

3. Memahami Sila Persatuan Indonesia

Sila persatuan Indonesia menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu kesatuan. Pluralitas di Indonesia disatukan oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Melansir Buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila oleh Ni Putu Candra Prastya Dewi dan Drs. I Made Sedana, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah upaya untuk membangun dan membina nasionalisme dalam negara.

Nasionalisme adalah cinta Tanah Air. Maka, untuk mencintai Pancasila rakyat Indonesia haruslah mencintai Tanah Air dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Penerapan sila persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan rela berkorban demi negara dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

4. Memahami Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menjelaskan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia demokrasi yang sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia dipegang oleh rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugas negara, pemerintahan Indonesia terdiri atas badan-badan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Setiap warga negara dibebaskan untuk menentukan pilihannya dan tidak diperbolehkan memaksakan kehendak orang lain. Untuk memahami sila keempat, maka setiap orang harus menghormati hasil keputusan bersama yang dilakukan melalui musyawarah.

5. Memahami Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil di bidang apa pun, mulai dari bidang hukum hingga sosial, seperti disebutkan dalam buku Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa karya Pandji Setijo.

Setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama selaku bangsa Indonesia, maka dari itu wajib ditegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun salah satu cara menerapkan sila kelima Pancasila di antaranya menghargai hak-hak orang lain, seperti tidak menyalakan radio dengan volume keras hingga mengganggu tetangga.

7 Cara Menumbuhkan Rasa Cinta pada Pancasila

Dari penjelasan di atas, berikut poin-poin cara menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila:

• Bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan.
• Menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan juga hidup rukun.
• Saling mencintai sesama manusia tanpa mengindahkan perbedaan, baik suku hingga agama.
• Menanamkan sikap tenggang rasa, menghargai dan menghormati orang lain serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
• Rela berkorban demi negara dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
• Menghormati hasil keputusan bersama yang dilakukan melalui musyawarah.
• Tidak menyalakan radio dengan volume keras hingga mengganggu tetangga.

Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila.

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Setiap sila yang terdapat dalam Pancasila mengandung nilai dasar yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Bagaimana sifat nilai dasar Pancasila tersebut?

Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs Kelas VIII karya Simanjuntak, Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan reformatif, dinamis, dan terbuka. Dalam hal ini, ideologi Pancasila bersifat aktual dan dinamis.

Ideologi Pancasila juga antisipatif, sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan dinamika aspirasi masyarakat. Secara umum, nilai dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka dikelompokkan menjadi tiga.

Tiga nilai dalam ideologi Pancasila

1. Nilai dasar Pancasila

Sifat nilai dasar Pancasila merupakan hakikat dari kelima sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai pancasila termasuk nilai dasar yang bersifat universal. Sehingga, dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.

Daftar nilai dasar ideologi Pancasila secara resmi dan sah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang menjadi tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif, dan berkedudukan fundamental.

2. Nilai instrumental Pancasila

Nilai instrumental merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai contoh perubahan pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.

3. Nilai praksis Pancasila

Nilai praksis merupakan perwujudan dari nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti halnya nilai instrumental, nilai praksis juga berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat.

Berikutnya adalah pengamalan yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila

Dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berikut pengamalan tiap sila yang tidak lepas dari sifat nilai dasar Pancasila

45 poin pengamalan tiap sila dalam Pancasila

A. Sila ke-1 Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai yang terkandung: Nilai religius atau nilai ketuhanan

Pengamalan nilai sila ke-1:

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

B. Sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai yang terkandung: Nilai kemanusiaan

Pengamalan nilai sila ke-2:

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

8. Berani membela kebenaran dan keadilan.

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

C. Sila ke-3: Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung: Nilai persatuan bangsa

Pengamalan nilai sila ke-3:

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.

3. Mengembangkan rasa cinta kepada Tanah Air dan bangsa.

4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan ber-Tanah Air Indonesia.

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.

7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Nilai yang terkandung: Nilai kerakyatan

Pengamalan nilai sila ke-4:

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.

2. Tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

E. Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung: Nilai keadilan sosial

Pengamalan nilai sila ke-5:

1. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4. Menghormati hak orang lain.

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.

9. Suka bekerja keras.

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Bagaimana, detikers, sudah paham mengenai sifat nilai dasar Pancasila?

Pancasila mempunyai lima sila yang masing-masing memuat nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah mufakat), dan keadilan sosial. Dalam buku Memahami Pancasila oleh Fais Yonas Bo'a dan Sri Handayani, Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia.

Kelima sila dalam Pancasila juga bersifat mono pluralis atau kesatuan yang utuh. Maksudnya, kelimanya harus selalu dimaknai dan dilaksanakan dengan utuh.

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa, sumber tertib hukum, konsensus final, dan ideologi negara.

Dilansir dari buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila karya Winarno, Pancasila memenuhi kriteria sebagai ideologi terbuka. Dalam buku tersebut, menurut Frans Magnis Suseno (1995), yang dimaksud dengan ideologi terbuka adalah:

1. Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri. Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka tidak berdasarkan paksaan dari luar.

Keyakinannya berdasarkan konsensus atau kesepakatan masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat.

2. Isinya tidak langsung operasional setiap saat. Tiap generasi dalam kurun waktu tertentu perlu menggali kembali nilai falsafah dan implikasi pada situasinya sendiri.

Artinya, nilai-nilainya terbuka terhadap perkembangan baru dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam pancasila bersumber pada budaya masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi kausa materialis Pancasila.

Ideologi Pancasila bersumber pada?

Dilansir dari Civic Education karangan Jazim Hamidi, menurut Wahjono (2008), ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang integralistik (Indonesia) yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan.

Ideologi Pancasila adalah suatu kesatuan tata nilai tentang gagasan-gagasan yang mendasar. Pancasila dilandaskan pada pandangan hidup bangsa dan jawaban atas perlunya falsafah dasar negara Indonesia.

Kembali pada buku Paradigma Baru Pendidikan Pancasila, sebagai ideologi nasional Pancasila memerlukan perwujudan konkret dan aplikatif. Hal ini terkait perannya sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat.

Dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, disebutkan bahwa Pancasila perlu diamalkan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang integralistik (Indonesia) yang mengutamakan gagasan negara bersifat persatuan. Pancasila juga memerlukan perwujudan yang konkret.

Semoga informasinya bermanfaat, detikers!

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia yang berdasarkan pada lima sila. Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Rahmanuddin Tomalili, Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa Indonesia adalah pandangan hidup seluruh rakyat.

Contoh penerapan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi berbagai bidang. Aspek tersebut misalnya membantu sesama warga, bergotong-royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bermasyarakat.

Mengapa Pancasila berperan sebagai ideologi negara dan bangsa? Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) karya Ani Sri Rahayu menjelaskan, Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut tentang cita-cita, masa depan, kehidupan, dan prinsip hidup.

Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dalam penyelenggaraan negara. Dikutip dari buku Apa Mengapa Bagaimana, Pembelajaran Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan karya Hamid Darmadi, dasar norma terdapat pada nilai-nilai atau ideologi Pancasila.

Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita.

Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila secara historis sebetulnya adalah kristalisasi nilai yang sudah lama ada, hidup, dan berkembang di akar pribadi dan budaya bangsa Indonesia. Sedangkan ideologi secara umum adalah kumpulan gagasan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan manusia.

Dengan penjelasan ini semoga detikers tidak kesulitan memahami ideologi Pancasila. Selamat membaca ya.

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Alasan BPIP Minta Anggaran Rp 100 M, Salah Satunya untuk Influencer

Pembinaan ideologi Pancasila dinilai jadi jawaban dari berbagai tantangan dan persoalan bangsa saat ini, termasuk dalam mengatasi pandemi COVID-19. Adapun caranya adalah dengan kerja keras dan gotong royong dari masyarakat pancasilais.

Menurut Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, kemerdekaan saat memberi nikmat segalanya. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat bersatu sesuai falsafah Pancasila.

"Kita diuji oleh globalisasi atau modernisasi. Sekarang, pandemi COVID-19 sebagai ujian Tuhan sekaligus hukum alam. Selalu jaga prokes (protokol kesehatan) lalu berdoa, atau bisa dibalik," ujar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).

Hal ini dia ungkapkan dalam Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Tokoh Agama, Pendidikan, Masyarakat, Pemuda dan Komponen Masyarakat Lainnya, di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dia menuturkan sebagai salah satu bukti konkret, BPIP sedang menyelesaikan 15 buku bahan ajar pedoman belajar Pancasila buat siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi. Buku tersebut dikerjakan oleh 120 ahli lintas akademi dan agama. Muatannya 30 persen teori dan 70 persen kegiatan interaksi sosial.

"Awal Juli ini siap disebarluaskan. Saya minta doa dan dukungan agar lancar serta bermanfaat," jelasnya.

Deputi Bidang Diklat BPIP Baby Siti Salamah mengingatkan pesan Presiden Jokowi pada 1 Juni lalu yang mengimbau perlunya cara-cara baru untuk mendalami Pancasila di tengah berbagai tantangan global. Salah satunya memanfaatkan perkembangan iptek terutama revolusi industri 4.0.

"Kultur, keagamaan sama dengan Pancasila. Para tokoh, elemen bangsa menguatkan sosialisasi Pancasila. BPIP membantu presiden dalam koordinasi, sinkronisasi, standarisasi, akreditasi, serta rekomendasi hasil kajian regulasi kepada lembaga tinggi, ASN, ormas dan sebagainya," imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim yang diwakilkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus mengapresiasi BPIP dalam mendorong aktivitas pendalaman wawasan kebangsaan sesuai Pancasila dan UUD 1945.

"Perkembangan zaman sangat cepat. Budaya luar lambat laun mengancam tatanan adat istiadat, kelangsungan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi Pancasila tak bisa ditawar," papar Sufian.

Deputi Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK Nyoman Shuida menambahkan Revolusi Mental adalah salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Gerakan Nasional ini erat kaitannya dengan Pembinaan Ideologi Pancasila yang sejauh ini berhasil dilakukan oleh BPIP.

"Revolusi mental itu visi presiden. Pancasila nilai praksis, revolusi mental operasionalisasi. BPIP sejalan pula dengan Generasi Emas 2045 dan program lainnya," beber Nyoman.

Menurut dia, pembinaan Pancasila penting untuk merubah pola pikir, serta menumbuhkan etos kerja, gotong royong, dan nasionalisme.

Di sisi lain, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda M. Ilyasin menegaskan Pancasila adalah produk sejarah monumental. Merawatnya harus sabar dan telaten, didasari cinta dan semangat yang tinggi.

"Sebagai lembaga formal, mari kita dukung tugas BPIP yang sangat mulia," jelasnya.

Lihat juga video 'Sederet Harapan Warganet di Hari Lahir Pancasila':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya