JAKARTA, iNewsKendari.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny Sompie, pada Jumat (3/1/2025). Pemeriksaan ini terkait dengan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan tersangka Hasto Kristiyanto.

Ronny tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.58 WIB, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, serta ditemani oleh sekitar lima orang. Saat ditanya mengenai kapasitasnya dalam pemeriksaan tersebut, Ronny menjawab singkat, "Saksi, Saksi."

Setelah memasuki gedung, Ronny langsung menuju meja resepsionis untuk keperluan administrasi sebelum melanjutkan ke lantai dua, tempat ruangan pemeriksaan berada.

Sebelumnya, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Kamis (2/1/2025). Namun, Wahyu meminta penjadwalan ulang pada 6 Januari 2025 karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa Wahyu bersedia hadir pada hari Senin nanti.

"Yang bersangkutan meminta untuk reschedule di hari Senin," kata Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (2/1/2024).

Editor : Asdar Zuula

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pergantian tahun 2024 ke 2025 membawa beragam cara perayaan di Jawa Timur. Di tengah kemeriahan seperti meniup terompet dan pesta kembang api, suasana khidmat menyelimuti Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi. Para warga binaan mengisi momen spesial ini dengan menggelar khataman Al-Quran di Masjid dan Mushalla dalam lapas.

Acara yang diikuti oleh seluruh penghuni lapas ini menjadi wadah untuk memanjatkan doa dan harapan agar tahun yang baru membawa berkah dan kedamaian. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menggema di setiap sudut, menciptakan suasana penuh ketenangan yang menyentuh hati.

"Seluruh warga binaan mengikuti acara ini dengan serius dan penuh perhatian. Ini menunjukkan semangat mereka dalam memperbaiki diri," ujar Agus Wahono, Kepala Lapas Banyuwangi.

Ia menambahkan bahwa kegiatan semacam ini merupakan bagian penting dari pembinaan warga binaan. “Kami tidak hanya membekali mereka dengan keterampilan dan pemahaman hukum, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang dapat membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik,” jelasnya.

Bagi para warga binaan, acara ini tidak hanya menjadi momen religius, tetapi juga sebuah refleksi untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Salah satu warga binaan menyebutkan bahwa khataman Al-Quran ini memberikan harapan dan motivasi untuk menjalani tahun 2025 dengan lebih baik.

"Acara ini memberi kami rasa damai dan kekuatan untuk berubah," katanya dengan penuh haru.

Dengan pelaksanaan khataman ini, Lapas Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk membina para penghuni tidak hanya secara fisik dan mental, tetapi juga spiritual. Langkah ini diharapkan mampu mencetak individu yang lebih berdaya, siap menjalani hidup baru dengan semangat dan nilai-nilai positif.

Tahun baru pun disambut dengan penuh makna di Lapas Banyuwangi—bukan hanya sebagai pergantian waktu, tetapi sebagai awal perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik.

Editor : Arif Ardliyanto

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id – Memasuki tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ciamis meluncurkan sebuah program inovatif bertajuk Galendo (Gerobak Literasi Narapidana dan Opini) sebagai bagian dari upaya pembinaan warga binaan. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan semangat literasi serta kapasitas intelektual para narapidana selama menjalani masa hukuman mereka.

Nama Galendo terinspirasi dari kuliner khas Ciamis, yaitu galendo, yang merupakan saripati minyak kelapa. Namun, di Lapas Kelas IIB Ciamis, Galendo merujuk pada perpustakaan bergerak yang membawa koleksi buku langsung ke blok hunian warga binaan. Program ini diharapkan dapat mempermudah akses literasi bagi para narapidana.

Kepala Lapas IIB Ciamis, Beni Nurrahman, SH, MH, menjelaskan bahwa peluncuran program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Ciamis. 

Dalam tahap awal, program Galendo akan menyediakan 500 judul buku dengan total sekitar 1.000 eksemplar, yang mencakup berbagai tema seperti keagamaan, kewirausahaan, pertanian, dan peternakan.

"Buku-buku ini tidak hanya menjadi sumber ilmu, tetapi juga sarana untuk membuka jendela dunia bagi warga binaan. Setelah launching, setiap warga binaan yang membaca buku akan disuguhi kopi gratis, menciptakan suasana literasi yang santai namun bermakna," ujar Beni pada Senin (30/12/2024).

Untuk meningkatkan koleksi buku, Lapas Kelas IIB Ciamis juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berdonasi buku, khususnya yang berkaitan dengan kewirausahaan, keagamaan, pertanian, dan peternakan. Buku-buku ini diharapkan dapat memberi bekal keterampilan dan pengetahuan yang berguna bagi warga binaan setelah mereka dibebaskan.

Ipan SH, Kasubsi Registrasi dan Binkemas Lapas Kelas IIB Ciamis, menambahkan bahwa program Galendo merupakan bagian dari pembinaan intelektual warga binaan. Selain itu, terdapat empat aspek pembinaan lainnya yang diterapkan, yaitu kesadaran beragama, kesadaran hukum, konseling dan rehabilitasi, serta pembinaan jasmani dan kesenian.

"Melalui buku, warga binaan dapat mengisi waktu dengan kegiatan yang bermakna dan mempersiapkan keterampilan untuk kehidupan mereka setelah bebas," kata Ipan.

Selain Galendo, Lapas Kelas IIB Ciamis juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Ciamis melalui UPTD SKB untuk menyediakan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Program pendidikan ini memungkinkan warga binaan untuk melanjutkan pendidikan setara SD, SMP, atau SMA dan memperoleh ijazah setelah masa hukuman mereka selesai.

Hingga akhir 2024, Lapas Kelas IIB Ciamis menampung 362 warga binaan, yang terdiri dari 290 narapidana dan 72 tahanan. Mereka ditempatkan di tiga blok hunian, yaitu Blok A, Blok B (khusus lansia), dan Blok Wanita.

Dengan berbagai inovasi pembinaan ini, Lapas Kelas IIB Ciamis berkomitmen untuk mendukung reintegrasi sosial para warga binaan, memberikan keterampilan dan wawasan yang lebih baik, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih produktif.

Editor : Asep Juhariyono

KENDAL,iNewsPantura.id - Lunturnya nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, kini semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini mendorong Anggota MPR RI Fraksi Golkar, Firnando H. Ganinduto, untuk menggelar sosialisasi Empat Pilar kehidupan bermasyarakat, yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Sae Inn Kendal ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat, khususnya kaum muda, akan pentingnya nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Firnando H. Ganinduto, yang akrab disapa Mas Nando, mengungkapkan keprihatinannya atas lemahnya pemahaman terhadap Pancasila di kalangan anak muda.

Menurutnya, perkembangan budaya modern yang datang baik dari dalam maupun luar negeri semakin masif dan dapat mengancam integritas bangsa. Oleh karena itu, sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai fondasi negara.

"Kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa, harus bisa memahami secara utuh nilai-nilai Pancasila saat menghadapi serangan budaya-budaya luar. Karena, Pancasila itu fondasi yang enggak akan terpisahkan dengan bangsa Indonesia," tegas Mas Nando.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini sangat penting untuk dilakukan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama generasi muda, yang lebih unggul, berakhlak, berdaya saing, dan tentunya mencintai bangsa Indonesia sebagai modal utama dalam pembangunan negara.

Pada sesi diskusi yang berlangsung, Mas Nando juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan aspirasi yang konstruktif dan berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, merupakan wujud dari semangat gotong royong yang dapat memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan memperkuat rasa persatuan di Indonesia.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat di Kendal, termasuk generasi muda, yang antusias mengikuti jalannya sosialisasi. Diharapkan, sosialisasi ini dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga dan menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Editor : Eddie Prayitno

SIDOARJO, iNewsSurabaya.id – Lapas Surabaya kembali berhasil mengembalikan narapidana kasus terorisme (napiter) ke pangkuan ibu pertiwi di penghujung tahun 2024 ini. Lima orang napiter sekaligus menyatakan ikrar dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tahun ini total sudah ada 14 orang napiter dari Lapas I Surabaya yang menyatakan ikrar setia kepada NKRI," ujar Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Heri Azhari, Selasa (31/12).

Sebelumnya, awal tahun ini, tepatnya pada 18 Januari 2024 lalu, sembilan napiter di lapas yang terletak di Porong, Sidoarjo itu juga menyatakan ikrar ke NKRI. Hal ini tentu menjadi capaian positif terhadap program pembinaan di lapas yang dipimpin Jayanta itu.

“Kami berharap hal ini mampu menjadi awal untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang berkontribusi positif bagi bangsa, demi mewujudkan cita-cita bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI” harap Heri.

Heri mengapresiassi keberhasilan pembinaan kepada narapidana Lapas Kelas I Surabaya. Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti warga binaan siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada. 

"Ini adalah tanda bahwa napiter telah memahami bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa," urainya.

Sementara itu, Kalapas Surabaya Jayanta menegaskan pengucapan ikrar setia kepada NKRI itu tidak hanya formalitas semata. Tetapi ikrar ini benar-benar membuktikan perbuatan dan tingkah laku napiter sesuai dengan ideologi NKRI, yaitu Pancasila.

"Sejak dipindahkan dari Rutan Cikeas ke Lapas Surabaya pada 21 November 2024 lalu, mereka dengan konsisten mengikuti maupun mendukung program pembinaan kemandirian atau ketrampilan yang diberikan, serta mereka cepat berbaur dengan petugas maupun warga binaan yang lainnya," jelas Jayanta.

Jayanta juga mengapresiasi kepada semua pihak karena keberhasilan dalam memberikan pembinaan. Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran aktif sinergi dari petugas wali napiter, TNI/POLRI, BNPT, eks warga binaan yang tergabung dalam lingkar perdamaian, maupun stakeholder lainnya yang terus menjalin sinergi, maupun pendampingan.

"Ini jadi salah satu bentuk kolaborasi kami dengan pihak eksternal untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi lapas dalam upaya deradikalisasi," terangnya.

Editor : Arif Ardliyanto

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id- Kepala Desa (Kades) Gilang, Kecamatan Taman, berinisial S akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo, Senin (30/12) malam. Dia diduga terlibat dalam pungutan liar (pungli) biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023.

S digelandang keluar dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan sekitar pukul 21.40 menggunakan rompi merah muda dengan tangan diborgol. Diketahui S sudah menjalani pemeriksaan sejak siang.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Senin (30/12), Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sidoarjo Jhon Franky Yanafia Ariandi membenarkan bahwa Kades Gilang telah ditahan. "Tersangka SLN selaku Kepala Desa Gilang memenuhi undangan atau panggilan dari penyidik dalam kapasitas sebagai tersangka," ujarnya di Kejari Sidoarjo.

Selepas dilakukan pemeriksaan, telah dipertimbangkan bahwa S memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk dilakukan penahanan. Sebelumnya, masih kata Jhon, saat dipanggil sebagai saksi, Kades Gilang sudah mangkir dari panggilan penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo sejumlah dua kali tanpa alasan yang jelas. "Yang bersangkutan sudah kami tahan, masih dalam pemeriksaan penyidikan. Sudah diperoleh minimal dua alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan pungli terhadap program PTSL," ungkapnya.

Padahal, tersangka mengetahui dan menyadari jika memang ada program pungli PTSL di wilayahnya. Tersangka diperiksa tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo sejak sekitar pukul 11.00 hingga 21.40.

Menurut Jhon, Kades Gilang kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur selama 20 hari ke depan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kades Gilang, S, dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik Pidsus Kejari Sidoarjo tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, kuasa hukum S, Irma Rahmawati mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan penangguhan penahanan. "Ada fakta-fakta baru yang kami ungkap, klien kami tidak ada sepeserpun menggunakan dana pungli atau PTSL kita sudah buktikan di depan penyidik," ujarnya.

Menurutnya, pertimbangan dari pengajuan penangguhan penahanan, tersangka kooperatif dan membuka fakta-fakta yang sebelumnya belum terungkap. "Jadi ada tambahan bukti bahwa tidak ada unsur pidana sebetulnya. Klien saya mengetahui ada (PTSL) sempat dicegah tapi hanya ditegur," ungkapnya.

Sebelumnya, Kades Gilang diketahui telah mengembalikan uang milik warga melalui panitia PTSL. Berdasarkan keterangan tersangka, dia mengaku ada desakan dari pengacara sebelumnya untuk mengembalikan uang tersebut. "Jadi klien kami didorong oleh pengacara lama untuk mengembalikan uang yang notabennya tidak pernah dinikmati sekitar Rp 200 juta. Jadi ada unsur ketakutan pak," tutupnya.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

GROBOGAN,iNewsMuria.id - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II B Purwodadi beragama Nasrani mendapatkan remisi khusus Natal 2024.

Menurut Kalapas Deny Fajariyanto melalui Humas Lapas Kelas II B Purwodadi, Grobogan, Mela Windarto, untuk pemberian remisi khusus Natal 2024 dilaksanakan secara serentak melalui zoom.

"Acaranya serentak se-Indonesia dipusatkan di Lapas Perempuan Bandung, Jawa Barat dengan Menteri Imigrari dan Pemasyarakatan (Imipas)," jelas Mela Windarto, ketika dihubungi Selasa (31/12/2024).

Untuk diketahui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) melalui Direktorat Pemasyarakatan memberikan remisi khusus Natal 2024 dan pengurangan masa pidana (PMP).

Remisi khusus Natal 2024 tersebut diberikan oleh Kemen Imipas kepada 15.976 narapidana dan anak binaan yang beragama Kristen dan Katolik. 

Dari jumlah tersebut 15.807 narapidana memperoleh remisi khusus (RK), rinciannya 15.691 menerima RK I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 116 mendapatkan RK II (langsung bebas).

Menurut Mela, Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Nasrani  di Lapas kelas II B Purwodadi ada 8 orang dengan status narapidana 5 orang dan 3 orang berstatus tahanan.

"Yang menerima remisi khusus Natal (RKN) 2024 ada 5 narapidana, terdiri dari kasus narkotika 2 orang, kasus pencurian 2 orang dan 1 orang kasus penipuan," ujarnya.

Penyerahan remisi khusus Natal 2024 lanjut Mela, diserahkan langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II B Purwodadi Deny Fajariyanto bersamaan penyerahan RKN se-Indonesia melalui zoom.

Dari 5 narapidana yang menerima RKN I (pengurangan sebagian masa pidana) sambung Mela, 1 napi menerima RKN 1 sebesar 15 bulan, dan 3 narapidana menerima pengurangan masa pidana 1 bulan.

"Satu lagi menerima RKN II atau langsung bebas setelah menerima remisi 1 bulan, yakni atas nama Didik Kurniadi napi kasus pencurian, bebas pada 25 Desember 2024," kata Mela.(*)

Editor : Arif F

MEDAN, iNewsMedan.id - Rencana Warenhuis diresmikan Pemko Medan menjadi Gedung Pojok Kreatif anak muda dan pusat Expo UMKM di Kota Medan batal dilaksanakan pada Sabtu (28/12/2024) kemarin. Acara peresmian dijadwalkan pada Senin (30/12/2024).

Rencana tersebut dinilai menyakiti perasaan seluruh ahli waris Daliph Singh Bath baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh salah seorang ahli waris Warenhuis, Ismail Philip N Pulungan, yang kini menetap di Kopenhagen, Denmark.

"Kami turut mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka di Gedung peninggalan leluhur kami Warenhuis Medan, sekaligus kami ingin berpesan marilah kita bersama-sama menghormati proses hukum yang berjalan, di mata hukum semuanya adalah equal sama tinggi sama rendah dan sama adanya," ujar Ismail.

Menurut Ismail, para ahli waris sejak awal tidak pernah mempersoalkan Warenhuis akan dijadikan Cagar Budaya baru di Kota Medan.

"Namun, mohon perhatikan hak kami ahli waris. Kami memiliki hubungan hukum yang sangat erat dan terikat dengan objek Warenhuis, dan tidak akan pernah berhenti menyuarakan sebuah kebenaran, kebebasan berpendapat dan mencari hak, ini adalah bahagian penting sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita semua sangat faham akan hal ini," ujar Ismail.

Ismail menambahkan bahwa ahli waris selalu taat hukum sejak sengketa ini dimulai. Mereka mengikuti semua proses peradilan yang ada, termasuk memberikan ruang seluas-luasnya untuk dilakukan investigasi terkait pemberkasan lengkap yang dimiliki oleh ahli waris.

"Kepemilikan kami terkait objek Warenhuis adalah mutlak, dan dengan kondisi yang kami hadapi saat ini termasuk penguasaan dan peresmian apapun yang dilakukan oleh Pemko Medan, kami nyatakan ilegal, dan kami telah mempersiapkan langkah hukum terbaru untuk mencari keadilan," tegas Ismail.

Selama sekian tahun berjalannya sengketa ini, lanjut Ismail, ahli waris sangat berterima kasih atas kerja keras tim kuasa hukum dan APINDOSU.

"Selama ini dilakukan, seolah segala sesatu yang terjadi saat ini tidak ada rumusan dan ramuan hukumnya, terkecuali berserah diri yakin dan percaya kepada Tuhan, tetap akan memberikan perlindungan kepada umatnya yang terdzholimi," ucap Ismail.

“Kami tidak akan pernah berhenti bersuara dan bertindak. Lahan Warenhuis belum pernah kami berikan, ataupun diperjualbelikan atau dihibahkan kepada siapapun apalagi kepada Pemko Medan. Sejak kapan Pemko Medan memilki aset berasal dari perusahaan swasta yang pailit, atau sejak kapan sebuah aset Pemko Medan bisa diagunkan? Apakah negara ini masih negara hukum atau negara kekuasaan yang sewenang-wenang merampas hak rakyatnya? Silahkan publik menilainya,” tambah Ismail.

Kendati begitu, Ismail tetap berusaha membuka cara berpikir masyarakat Kota Medan atas yang dialami oleh ahli waris Daliph Singh Bath.

"Jika proyek Warenhuis ini secara resmi dibuka oleh Pemerintah Kota Medan, kami mengajak masyarakat Kota Medan agar bisa menikmatinya. Baik itu akan digunakan sebagai lokasi pendukung peningkatan ekonomi Kota Medan, para pedagang, UMKM, atau apapun itu yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang jelas proses hukum kami tidak akan pernah berhenti dan terus akan bergulir hingga masalah ini dapat terselesaikan bersama ahli waris," jelas Ismail.

Ismail menegaskan bahwa permasalahan Warenhuis belum selesai. Mengingat, banyak kejanggalan dalam poses hukum dalam sengketa tersebut.

"Masih banyak kegiatan yang dinilai ahli waris ilegal, janggal, termasuk tidak menempatkan supremasi hukum yang sebagaimana mestinya dan berlaku di negara ini yang berdaulat dan adil bagi seluruh rakyatnya," terang Ismail.

Ahli waris lainnya, Caesar Bath Pulungan, merasa keberatan apabila Pemko Medan meresmikan Warenhuis menjadi Gedung Pojok Kreatif Anak Muda dan Pusat Expo UMKM di Kota Medan.

"Namun jika Gedung tersebut direvitalisasi jadi Gedung cagar Budaya silahkan saja, tinggal lagi Pemko Medan harus duduklah dengan pihak ahli waris," ujar pria yang akrab disapa Boy ini.

Boy juga menegaskan bahwa ahli waris masih mengupayakan secara hukum tentang status gedung yang merupakan milik kakeknya tersebut.

"Apa yang dilakukan Pemko Medan dinilai kurang bijaksana karena gedung tersebut masih berproses secara hukum, keluarga besar Dalipsingh Bath akan terus berjuang sampai kapanpun hingga ada kejelasan dari status hukum bangunan tersebut,” ujar Caesar.

Sementara Itu, Kuasa Hukum Keluarga Dalipsingh Bath, Bambang Hermanto, mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini pihak ahli waris akan melakukan Kembali upaya hukum terkait kepemilikan bangunan dan lahan Warenhuis.

Selain itu, selama berproses hukum meminta kepada DPRD Kota Medan untuk tidak menyetujui anggaran tambahan untuk revitalisasi gedung. Mengingat, Gedung Warenhuis masih dalam sengketa hukum.

"Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan kejutan upaya hukum untuk terus memperjuangkan Gedung Warenhuis yang merupakan bangunan bersejarah ini, bahkan gedung ini sudah ada sebelum Indonesia Merdeka, jadi sejak kapan pula Pemko Medan mempunyai aset tersebut dengan memiliki sertifikat hak pakai," pungkas Bambang.

Editor : Odi Siregar

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Rutan Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru angkat bicara dan menjelaskan soal meninggalnya Dodi Rustandi Muller, terpidana kasus Dago Elos pada Selasa 24 Desember 2024 lalu.

Karutan Kebonwaru Bandung Suriyanta Leonardo Situmorang melalui Kasi Pelayanan Tahanan Surya Wijaya mengatakan, berdasarkan riwayat penyakit yang diterima klinik kesehatan Rutan Kelas I Bandung, Dodi Rustandi yang berstatus tahanan titipan, mengidap penyakit hipertensi dan gastritis.

"Almarhum diterima di Rutan Bandung dengan riwayat penyakit hipertensi dan gastritis. Dokter klinik kami sudah melakukan penanganan dan memberikan obat. Statusnya tahanan titipan dari Pengadilan Tinggi Bandung," kata Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Kebonwaru, Senin (30/12/2024).

Surya Wijaya menyatakan, kronologi meninggalnya Dodi berawal pada Sabtu 21 Desember 2024, Dodi mengeluh sakit perut, mual, dan pusing dengan diagnosa suspek gerd dan hipertensi, sehingga dirawat inap di Ruang Rawat Klinik Pratama Rutan Kebonwaru Bandung.

Kemudian pada Selasa 24 Desember pukul 15.15 WIB, almarhum sempat mengeluh pusing dan sakit sesak dada sebelah kiri setelah keluar dari kamar mandi, kemudian tidak sadarkan diri.

"Selanjutnya pasien (Dodi) dibawa ke klinik Rutan Bandung untuk diperiksa. Lalu pasien (Dodi) dirujuk ke IGD RS Santo Yusuf. Pukul 16.19 WIB, pasien (Dodi) dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit," ujar Surya Wijaya.

"Selanjutnya Rutan Kelas I Bandung (Rutan Kebonwaru) melakukan serah terima jenazah beserta barang bawaan almarhum ke pihak penahan dan keluarga," tutur Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Kebonwaru.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Jabar Wachid Wibowo mengatakan, Dodi Rustandi Muller meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung di Rutan Kebonwaru.

"Almarhum telah dimakamkan pada Rabu (25/12/2024) di Rancaekek, Kabupaten Bandung," kata Plt Kadivpas Kemenkumham Jabar, Sabtu (28/12/2024).

Wachid memastikan, Heri Hermawan Muller, kakak kandung almarhum Dodi, saat ini masih berada di Rutan Kebonwaru Bandung. Heri Hermawan Muller masih ditahan karena sedang menempuh upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

"Saat ini saudaranya (Heri Hermawan Muller) masih di rutan, dititipkan, karena masih dalam proses kasasi," ujar Wachid.

Jogi Nainggolan, kuasa hukum almarhum Dodi Rustandi Muller dan Heri Hermawan Muller mengatakan, Dodi meninggal akibat serangan jantung saat hendak berwudu.

"Setelah dijenguk istri, almarhum (Dodi) terjatuh ketika hendak berwudu karena terkena serangan jantung. Dia sempat dibawa ke klinik rutan. Kemudian dirujuk ke RS Santo Yusup. Di sana, dia (Dodi) dinyatakan meninggal dunia," kata Jogi.

Diketahui, Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis Dodi Rustandi Muller dan Heri Hermawan Muller dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pemalsuan surat sengketa tanah Dago Elos.

Keduanya kemudian sempat melawan dengan mengajukan banding, tapi ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Kini, duo Muller bersaudara itu sedang menempuh upaya hukum lain dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). 

Editor : Ude D Gunadi

JAKARTA, iNewsMedan.id - Belakangan ini beredar video yang menyesatkan dan cenderung diframing oleh pihak tertentu, seolah-olah pemberhentian Dirjen Imigrasi Ronny Sompie pada 27 Januari 2020 dilakukan untuk mengaburkan jejak Harun Masiku (HM). 

Setelah dilakukan pendalaman terhadap data keimigrasian dan berita seputar kasus ini pada Januari 2020, fakta menunjukkan bahwa berita-berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. 

Hal ini disampaikan oleh Advokat BBHAR PDI Perjuangan, Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H, Senin (30/12/2024). 

Dijelaskannya, HM keluar dari Indonesia tanggal 6 Januari 2020, dan kembali 7 Januari 2020. Saat itu HM belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum dicekal oleh KPK. "Sehingga perlintasan HM adalah sah secara hukum," jelasnya. 

Tanggal 8 Januari 2020, lanjutnya, Wahyu Setiawan (WS) di OTT KPK. Berkaitan dengan ini, HM ditetapkan sebagai tersangka. "Tanggal 13 Januari, Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, mengatakan bahwa HM masih di luar negeri, karena sejak tanggal 6 January 2020, berdasarkan pengecekan data Sistem Keimigrasian Pusdakim Ditjend Imigrasi, belum menerima catatan  HM kembali ke Indonesia. Tanggal 13 Januari, KPK mencekal HM ke luar negeri," ungkapnya. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dirjend Imigrasi, sambungnya, maka sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly juga menyatakan HM masih di luar negeri. 

"Tanggal 16 Januari, salah satu media menyebut bahwa HM sudah berada dalam negeri berdasarkan tangkapan layar CCTV Terminal 2-F, PT. Angkasa Pura II. Melihat berita ini, Pak Yasonna Laoly yang saya itu Menteri Hukum dan HAM memerintahkan Dirjend Imigrasi untuk mengecek kebenarannya  serta berkordinasi dengan PT. Angkasa Pura II untuk mencek data perlintasan di Bandara Soetta. Dari pemeriksaan data di PC counter Imigrasi di Terminal 2-F Bandara Soetta, ternyata HM sudah masuk Indonesia tanggal 7 January, tetapi terjadi delay time dalam pemrosesan data perlintasan karena terjadi pemeliharaan perangkat pemeriksaan keimigrasian baik kedatangan dan kepergian. Sehingga, data tersebut tidak tersambung langsung ke sistem data perlintasan keimigrasian di Direktorat Jenderal Imigrasi," imbuhnya. 

Selanjutnya, menurut Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H yang juga advokat BBHAR PDI Perjuangan, berdasarkan data yang dihimpun pada 22 Januari, Dirjend Imigrasi mengkonfirmasi bahwa HM telah masuk Indonesia tanggal 7 Januari 2020. Dirjend Imigrasi segera melaporkan kepada Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, temuan tersebut, Dirjend Imigrasi meminta maaf atas kesalahan informasi yang disampaikan Dirjend kepada Menteri. 

"Saat itu juga, Menteri Hukum dan Ham membentuk Tim Gabungan Independen yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bareskrim POLRI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Ombudsman RI, untuk mengusut keterlambatan data perlintasan HM. Pembentukan Tim gabungan yang melibatkan instansi di luar Kemenkumham adalah untuk menjamin independensi dan objektivitas pengusutannya. Kemudian, pada tanggal 27 January, Menteri Hukum dan Ham, Yasonna H. Laoly, menonaktifkan Dirjend Imigrasi, Ronny Sompie, dan Direktur Sistem, dan Teknologi Informasi Ditjend Imigrasi untuk menjamin independensi dan mencegah konflik kepentingan dalam pengusutan delay data tersebut," ungkapnya. 

Setelah beberapa hari bekerja, lanjutnya, Tim Gabungan independen mengumumkan hasil temuan mereka, yaitu: Informasi kedatangan HM tanggal 7 January 2020 terlambat diketahui karena data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta tidak terkirim ke server lokal dan server Pusat Data Keimigrasian sehingga menyebabkan ketidaksinkronan data. Data tidak terkirim ke server lokal dan selanjutnya tidak terkirim ke server Pusdakim pada Ditjen Imigrasi karena kesalahan konfigurasi 'Uniform Resource Locator' (URL). 

"Hal ini terjadi karena pihak vendor lupa dalam menyinkronkan atau menghubungkan data perlintasan pada PC konter Terminal 2F Bandara Soetta dengan server lokal Bandara Soetta dan seterusnya. Data ketibaan Harun Masiku baru tercatat di server Pusdakim pada Minggu (19/1/2020), 12 hari setelah Harun tiba di Jakarta. Ini disebabkan disebabkan perbaikan terhadap konfigurasi baru dimulai pada Jumat (10/1/2020). Data perlintasan Harun baru tercatat pada Minggu (19/1/2020) karena sinkronisasi data dilakukan secara bertahap," pungkasnya. 

Selanjutnya,  Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H mengatakan apa yang disampaikan Dirjend Imigrasi dan dikutip oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna karena memang ketika itu, data perlintasan pada Pusdakim Ditjend Imigrasi belum ada dalam sistem keimigrasian Ditjend Imigrasi seperti diuraikan di atas. 

"Namun, atas kelalaian dan ketidakcermatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM menonaktifkan Dirjend Imigrasi dan Direktur Sistem dan Teknologi Imigrasi, terhadap fakta tersebut Penyidik dapat meminta keterangan rangkaian jajaran operasional keimigrasian secara akurat, sehingga pemeriksaan dan kebijakan tertentu terhadap pembatasan hak seseorang berjalan di atas fakta yang terang sesuai pencaraian kebenaran berdasarkan KUHAP," tutup Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H.

Editor : Ismail

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Polda Jateng dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggelar rekonstruksi kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang yang menewaskan Gamma Rizkynata Oktafandy (17).

Tersangka Aipda Robig Zaenudin (38) dihadirkan dalam rekonstruksi yang dilakukan di beberapa lokasi, salah satunya TKP penembakan di Jalan Candi Penataran Raya, Kota Semarang, Senin (30/12/2024). Aipda Robig tampak mengenakan baju biru bertuliskan TAHANAN.

Rekonstruksi kasus penembakan dilakukan mulai dari awal korban teman-temannya berkumpul, kemudian berboncengan sepeda motor hingga terjadi penembakan yang dialukan Aipda Robig eks anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

Dalam rekonstruksi di TKP Jalan Candi Penataran  Raya, tersangka memperagakan sejumlah adegan dalam melakukan penembakan terhadap korban. 

Editor : Ahmad Antoni

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Menjelang pergantian tahun, Polres Tasikmalaya Kota menggelar refleksi akhir tahun 2024 pada Senin (30/12/2024). Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Joko Sulistiono, di Mako Polres Tasikmalaya Kota.

AKBP Joko Sulistiono memaparkan, bahwa sepanjang tahun 2024, Polres Tasikmalaya Kota telah melaksanakan berbagai operasi kepolisian, baik yang bersifat rutin maupun khusus, seperti Operasi Mantap Brata 2024 dan Operasi Mantap Praja 2024. 

Kedua operasi tersebut berjalan sukses, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

“Selama tahun 2024, kami fokus pada upaya preemtif, preventif, dan represif, guna memastikan wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota tetap aman. Meski demikian, ada sejumlah kasus menonjol yang menjadi perhatian masyarakat,” ujar Joko.

AKBP Joko mengungkapkan, Polres Tasikmalaya Kota menerima 405 laporan kasus sepanjang 2024, dengan 295 kasus berhasil diselesaikan. 

Jenis kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan (191 kasus), pencurian kendaraan bermotor roda dua (52 kasus), penggelapan (101 kasus), penganiayaan (135 kasus), dan penipuan (135 kasus).

“Kami terus berupaya menyelesaikan setiap laporan, terutama kasus-kasus yang berdampak besar terhadap masyarakat,” tegas Joko.

Beberapa kasus kriminal menonjol yang terjadi sepanjang tahun 2024 juga menjadi perhatian khusus. 

Salah satunya adalah penganiayaan di sebuah perusahaan leasing pada 26 Maret 2024, di mana korban dipukul hingga mengalami luka serius. 

Kasus ini ditangani berdasarkan Pasal 351 jo 170 KUHPidana tentang penganiayaan.

Selain itu, pada 10 April 2024, terjadi insiden pembakaran sepeda motor setelah korban terjatuh akibat menabrak trotoar.

Pelaku menghampiri korban, memukulnya, lalu membakar kendaraan korban. Kasus ini juga diproses menggunakan Pasal 351 jo 170 KUHPidana.

Kasus lain yang menonjol adalah penganiayaan berujung kematian di Jalan Letjen Mashudi, Kecamatan Cibeureum.

Korban yang melintas dipukul hingga terjatuh dan mengalami penganiayaan berat, mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Pelaku dijerat dengan Pasal 170 KUHPidana dan UU Perlindungan Anak.

Penanganan Kasus Narkotika

Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota juga mencatat keberhasilan dalam menangani 85 kasus penyalahgunaan narkotika selama tahun 2024. 

Dari total kasus tersebut, sebanyak 105 tersangka diamankan, dengan barang bukti meliputi sabu, ganja, tembakau sintetis, ekstasi, dan psikotropika jenis lain.

“Kami berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum kami. Penanganan kasus ini akan terus menjadi prioritas,” tambah Joko.

AKBP Joko Sulistiono menegaskan komitmen Polres Tasikmalaya Kota untuk terus menjaga keamanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berharap langkah-langkah ini dapat menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di Kota Tasikmalaya. Profesionalisme dan dedikasi akan selalu menjadi pedoman kami dalam melayani masyarakat,” tutup Joko.

Editor : Asep Juhariyono