London:West Ham United meraih tiga poin saat menjamu tim asuhan Ruud Van Nistelrooy yang berada di zona merah Leicester City pada lanjutan pekan ke-27 Liga Premier Inggris di Stadion London, London, Jumat 28 Februari 2025 dini hari WIB.

Dua gol The Hammers dicetak di babak pertama, masing-masing oleh Tomas Soucek menit 21 dan gol bunuh diri Janek Vestergaard menit ke-43.

Tambahan tiga poin membuat anak asuh Graham Potter naik satu setrip ke peringkat 15 dengan poin 33 dari 27 laga yang dilakoni.

Sementara bagi The Foxes, julukan Leicester City, yang dibesut Ruud Nistelrooy, salah satu legenda MU, kehilangan poin membuat posisi mereka tetap berkutat di zona degradasi bersama Ipswich dan Southampton.

Jika tak membaik performa Leicester sampai akhir musim, tim yang pernah mengejutkan dengan menjuarai Liga Inggris di musim 2015/2016 kembali terdegradasi, alias hanya semusim bertahan di Liga Primer karena musim lalu juga berkutat di Divisi Championship.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RIZ)

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan beberapa kategori narapidana calon penerima amnesti atau pengampunan hukuman oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih jauh, Yusril juga menyinggung bahwa tak semua narapidana bisa mendapatkan hak amnesti. Ia pun menyebutkan sejumlah kategori narapidana yang turut diusulkan pemerintah untuk diberikan amnesti oleh presiden.

"Yaitu mereka yang terlibat dalam kasus Papua, yang ada di penjara Makassar, tapi tidak terlibat dalam penggunaan kekerasan bersenjata, yang kemungkinan juga akan diusulkan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto," kata Yusril.

Setidaknya ada empat kategori narapidana yang layak mendapatkan amnesti meliputi terkait kasus politik. Salah satunya gerakan dugaan makar di Papua tetapi tak terlibat aksi bersenjata.

Kemudian narapidana yang mengidap penyakit serius seperti HIV/AIDS hingga gangguan kejiwaan. Berikutnya, narapidana kasus Undang-Undang ITE, terkait penghinaan kepala negara. Lalu, narapidana kasus narkotika, tapi berstatus sebagai pengguna atau yang seharusnya menjalani rehabilitasi.

Baca juga: Narapidana Penerima Amnesti Akan Dilibatkan dalam Proyek Food Estate

Jumlah penerima amnesti 19 ribu orang

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan angka narapidana yang bakal diberikan amnesti berkurang dari 44 ribu kini menjadi hanya sekitar 19 ribu.

"Setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu," ujar Supratman.

Supratman mengatakan jumlah itu berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh direktur pidana pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pihaknya masih melakukan penyesuaian kembali terhadap narapidana yang layak untuk diberikan pengampunan.

"Mudah-mudahan ini terus kami perbaikan sekaligus penyesuaian terutama terkait dengan empat kriteria yang di rapat kerja lalu sudah kami sampaikan," ucap Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

London: Arsenal akan menjamu West Ham pada Sabtu, 22 Februari, malam nanti. The Gunners butuh kemenangan atas The Irons jika ingin menjaga asa juara.

Hal itulah yang diinginkan pelatih Mikel Arteta. Menurutnya, kemenangan atas West Ham akan menjadi batu pijakan untuk semakin dekat dengan target mereka pada akhir musim, yaitu meraih gelar.

"Saya melihat ini sebagai kesempatan untuk terus menang dan meneruskan perjalanan kami menuju target yang kami inginkan pada akhir musim, yaitu memenangkan gelar. Itu satu-satunya hal yang kami inginkan," kata Arteta di laman resmi klub.

"Untuk itu, kami harus melakukan tugas kami dan ini akan jadi laga berat menghadapi West Ham. Dengan 13 pertandingan tersisa, masih banyak yang bisa kami lakukan," jelasnya.

"Saya tidak suka berandai-andai dalam sepak bola dan olahraga. Mari lakukan apa yang harus kami lakukan dan memastikan nasib kami berada di tangan kami sendiri," pungkasnya.

Arsenal saat ini bertengger di peringkat dua dengan 53 angka dari 25 laga, tertinggal delapan poin dari Liverpool di puncak klasemen yang telah melakoni 26 pertandingan. Sedangakn West Ham tercecer di posisi 16.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih. Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Prabowo menunjuk Brian Yuliarto untuk mengurus Kemendiktisaintek. Pelantikan digelar di Istana Negara pada Rabu sore, 19 Februari 2025.

Pelantikan Brian melalui Keputusan Nomor 26 B Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Profil Brian Yuliarto, Guru Besar ITB yang Gantikan Mendiktisaintek Satryo

"Mengangkat Profesor Brian Yuliato Phd sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode Tahun 2024-2019 ditetapkan di Jakata, 18 Februari 2025," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwati saat membacakan Surat Keputusan Presiden di Istana Negara, Rabu, 19 November 2025.

Usai pembacaan surat keputusan, Brian mengucap sumpah dan menandatangani berita acara. Brian dilantik bersama Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Brian merupakan Guru Besar Teknologi Industri di ITB. Selain mengajar sebagai dosen, Brian juga merupakan Dekan Fakultas Teknologi Industri.

Isu reshfulle Kabinet Merah Putih berembus kencang setelah Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Jaya mengungkap Presiden Prabowo bakal melantik sejumlah pejabat baru pada Rabu sore, 19 Februari 2025. Satryo sempat hadir di Kantor Kemendiktisaintek, namun meninggalkan gedung sekita pukul 13.35 WIB.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Senat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengukuhkan Prof. Dr. Taufiqurrohman, S.H., M.H sebagai Guru Besar bidang Hukum dan Kenegaraan. Dia menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Harmonisasi Prinsip Demokrasi, Nomokrasi dan Teokrasi untuk Hukum Kenegaraan Indonesia Berkeadilan Berdasarkan Konstitusi.

"Bahwa penerapan prinsip demokrasi tanpa kedaultan hukum dan kedaulatan Tuhan dapat menghasilkan suatu keputusan politik yang meskipun legal namun jauh dari keadilan sebagai esensi nilai Ketuhanan yang Maha Esa," papar Taufiq dalam Sidang Terbuka Senat UPNVJ Pengukuhan Guru Besar, Jumat, 14 Februari 2025.

Demikian juga, penerapan kedaulatan hukum atau menjadikan hukum sebagai panglima tanpa demokrasi dan keadulatan Tuhan dapat menghasilkan produk hukum tertulis yang jauh dari esensi etika dan keadilan. Begitu pula sebaliknya.

"Penerapan kedaulatan Tuhan tanpa demokrasi dan hukum akan dapat berakibat terjerumus pada kehidupan negara yang otoritarian atau kekuasaan absolut," jelas dia.

Baca juga: Dikukuhkan Jadi Guru Besar, Rektor UPNVJ Teliti Nilai Komunikasi ke-Indonesiaan

Ketua Senat UPNVJ, Basuki Supartono, mengatakan gelar guru besar bukan hanya sebagai pencapaian tertinggi tapi mesti dimaknai sebagai amanah.

"Tapi ini amanah menjadi pelopor mengembangkan ilmu pengetahuan intelektualisme dan menjaga integritas akademik," ujar Basuki.

Dia menyebut dengan gelar guru besar, seseorang tidak hanya memiliki tugas mengajar. Tapi juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan dari hasil risetnya untuk kepentingan negara.

"Mengembangakn ilmu pengengetahuan dari hasil risetnya dan mendedikasikannya untuk bangsa dan untuk membela negara," sebut dia.

Ia menegaskan profesor memiliki peran penting dalam mengajar, meneliti, dan mengabdi pada masyarakat. Serta harus pula memahami tugas khusus lainnya sebagai profesor.

"Profesor juga harus menjaga integritas akademik memastikan ilmu-ilmu bersumber pada kebenaran ilmiah," ujar Basuki.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Sekjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengajak seluruh pihak turut memantau penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP). Dana tersebut harus 100 persen diterima siswa.

Suharti menuturkan dana PIP merupakan dana pribadi siswa. Dia mengatakan siswa memiliki hak untuk menggunakan dana tersebut guna menunjang pembelajaran.

Sekolah tak boleh ikut campur dalam dana PIP siswa. Apabila sekolah mengambilkan dana PIP siswa, maka tak boleh ada pemotongan terhadap dana tersebut.

Suharti mengingatkan sekolah juga tak boleh beralasan uang PIP digunakan untuk keperluan siswa, misalnya membeli seragam dan lainnya.

Baca juga: Siswa Harus Terima PIP 2025 Utuh 100 Persen, Sekolah Tidak Boleh Potong

"Jika ditemukan bukti bahwa kepala sekolah terbukti melakukan penyelewengan maka kepala sekolah diminta untuk mengembalikan dana tersebut," ujar Suharti dalam siaran YouTube Kemdikdasmen dikutip Rabu, 12 Februari 2025.

Pihaknya tak segan membawa persoalan penyelewengan dana PIP ke ranah hukum. Sehingga, pelaku mendapatkan sanksi tegas atas tindakannya.

"Karena contoh memang sudah ada di beberapa daerah masuk ke aparat hukum. Kalau memang terjadi kita memang akan serahkan lebih lanjut prosesnya di aparat penegah hukum," tutur dia.

Suharti mengatakan pihaknya juga terus berupaya agar segala bentuk penyelewengan dana PIP bisa dihindarkan. Pihaknya membuka layanan pengaduan untuk hal tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa penerima PIP ini tepat sasaran," tegas dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Cilacap: Program inovatif pemanfaatan abu sisa pembakaran batu bara (fly ash and bottom ash/FABA) kini menjadi peluang baru bagi narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.

Melalui program Nusakambangan Berdaya, FABA dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Adipala akan diolah menjadi bahan bangunan hingga pupuk oleh warga binaan. Hal itu menciptakan manfaat ekonomi sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) dengan PLN.

Baca juga: Tak Hanya untuk Bahan Bangunan, FABA PLN Tingkatkan Hasil Panen Padi

Meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi Napi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan bahwa pemanfaatan FABA tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga memberikan bekal keterampilan bagi napi Lapas Nusakambangan.

Mereka akan dilatih untuk mengolah FABA menjadi bahan bangunan, seperti batako, paving blok, dan genteng.

Dengan memanfaatkan Faba menjadi barang bernilai, kami berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membangun sisi kemandirian ekonomi bagi warga binaan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Februari 2025.

Sebagai langkah awal, hasil produksi dari FABA akan digunakan untuk membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di dalam Lapas. Fasilitas ini nantinya akan menjadi pusat pelatihan keterampilan bagi para napi.

FABA, limbah yang bernilai tinggi

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di lingkungan Lapas.

"Seluruh pembangkit PLN kini menjadi episentrum perbaikan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat," kata Darmawan.

FABA yang selama ini dianggap sebagai limbah ternyata memiliki potensi besar sebagai bahan konstruksi.

Baca juga: PLN Sulap Abu Batu Bara PLTU Jadi Pupuk Silika

Sementara itu, Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra menjelaskan bahwa PLTU Adipala yang memiliki daya terpasang sebesar 660 MW ini mengkonsumsi batubara sebanyak 2 juta ton untuk memproduksi listrik sepanjang 2024. Dari aktivitas tersebut menghasilkan FABA sebanyak 78.282 ton.

"Faba yang dihasil pembakaran PLTU Adipala ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk, di antaranya bahan baku material untuk pembangunan dan juga pupuk untuk mendukung sektor pertanian," papar Edwin.

Selain untuk bahan bangunan, FABA juga bisa digunakan sebagai pupuk yang mendukung sektor pertanian.

Dampak bagi ekonomi dan lingkungan

Program pemanfaatan FABA ini tidak hanya memberikan keterampilan bagi napi, tetapi juga mendorong ekonomi sirkular dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dengan biaya lebih rendah.

Dengan tersedianya bahan bangunan dari FABA, biaya konstruksi dapat ditekan, sementara lapisan masyarakat yang lebih luas bisa merasakan manfaatnya.

Lebih jauh, hasil olahan FABA oleh napi diharapkan mampu menciptakan produk yang memiliki nilai jual, sehingga setelah bebas mereka dapat memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Sebanyak lima warga negara Indonesia (WNI) pekerja migran non prosedural menjadi korban penembakan di Malaysia dan satu di antaranya meninggal dunia. Pemerhati Hak Asasi Manusia Internasional dari Fisipol UGM, Dafri Agussalim, menilai tindakan aparat Malaysia berlebihan dan melanggar hukum internasional.

“Tindakan aparat Malaysia tersebut bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional terutama soal HAM,” kata Dafri dikutip dari laman ugm.ac.id, Selasa, 4 Februari 2025.

Dafri menekankan terkait kejadian ini pemerintah Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada melayangkan protes resmi kepada Malaysia. Tetapi juga harus melakukan perbaikan sistemik di dalam negeri.

“Seharusnya ini tidak hanya berhenti pada pemberian kompensasi dan penjatuhan hukuman nanti. Lebih dari itu, kedua negara harus membahas ulang mekanisme perlindungan pekerja migran agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujar dosen Departemen Hubungan Internasional itu.

Dia juga menyoroti pentingnya revisi dan penegakan perjanjian bilateral terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Menurutnya, di tingkat ASEAN sebenarnya sudah ada protokol yang mengatur perlindungan pekerja migran, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan.

“Banyak aturan yang sudah ada, tetapi dalam praktiknya tidak berjalan efektif. Masalah ini harus menjadi introspeksi bagi pemerintah Indonesia agar lebih serius dalam menangani arus migrasi ilegal,” kata dia.

Dafri mendorong penyelesaian kasus ini bukan hanya parsial, melainkan harus dengan pendekatan sistematis yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Negara tidak bisa hanya mendesak Malaysia tanpa membenahi masalah di dalam negeri.

Dia mengatakan dengan kejadian ini Indonesia dihadapkan pada tugas besar, yakni menuntut keadilan bagi korban, membenahi kebijakan ketenagakerjaan, serta memperkuat perlindungan bagi pekerja migran agar tragedi serupa tidak terus berulang. “Ini bukan sekadar kasus penembakan, tetapi masalah besar yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan tenaga kerja Indonesia. Berantas kejahatan ini hingga ke akar-akarnya dan bentuk hubungan bilateral yang jelas serta mampu melindungi warga negara,” jelas dia.

Baca juga: Fakta-fakta Sikap Pemerintah soal WNI Ditembak di Malaysia, 1 Tewas dan 4 Luka Berat

Menurutnya, fenomena pekerja migran ilegal masuk ke negara Malaysia tidak hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah setempat. Tetapi juga karena kombinasi beberapa faktor, yakni faktor pendorong dari dalam negeri (push factor) dan faktor penarik dari negara tujuan (pull factor).

“Salah satu faktor utamanya adalah kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Jika di dalam negeri tersedia pekerjaan dengan upah layak, maka masyarakat tidak akan mengambil risiko besar dengan bekerja secara ilegal di luar negeri,” tegas dia.

Di sisi lain, Malaysia menjadi daya tarik bagi pekerja migran karena menawarkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Kombinasi ini diperburuk dengan peran calo dan sindikat perdagangan tenaga kerja yang menjadi intermediary factor atau faktor ketiga dalam rantai migrasi ilegal.

“Ini adalah kejahatan yang sebenarnya sudah lama diketahui. Namun, ada indikasi pembiaran atau ignorance dari negara,” kata dia.

Dafri menuturkan pekerja migran non prosedural seringkali terjebak dalam skema perekrutan ilegal. Mereka dijanjikan pekerjaan layak, tetapi harus membayar sejumlah uang kepada calo di Indonesia maupun di Malaysia.

“Rantai bisnis ini sangat panjang, banyak pihak yang mengambil keuntungan dari situasi ini. Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia belum menunjukkan ketegasan dalam menindak jaringan percaloan ini,” tegas dia.

Ia menggarisbawahi pemerintah Indonesia tidak bisa hanya bereaksi setelah terjadi penembakan. Upaya pencegahan serta penindakan terhadap jaringan yang memperdagangkan warna negara Indonesia menurutnya masih lemah dan hal tersebutlah yang harus segera diberantas.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi warganya. Ia memberi perbandingan negara lain yang lebih kuat dalam mengelola ketenagakerjaan sehingga warganya tidak perlu mencari nafkah di luar negeri dengan cara-cara berisiko.

“Pernahkah kita mendengar warga negara tetangga seperti Australia atau Singapura yang harus bekerja secara ilegal di negara lain? Tidak. Itu karena pemerintah mereka mampu menyediakan pekerjaan yang layak bagi warganya. Sementara di Indonesia, pekerja migran malah sering disebut ‘pahlawan devisa’, padahal seharusnya negara yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka,” tutur dia.

Sebelumnya, lima pekerja migran dari Indonesia ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada 24 Januari 2025. Penembakan melibatkan pekerja migrain yang berusaha keluar dari Malaysia menggunakan perahu.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Bidang ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) menempati peringkat 301+ dunia dalam pemeringkatan Times Higher Education (THE) World University Rankings (WUR) 2025 by Subject. Ilmu Hukum Unpad tercatat menempati peringkat 251-300 dunia pada QS World University Rankings by Subject 2024.

“Tentu kami bersyukur karena semakin banyak lembaga pemeringkatan bereputasi yang merekognisi peningkatan kualitas Unpad. Contohnya Fakultas Hukum, yang sebelumnya sudah direkognisi oleh QS WUR By Subject, kini oleh THE WUR By Subject. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi agar Unpad lebih berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Rektor Unpad, Arief S. Kartasasmita, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 4 Februari 2025.

Dekan Fakultas Hukum Unpad, Sigid Suseno, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni yang telah bekerja keras meningkatkan tata kelola pendidikan di lingkungan FH Unpad. Sigid juga berterima kasih atas dukungan universitas kepada berbagai program inovasi yang ditetapkan.

“Raihan ranking ini patut kita syukuri, namun bukan tujuan. Reputasi yang kita raih tidak ada artinya bila tidak bisa mendatangkan benefit baik bagi institusi, sivitas akademika dan Masyarakat,” ujar Sigid.

Baca juga: Pendaftar SNBP 2025, Ini 10 Prodi Paling Banyak Peminat di Unpad

Kepala Satuan Pengembangan Strategis, Pemantauan Reputasi, dan Kinerja Universitas (SPSRU), Mohamad Fahmi, menegaskan hasil ini menunjukkan tren positif dalam beberapa bidang. Termasuk, masuknya Ilmu Komputer (Computer Science) ke dalam pemeringkatan dengan kategori 801–1000 serta peningkatan signifikan bidang Ilmu Hukum (Law) yang kini berada di peringkat 301+.

“Hasil ini menunjukkan Unpad semakin diperhitungkan dalam lanskap akademik global. Masuknya Ilmu Komputer dalam pemeringkatan dan lonjakan peringkat Ilmu Hukum adalah bukti bahwa strategi penguatan riset, peningkatan publikasi, dan kolaborasi internasional mulai membuahkan hasil,” ujar Fahmi.

Sebanyak tujuh bidang ilmu di Unpad juga masuk dalam THE WUR 2025 by Subject. Rinciannya, bidang business and economics menempati peringkat 801+, tiga bidang studi menempati peringkat 801-1000 yaitu medical and health, computer science, dan social sciences. Dua bidang studi life sciences dan psychal sciences menempati peringkat 1001+ serta bidang studi engineering di peringkat 1001-1250.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Sebanyak tujuh perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025: Law. Ketujuh universitas ini masuk dalam 389 institusi dari 48 negara dan wilayah sekolah hukum terbaik di dunia.

Penilaian menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat, yang dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas berbeda dalam disiplin ilmu hukum di seluruh dunia. Pemeringkatan hukum mengevaluasi keunggulan di seluruh bidang:

1. Hukum Konstitusi dan Administrasi: memeriksa struktur dan kerangka kerja pemerintahan
2. Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global
3. Hukum Komersial dan Perusahaan: berfokus pada bisnis dan kontrak
4. Hukum Pidana dan Peradilan: membahas sistem dan prosedur peradilan
5. Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi dasar-dasar filosofis

Tabel subjek hukum menggunakan indikator kinerja tepercaya dan ketat yang sama dengan Times Higher Education World University Rankings 2025. Namun metodologinya telah dikalibrasi ulang agar sesuai dengan disiplin ilmu.

Metodologi peringkat berdasarkan pada 157 juta kutipan, 18 juta publikasi penelitian, dan tanggapan survei lebih dari 93.000 akademisi di seluruh dunia.

Baca juga: Cuma 2 Universitas di Indonesia Tembus THE WUR by Subject 2025 Bidang Seni dan Humaniora

Universitas Stanford memimpin dengan mencapai keunggulan di seluruh lingkungan pengajaran dan penelitian. Universitas Harvard mengamankan posisi kedua, menunjukkan kinerja luar biasa dalam penelitian.

New York University berada di peringkat ketiga dengan skor tertinggi untuk lingkungan penelitian. Inggris memperkuat posisinya, dengan tiga universitas masuk dalam 10 besar, sementara UCL naik dari peringkat 12 ke peringkat 10.

Universitas Peking di China masuk di posisi 14. Ini menunjukkan kekuatan khusus dalam lingkungan pengajaran dan penelitian.

Berikut tujuh universitas terbaik di Indonesia di bidang Hukum berdasarkan THE WUR by Subject 2025:

1. Universitas Sebelas Maret: Rank 201-250
2. Universitas Gadjah Mada: Rank 201-250
3. Universitas Indonesia: Rank 201-250
4. Universitas Diponegoro: Rank 301+
5. Universitas Airlangga: Rank 301+
6. Universitas Padjajaran: Rank 301+
7. Universitas Brawijaya: Rank 301+.

Itulah universitas terbaik di Indonesia dalam bidang hukum. Buat kamu yang tertarik belajar hukum, bisa mempertimbangkan kampus-kampus ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Gaza: Suasana haru menyelimuti pembebasan empat tentara wanita Israel yang sebelumnya menjadi sandera di Gaza oleh kelompok Hamas, Sabtu, 25 Januari 2025. Keempatnya dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang sudah berlangsung selama sepekan.

Karina Ariev (20), Daniella Gilboa (20), Naama Levy (20), dan Liri Albag (19) tampak tersenyum lebar dan melambaikan tangan saat proses pembebasan berlangsung di Lapangan Palestina, Kota Gaza. Momen ini menjadi sorotan dunia, disaksikan oleh ratusan warga Palestina yang berkumpul dan puluhan pasukan Hamas bertopeng yang turut hadir di lokasi.

Keempat tentara tersebut kemudian diarak menuju podium, di mana perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan seorang pejuang Hamas menandatangani dokumen resmi pembebasan mereka. Setelah itu, mereka menaiki kendaraan ICRC untuk bertemu kembali dengan pasukan Israel di perbatasan.

Baca juga: Kenapa Albert Einstein Tidak Mendukung Terbentuknya Israel?

Dalam video yang dirilis oleh Hamas, para tentara wanita tersebut mengucapkan terima kasih kepada Brigade Al Qassam yang mereka sebut telah memberikan perawatan selama menjadi tahanan. "Terima kasih atas makanan, air, dan pakaian. Terima kasih kepada para pria yang merawat dan memperhatikan kami dari pemboman Israel," ujar mereka.

Sementara itu, di sisi lain, keluarga dan kerabat keempat tentara menyambut momen ini dengan penuh emosi. Dari pangkalan militer terdekat, mereka menyaksikan siaran langsung serah terima tahanan, diiringi sorak-sorai dan pelukan haru. Ratusan warga Israel juga berkumpul di Lapangan Sandera, Tel Aviv, menyaksikan momen bersejarah ini melalui layar raksasa.

Di waktu bersamaan, bus-bus berisi 200 tahanan Palestina yang dibebaskan Israel mulai bergerak meninggalkan penjara militer Ofer di Tepi Barat. Pembebasan ini juga disambut gegap gempita oleh warga Palestina di Ramallah, Tepi Barat, serta kerumunan pendukung Hamas di Gaza.

Kesepakatan gencatan senjata yang memungkinkan pembebasan ini menjadi sinyal optimisme di tengah ketegangan panjang antara kedua pihak, meski tantangan perdamaian masih terbentang luas di depan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) membuka program studi baru Hukum Bisnis. Prodi ini dibuka untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola aspek hukum dalam dunia bisnis.

Dengan pesatnya perkembangan dunia usaha dan peraturan yang semakin kompleks, kebutuhan akan profesional yang mengerti hukum dan praktik bisnis menjadi sangat tinggi. Hal tersebut yang mendorong UPNVJ untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum di dunia bisnis.

Keunggulan Prodi Hukum Bisnis

Program Studi Hukum Bisnis di Fakultas Hukum (FH) UPNVJ secara nyata akan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan yang berfokus pada keberlanjutan Dalam SDGs, Khususnya pada SDGs nomor 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs nomor 16 (Keadilan dan Institusi yang Kuat).

Program studi Hukum Bisnis memberikan landasan pendidikan yang relevan. "Ini memungkinkan mahasiswa untuk menggabungkan aspek hukum dan bisnis dalam konteks keadilan sosial dan penguatan institusi, menciptakan lulusan yang memiliki dampak positif pada masyarakat dan dunia bisnis," kata Dekan Fakultas Hukum, Suherman dalam siaran persnya, Sabtu, 25 Januari 2025.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memastikan bahwa program ini berada di bawah pedoman yang ketat dan baku.

Dengan mematuhi regulasi ini, program studi baru ini memberikan jaminan kualitas pendidikan yang diperlukan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan memenuhi standar nasional.

Peluang Karier Prodi Studi Hukum Bisnis

Program studi ini juga lulusan yang dapat bekerja dan berkiprah secara profesional di berbagai sektor, seperti Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kantor Hukum dan Konsultan Hukum, Perusahaan Swasta, Organisasi Internasional, dan sektor lainnya dengan keahlian dan pengetahuan yang diperoleh selama studi.

Lulusan program studi Hukum Bisnis diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam berbagai sektor tersebut, memastikan bahwa operasi bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memberikan solusi hukum yang inovatif dan efisien.

Mata Kuliah

Secara implementasi setiap semesternya nanti Hukum Bisnis menawarkan kombinasi antara teori dan praktik, yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa secara komprehensif menghadapi tantangan dalam karir lulusan sebagai ahli hukum bisnis.

Baca juga: Selamat! 28 Program Studi UPNVJ Kantongi Akreditasi Unggul dan Internasional

Distribusi mata kuliah mencakup berbagai aspek penting dalam hukum bisnis, mulai dari hukum dasar hingga hukum khusus yang relevan dengan industri saat ini. Mata kuliah yang ditawarkan juga mencerminkan kebutuhan akan kemampuan analitis dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum.

Kurikulum ini juga mencakup pengembangan keterampilan tambahan seperti kepemimpinan, kewarganegaraan, dan etika profesional, yang semuanya sangat penting dalam membentuk lulusan yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Kerja Sama

Meski baru diluncurkan namun kerja sama sudah tersedia pada program studi ini sebagai bentuk komitmen fakultas untuk memberikan mutu dan kualitas yang baik untuk calon mahasiswanya. Kerja sama yang sudah dilakukan besama beberapa instansi dalam negeri di antaranya:

1. Pengadilan Negeri Depok
2. Harta Amulya, Andryanus & Siahaan Law Firm
3. Arifudin & Susanto Partnership Law Firm
4. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yonan & Partners
5. Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan
6. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
7. PT. Promosindo Medika
8. Jimly School of Law And Govenrment
9. Perkumpulan Laboratorium Dan Klinik Hukum (Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia)
10. (UiTM) Malaysia
11. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
12. Universitas Mataram
13. Universitas Megarezky Makassar
14. Universitas Adzkia
15. Universitas Bina Taruna Gorontalo
16. Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)