MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Hafid, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengisi Kuliah Umum di Universitas HKBP Nommensen, Jumat (14/3/2025).

Keduanya mengisi Kuliah Umum dalam rangkaian Festival Nommensen yang digagas oleh Yayasan HKBP Nommensen yang diketuai Effendi MS Simbolon. Festival Nommensen berlangsung selama 4 hari, dari 12 hingga 15 Maret 2025. Kuliah Umum berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Auditorium.

Menteri Komdigi, Meutya Hafid, mengangkat topik 'Literasi Digital Pendidikan', sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, mengangkat topik 'Pembangunan HAM'. Ratusan mahasiswa Universitas Nommensen tampak antusias mengikuti Kuliah Umum.

Mengawali pemaparannya, Meutya Hafid menyatakan Provinsi Sumut berada di urutan ke-6 sebagai daerah dengan kasus judi online tertinggi di Indonesia. Meutya meminta agar hal ini menjadi perhatian khusus Gubernur Sumut, Bobby Nasution, beserta jajarannya. 

"Ini harus saya sampaikan, karena ini juga concern Presiden Prabowo, di sini (Sumut) judi online masih tinggi," ucapnya.

Meutya turut menyinggung penjelasan tentang judi online. "Sebetulnya, bahasanya bukan judi online, tapi bahasa yang tepat penipuan. Judi online sudah pasti penipuan dengan algoritma, jadi tidak mungkin hasilnya bisa bagus," sambungnya.

Kemenkomdigi telah melakukan sejumlah strategi untuk menekan angka judi online, mulai dari menjalin kerja sama dengan BSSN, OJK, hingga PPATK. "Saya sudah menemui sejumlah pihak untuk menekan penurunan judi online. OJK, PPATK rasanya semua sudah kami temui untuk menekan judi online," jelas Politikus Golkar tersebut.

Menurut Meutya, untuk memaksimalkan penekanan angka judi online, harus diselaraskan dengan kesadaran masyarakat dan edukasi kepada mahasiswa. "Kita minta juga seluruh kampus, khususnya mahasiswa turut membantu pemerintah dalam penanganan ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, saat memberikan materi sempat menceritakan kisahnya dari tukang parkir hingga diangkat menjadi Menteri. "Kualitas seseorang itu juga berasal dari proses yang berkualitas, jadi bagi adik-adik jangan pernah putuskan cita-cita besarmu, terus berjuang sekuat tenaga," kata Pigai, yang kemudian disambut tepuk tangan para peserta Kuliah Umum yang hadir.

Baik Meutya maupun Natalius, usai memberikan pemaparannya, masing-masing diberikan ulos oleh pihak Yayasan Universitas HKBP Nommensen. Keduanya juga berkesempatan bernyanyi yang diiringi musik oleh Marsada Band.

Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen, Effendi Simbolon, mengatakan kehadiran Menteri Komdigi dan Menteri HAM merupakan perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia. Keduanya memberikan masukan dan diskusi bagi mahasiswa.

"Ibu Komdigi, tadi banyak sekali membutuhkan partnership, dan nanti Pak Rektor akan melanjutkan dengan MoU. Nanti akan ada hal-hal positif, dan konkret," ucapnya.

Sedangkan Menteri HAM, Natalius Pigai, kata Effendi, dalam pemaparannya tadi membuka semua hak-hak mahasiswa. "Sebenarnya kita undang Menteri Kesehatan juga, tapi beliau luring, dan akan hadir di kesempatan yang akan datang. Wamen Dikti Saintek juga, tapi tidak berkabar, dan undang Pak Ridwan Kamil, tapi karena beliau mungkin kurang sehat, jadi batal, dan Pak Terawan, kemarin sudah datang," paparnya.

Effendi juga mengatakan kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa Universitas HKBP Nommensen dapat berinteraksi langsung dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten, serta pemangku kepentingan lainnya. 

"Kita mengawali untuk hal-hal yang baik, untuk kemajuan ke depan," pungkasnya.

Editor : Jafar Sembiring

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - Piring lidi buatan narapidana atau warga binaan di Lapas Kelas IIB Kota Banjar, Jawa Barat laris terjual saat bulan suci ramadhan 1446 hijriyah.

"Alhamdulillah (Piring Lidi) habis terjual ada yang borong,"kata Kepala Lapas Banjar, Tutut Prasetyo, Jumat (14/3/2025).

Ia menyebutkan piring lidi tersebut adalah buatan narapidana yang mengikuti pembinan selama menjalani masa pidana. Dengan keseriusan dalam mengikuti pembinaan, warga binaan di Lapas Banajr mampu menghasilkan produk yang berkualistas, ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomis.

Tutur mengatakan, dari hasil yang bagus, karya dari warga binaan ini  sangat diminati di pasaran.

"Kami sangat bersyukur karya warga binaan disini bisa diminati, semoga ini menjadi bekal kebaikan untuk mereka setelah selesai bertanggung jawab pada hukumannya,"ujarnya.

Selama ini, pihaknya menyebutkan sangat mendorong warga binaan disini untuk meningkatkan skil serta membuat produk yang berkualitas dan kuantitas sehingga bisa bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain.

"Keterampilan ini mernurut saya bisa menjadi peluang bagi merek untuk mengasah dan mengembangkan skil agar menjadi bekal usaha nanti,"pungkasnya.
 

Editor : Asep Juhariyono

JAKARTA, iNewsTuban.id - Kapolres Ngada nonaktif menjadi tersangka dalam kasus kekerasan seksual. Empat orang menjadi korban dengan tiga di antaranya masih di bawah umur.

AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dihadirkan Mabes Polri saat ekspose kasus. Perwira Polri ini akan segera menjalani sidang etik dan pidana.

Selain diduga melakukan pelecehan seksual kepada anak, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya ini.

"Dari pemeriksaan kode etik ditemukan fakta tersangka telah melakukan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang dewasa," ujar Karo Penmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Saat ini tersangka sudah ditahan dan segera menjalani sidang kode etik serta penanganan kasus pidana.

"Sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Div Propam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus (patsus)," katanya.

Editor : Prayudianto

PEMALANG, iNewsPantura.id  -  Dalam semangat berbagi di Bulan Suci Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang menggelar aksi sosial dengan membagikan ratusan takjil gratis kepada masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas di depan Kantor Imigrasi setempat, Kamis sore (13/3/2025). 

Kegiatan di mulai pada pukul 17.10 WIB. Warga yang melintas sangat antusias menerima pemberian takjil dari pegawai Imigrasi yang secara bergantian menyetop pengendara baik roda dua maupun roda empat untuk menerima bingkisan untuk berbuka puasa. Dalam waktu kurang dari 10 menit ratusan paket takjil ludes diserbu warga.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, Ari Widodo mengungkapkan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari wujud syukur dan komitmen Imigrasi Pemalang beserta jajaran Unit Kerja Keimigrasian (UKK) dibawah naungannya dalam menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di Bulan Suci Ramadhan penuh berkah ini.

"Sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Bulan Suci Ramadhan ini, kita ingin berbagi takjil kepada para pengendara atau masyarakat yang lewat didepan kantor untuk sama-sama kita merasakan nikmatnya Bulan Suci penuh berkah ini,"ucapnya.

Ari menyebutkan, ada sekitar 120 paket takjil yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Selain berbagi takjil, pada kesempatan baik ini, Kantor Imigrasi Pemalang juga menggelar pengajian, dan santunan kepada anak yatim piatu untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan.

"Kita juga menggelar pengajian dan santunan anak yatim piatu, ada sekitar 25 anak yatim piatu yang kami berikan santunan,"ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Pemalang berupaya untuk selalu hadir bagi masyarakat.

"Bukan hanya melalui pelayanan keimigrasian saja namun juga dalam kegiatan sosial,"tukasnya. 

Editor : Suryo Sukarno

SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Polda Jawa Tengah menunjukkan komitmen dalam menangani kasus dugaan penganiayaan bayi berusia dua bulan berinisial NA dengan profesional dan transparan. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memastikan keamanan saksi dan keluarga korban dari potensi intimidasi selama proses penyidikan berlangsung.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, dalam keterangannya pada Kamis (13/3/2025), menegaskan bahwa keterlibatan LPSK bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada keluarga korban agar mereka dapat memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

"Kami telah berkoordinasi dengan LPSK untuk menjamin keselamatan para saksi dan keluarga korban. Ini adalah langkah konkret dalam memastikan proses hukum dapat berjalan secara transparan dan tanpa intimidasi," ungkapnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, menjelaskan bahwa penyidik terus berupaya menyelesaikan perkara ini dengan profesional dan berkeadilan, termasuk memastikan keluarga bayi mendapatkan perlindungan yang diperlukan.

"Kami memastikan saksi dan keluarga korban dapat memberikan keterangan secara aman dan nyaman. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan LPSK agar tidak ada tekanan dari pihak mana pun," jelasnya.

Sebelumnya, Polda Jateng telah melakukan sejumlah langkah dalam penanganan perkara ini. Proses ekshumasi terhadap jenazah korban telah dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti. Selain itu, status kasus telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, terlapor, Brigadir AK, telah ditempatkan di ruang khusus (patsus) selama 30 hari guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Dengan melibatkan LPSK dalam proses penanganan perkara, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto kembali menegaskan komitmen Polda Jateng untuk menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Kami memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan keterlibatan LPSK, diharapkan keluarga korban dapat memberikan keterangan dengan aman sehingga perkara ini dapat dituntaskan secara objektif," tandasnya.

Editor : Enih Nurhaeni

JAKARTA, iNewsSumba.id – Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual anak dan penyalahgunaan narkoba. Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Kamis (13/3/2025), Fajar tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat diperkenalkan kepada publik.

“Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri,” ungkap Karowabprof Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa Fajar diduga melakukan pelecehan terhadap tiga anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang korban dewasa berinisial SHDR yang berusia 20 tahun.

Tak hanya itu, Fajar juga diduga mengonsumsi narkoba serta menyebarkan video pornografi yang melibatkan anak di bawah umur ke situs internet.

"Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik, ditemukan fakta bahwa FWLS telah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa," jelas Trunoyudo.

Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian telah memeriksa total 16 orang yang terdiri dari empat korban, empat manajer hotel, dua personel Polda NTT, tiga ahli, seorang dokter, dan ibu dari salah satu korban.

Sebelum menjabat sebagai Kapolres Ngada, Fajar pernah memimpin Polres Sumba Timur selama dua tahun, lima bulan, dan satu hari. Ia dikenal memiliki hobi di bidang aeromodelling. Ketika meninggalkan jabatannya di Polres Sumba Timur pada 14 Juli 2024 lalu, Fajar dilepas dengan tradisi pedang pora yang penuh haru.

Kini, perjalanan kariernya berakhir tragis setelah tersandung kasus berat yang menjadi sorotan publik. Proses hukum terhadap Fajar WLS masih terus bergulir, sementara masyarakat menanti keadilan bagi para korban.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

JAKARTA, iNewsSumba.id – Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual anak dan penyalahgunaan narkoba. Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Kamis (13/3/2025), Fajar tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat diperkenalkan kepada publik.

“Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri,” ungkap Karowabprof Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa Fajar diduga melakukan pelecehan terhadap tiga anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang korban dewasa berinisial SHDR yang berusia 20 tahun.

Tak hanya itu, Fajar juga diduga mengonsumsi narkoba serta menyebarkan video pornografi yang melibatkan anak di bawah umur ke situs internet.

"Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik, ditemukan fakta bahwa FWLS telah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa," jelas Trunoyudo.

Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian telah memeriksa total 16 orang yang terdiri dari empat korban, empat manajer hotel, dua personel Polda NTT, tiga ahli, seorang dokter, dan ibu dari salah satu korban.

Sebelum menjabat sebagai Kapolres Ngada, Fajar pernah memimpin Polres Sumba Timur selama dua tahun, lima bulan, dan satu hari. Ia dikenal memiliki hobi di bidang aeromodelling. Ketika meninggalkan jabatannya di Polres Sumba Timur pada 14 Juli 2024 lalu, Fajar dilepas dengan tradisi pedang pora yang penuh haru.

Kini, perjalanan kariernya berakhir tragis setelah tersandung kasus berat yang menjadi sorotan publik. Proses hukum terhadap Fajar WLS masih terus bergulir, sementara masyarakat menanti keadilan bagi para korban.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas menggelar diskusi bertajuk Obras Santer (Obrolan Santai Anti Terorisme) di Aula Kantor Baznas Banyumas, Kamis (13/3/2025). Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Baznas Banyumas dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Terorisme guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangkal paham radikal.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kabupaten Banyumas, Nungky Harry Rachmat, dan dihadiri oleh puluhan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Para peserta mendapatkan wawasan mendalam tentang pola penyebaran ideologi terorisme serta strategi pencegahan yang bisa diterapkan di lingkungan masing-masing.

Nungky menegaskan bahwa upaya menangkal radikalisme bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua Baznas Banyumas, Khasanatul Mufidah, mengungkapkan bahwa kerja sama antara Baznas dan Densus 88 bermula dari kasus permohonan bantuan pendidikan ke Afghanistan yang dianggap tidak lazim. Sebagai lembaga yang berpegang pada prinsip 3A (Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI), Baznas melibatkan Densus 88 untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap dalam koridor keamanan nasional.

"Dari kerja sama itu, akhirnya lahir kegiatan seperti Obras Santer ini. Harapannya, masyarakat semakin sadar akan bahaya radikalisme dan bersama-sama menangkal paham terorisme," ujar Khasanatul.

Ia juga mengapresiasi kehadiran para tokoh masyarakat serta kerja sama yang telah lama terjalin dengan Densus 88.

Diskusi ini dipandu oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang) Banyumas, Eko Heru Surono, dengan menghadirkan narasumber dari Densus 88 Satwil Jawa Tengah serta seorang mantan narapidana teroris (napiter) yang berbagi pengalaman tentang proses deradikalisasi.

Editor : Arbi Anugrah

PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id--Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Bangka Belitung berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menangkal dan menolak paham radikalisme dan anti Pancasila.

Ketua PW DMI Provinsi Kep. Bangka Belitung H. Muhammad Rasyid Ridho, S.Ag mengatakan, DMI Babel akan berperan aktif ikut menangkal dan menolak segala bentuk paham radikalisme dan paham anti Pancasila.

"Kami DMI Bangka Belitung rutin mensosialisasikan di setiap masjid terkait perlunya kita bersama-sama mendukung program pemerintah, serta menolak segala bentuk paham radikalisme dan anti pancasila yang dapat mengganggu Sitkamtibmas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", ujarnya.

Selain itu, DMI Bangka Belitung turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Yakni, melakukan pembagian paket sembako kepada masyarakat di Masjid Kampung Zed, Masjid Nurul Al Ihsan dan Masjid Nurul Goni Dok Kartini Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.

"Kita ingin masyarakat dapat terbantu kebutuhan pokoknya. dengan adanya  ini yang merupakan rejeki dari Allah SWT, diharapkan mampu meringankan beban antar sesama," ujar Rasyid Ridho.

Rasyid Ridho juga menyampaikan pentingnya memakmurkan masjid dan meningkatkan keimanan jemaah sekitarnya, sebagaimana motto DMI.

“Sebaiknya kita manfaatkan kemulian di Bulan Ramadan, para dermawan harus berbagi kepada yang kurang mampu agar semua merasakan indahnya beribadah di bulan yang penuh barokah ini,”tuturnya.

Editor : Agus Wahyu Suprihartanto

BATAM, iNewsBatam.id - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memeriksa 12 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Batam, Kepulauan Riau sempena Operasi Wira Waspada pada 11-12 Maret 2025.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyebutkan dari hasil pengecekan lapangan ada 12 badan usaha PMA yang diusulkan untuk pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Dari jumlah tersebut, empat perusahaan belum memenuhi komitmen investasi Rp10 miliar, enam perusahaan terindikasi fiktif, dan dua perusahaan memiliki alamat yang berbeda dari yang terdaftar," ujarnya dalam konferensi pers di Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, 26 warga negara asing (WNA) dari perusahaan-perusahaan tersebut teridentifikasi perlu ditindaklanjuti.

Sebanyak 13 WNA yang masih berada di Indonesia akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Keimigrasian, sementara sembilan WNA yang berada di luar negeri akan dikenai pembatalan Izin Tinggal Keimigrasian.

"Empat orang pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor juga akan dikenakan sanksi administratif keimigrasian," tambahnya.

Dalam operasi yang berlangsung di kawasan industri, delapan WNA turut diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian.

Di antaranya, seorang warga negara Austria berinisial DB, pemegang ITAS Investor sekaligus direktur PT All About City, diduga mendirikan perusahaan fiktif demi memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia tanpa aktivitas investasi yang jelas.

Tiga WNA asal Tiongkok, yaitu JM, CC, dan CK, juga diamankan saat beraktivitas di PT Chuang Sheng Metal. JM dan CC, yang seharusnya hanya berinvestasi, justru bekerja sebagai buruh kasar.

Sementara CK, yang hanya memiliki izin tinggal kunjungan, diduga melanggar aturan keimigrasian dengan bekerja di perusahaan tersebut.

Empat WNA Tiongkok lainnya, yakni ZH, MN, LH, dan LZ, ditemukan bekerja di PT Sun Gold Solar meskipun hanya memiliki izin tinggal kunjungan. Mereka diduga menyalahgunakan izin tersebut untuk bekerja secara ilegal.

Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam juga menangani kasus tindak pidana keimigrasian yang melibatkan tiga warga negara Bangladesh berinisial FR, SK, dan SM. Ketiganya masuk ke Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan diduga melanggar Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.

Sementara itu, seorang warga negara India berinisial MT ditangkap di kawasan Sagulung, Batam, karena diduga memalsukan Izin Tinggal Terbatas. Ia disangkakan melanggar Pasal 121 huruf b UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, menyampaikan bahwa operasi ini dilakukan dengan metode pengawasan terbuka dan tertutup.

"Tim melakukan pengawasan dengan berbagai metode, termasuk pemeriksaan dokumen, inspeksi mendadak, serta pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Kami ingin memastikan bahwa keberadaan WNA di Batam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Editor : S. Widodo

DEPOK, iNewsDepok. id - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Depok menerima kunjungan Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, pada Rabu (12/3/2025). Kehadirannya disambut hangat oleh Kepala Rutan Kelas I Depok, Agus Imam Taufik, beserta jajaran pejabat dan pegawai.

Dalam kunjungan ini, Maulidi Hilal meninjau berbagai fasilitas pelayanan yang tersedia bagi warga binaan dan keluarga mereka. Ia juga berkesempatan melihat langsung jalannya layanan kunjungan, memastikan kenyamanan serta kelancaran interaksi antara warga binaan dan orang terkasih mereka.

Suasana penuh kehangatan terasa saat ia menyapa warga binaan dan keluarga yang sedang berkunjung. Interaksi ini menjadi momen berharga untuk memperkuat semangat kebersamaan dan memastikan layanan di Rutan berjalan dengan baik serta penuh rasa kemanusiaan.

Setelah sesi peninjauan, Maulidi Hilal memberikan penguatan kepada para pegawai Rutan. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta ketulusan hati dalam memberikan pelayanan terbaik.

Di tengah suasana Ramadan, ia juga berkesempatan memberikan tausyiah usai Salat Tarawih.

“Mari kita selalu mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan,” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen seluruh jajaran Rutan Kelas I Depok dalam memberikan pelayanan yang optimal, tidak hanya bagi warga binaan tetapi juga bagi masyarakat yang datang berkunjung.

Editor : Mahfud

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Pedagang di Pasar Pancasila, Kota Tasikmalaya, semakin kesulitan mendapatkan stok minyak goreng subsidi Minyakita.

Pantauan di lokasi, pada Rabu (12/3/2025) siang, tidak semua etalase milik para pedagang di Pasar Pancasila menjual Minyakkita. Hanya ada segelintir pedagang yang masih menjual dengan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Saya sudah tidak lagi menjual Minyakita karena pasokan yang tidak stabil. Padahal dulu rutin saya dapatkan dari UPTD Pasar, tapi sekarang sudah tidak ada," kata Dadang Sayur, pedagang di Pasar Pancasila.

Ia mengaku, pada saat minyak goreng subsidi itu gampang didapat, dirinya bisa mendapatkan sampai enam karton sekali belanja dari UPTD Pasar. Akan tetapi, diterangkan dia, saat ini barang tersebut sulit didapatkan, jika pun ada harus membeli ke groris yang harganya sudah mahal.

Kondisi ini, menurut Dadang, sangat menyulitkan para pedagang, karena mereka tidak bisa menjual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 15.700 per liter.

Selain itu, untuk mendapatkan stok, pedagang harus membeli dalam paket dengan merek lain.  

"Harga Minyakita di grosir mencapai Rp 16.250 per liter, dan saya terpaksa harus jual di kisaran Rp 17.000 hingga Rp 18.00p per liter. Susah sih sekarang, kalau pun mau dapat harus membeli dalam paket dengan merek lain," ungkapnya.

"Berbagai kendala, membuat saya dan pedagang lain memilih untuk tidak lagi menjual Minyakita. Daripada ribet terus untungnya dikit, saya lebih memilih jual minyak goreng merel lain saja," tambahnya.

Dadang pun sangat setuju perihal adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat yang menarik minyak goreng subsidi Minyakita dari pasaran akibat adanya kecurangan dalam distribusi.

"Sangat setuju, mending ditarik kalau memang ada kecurangan. Dari awal harga sudah tidak sesuai dengan yang tertera di kemasan," tandasnya.

Editor : Asep Juhariyono