PALEMBANG, iNews.id- Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar konferensi pers terkait kasus penganiayaan terhadap dokter koas di Palembang, Sabtu (14/12/2024). Dalam konferensi pers itu Fadilla alias Datuk (36) turut dihadirkan selaku tersangka. 

Pantauan di lokasi, Fadilla alias Datuk tertunduk lesu. Statusnya sebagai tersangka, Datuk mengenakan seragam tahanan berwarna oranye dan tangan di borgol.

Pada bagian belakang seragam oranye yang dikenakan Datuk tertulis Tahanan Dit Tahti Polda Sumsel dengan nomor 91. Tampak Datuk mengenakan sandal jepit dan memakai masker.

"Saya meminta maaf kepada korban Luthfi dan keluarganya karena telah melakukan penganiayaan," ucap Datuk.

Pada kesempatan itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Kombes Pol Anwar Reksowidjojo mengungkapkan, motif tersangka melakukan penganiayaan karena emosi. Korban dinilai tidak menghargai majikannya sewaktu diajak bicara.

"Motifnya adalah pelaku kesal dengan korban yang tidak merespons terhadap ibu teman korban yang bernama LD (Lady) sehingga pelaku emosi dan melakukan penganiayaan," ujar Kombes Anwar.

Saat kejadian, kata dia tersangka yang merupakan sopir sedang mengantar majikannya, Sri Meilina yang merupakan ibu dari rekan koas korban, yakni Lady Aurel. Saat itu, majikannya bertemu korban di salah satu toko kue ingin menanyakan aduan anaknya terkait jadwal jaga koas pada malam tahun baru.

"Pada hari ini  kita lakukan penahanan. Pasal yang kita kenakan 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Hukum adalah salah satu pilar utama peradaban manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum yang merdeka dan berdaulat, Indonesia idealnya memiliki sistem hukum nasional yang berbasis pada jati diri dan kepribadian bangsa, serta mengacu pada filosofi dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, yang terkristal dalam Pancasila.

Hal ini disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mempersoalkan Paradigma Hukum Nasional: Mewujudkan Negara Hukum Pancasila” yang diselenggarakan secara daring, Jumat (13/12/2024).

Pontjo menjelaskan bahwa tatanan ideal masyarakat harus dibangun dan diwujudkan melalui hukum, karena hukum memiliki fungsi membentuk dan menciptakan tatanan sosial. Dengan demikian, hukum di Indonesia seharusnya berfungsi untuk memperkuat identitas keindonesiaan sekaligus peradaban sosial bangsa. Oleh sebab itu, menurutnya, sangat relevan dan mendesak untuk merefleksikan paradigma hukum nasional yang ada.

“Jika kita melihat lebih dalam pada substansi, struktur, dan budaya hukum di Indonesia, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Agenda pembaruan hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia harus terus dilanjutkan. Namun, kenyataannya hingga saat ini, sistem hukum kita masih banyak mewarisi paradigma civil law dari masa kolonial Belanda,” ungkap Pontjo.

Ia juga mengakui bahwa Indonesia telah mengadopsi beberapa elemen dari tradisi common law, terutama prinsip rule of law. Namun dalam praktiknya, karakteristik civil law tetap dominan. Tradisi ini tercermin dalam pendekatan hukum positivistik yang bersifat legal-formal, berpusat pada teks undang-undang sebagai sumber hukum utama, dan sangat mengutamakan kepastian hukum.

“Tradisi ini cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam pandangan positivistik, hukum yang dibuat oleh penguasa secara legal-formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan dianggap sebagai satu-satunya sumber hukum. Akibatnya, ruang untuk mengakomodasi hukum yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat menjadi sangat terbatas,” jelasnya.

Menurut Pontjo, tradisi hukum yang terlalu positivistik dan legal-formal rentan terpengaruh bias kekuasaan politik. Produk hukum yang dihasilkan sering kali hanya menjadi alat untuk melegitimasi kepentingan politik eksekutif maupun legislatif.

“Hukum yang seperti ini mudah tergelincir menjadi instrumen kekuasaan, yang oleh para teoritikus hukum kritis disebut sebagai autocratic legalism. Fenomena ini berhubungan erat dengan menurunnya kualitas demokrasi, pengabaian kedaulatan rakyat, dan melemahnya keadilan sosial. Ciri-cirinya terlihat pada demokrasi yang cacat serta semakin menyempitnya ruang partisipasi warga,” tutup Pontjo. 

Editor : Hasiholan Siahaan

PALEMBANG, iNews.id - Pria berinisial DT, penganiaya dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) didampingI kuasa hukumnya telah mendatangi Polda Sumsel. Kuasa hukum pelaku berharap persoalan ini tidak melebar jauh.

Kuasa hukum DT, Titis Rachmawati mengatakan, kliennya siap menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Selain itu, kata dia kliennya juga berniat untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur mediasi. 

"Kami akan mencoba sebijak mungkin dan meminimalisir masalah ini agar tidak melebar terlalu jauh," ujar Titis, Sabtu (14/12/2024).

Dia menilai, kliennya telah menunjukkan sikap kooperatif dengan mendatangi Polda Sumsel "Kami datang ke Polda Sumsel dengan membawa DT untuk meminta maaf dan bertanggung jawab," katanya.

Sementara itu, orang tua Luthfi korban penganiayaan, Wahyu Hidayat mengaku kecewa dengan peristiwa pemukulan anaknya. Dia meminta agar keadilan bisa ditegakkan. 

"Kami sudah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian dan berharap pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia," kata Wahyu.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, iNews Depok.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengusulkan 44.000 narapidana (napi) untuk diberikan amnesti atau pengampunan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antara napi itu, ada pelaku kasus penghinaan terhadap presiden.

"Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap (presiden), atau pun ITE yang terkait dengan kepala negara, atau itu, Presiden meminta untuk diberi amnesti," kata Menkum Supratman Andi Agtas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Namun demikian, Supratman belum bisa merinci secara teknis bagaimana amnesti itu akan dilaksanakan.

"Saat ini yang kita data dari Kementerian Imipas (imigrasi dan pemasyarakatan), yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian ini kan baru paparan," imbuhnya.

Supratman mengaku, Presiden Prabowo setuju memberikan amnesti kepada para napi tersebut.

"Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata dia.

Meski begitu, pihaknya juga akan meminta pertimbangan DPR RI. Setelah itu, baru diputuskan soal pemberian amnesti.

Supratman menjelaskan, pemberian amnesti tersebut untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas. Selain itu ada pertimbangan kemanusiaan.

"Juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan, termasuk HIV, itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata, juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," pungkasnya.

Editor : Mahfud

BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mentok, Kabupaten Bangka Barat (Babar), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), rutin melakukan razia mendadak pada kamar warga binaan, guna mencegah dan memastikan peredaran barang-barang terlarang. 

Pada razia, Kamis (12/12/2024) petugas menggeledah setiap sudut blok hunian, mulai dari kamar tidur, tempat penyimpanan pribadi, hingga fasilitas umum di dalam rutan. Tidak ditemukan barang-barang yang terlarang dalam razia kali ini. 

"Kami memiliki komitmen penuh untuk menjaga integritas dan keamanan di lingkungan rutan. Hasil razia ini membuktikan bahwa tidak ada barang terlarang yang masuk atau digunakan oleh warga binaan," kata Kepala Rutan Kelas IIB Mentok, Achmad Adrian. 

Achmad Adrian mengatakan, Rutan Kelas IIB Mentok bekerjasama dengan pihak terkait guna meningkatkan keamanan dan mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang.

"Tidak hanya kali ini, beberapa waktu lalu juga kami libatkan petugas dari Satresnarkoba Polres Bangka Barat dan Kompi Senapan A Yonif 147/ KGJ Bangka Barat serta rekanr media guna menyaksikan langsung kegiatan penggeledahan," ujarnya. 

Sebagai bentuk komitmen untuk menjaga lingkungan yang baik bagi warga binaan. Dikatakan Achmad Adrian akan memperketat pengawasan terhadap akses barang masuk maupun keluar area Rutan Kelas IIB Mentok.

"Kami juga bekerjasama dengan pihak terkait guna meningkatkan keamanan dan mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang," katanya. 

Achmad Adrian juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar, karena pihaknya akan terus berupaya menjaga ketertiban di lingkungan rutan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan berharap semua pihak dapat mendukung upaya kami dalam menjaga ketertiban di Rutan Mentok," ucapnya. 

Editor : Muri Setiawan

MEDAN, iNewsMedan.id - Anggota DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk bertindak tegas dan konsisten dalam menangani bangunan tanpa izin. Dirinya menekankan pentingnya penerapan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu dalam upaya menertibkan tata ruang kota. 

Hal itu diungkapkan oleh Reza Pahlevi Lubis menjawab pertanyaan wartawan terkait dibatalkannya pembongkaran bangunan atau gedung yang saat ini tengah viral di media sosial, yaitu salah satu bangunan atau di Jalan Mahkamah, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. 

"Kasatpol PP tidak boleh tebang pilih dalam menangani izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," tegasnya, Kamis (12/12/2024).

Politisi Partai Golkar ini khawatir jika kasus ini tidak ditindaklanjuti dengan tegas, akan muncul banyak kasus serupa. Ia juga meminta Satpol PP untuk tidak ragu-ragu menindak tegas pengusaha yang melanggar aturan.

"Ini harus ditertibkan karena bisa berimbas kepada masyarakat lain yang melihat ketidaktegasan dari Satpol PP," ujar Reza.

Lebih lanjut, Reza mengapresiasi peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran tata ruang. "Saya berharap pemerintah dapat merespon cepat setiap laporan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku," harapnya.

Editor : Odi Siregar

MEDAN, iNewsDeliraya.id- Dalam rangka penegakan keamanan dan ketertiban serta mencegah peredaran barang terlarang di Rutan Labuhan Deli,  menggelar penggeledahan insidentil  kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP), Rabu (11/12).

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Asrul Harahap menjelaskan sasaran dari kegiatan ini berupa pemeriksaan dan penggeledahan badan serta kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP). 

Menurut Asrul, warga Binaan di dalam kamar hunian dikeluarkan secara tertib sesuai SOP penggeledahan dan digeledah oleh petugas, kemudian seluruh petugas memeriksa barang-barang di dalam kamar hunian Warga Binaan. 

Selanjutnya, dalam hasil tersebut tidak ditemukannya narkoba maupun jenis lainnya. Dari hasil penggeledahan razia ditemukan beberapa barang terlarang diantaranya android, charger dan kabel handphone dapat memicu potensi gangguan ketertiban maupun keamanan di dalam Rutan. 

" Razia ini diharapkan tercipta ZERO Halinar dan suasana aman dan kondusif," tutupnya.

Editor : Sadam Husin

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Sebuah kegiatan yang penuh makna terekam di Rutan Dittahti Polda Jawa Tengah pada Selasa, (10/12/2024). Para tahanan di Blok A dengan khusyuk mengikuti program "One Day One Juz", sebuah inisiatif spiritual yang dirancang untuk membangun semangat introspeksi, kedamaian batin, dan harapan baru di tengah masa penahanan.

Program membaca Alquran ini dimulai pukul 11.00 WIB di Aula Rutan dengan suasana yang penuh khidmat. Para tahanan, yang selama ini menjalani hari-hari di balik jeruji, mengambil kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. 

Setiap ayat yang dibaca menggema dalam aula, menghadirkan nuansa ketenangan yang tak hanya menyentuh hati para tahanan, tetapi juga seluruh petugas yang menyaksikan.

Selesai khataman, kegiatan dilanjutkan dengan shalat Dzuhur berjamaah di tempat yang sama. Dalam keheningan doa, para tahanan memohon petunjuk, ampunan, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari mendatang. 

Momen ini menjadi pengingat bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, terlepas dari masa lalu yang pernah dilalui.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. 

"Kami percaya bahwa setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani masa tahanan, berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Program seperti One Day One Juz ini diharapkan dapat menjadi media introspeksi dan pembelajaran, sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka memiliki landasan moral yang lebih baik," ujar Kombes Pol Artanto.

" Kegiatan seperti ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para tahanan, tidak hanya dalam aspek spiritual tetapi juga dalam menumbuhkan kedisiplinan dan semangat perbaikan diri,” ujarnya.
 

Editor : Ahmad Antoni

BATANG, iNewsSemarang.id - Satu lagi mantan narapidana teroris (napiter) Lapas Kelas IIB Batang yang akhirnya kembali ke pangkuan Ibu pertiwi, dengan mengikrarkan sumpah janji setianya kepada NKRI. 

Narapidana S yang bersumpah setia kepada tanah tumpah darah Indonesia, setelah sebelumnya sempat "berpaling" ke organisasi teroris Jemaah Islamiyah (JI). 

Ia mengaku, butuh kerja keras dan dukungan banyak pihak, agar kembali berpaham Nasionalisme, karena sejak beberapa tahun lalu terjerumus ke dalam sebuah paham yang bertentangan dengan NKRI. 

"Saya sudah berikrar dan sudah kembali NKRI, insya Allah siap berbakti kepada Indonesia sesuai kemampuan kami," ungkapnya, usai berikrar di Lapas Kelas IIB Kabupaten Batang, Senin (9/12/2024).

Berawal dari ajakan salah seorang rekan untuk mendalami ilmu agama, namun secara perlahan oknum tersebut justru mengarahkan untuk menjadi bagian dari organisasi JI. "Peran saya lewat jalan dakwah mulai tahun 2007 , karena anggapan mereka meski mayoritas muslim, namun banyak yang belum menjalankan syariat Islam dengan benar," bebernya.

Setelah intens mendapatkan pendampingan dari pamong, akhirnya berkeyakinan kembali, bahwa sejak dahulu prinsip Pancasila tidak bertentangan dengan Islam. 

"Pesan saya buat teman-teman yang belum sadar untuk berikrar, mari membangun Tanah Air, karena sejak lahir kita di Indonesia, makan nasi dari bumi Nusantara. Jangan berniat mengubah Indonesia, lebih baik berkontribusi membangun lewat hal positif," tegasnya.

Sementara, Kepala Lapas Kelas IIB Batang, Jose Quelo bersyukur dapat menyaksikan langsung ikrar sumpah janji setia salah seorang mantan Napiter untuk kembali ke NKRI. Sederet proses pun telah dilalui hingga dinyatakan layak untuk berikrar.

"Sejak dari Rutan Brimob Cikeas Bogor sampai ke Lapas Batang, saudara S juga mendapat pendampingan dari pamong dan BNPT. Tidak hanya pembinaan secara umum, tapi berulangkali mendapat asesmen, untuk memastikan jiwa raganya adalah NKRI," tegasnya.

Selama kurun waktu tiga tahun mendapat pembinaan baik di Rutan Brimob Cikeas hingga di Batang, telah membentuk pribadi yang Nasionalisme. "Nantinya meski telah bebas, kembali ke masyarakat , pemantauan tetap kami lakukan bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas), Densus 88 dan BNPT," tegasnya.

Belum lama ini, dua mantan Napiter juga telah mengikrarkan sumpah janji setianya kepada NKRI.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono mengatakan jika ikrar NKRI Napiter merupakan hasil sinergitas antara Ditjen Pemasyarakatan, Lapas Batang, Densus 88/AT dan BNPT serta Kemenag.

"Tentu ini hasil kolaborasi dan sinergitas antara berbagai pihak, terutama dengan stakeholder yang selama ini mendukung hingga warga binaan menjalani ikrar setia NKRI, " tandasnya.

Editor : Maulana Salman

JAKARTA, iNewsMedan.id - Tidak ada riwayat yang membolehkan seseorang meminta bantuan kepada khadam dari golongan jin, bahkan jin muslim sekalipun. Rasulullah sebagai ma nusia terbaik tidak pernah menggunakan jasa jin, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peperangan.

Para sahabat yang dijamin surga, istri-istri beliau, dan generasi salafus shalih juga tidak ada yang meminta bantuan kepada khadam dari jin.

Selain itu, meminta bantuan atau perlindungan dari golongan jin dilarang dalam Islam, meskipun dengan alasan kebaikan. Hal ini bisa mengarah pada kesesatan yang merupakan dosa besar.

Allah berfirman:
 
وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًاۖ
 
“Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari (kalangan) manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari (kalangan) jin sehingga mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.” (QS Al-Jinn[72]: 6)
 
Oleh karena itu, berharap kepada jin khadam atau meminta pertolongan kepada jin bukanlah ajaran Islam. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung, dan hanya kepada-Nya kita memohon perlindungan.

Wallahu Ta'ala a'lam bish-shawab.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar

JAKARTA , iNewsBalikpapan.id- Gun Gun Gunawan resmi dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggantikan Supriyanto. Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung Kamis (5/12).

Supriyanto menyampaikan penyerahan memori tugas bertujuan memastikan kesinambungan kerja di lingkungan Ditjenpas.

“Penyerahan memori tugas ini penting untuk memberikan panduan dan gambaran menyeluruh sehingga kesinambungan program dapat terjaga. Semua pihak telah bekerja keras dan saya percaya kepemimpinan baru akan membawa langkah yang lebih maju,” ujarnya.

Memori tugas tersebut memuat gambaran strategis mengenai kondisi lingkungan, fungsi, dan kedudukan Sesditjenpas. Selain itu, dokumen ini merinci kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang masih menjadi agenda pada tahun 2024.

Sementara itu, Gun Gun Gunawan yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta membuka ruang inovasi.

"Amanah ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi Ditjenpas. Dokumen ini menjadi pedoman awal yang penting bagi saya untuk melanjutkan program strategis yang telah berjalan. Saya akan memastikan setiap program yang sudah dirancang dapat berjalan optimal," tegas Gun Gun Gunawan.

Momen tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara sertijab yang disaksikan oleh sejumlah pejabat internal Ditjenpas. Dengan resminya sertijab ini, Gun Gun Gunawan mulai menjalankan tugasnya sebagai Sesditjenpas per hari ini.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto secara resmi melantik Gun Gun Gunawan sebagai Sesditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Aula Yusuf Adiwinata Lantai 12, Gedung Sentra Mulia, pada Kamis (28/11/2024).

Editor : Mukmin Azis

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kepala Divisi Pemasyarakatan Bagus Kurniawan bersama Ka Lapas Polewali Alzuarman panen Ikan Nila dihalaman belakang Lapas Polewali, Sabtu (8/12/2024).

Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat Bagus Kurniawan mengapresiasi jajaran Lapas Kelas IIB Polewali atas hasil pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yakni budidaya ikan air tawar.

Menurut Kadivpas, hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah serta merupakan program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan kemandirian pangan dan mendukung keterampilan Warga Binaan di bidang perikanan.

“Dengan adanya kegiatan kemandirian ini diharapkan akan bisa membangkitkan nilai independensi diri yang berarti setelah bebas nanti pembinaan yang didapat bisa berguna bagi Warga Binaan untuk menunjang kehidupannya setelah bebas,” ujarnya.

Sejak awal penebaran benih, Warga Binaan telah melakukan budidaya terhadap 2500 ekor ikan selama 3 bulan, dan kali ini kurang lebih seberat 100 Kg Ikan berhasil dipanen dengan kisaran 2 sampai 4 ekor per kilo-nya.

Usai dipanen, hasil dari pemasarannya akan disetor sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagiannya merupakan premi bagi Warga Binaan dan digunakan untuk membeli bibit ikan nila yang direncakan sekitar 5000 ekor dengan harapan meningkatkan hasil panen berikutnya.

Editor : Lukman Rahim