Jakarta: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal, menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antarorganisasi masyarakat (ormas) setelah insiden bentrokan yang melibatkan GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila (PP) di Blora, Jawa Tengah, serta Bandung, Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa relasi antara dirinya dengan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, sangat erat dan penuh nuansa kekeluargaan.

"Saya dan Bang Japto sudah seperti abang dan adik. Kami sering makan bersama di rumah Bang Japto, dan beliau juga sudah beberapa kali datang ke kantor GRIB. Bahkan, ketika saya sakit, banyak dari mereka yang menjenguk. Jadi, kami sudah seperti saudara," ujar Hercules dalam pernyataannya, Rabu malam, 15 Januari 2024.

Hercules menginstruksikan kepada seluruh anggota GRIB Jaya untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga ketertiban. Ia juga menyerukan pentingnya sinergi antarormas guna menciptakan kedamaian di masyarakat.

Baca juga: Viral Pria Ngaku Ketua Pemuda Pancasila Tendang Mobil Warga di Semarang

"PP adalah saudara GRIB, dan GRIB adalah saudara PP. Jangan ada yang terpancing. Selain itu, kami mengajak ormas lain seperti Forkabi, FBR, dan lainnya untuk bekerja sama menjaga keamanan dan ketertiban bersama TNI, Polri, dan pemerintah, demi memberikan rasa aman kepada masyarakat," tuturnya.

Hercules memastikan bahwa kesalahpahaman yang sempat terjadi di Blora telah diselesaikan dengan baik. Ia juga melarang adanya tindakan yang dapat memperburuk situasi.

"Kesalahpahaman sudah diselesaikan. Oleh karena itu, saya instruksikan kepada seluruh jajaran GRIB Jaya untuk tidak melakukan pergerakan atau tindakan yang dapat memicu ketegangan. Tidak boleh ada lagi konflik antarsesama ormas. Mari kita bersama-sama menjaga keutuhan NKRI," tambahnya dalam video yang diunggah melalui akun TikTok @gribjaya.id.

Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno, menyampaikan pesan serupa kepada seluruh anggotanya. Ia meminta agar insiden yang terjadi di Blora maupun Bandung tidak menjadi pemicu perpecahan.

"Saya instruksikan kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila untuk tidak terprovokasi oleh masalah-masalah yang berkembang, termasuk insiden yang dimulai di Blora dan masalah di Bandung. Kesalahpahaman ini sudah diselesaikan dengan baik. Kita adalah ormas yang saling mendukung dan menjadi mitra pemerintah untuk memajukan masyarakat Indonesia," tegas Japto.

Japto juga menegaskan rencana untuk mempererat hubungan antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila melalui dialog dan kerja sama.

"Kami akan mengadakan pertemuan antar-unsur provinsi dari GRIB dan Pemuda Pancasila agar mereka bisa saling mengenal dan bekerja sama. Karena, tak kenal maka tak sayang. Nanti, para pemimpin provinsi akan kembali ke daerah masing-masing untuk mendorong anggota mereka menjaga kebersamaan dan membangun bangsa," ujarnya.

Deklarasi Damai di Blora

Insiden bentrokan antara GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila di Blora sebelumnya telah diredam melalui deklarasi damai yang digagas oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Blora pada Rabu, 15 Januari 2025. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan konflik dan meningkatkan koordinasi demi menjaga situasi tetap kondusif.

Namun demikian, proses hukum tetap berjalan untuk individu-individu yang terlibat dalam bentrokan. Kapolres Blora menyebutkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 19 orang masih menjalani pemeriksaan sebagai bagian dari langkah penegakan hukum dan pencegahan insiden serupa di masa depan.

Langkah yang diambil oleh Hercules dan Japto diharapkan menjadi teladan bagi seluruh anggota GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila untuk mengutamakan dialog, memperkuat kerja sama, dan memberikan kontribusi positif dalam menjaga perdamaian serta stabilitas di masyarakat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Kuasa hukum Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau dikenal sebagai Mbak Ita, Erna Ratna dan Agus Nurudin, mengaku kecewa atas hasil putusan penolakan praperadilan Mbak Ita.

Sidang praperadilan mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang ini dipimpin hakim tunggal Jan Oktavianus. Hasilnya hakim menolak bahwa Mbak Ita tidak bersalah dalam kasus gratifikasi.

"Saya sebetulnya ya sangat keberatan dengan adanya keputusan yang sama sekali tidak mempertimbangkan tentang proses yang tempo hari yang sudah disampaikan tentang tahapan klarifikasi dan alat bukti sama sekali tidak dipertimbangkan," jelas Agus kepada awak media, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut kuasa hukum Mbak Ita, pengadilan tak mempertimbangkan sama sekali alat bukti dan keterangan ahli. Padahal, ada empat keterangan ahli, tetapi putusan hakim hanya berfokus terhadap bukti dokumen.


(Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita menggugat status tersangka yang diberikan oleh KPK. Gugatan itu teregister dengan nomor 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 4 Desember 2024. Foto: DOk. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

Kuasa hukum pun menekankan bahwa mereka merasa hakim tidak mempertimbangkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Namun, di samping keberatan dan kekecewaannya, tim kuasa hukum Mbak Ita mengatakan bahwa mereka menghormati putusan dari hakim.

"Pada prinsipnya kami menghormati putusan hakim," kata Erna.

"Tapi memang dalam proses yang tadi disampaikan rekan saya Pak Agus bahwa dalam pertimbangan hakim tersebut itu tidak mempertimbangkan apa yang kami sampaikan khususnya berkaitan dengan keterangan ahli," lanjutnya.

Sebagai informasi, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita menggugat status tersangka yang diberikan oleh KPK. Gugatan itu teregister dengan nomor 124/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL tertanggal 4 Desember 2024.

Baca juga: Sah! Hakim Tolak Praperadilan Walkot Semarang Mbak Ita

KPK sendiri sebelumnya memulai penyidikan tiga dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Rinciannya pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang pada 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada pada 2023-2024.

Selama proses penyidikan berjalan, setidaknya sudah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah digeledah KPK sejak 17–25 Juli 2024. Hal ini ditujukan untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

Jakarta: Pada 13 Januari 2025, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempublikasikan video yang menunjukkan dua tentara Korea Utara yang menjadi tawanan perang.

Video ini menampilkan kedua tentara yang tampak mengalami luka serius dan menjalani interogasi dengan bantuan penerjemah.

Insiden ini memicu kontroversi internasional, dengan tuduhan bahwa Ukraina telah melanggar Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan terhadap tawanan perang.

Apa Itu Konvensi Jenewa?

Konvensi Jenewa adalah serangkaian perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi individu selama konflik bersenjata.

Terdiri dari empat perjanjian dan tiga protokol tambahan, konvensi ini mencakup perlindungan bagi tentara yang terluka di medan perang, tentara yang terluka atau tenggelam di laut, tawanan perang, dan warga sipil yang terjebak dalam konflik.

Konvensi ini pertama kali diadopsi pada tahun 1864 dan diperbarui terakhir kali pada tahun 1949 untuk mencerminkan kondisi perang modern.

Konvensi Ketiga secara khusus mengatur perlakuan terhadap tawanan perang. Pasal 13 dari Konvensi Ketiga menegaskan bahwa tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi, dilindungi dari kekerasan, intimidasi, penghinaan, dan eksposur terhadap rasa ingin tahu publik.

Selain itu, Konvensi Keempat yang diadopsi pada tahun 1949 memperluas perlindungan bagi warga sipil, menetapkan bahwa mereka juga harus dijaga dari kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Detail Kasus Video Tawanan Perang

Video yang dirilis Zelensky menunjukkan dua tentara Korea Utara yang tertangkap pada 9 Januari 2025. Salah satu tentara terlihat mengalami cedera pada dagu, sementara yang lainnya kedua tangannya dibalut perban.

Menurut keterangan resmi dari Ukraina, kedua tawanan tersebut sedang menerima perawatan medis di Kyiv dan menjalani interogasi terkait keterlibatan mereka dalam konflik.

Namun, para pengamat internasional mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum humaniter.

Eksposur publik terhadap tawanan perang dianggap tidak hanya melanggar martabat mereka, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa.

Video tersebut telah menarik perhatian global dan memunculkan desakan bagi Ukraina untuk memberikan penjelasan.

Pandangan Hukum Internasional

Pasal 13 Konvensi Jenewa menyebutkan bahwa tawanan perang "harus dilindungi, khususnya dari tindakan kekerasan atau intimidasi, serta dari penghinaan dan rasa ingin tahu publik." Larangan ini mencakup eksposur tawanan perang melalui media sosial, foto, atau video yang dapat merendahkan martabat mereka.

Menurut Komite Palang Merah Internasional (ICRC), eksposur seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan kemanusiaan.

Kewajiban ini juga meliputi perlakuan manusiawi terhadap tawanan, yang tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga mental dan emosional.

Pelanggaran terhadap Pasal 13 dapat dikenai sanksi hukum internasional dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa.

Dalam konteks ini, tindakan Ukraina memicu perdebatan tentang bagaimana hukum internasional harus diterapkan dalam perang modern.

Selain itu, Pasal 13 menekankan bahwa eksposur tawanan perang untuk tujuan propaganda atau eksploitasi politik melanggar prinsip kemanusiaan yang menjadi inti Konvensi.

Penafsiran ini menegaskan bahwa tindakan seperti merilis video interogasi dapat berdampak buruk pada integritas sistem hukum internasional.

Kesimpulan

Video interogasi tawanan perang Korea Utara yang dirilis oleh Ukraina memunculkan perdebatan tentang batasan hukum internasional di tengah konflik.

Meskipun tindakan ini mungkin bertujuan untuk menarik perhatian global terhadap situasi perang, langkah tersebut juga membuka risiko pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa.

Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mematuhi hukum internasional demi menjaga martabat manusia.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya merugikan tawanan perang, tetapi juga mencoreng reputasi negara di mata dunia. Kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa adalah landasan bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih manusiawi di tengah perang.

Video tersebut bisa disaksikan disini.

Baca Juga:
Korea Utara Kirim Pasukan ke Perang Ukraina, Ini Keuntungan Mereka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin mengatakan bahwa pembangunan Memorial Living Park di Kabupaten Pidie, Aceh, dapat menjadi kenangan dan edukasi masyarakat.

Mugiyono mengatakan bahwa Memorial Living Park ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dan juga orang dewasa. Tempat ini dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dan bertemu satu sama lain sesama masyarakat.

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman tersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," ungkap Mugiyono saat ditemui awak media di Kebayoran Baru, Senin, 13 Januari 2025.

Sebagai lokasi di mana pelanggaran HAM terjadi pada 1998 silam, Mugiyono mengatakan tidak tinggal diam dan berlaku seenaknya sebagai pemerintah. Justru, pemerintah melibatkan masyarakat sekitar.

Baca juga: Pasca Direvitalisasi Kementerian PU, Pasar Natar Jadi Pusat Ekonomi Baru Lampung Selatan

Lebih lanjut, ia menjelaskan pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Cara pemerintah menggandeng masyarakat adalah dengan melanjutkan menjalankan bangunan Memorial Living Park yang melibatkan masyarakat sekitar, seperti penyediaan UMKM. Pemerintah daerah pun juga akan melanjutkan menjaga situs bersejarah tersebut setelah dilakukan peresmian Februari 2025 mendatang.

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan menjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Pemulihan korban pun dilakukan dengan melakukan pembangunan rumah. Hal ini diharapkan selain menjadi tanggung jawab negara, juga dapat menjadi simbol persatuan untuk bekerja sama antara masyarakat dan pemerintah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

Jakarta: Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti bertemu membahas peresmian Memorial Living Park, Pidie, Aceh, pada Senin, 13 Januari 2025.

Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu.

"Sudah siap, telah dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebelumnya. Siap diresmikan dan insyaallah kita resmikan kira-kira bulan Februari," jelas Mugiyanto kepada awak media saat ditemui di Gedung KemenPU.

"Kita akan meminta arahan kepada presiden (Prabowo) apakah berkenan untuk meresmikan atau ada arahan lain dari beliau," lanjutnya.

Wamen PU Diana mengatakan bahwa proyek ini menghabiskan anggaran sekitar Rp13 miliar. Pun, ini belum termasuk rumah-rumah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM di Aceh pada saat tahun 1998 lalu.


(Wamen HAM Mugiyanto mengatakan bahwa peresmian Memorial Living Park ini diperkirakan sekitar Februari tahun ini atau sebelum Lebaran Idulfitri 2025. Wamen PU Diana juga menambahkan bahwa proyek ini sudah rampung pada 2024 lalu. Foto: Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

"Memorial Living Park memang sudah diselesaikan 2024 lalu. Kami juga sudah diskusikan lingkupnya apa saja yang harus kita bangun," kata Diana.

Memorial Living Park di Aceh ini akan menghadirkan rumah ibadah, yakni masjid, dikarenakan mayoritas beragama muslim. Selain itu, ada tempat bermain anak-anak, dan juga lokasi untuk bercengkrama bersama.

Dilengkapi pula dengan lahan parkir, Mugiyono mengharapkan tempat ini dapat menjadi situs edukasi dan rekreasi bagi masyarakat. Tempat ini bisa dikatakan cocok untuk bertemu, bermain, dan bersilaturahmi.

Baca juga: Kementerian Hukum Fokus Transformasi Digital di 2025

"Tempat edukasi untuk masyarakat, tempat bertemu dengan masyarakat. Taman rersebut menjadi tempat bertemu, bermain, bersilaturahmi, edukasi, itu gunanya living park tersebut," tutur Mugiyono.

Mugiyono juga menambahkan bahwa pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada 29 unit rumah dibangun

Wamen PU Diana Kusumastuti mengatakan bahwa ada 29 unit rumah yang dibangun di sekitar Memorial Living Park, Kabupaten Pidie, Aceh. "Ada rumah rumah yang kita bantu dari korban HAM tersebut. Rumah-rumah itu ada 29 jumlahnya, waktu itu dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan," jelas Diana kepada tim Medcom.id.

Diana menambahkan bahwa total anggaran satu rumah di sana adalah sekitar Rp60 juta rupiah. Jika ditotal secara keseluruhan, anggaran ini menghabiskan sekitar Rp3,4 miliar, di luar anggaran Memorial Living Park.

Pemerintah menggandeng masyarakat sekitar dalam proses pembangunan Memorial Living Park ini. Hal ini dikarenakan agar tak terjadi perpecahan dan Memorial Living Park dapat diterima oleh masyarakat.

Ada sekitar 19 kementerian yang membantu untuk pemulihan korban terjadinya pelanggaran HAM di Aceh ini. Salah satunya adalah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Mugiyono mengatakan bahwa dari pihak Kementerian HAM juga turut menggadeng demi pemulihan korban pelanggaran HAM. Hal ini dimulai sejak pembangunan Memorial Living Park pertama kali bersama Presiden Indonesia sebelumnya, Joko Widodo.

"Kami dari Kementerian HAM juga ingin menyampaikan bahwa upaya untuk memulihkan korban pelanggaran HAM ini terus kita lanjutkan, dari yang dulu sudah dimulai (mantan) Presiden Jokowi," jelas Mugiyono.

"Kementerian HAM yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan HAM akan msnjalankan untuk pemulihan tersebut," lanjutnya.

Diana mengatakan bahwa keseluruhan rumah sudah tuntas. Namun, penyerahan kunci rumah untuk para korban belum dapat diketahui kejelasan waktunya. Sementara itu, Memorial Living Park ini akan diresmikan sekitar Februari 2025 atau sebelum Lebaran Idulfitri.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(TIN)

Jakarta: Pakar hukum pidana Boris Tampubolon mengatakan seorang ahli yang memberikan keterangan di pengadilan tidak bisa dilaporkan atas dasar memberi keterangan palsu. Hal itu termaktub dalam Pasal 242 KUHP.

Menurutnya, unsur Pasal 242 KUHP juga tidak masuk dalam kasus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga ahli lingkungan, Bambang Hero Saharjo.

"Sebab seorang ahli di dalam persidangan itu hanya memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP intinya keterangan seorang ahli itu merupakan pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan," kata dia melalui keterangan tertulis, Senin, 13 Januari 2025.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Persaudaraan Pemuda Tempatan (Perpat) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melaporkan Bambang Hero Saharjo ke Polda Bangka Belitung pada Rabu, 8 Januari 2024. Ormas tersebut melaporkan Bambang Hero atas dugaan kejanggalan hasil perhitungan kerugian negara dari sektor lingkungan yang jadi dasar penanganan korupsi timah, yakni sebesar Rp271 triliun.

Boris menambahkan, pendapat itu sendiri bisa berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain. Nantinya hakim yang akan menilai berdasarkan fakta persidangan apakah pendapat dari ahli itu bisa digunakan sebagai dasar atau tidak dalam pertimbangan putusannya.

“Pada akhirnya, hakim yang menilai dan menentukan, apakah pendapat ahli itu bisa diterima atau justru ditolak. Jadi, sangat tidak tepat bila keterangan Prof Bambang Hero sebagai ahli yang mengutarakan pendapatnya dalam kasus timah itu dituduh sebagai memberi keterangan palsu," kata Founder Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (DNT Lawyers) ini.

Meski demikian, Lanjut Boris, tidak bisa dimungkiri bahwa pendapat Prof Bambang Hero yang menyatakan kerugian 271 triliun di kasus timah banyak menjadi perbincangan. Sehingga, wajar bila memunculkan banyak reaksi dari masyarakat termasuk adanya sekelompok warga masyarakat yang sampai melaporkan dia ke polisi atas memberi keterangan palsu.

"Saya pribadi menghormati pendapat beliau yang menyatakan kerugian dalam kasus timah ini mencapai 271 triliun akibat kerusakan lingkungan. Yang menjadi persoalan mengganjal dalam kasus ini sebenarnya adalah apakah kerugian akibat kerusakan lingkungan itu sama dengan kerugian korupsi? Atau apakah bisa kerugian kerusakan lingkungan itu dimasukan menjadi kerugian korupsi dalam UU Tipikor," ujar dia.

Menurut sepengetahuan Boris, kerugian akibat kerusakan lingkungan itu punya mekanisme sendiri dan secara aturan kerugian lingkungan itu sifatnya masih bisa mengalami perubahan karena dipengaruhi faktor teknis dan nonteknis di bidang lingkungan (Pasal 6 Permen LH No. 7/2014), artinya sifat kerugiannya potensial atau belum pasti. Sementara, kerugian keuangan negara dalam korupsi itu harus pasti atau actual lost.

"Menurut saya karena kejanggalan inilah sehigga wajar menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat atas pendapat dari Prof Bambang Hero ini. Sehingga beliau akhirnya sampai dilaporkan atas dasar dugaan memberikan keterangan palsu," kata Boris.

Kejagung harus melindungi

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melindungi Bambang Hero. "Ya, melindungi dari tuntutan hukum dengan menggugurkan perkaranya," kata Fickar kepada Metrotvnews.com.

Sebelumnya, Kejagung merespons pelaporan Bambang Hero buntut menghitung kerugian kasus dugaan korupsi timah Rp271 triliun. Penghitungan itu disebut permintaan jaksa penuntut umum (JPU).

"Perhitungan atas kerugian keuangan negara ini didasarkan atas permintaan jaksa penyidik," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar, Kamis, 9 Januari 2025.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta: Pertandingan pertama Graham Potter sebagai pelatih West Ham berakhir dengan kekalahan saat Aston Villa bangkit dari ketertinggalan untuk melaju ke babak keempat Piala FA dengan kemenangan 2-1, Sabtu, 11 Januari 2025 dini hari WIB.

Lucas Paqueta sebelumnya membawa Hammers unggul, tetapi gol-gol di babak kedua dari Amadou Onana dan Morgan Rogers membalikkan keadaan.

Paqueta hampir memulai era Potter dengan sangat cepat melalui peluang emas dari jarak jauh, tetapi bola melenceng tipis dari tiang jauh saat pertandingan baru berjalan 41 detik.

Hanya delapan menit kemudian, pemain Brasil itu berhasil membawa West Ham unggul, dengan berlari ke belakang untuk menyambut umpan silang Crysencio Summerville dan mengarahkannya ke sudut kanan bawah. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Villa kemudian sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Amadou Onana pada menit ke-71 yang menyambar bila pantul sepakan Tyrone Mings yang ditepis Fabianski.

Villa berbalik unggul lima menit berselang, dengan serangan balik yang cepat. Ollie Watkins berhasil melewati Konstantinos Mavropanos untuk melepaskan umpan silang rendah, dan disambut sundulan Morgan Rogers yang masuk ke gawang tim lawan. Skor 2-1 untuk Villa bertahan hingga laga usai. AFP PHOTO/Ben Stansall


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Memilih tempat kuliah itu penting banget, apalagi kalau kamu ingin masa depan karier yang jelas. Kamu bisa melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan kalau ingin kerja terjamin setelah lulus.

Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah di Indonesia dengan tujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan bekerja di instansi tersebut. Lulusan dari sekolah kedinasan biasanya langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementerian atau lembaga yang menaunginya.

Salah satu contoh sekolah kedinasan yaitu Sekolah Politeknik Imigrasi (Poltekim). Dilansir dari laman Poltekim, Politeknik Imigrasi adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Didirikan pertama kali pada tahun 1962 sebagai Akademi Imigrasi (AIM), institusi ini sempat dihentikan operasionalnya dan kemudian didirikan kembali pada tahun 2000 dengan nama Politeknik Imigrasi.

Dikutip dari laman brainacademy, Poltekim bertujuan menghasilkan sumber daya manusia profesional dan kompeten di bidang keimigrasian. Kurikulum pendidikan di Poltekim mencakup tiga aspek utama, yaitu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

Pengajaran meliputi kegiatan pembelajaran di kelas untuk memperluas pengetahuan akademik. Pelatihan berfokus pada pengaplikasian teori di lapangan, termasuk penguasaan bahasa asing dan seni bela diri. Pengasuhan bertujuan menanamkan nilai-nilai budaya bangsa melalui pembinaan mental, ideologi, dan fisik.

Politeknik Imigrasi, sebagai sekolah kedinasan, punya banyak kelebihan yang bikin beda dari kampus lain, mulai dari pendidikan terarah, fasilitas lengkap, sampai peluang kerja lebih pasti di bidang imigrasi. Jadi, apa aja sih keunggulan kuliah di Politeknik Imigrasi? Berikut beberapa kelebihan sekolah di Politeknik Imigrasi dikutip dari akun Instagram @kanim_makassar:

Baca juga: Kenalan Yuk dengan Seragam yang Dipakai Taruna Poltekim

Kelebihan Politeknik Imigrasi

1. Kuliah gratis

Mahasiswa Politeknik Imigrasi tidak perlu membayar biaya pendidikan selama menempuh studi. Bahkan, setiap mahasiswa mendapatkan uang saku bulanan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa kuliah.

2. Asrama nyaman

Politeknik Imigrasi menyediakan asrama yang berada di dalam lingkungan kampus. Asrama ini dilengkapi dengan fasilitas memadai, sehingga mendukung kenyamanan mahasiswa dalam belajar maupun menjalani kehidupan sehari-hari.

3. Peluang kerja terjamin

Setelah lulus, mahasiswa akan langsung ditempatkan di berbagai kantor imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini memberikan jaminan karier yang jelas dan mempermudah lulusan dalam memasuki dunia kerja.

4. Fasilitas lengkap

Selama menempuh pendidikan, mahasiswa mendapatkan seragam resmi dari kampus, mulai dari pakaian dinas hingga sepatu. Hal ini menambah rasa bangga dan memberikan kesan profesional bagi mahasiswa selama masa kuliah.

Itulah kelebihan yang ditawarkan Politeknik Imigrasi, membuatnya menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin meraih masa depan cerah di bidang keimigrasian. Dengan pendidikan yang jelas, Poltekim bisa menjadi langkah awal yang menjanjikan dalam kariermu. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Julen Lopetegui dipecat sebagai pelatih kepala West Ham setelah 20 pertandingan Liga Primer. Lopetegui yang menggantikan David Moyes, hanya memenangkan enam pertandingan liga dan menempatkan tim di posisi ke-14 di klasemen.

Paruh pertama musim 2024/2025 tidak sejalan dengan ambisi-ambisi klub, dan oleh sebab itu klub mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan-tujuannya, demikian West Ham dalam lamannya.

Klub itu juga memecat para staf Lopetegui, termasuk asisten pelatih Pablo Sanz, kepala performa Oscar Caro, kepala analis Juan Vicente Peinado, pelatih kebugaran Borja De Alba, dan pelatih teknik Edu Rubio.

"West Ham United dapat mengonfirmasi bahwa pelatih kepala Julen Lopetegui pada hari ini telah meninggalkan klub," demikian pernyataan di laman resmi West Ham.

Kekalahan 1-4 dari Manchester City yang terjadi pada Sabtu, 4 Januari 2025 adalah kekalahan kesembilan West Ham dari 20 pertandingan liga musim ini. Hasil itu juga membuat West Ham terpuruk pada posisi ke-14, atau hanya tujuh poin di atas zona degradasi.

West Ham disebut-sebut telah melakukan pembicaraan dengan mantan manajer Chelsea dan Brighton, Graham Potter, untuk mengisi posisi Lopetegui.

Mantan pelatih AC Milan Paulo Fonseca dan mantan pelatih PSG Christophe Galtier yang saat ini menukangi tim Arab SAudi Al Duhail, juga telah didekati oleh West Ham.

Pertandingan terdekat yang akan dimainkan West Ham adalah laga putaran ketiga Piala FA melawan Aston Villa pada Jumat, 10 Januari 2025. AFP PHOTO/Adrian Dennis/Oli Scarff


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum menjadi salah satu program yang banyak diminati calon mahasiswa. Meski begitu, calon mahasiswa harus berhati-hati agar bisa memilih Prodi Ilmu Hukum yang sesuai kualifikasi.

"Masyarakat harus hati-hati dan jeli memilih Prodi Ilmu Hukum yang ditawarkan oleh universitas dan sekolah tinggi hukum," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur (Unbor), Megawati Barthos, melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2025.

Salah satu yang bisa menjadi rujukan, kata Megawati, adalah status akreditasinya. Akreditasi adalah proses penilaian dan pengakuan yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab melakukan akreditasi perguruan tinggi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi perguruan tinggi mencakup berbagai aspek, seperti:

• Kurikulum
• Proses pembelajaran
• Tenaga pendidik
• Fasilitas belajar
• Proses penjaminan mutu
• Tata kelola institusi

Peringkat akreditasi perguruan tinggi dibagi menjadi tiga, yaitu Baik, Baik Sekali, dan Unggul. Akreditasi Unggul adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perguruan tinggi yang memenuhi kriteria akreditasi.

Akreditasi memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa dan orang tua, di antaranya:

• Menjamin bahwa pendidikan yang dijalani akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman
• Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mutu pendidikan, tingkat kompetensi tenaga pengajar, dan fasilitas yang tersedia

"Akreditasi yang diberikan BAN-PT adalah satu rujukan dan syarat mutlak yang harus diperhatikan dalam memilih perguruan tinggi yang berkualitas," kata Megawati.

Dia melanjutkan, untuk dapat diterima di lapangan pekerjaan, penyesuaian bahkan untuk promosi jabatan sebaiknya memilih prodi atau universitas yang terakreditasi Unggul.

Megawati mengatakan Unbor bisa menjadi pilihan. Alasannya, Prodi Ilmu Hukum Unbor sudah terakreditasi Unggul untuk semua jenjang, baik untuk S1, S2, dan S3. "Bahkan secara universitas pun sudah terakreditasi Unggul," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta: Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto, menengok situasi Gedung Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Kehadirannya bersama Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, untuk memastikan pengamanan dan penguasaan pada bangunan milik negara Blok 14 (BMN Blok 14) itu.

Bambang telah membaca dan mempelajari perjanjian kerja sama antara Pusat Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan PT GSP. Dia mengakui perjanjian kerja sama sudah berakhir.

“Memastikan memang benar perjanjian telah berakhir sejak tanggal 21 Oktober 2024 dengan kewajiban menyerahkan BMN Blok 14,” ujar Bambang, dalam keterangannya, Minggu, 5 Januari 2025.
Dia menegaskan Kementerian Sekretariat Negara mendukung penuh atas pengamanan dan penguasaan BMN Blok 14 oleh PPKGBK. Upaya ini dibantu aparat kepolisian, TNI, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengamanan BMN Blok 14 ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8.1 yang tidak ditaati pihak PT GSP, yaitu menyerahkan obyek perjanjian Gedung JCC (BMN Blok 14) setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah pada 21 Oktober 2024.

Tindakan pengamanan dilakukan secara proporsional, mengedepankan upaya persuasif dan mencegah terjadinya tindak kekerasan. Tim PPKGBK menguasai semua bagian, baik luar maupun dalam BMN Blok 14. Namun, semua peralatan atau perlengkapan dapat dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana biasanya.

Baca Juga: Dikabarkan Tutup Akses Masuk JCC, Begini Respons PPKGBK

PPKGBK menjamin kegiatan yang terjadwal untuk digelar di JCC, seperti acara wisuda, resepsi pernikahan, dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pihak penyelenggara diimbau terlebih dahulu berkoordinasi dengan PPKGBK.

Sementara itu, kuasa hukum PPKGBK, Ardian Deny Sidharta, mengatakan pengamanan aset Blok 14 itu sudah sesuai prosedur. Dia juga memastikan tak ada penutupan akses menuju JCC buntut dari polemik ini.

“Bahwa tidak ada penutupan akses pintu masuk, sebagaimana dapat dilihat saat ini, akses masuk JCC tetap dapat dipergunakan oleh siapa pun,” ujar Ardian.

Advokat dari kantor Soemadipradja & Taher itu mengatakan PPKGBK melakukan pembatasan akses demi mengamankan barang milik negara. Sebab, PPKGBK merupakan Kuasa Pengelola Barang di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

“PPKGBK tidak melakukan gangguan atas kegiatan acara-acara pihak ketiga, yang sudah terlanjur memesan venue di Gedung JCC tersebut,” ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

New York: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Volker Turk menyampaikan laporan terbarunya mengenai perang yang masih berlangsung di Jalur Gaza dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat, perihal krisis Timur Tengah.

Menggambarkan situasi di Gaza sebagai “bencana HAM,” Turk menyoroti dampak yang menghancurkan dari operasi militer Israel terhadap penduduk sipil dan infrastruktur penting, khususnya fasilitas kesehatan.

“Cara dan metode perang Israel telah menewaskan puluhan ribu orang, menyebabkan pengungsian besar-besaran, dan menghancurkan wilayah tersebut,” tutur Turk, menekankan kekhawatiran serius tentang kepatuhan terhadap hukum internasional.
Sebuah laporan dari kantornya untuk periode Oktober 2023 hingga Juni 2024 mengungkapkan pola serangan yang mengkhawatirkan terhadap rumah sakit.

Ini termasuk serangan udara Israel, penggerebekan oleh pasukan darat, pemindahan paksa pasien dan staf, dan, dalam beberapa kasus, penahanan. Rumah sakit yang tidak berfungsi setelah operasi ini telah memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan.

Penghancuran rumah sakit Kamal Adwan, rumah sakit terakhir yang masih beroperasi di Gaza Utara, merupakan contoh nyata dari krisis tersebut.

“Beberapa staf dan pasien dipaksa meninggalkan rumah sakit sementara yang lain, termasuk direktur umum, ditahan, dengan banyak laporan penyiksaan dan perlakuan buruk,” kata Turk, mengutip dari Days of Palestine, Minggu, 5 Januari 2025.

Ia menggambarkan depopulasi yang hampir menyeluruh di Gaza Utara sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan.

Penyelidikan Independen terhadap Israel

Komisaris Tinggi menggarisbawahi dampak konflik yang menghancurkan terhadap layanan kesehatan. Lebih dari 100.000 warga Palestina dilaporkan terluka, banyak yang meninggal karena kurangnya perawatan. Perempuan dan bayi baru lahir sangat menderita, dengan beberapa bayi meninggal karena hipotermia atau kurangnya perawatan medis.

“Enam bayi dilaporkan meninggal karena hipotermia dalam beberapa hari terakhir saja,” keluhnya.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 1.050 profesional medis telah tewas. Turk mengatakan operasi militer Israel di dalam dan sekitar rumah sakit dan pertempuran terkait telah memberikan “dampak yang mengerikan” pada saat ada tuntutan yang sangat besar terhadap perawatan kesehatan karena konflik yang sedang berlangsung.

Ia menekankan bahwa PBB telah berulang kali memperingatkan bahwa operasi militer Israel di Gaza Utara membahayakan seluruh penduduk Palestina melalui kematian dan pengungsian.

Turk juga menyerukan penyelidikan yang “independen, menyeluruh, dan transparan” terhadap semua serangan Israel terhadap rumah sakit, infrastruktur perawatan kesehatan, dan tenaga medis, serta dugaan penyalahgunaan fasilitas tersebut.

“Saya sekali lagi memperingatkan dengan tegas tentang risiko kejahatan kekejaman yang dilakukan di wilayah Palestina yang diduduki. Saya mendesak semua pihak yang berpengaruh untuk mengambil tindakan yang sesuai dan melindungi warga sipil sebagai prioritas utama. Sangat penting bahwa ada akuntabilitas penuh atas semua pelanggaran hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional,” tambahnya.

Turk mendesak Israel untuk mengakhiri kehadirannya yang sedang berlangsung di wilayah Palestina yang diduduki “secepat mungkin” dan untuk menjamin dan memfasilitasi akses ke bantuan kemanusiaan langsung, termasuk perawatan medis yang memadai bagi penduduk Palestina.

Baca juga: Israel Perintahkan Evakuasi RS Al Awda di Gaza, Ancam Jatuhkan Bom


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)