Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan persetujuan prinsip terkait rencana pemberian amnesti. Jumlah yang berpeluang diberi amnesti sekitar kepada 44 ribu narapidana.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan dari DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.

Lantas, apa itu amnesti? dan apa saja jenis-jenisnya? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya!

Apa itu Amnesti?

Amnesti merupakan tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada individu atau sekelompok individu yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Bertujuan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemulihan ketertiban umum, amnesti memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Jenis Amnesti

Amnesti diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

• Amnesti Umum: Diberikan kepada semua pelaku tindak pidana tanpa terkecuali.
• Amnesti Khusus: Diberikan kepada kelompok atau individu tertentu yang memenuhi kriteria yang ditentukan.
• Amnesti Bersyarat: Diberikan dengan syarat bahwa penerima harus memenuhi persyaratan tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Perbedaan Amnesti dengan Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi

Amnesti berbeda dengan abolisi, grasi, dan rehabilitasi, meskipun semuanya berkaitan dengan pengurangan atau penghapusan hukuman.

• Abolisi: Penghapusan jenis pidana tertentu dari undang-undang.
• Grasi: Pengurangan atau penggantian hukuman oleh kepala negara dengan hukuman yang lebih ringan.
• Rehabilitasi: Pemulihan hak-hak dan kemampuan seseorang setelah menjalani hukuman.

Manfaat Amnesti

Amnesti memberikan manfaat bagi pelaku tindak pidana, masyarakat, dan negara, di antaranya:

• Rekonsiliasi: Memfasilitasi penyelesaian konflik dan terciptanya kembali hubungan sosial yang harmonis.
• Pemulihan: Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
• Penghematan: Mengurangi beban keuangan negara dalam memelihara narapidana.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: Sebanyak 44 ribu narapidana berpeluang mendapatkan amnesti dari pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, membeberkan jenis kasus yang menjadi pertimbangan untuk pemberian amnesti ini.

“Beberapa kasus yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden, Undang-Undang ITE, atau kasus-kasus lain yang diminta Presiden untuk diberi amnesti,” ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 13 Desember 2024.

Selain itu, kategori penerima amnesti juga mencakup narapidana dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti sakit berkepanjangan, gangguan jiwa, dan HIV. Jumlahnya mencapai lebih dari seribu orang.
Baca juga: 44 Ribu Napi Berpeluang Diberi Amnesti, Prabowo Disebut Setuju

"Beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa," ujar Supratman.

Kasus lain yang turut dipertimbangkan adalah terkait Papua, namun dengan catatan bukan termasuk kasus bersenjata. Jumlah mereka sekitar belasan orang. Amnesti juga diusulkan untuk narapidana narkotika yang seharusnya menjalani rehabilitasi, bukan pidana penjara.

"Beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti. Dan juga yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," ujar Supratman.

Supratman mengatakan sebanyak 44 ribu warga binaan diusulkan diberikan amnesti. Pemberian amnesti ini akan menjadi solusi dalam mengatasi kelebihan kapasitas sebesar 30% di lembaga pemasyarakatan.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," kata Supratman.

Langkah Presiden dan Bola di DPR

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan prinsip terhadap usulan ini. Namun, pelaksanaan amnesti masih harus melalui proses pembahasan lebih lanjut bersama DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti, tetapi kami akan meminta pertimbangan DPR. Dinamikanya nanti tergantung parlemen," kata Supratman.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. "Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," tutup Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan persetujuan prinsip terkait rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu narapidana. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan dari DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.

Supratman menjelaskan bahwa rencana ini tidak hanya dilatarbelakangi alasan kemanusiaan tetapi juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Jika disetujui DPR, langkah ini diperkirakan dapat mengurangi overkapasitas lapas hingga 30%.
Baca juga: Ribuan Warga Binaan Rutan Kelas I Makassar Suarakan Hak Pilihnya

"Dengan jumlah seperti ini, diperkirakan baru bisa mengurangi kelebihan penghuni lapas sekitar 30%," ujarnya.

Usulan amnesti ini juga didasari oleh keinginan Presiden Prabowo untuk memperhatikan napi yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman pidana.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," tambah Supratman.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. "Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," tutup Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberikan persetujuan prinsip terkait rencana pemberian amnesti. Jumlah yang berpeluang diberi amnesti sekitar kepada 44 ribu narapidana.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa langkah selanjutnya adalah meminta pertimbangan dari DPR.

"Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024.
Supratman menjelaskan bahwa rencana ini tidak hanya dilatarbelakangi alasan kemanusiaan tetapi juga bertujuan mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas). Jika disetujui DPR, langkah ini diperkirakan dapat mengurangi overkapasitas lapas hingga 30%.

Baca juga: Ribuan Warga Binaan Rutan Kelas I Makassar Suarakan Hak Pilihnya

"Dengan jumlah seperti ini, diperkirakan baru bisa mengurangi kelebihan penghuni lapas sekitar 30%," ujarnya.

Usulan amnesti ini juga didasari oleh keinginan Presiden Prabowo untuk memperhatikan napi yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman pidana.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," tambah Supratman.

Amnesti merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang, tetapi implementasinya tetap memerlukan persetujuan DPR. "Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," tutup Supratman.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menunda pembacaan putusan terhadap 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023.

"Karena sesuatu hal, khususnya untuk musyawarah belum tercapai, selain itu Ibu Sri, hakim anggota, juga sedang berhalangan, jadi kami belum bisa membacakan (putusan) hari ini," ujar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Maryono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Maryono menunda pembacaan putusan para terdakwa hingga keesokan harinya, yakni Jumat, 13 Desember. "Akan kami bacakan (putusannya) besok ya. Besok Jumat itu tanggal 13," ujar Maryono.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 25 November. MI/Usman Iskandar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkomitmen menjaga keamanan dan stabilitas, baik di Indonesia dan internasional. Khususnya dalam mencegah aksi dan kegiatan terorisme.

"Kolaborasi kita dalam berbagai informasi strategis bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan dan dunia internasional," ujar Kepala BNPT Eddy Hartono, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

Eddy mengajak sejumlah negara sahabat untuk berkomitmen bersama. Sebab, ia menilai terorisme merupakan kejahatan yang menjadi prioritas dunia internasional.

"Prioritas nasional hingga kerja sama internasional akan semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam melakukan pencegahan terorisme," bebernya.
Sebelumnya, BNPT telah menunjukan komitmen pencegahan dengan
melindungi anak dari ancaman kelompok teror. BNPT telah melakukan kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

"Kita perlu mengedepankan prinsip yang mengakui bahwa anak yang direkrut atau tereksploitasi terorisme ini sebagai korban," kata Eddy, Kamis, 24 Oktober 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Jakarta: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengajak sejumlah negara untuk memperkuat pencegahan terorisme. Eddy menekankan terorisme menjadi prioritas internasional.

"Prioritas nasional hingga kerja sama internasional akan semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam melakukan pencegahan terorisme," ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Desember 2024.

Eddy menekanakn pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan dan stabilitas baik dalam lingkup Indonesia hingga dunia internasional. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dari sejumlah negara.

"Kolaborasi kita dalam berbagai informasi strategis bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan dan dunia internasional," jelasnya.

Lebih lanjut, BNPT menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas dukungan seluruh stakeholder selama satu tahun ke belakang. Khususnya dalam penanggulangan terorisme. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Dok. Istimewa


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

New York: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang meningkatnya berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di kancah global. Peringatan ini disampaikan Guterres di Hari Hak Asasi Manusia pada Selasa kemarin.

Perihal peningkatan pelanggaran ini, Guterres menyerukan tindakan kolektif dari semua pihak.

“Di Hari Hak Asasi Manusia, kita menghadapi kenyataan pahit. HAM sedang diserang," kata Guterres dalam pesan video, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 11 Desember 2024.
Menyoroti dampak berkelanjutan dari pandemi Covid-19, Guterres berkata: "Puluhan juta orang terperosok ke dalam kemiskinan, kelaparan, kesehatan yang buruk, dan sistem pendidikan yang belum pulih sepenuhnya."

"Ketimpangan global semakin meluas. Konflik semakin meningkat," sambungnya, seraya mencatat bahwa "semua hak asasi manusia setara.”

Ia memperingatkan bahwa jika satu hak dirusak, maka fondasi hak-hak lainnya pun akan melemah.

Mengekspresikan kekhawatiran mendalam atas meningkatnya kesenjangan global, meningkatnya konflik, dan terkikisnya hukum internasional, Guterres mengatakan: "Otoritarianisme tengah meningkat sementara ruang sipil makin menyempit."

Ia mengecam meningkatnya prevalensi "retorika kebencian yang memicu diskriminasi, perpecahan, dan kekerasan langsung."

Pakta untuk Masa Depan

Guterres menggarisbawahi pentingnya hak-hak lingkungan, mengadvokasi "hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan," dan menyerukan dukungan yang lebih besar bagi para pembela hak asasi manusia, yang ia gambarkan memainkan "peran penting" dalam menjaga kebebasan di seluruh dunia.

Memperhatikan pentingnya Pakta untuk Masa Depan, Guterres menggambarkannya sebagai "komitmen yang diperkuat" terhadap prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi 75 tahun lalu.

Pakta tersebut, yang ditandatangani di "KTT Masa Depan" menjelang Sidang Umum PBB pada bulan September, mendorong "sistem multilateral yang mencerminkan realitas saat ini dan yang memberikan manfaat bagi semua orang, di mana pun mereka berada.” (Antariska)

Baca juga: 30 Jenis Hak Asasi Manusia Menurut PBB


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Jakarta: Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia. Indonesia sendiri memiliki beragam catatan sejarah terkait dinamika penegakan HAM.

Indonesia bahkan melahirkan beberapa tokoh yang mendedikasikan hidupnya dalam penegakkan HAM. Salah satunya almarhun Munir yang meninggal dunia akibat diracun dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda, pada 7 September 2004 silam.

Pria bernama lengkap Munir Said Thalib ini lahir di Batu, Malang, Jawa Timur, pada 8 Desember 1965. Mengenang Munir tentu tak lepas dari sepak terjangnya dalam memperjuangkan HAM.

Pendiri KontraS

Munir merupakan pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang berdiri pada 20 Maret 1998. Lembaga ini awalnya fokus untuk menangani kasus orang hilang dan korban kekerasan yang marak terjadi di era Orde Baru.
Namun seiring berjalannya waktu, KontraS juga ikut menangani kasus kekerasan di berbagai daerah seperti Aceh, Papua, Timor Leste, Maluku, Sambas, Sampit, hingga Poso.

Di KontraS, Munir menjabat sebagai Koordinator Badan Pekerja. Ia juga turut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan aktivis HAM pada 1997-1998 serta korban penembakan Tragedi Semanggi 1998.

Munir pun aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh yang terjadi pada masa Operasi Jaring Merah (1990-1998) dan Operasi Terpadu (2003-2004).

Baca juga: Hari Hak Asasi Manusia, Ini 30 Jenis HAM Menurut PBB

Ikut mendirikan Imparsial

Pada Juni 2002, Munir bersama 17 tokoh pejuang HAM Indonesia mendirikan Imparsial, sebuah lembaga swadaya masyarakat untuk penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia.

Di lembaga ini, eksistensi Munir dalam penegakan HAM dan isu-isu HAM lainnya semakin kompleks, termasuk kekerasan di Papua dan Aceh.

Dari sekian banyak tokoh di Indonesia, Munir dijadikan ikon penegakan HAM karena dedikasi dan hasrat untuk mengungkap kebenaran tanpa takut dengan ancaman apapun. Berikut sederet kasus yang pernah ditangani Munir:

Kasus Tanjung Priok

Kasus Tanjung Priok tercatat sebagai salah satu tragedi pelanggaran HAM berat di Indonesia yang terjadi pada tahun 1948. Saat itu sejumlah orang berdemonstrasi menolak penerapan asas tunggal Pancasila yang diusulkan Presiden Soeharto kala itu.

Demonstrasi tersebut mendapat respons keras dari aparat hingga mengakibatkan 24 orang meninggal dunia dan 55 lainnya mengalami luka-luka. Dalam kasus ini, Munir menjadi penasihat hukum keluarga korban Tragedi Tanjung Priok.

Kasus tewasnya Marsinah

Marsinah merupakan aktivis buruh asal Sidoarjo, Jawa Timur yang menjadi korban penculikan hingga ditemukan tewas pada 1993.

Marsinah sempat dilaporkan menghilang, lalu selang beberapa hari mayatnya ditemukan di hutan di Desa Wilangan dengan tanda-tanda penyiksaan berat.

Dalam kasus ini, Munir terlibat melakukan advokasi dan investigasi terhadap kasus pembunuhan aktivis Marsinah yang diduga dilakukan oleh aparat militer.

Kasus penculikan 1997-1998

Munir juga terlibat dalam menangani kasus penculikan yang terjadi pada 1997-1998. Total sebanyak 24 orang menjadi korban dalam peristiwa ini dan sebanyak 13 orang hingga sekarang belum ditemukan dan tidak diketahui kabarnya.

Dalam kasus ini, Munir bersama KontraS menjadi garda terdepan untuk menekan negara menuntaskan kasus penculikan dan orang hilang tersebut.

Selain itu, Munir juga menjadi penasihat hukum keluarga korban penculikan. Perjuangan Munir dalam kasus ini tidak sia-sia, karena sembilan aktivis yang tadinya ditahan akhirnya dibebaskan.

Munir tewas diracun

Munir meninggal dunia pada 7 September 2004, ketika sedang dalam perjalanan menuju Belanda bersama penerbangan maskapai Garuda. Munir yang berangkat dari Jakarta dalam kondisi sehat tiba-tiba mengalami sakit di atas pesawat.

Ia sempat mendapatkan perawatan dari seorang dokter yang kebetulan berada di pesawat tersebut, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Munir dinyatakan tewas saat pesawat berada di ketinggian 40.000 kali di atas tanah.

Dari hasil autopsi, diketahui terdapat racun arsenik dalam tubuh Munir. Diduga, ia diracun saat sedang dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda.

Dalang pembunuhan Munir hingga saat ini belum terungkap. Namun dari proses penyelidikan dan peradilan yang panjang, seorang pilot Garuda bernama Pollycarpus Budihari Priyanto dijadikan tersangka dan dijatuhi vonis 14 tahun penjara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Jakarta: Setiap 10 Desember, dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pengingat pentingnya penghormatan terhadap hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu. HAM adalah hak universal yang melekat pada manusia sejak lahir, tanpa memandang perbedaan seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

Yuk kita pahami lebih jauh soal Hari HAM Sedunia mulai dari sejarah, makna dan contohnya dikutip dari laman Antara:

Peringatan Hari Hak Asasi Manusia berakar dari momentum penting pada 10 Desember 1948. Ketika itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Sejarah Hari Hak Asasi Manusia

Pengesahan UDHR menjadi tonggak sejarah pengakuan HAM secara internasional. Dokumen ini terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai aspek hak asasi, mulai dari kebebasan individu hingga hak atas perlindungan hukum.
Disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt, UDHR diakui sebagai salah satu dokumen terpenting dalam sejarah modern. Hingga saat ini, UDHR telah diterjemahkan ke lebih dari 500 bahasa, menjadikannya dokumen paling banyak diterjemahkan di dunia.

Sejak itu, tanggal 10 Desember ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia, dirayakan secara global melalui berbagai aktivitas, seperti seminar, kampanye, dan aksi sosial.

Baca juga: Hari HAM Sedunia 2024: Momen Refleksi Global untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Makna Hak Asasi Manusia

HAM adalah hak dasar yang melindungi individu dari berbagai bentuk penindasan dan diskriminasi. Hak-hak ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk hidup dengan martabat dan berkontribusi dalam masyarakat.

HAM memiliki karakteristik utama, yaitu:

1. Universal: Berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali
2. Tidak dapat dicabut: Hak ini tidak bisa dihilangkan oleh siapa pun, termasuk negara
3. Tidak terpisahkan: Semua hak saling terkait dan harus dihormati secara utuh

Contoh-contoh Hak Asasi Manusia

1. Hak Sipil dan Politik

1. Hak kebebasan berpendapat: Setiap individu bebas menyampaikan pandangan tanpa rasa takut
2. Hak atas kebebasan beragama: Individu memiliki kebebasan memilih, menjalankan, atau meninggalkan suatu agama
3. Hak untuk hidup: Semua orang berhak atas perlindungan terhadap nyawanya dari ancaman kekerasan

2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1. Hak atas pendidikan: Semua individu berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi
2. Hak atas pekerjaan: Setiap orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak
3. Hak atas kesehatan: Semua orang berhak mengakses layanan kesehatan yang memadai

3. Hak Kolektif

1. Hak atas lingkungan hidup yang bersih: Setiap orang berhak hidup di lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi
2. Hak atas pembangunan: Komunitas berhak menentukan arah pembangunan sosial dan ekonominya
3. Hak atas standar hidup yang layak: Meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal

Tantangan dalam perlindungan HAM

Meski banyak negara telah mengadopsi perjanjian internasional tentang HAM, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar. Konflik bersenjata, diskriminasi, kemiskinan, dan pelanggaran HAM oleh negara atau individu menjadi hambatan utama.

Momentum Hari Hak Asasi Manusia menjadi pengingat penting bagi pemerintah, organisasi, dan masyarakat global untuk terus bekerja sama melindungi dan memajukan hak-hak ini.

Refleksi Hari Hak Asasi Manusia

Hari Hak Asasi Manusia bukan hanya peringatan, tetapi juga seruan untuk bertindak. Memahami sejarah, makna, dan contoh-contoh HAM dapat menjadi langkah awal menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan bermartabat.

Peringatan ini mengingatkan bahwa penghormatan terhadap HAM adalah kunci utama menuju masa depan yang lebih baik bagi semua. (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember menjadi momen penting untuk mengingat salah satu tonggak sejarah kemanusiaan, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dokumen yang diresmikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 di Paris ini menegaskan hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu tanpa diskriminasi.

DUHAM menetapkan standar global untuk melindungi hak asasi manusia di semua negara. Hak-hak ini melampaui batasan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, hingga status sosial atau ekonomi. Sebagai dasar hukum internasional dan kebijakan nasional, DUHAM juga menjadi pijakan utama bagi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

Dokumen ini telah diterjemahkan ke dalam 577 bahasa, menjadikannya sebagai dokumen paling banyak diterjemahkan di dunia. Hal ini menunjukkan pentingnya pesan yang terkandung di dalamnya sebagai “standar pencapaian bersama” bagi seluruh umat manusia.

Baca juga: Lewat Pengabdian Masyarakat, UI Tingkatkan Kesadaran HAM di Kalangan Gen Z

Tema Hari HAM Sedunia 2024: Hak Kita, Masa Depan Kita, Dimulai dari Sekarang

Tahun ini, Hari Hak Asasi Manusia Sedunia mengangkat tema “Hak Kita, Masa Depan Kita, Dimulai dari Sekarang”. Tema ini menggarisbawahi peran hak asasi manusia sebagai jalan menuju solusi atas berbagai tantangan global, mulai dari konflik hingga ketidaksetaraan sosial.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menegaskan pentingnya hak asasi manusia dalam menciptakan dunia yang lebih damai dan berkeadilan. “Hak asasi manusia adalah fondasi bagi masyarakat yang damai, adil, dan inklusif,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Momentum Hari Hak Asasi Manusia Sedunia 2024 juga menjadi seruan untuk melawan ujaran kebencian, mengoreksi informasi yang salah, dan memerangi disinformasi. Masyarakat diajak memahami pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari serta berperan aktif dalam membangun gerakan global yang kuat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Hari Hak Asasi Manusia tidak hanya menjadi peringatan, tetapi juga momentum untuk bertindak. Dunia diundang merefleksikan bagaimana hak asasi manusia dapat menjadi alat transformatif dalam menghadapi tantangan masa kini dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Komunitas global dapat berkolaborasi mewujudkan dunia yang lebih damai, setara, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan hak asasi manusia sebagai kekuatan preventif, protektif, dan transformatif.

Hari ini, mari kita bersama-sama bergerak untuk menghidupkan kembali komitmen global terhadap hak asasi manusia demi masa depan yang lebih cerah. (Suchika Julian Putri)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Penyerang West Ham United Michail Antonio mengalami patah kaki setelah kecelakaan mobil serius. Untuk memberikan penghormatan, para penggawa 'The Hammers' kompak mengenakan 'jersey' nomor punggung 9 milik Antonio selama pemanasan jelang laga melawan Wolverhampton Wanderers, Selasa, 10 Desember.

Para penonton pun tidak mau ketinggalan. Mereka mengangkat jersey Antonio selama laga berlangsung.

Tidak ketinggalan, gelandang asal Republik Ceko Thomas Soucek juga mengangkat tangan sembari menunjukkan sembilan jari yang merupakan nomor punggung Antonio, sesaat setelah mencetak gol pembuka bagi timnya ke gawang Wolverhampton.

Begitu juga striker Jarred Bowen juga menangkat jersey nomor punggung 9 bertuliskan Antonio usai mencetak gol kemenangan timnya pada menit ke-72. West Ham sendiri menang 2-1 pada laga Liga Inggris tersebut.

Kecelakaan mobil

Sebelumnya, West Ham mengonfirmasi bahwa penyerangnya Antonio telah menjalani operasi akibat patah kaki, setelah ia mengalami kecelakaan mobil serius pada Sabtu, 7 Desember.

Pemain berusia 34 tahun itu telah dipindahkan ke rumah sakit di pusat kota London, untuk kemudian terus dipantau kondisinya.

West Ham merilis dua informasi terkini mengenai kondisi Antonio pada Sabtu, dengan mengatakan bahwa sang pemain berada dalam kondisi sadar dan dapat berkomunikasi, setelah sebelumnya beredar foto-foto yang menggambarkan sebuah mobil Ferrari yang rusak parah tersebar di dunia maya.

Dinas Pemadam Kebakaran Essex juga mengonfirmasi bahwa pemadam kebakaran sempat hadir di Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan menyelamatkan seorang pria yang terjebak di dalam mobilnya.

Pemain timnas Jamaika yang lahir di London ini bergabung dengan West Ham pada 2015, dan telah mencetak 83 gol untuk dalam 323 pertandingan.

Ia baru mencetak satu gol dalam 15 penampilan untuk The Hammers musim ini, saat mereka menang 4-1 melawan Ipswich awal Oktober.

Mantan penyerang Nottingham Forest dan Sheffield Wednesday ini turut andil membawa The Hammers menjuarai Europe Conference League pada 2023. AFP PHOTO/Adrian Dennis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)