BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - KF dan SG, dua dari tiga tersangka kasus korupsi dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jabar dijebloskan ke Rutan Kebonwaru Bandung, Jumat (24/1/2025). Sedangkan tersangka CPA berstatus tahanan kota. 

SG merupakan eks Ketua NPCI Jabar. Sedangkan KF pelatih atletik dan CPA mantan Bendahara NPCI Jabar. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kasi Penkum Kejati Jabar) Nur Sricahyawijaya mengatakan, ketiga tersangka ditahan dalam tahap penyerahan barang bukti atau tahap II oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jabar kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Nageri (Kejari) Kota Bandung. 

"KF, SG, dan CPA merupakan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah NPCI Jabar tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023," kata Kasi Penkum.

Tersangka KF dan SG, ujar Cahya, dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Bandung atau Rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 23 Januari 2025 sampai 11 Febuari 2025.

"Sedangkan tersangka CPA dilakukan penahanan kota di Kota Tasikmalaya sejak Jumat 24 Januari 2025 sampai 12 Februari 2025," ujar Cahya. 

Kasi Penkum menuturkan, tersangka KF, SG, dan CPA diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

"Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur Kasi Penkum.

Tersangka KF, selaku pelatih atletik, telah terlebih dulu dijebloskan ke Rutan Kebonwaru Bandung. KF pernah mendekam di rutan selama 20 hari sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024.

Begitu juga tersangka CPA yang merupakan eks Bendahara NPCI Jabar, telah berstatus tahanan kota di Kota Tasikmalaya selama 20 hari, sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024.

Sedangkan tersangka SG, selaku mantan Ketua NPCI Jabar, baru dijebloskan ke tahanan. SG menjalani masa penahanan selama 20 hari sejak Kamis 23 Januari hingga 11 Februari 2025.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diduga terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Jabar dari 2021 sampai 2023.

"Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5 miliar," kata Kasi Penkum. 

Nur Sricahyawijaya menyatakan, uraian perbuatan korupsi yang terjadi sebagai berikut, pada tahun anggaran 2021, NPCI Jabar mendapat dana hibah sebesar Rp67 miliar untuk persiapan Pekan Paraliympic Daerah (Peparda) dan Pekan Paraliympic Nasional (Peparnas) VI di Papua.

Tersangka KF disuruh oleh SG selaku Ketua NPCI Jabar untuk melakukan pengadaan sepatu atlet, official, pelatih, dan manajer cabang olahraga. 

Kemudian, KF meminjam bendera milik perusahaan orang lain dan memark-up harga sepatu.

Pada tahun anggaran 2022, NPCI Jabar kembali mendapat dana hibah sebesar Rp19 miliar untuk kegiatan Peparda di Bekasi. 

Tersangka KF yang ditunjuk sebagai Koordinator Cabor Atletik mendapat dana hibah sebesar Rp359.723.000. Dana tersebut untuk honor 70 petugas lapang, 55 wasit, 8 petugas keamanan, 1 dokter, dan 8 orang UPP.

Namun tersangka KF sebagai penanggung jawab Koordinator Cabor Atletik membuat laporan pertanggungjawaban (LPj) yang tidak dapat dipertanggungjawabakan karena tanda tangan dan data identitas sebagian besar fiktif.

"Dana tersebut diduga dugunakan oleh tersangka SG dan KF dengan cara uang tersebut disimpan dalam rekening BCA atas nama Indah Meydiana (pembantu KF)," tutur Kasi Penkum.

Pada 2023, kata Nur Sricahyawijaya, NPCI Jabar mendapat dana hibah sebesar Rp36 miliar. Tersangka KF bersekongkol dengan SG untuk meminjam dana hibah tersebut sebesar Rp4,2 miliar.

Tersangka KF disuruh untuk konfirmasi ke Bank BJB agar menyiapkan dana NPCI sebesar Rp3 miliar. Selanjutnya SG menyuruh tersangka KF mencairkan dana hibah tersebut dengan dalih dana hibah tersebut dipinjam sebentar oleh SG. Akhirnya dana hibah dapat dicairkan.

"Uang tersebut dibawa oleh tersangka KF untuk diserahkan kepada SG. Namun sampai sekarang dana hibah yang dipinjam SG belum pernah dikembalikan," ucap Nur Sricahyawijaya.

Praktik korupsi dana hibah NPCI Jabar berlanjut. SG menyuruh ASL memindahkan dana hibah NPCI Jabar ke rekening atas nama Asri Indah Lestari. Selanjutnya ASL mencairkan uang di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Buah batu sebesar Rp.1 miliar. Namun karena dana tidak cukup, selanjutnya tersangka KF menghubungi Bank BJB Tamansari untuk menyiapkan  uang sebesar Rp500 juta.

Menurut Kasi Penkum, NPCI Jawa Barat mendapatkan dana hibah untuk operasional, namun dalam pelaksanaan penggunaan uang tersebut tidak sesuai RAB dalam proposal. 

Bidang- bidang tidak diberikan anggaran sesuai yang seharusnya. Justru ada uang diduga diambil/ditarik secara tunai atas perintah SG sebanyak 2 kali sebesar sekitar Rp1,2 miliar pada waktu berbeda oleh CPA selaku Bendahara NPCI. Kemudian uang itu diserahkan kepada SG dua kali di Garut dan Bandung.

"Dana yang diambil tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi SG sehingga ada dugaan LPj telah dimanipulasi sedemikian rupa seolah-olah isinya benar. Hal ini bisa dilihat dari rekening koran BPJ an. NPCI JABAR dan penggunaannya yang tercantum dalam LPj dana hibah di  DPPKA Pemprov Jabar," ujar Kasipenkum.

Selain itu, tutur Nur Sricahyawjaya, NPCI Jabar mendapat dana hibah dari Pemprov Jabar untuk Pelatda pada 2021 dan 2023 yang seharusnya digunakan untuk menjaring atlet-atlet disabilitas terbaik di Jawa Barat untuk dibina dan dilatih lalu dikirim ke Peparnas mewakili Provinsi Jawa Barat, namun SG dan orang-orangnya memanfaatkan dana hibah tersebut untuk kepentingan pribadi.

"Modus yang dilakukan, mengurangi kualitas pelayanan, seperti hotel untuk penginapan para atlet dan pelatih demi mendapat keuntungan pribadi. Satu kamar dihuni tiga orang, sangat tidak memenuhi standard," tutur Kasi Penkum.

Untuk itu, kata Nur Sricahyawijaya, SG diduga menggunakan orang berinisial Riki, yang seolah menalangi dulu uang hotel tersebut yang diterima oleh Sekretaris NPCI Agung Fajar Bayu Ajie. Namun sebagian uang tersebut diberikan untuk kepentingan pribadi SG melalui transfer ke rekening sopir SG, yaitu, Imam Mudrikah dan secara tunai untuk menyembunyikan jejak.

"Setelah mendapatkan dana hibah dari Pemprov dana tersebut dibuat LPj yang tidak sesuai kenyataan sebab sebagian dana diduga sudah diambil untuk kepentingan SG," ucapnya.

Editor : Agus Warsudi

BANDUNG, iNews.id -Dua tersangka kasus korupsidana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jabar, KF dan SG ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung, Jumat (24/1/2025). Sedangkan tersangka CPA berstatus tahanan kota. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kasi Penkum Kejati Jabar) Nur Sricahyawijaya mengatakan, ketiga tersangka ditahan dalam tahap penyerahan barang bukti atau tahap II oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jabar kepada tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Nageri (Kejari) Kota Bandung. 

"KF, SG, dan CPA merupakan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana hibah NPCI Jabar tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023," kata Kasi Penkum.

Tersangka KF dan SG, ujar Cahya, dijebloskan ke Rutan Kelas 1 Bandung atau Rutan Kebonwaru selama 20 hari ke depan terhitung sejak Kamis 23 Januari 2025 sampai 11 Febuari 2025.

"Sedangkan tersangka CPA dilakukan penahanan kota di Kota Tasikmalaya sejak Jumat 24 Januari 2025 sampai 12 Februari 2025," ujar Cahya. 

Kasi Penkum menuturkan, tersangka KF, SG, dan CPA diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

"Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tutur Kasi Penkum.

Tersangka KF, selaku pelatih atletik, telah terlebih dulu dijebloskan ke Rutan Kebonwaru Bandung. KF pernah mendekam di rutan selama 20 hari sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024.

Begitu juga tersangka CPA yang merupakan eks Bendahara NPCI Jabar, telah berstatus tahanan kota di Kota Tasikmalaya selama 20 hari, sejak 10 Oktober 2024 sampai 30 Oktober 2024.

Sedangkan tersangka SG, selaku mantan Ketua NPCI Jabar, baru dijebloskan ke tahanan. SG menjalani masa penahanan selama 20 hari sejak Kamis 23 Januari hingga 11 Februari 2025.

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Jabar Nur Sricahyawijaya mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diduga terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah NPCI Jabar dari 2021 sampai 2023.

"Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5 miliar," kata Kasi Penkum. 

Editor: Kastolani Marzuki

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Pengacara Petrus Selestinus meminta penyidik Dittipidter Bareskrim Polri segera melepaskan kliennya Julia Santoso ahli waris Irawan Tanto, setelah memenangkan perkara di praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dalam putusan hakim PN Jakarta Selatan Nomor 132/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, membatalkan penetapan tersangka dan menyatakan tidak sah surat perintah penahanan yang bersangkutan sejak 21 Januari 2025.

Hingga saat ini, Julia Santoso masih berada di Rutan Bareskrim terkait dugaan kasus penipuan, penggelapan, dan TPPU di PT Anugrah Sukses Mining (ASM). “Seharusnya aparat patuh dan tunduk pada proses hukum pada putusan praperadilan,” katanya, Jumat (24/1/1025).

Petrus lantas meminta pimpinan Polri membantu menyelesaikan masalah ini. Menurut Petrus, pihaknya sudah dua kali menyurati penyidik untuk segera membebaskan Julia Santoso setelah PN Jakarta Selatan membatalkan status tersangka dan surat penahanan. “Namun yang bersangkutan tidak segera dibebaskan oleh penyidik,” katanya.

Petrus menegaskan, status Julia Santoso saat ini bukan lagi berstatus tersangka, begitu juga surat perintah penyidikan dan surat perintah penahanannya telah dibatalkan oleh Hakim Praperadilan. “Oleh karena itu Julia Santoso merasa dirinya seperti disandera dalam Rutan meski bukan tersangka,” cetusnya.

Diketahui, ahli waris pemilik PT Harum Resources (HR) dan PT Anugrah Sukses Mining (ASM), Julia Santoso memenangkan praperadilan di PN Jaksel atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri.

PN Jaksel pun membatalkan status tersangka dan surat perintah penahanan Julia Santoso dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di PT ASM dinyatakan tidak sah. 

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, iNewsDepok.id - Putusan praperadilan dinilai tak bisa diabaikan, khususnya oleh penegak hukum. Apalagi, hal tersebut berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM).

Petrus Selestinus, kuasa hukum Julia Santoso, menyayangkan tindakan penyidik yang masih menahan kliennya meski telah memenangkan praperadilan. Hal ini jelas bertentangan dengan putusan praperadilan di  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Ini rutan yang harus menampilkan wajah menjunjung tinggi hak asasi manusia jangan rutan itu dipakai untuk merampas hak asasi orang," kata Petrus Jumat, 24 Januari 2025.

Petrus meminta perlindungan hukum kepada Kapolri karena kliennya yang telah memenangkan praperadilan justru masih ditahan di Rutan Bareskrim.

Sementara kliennya sudah tak jadi tersangka dalam dugaan penipuan hingga pencucian uang di PT ASM, sesuai putusan praperadilan.

Di sisi lain, pihaknya berencana menyampaikan hal ini ke Komisi III (hukum) DPR dan Kompolnas terkait hal ini. 

Sebelumnya PN Jaksel memenangkan Julia dalam praperadilan aras status tersangkanya. PN Jaksel memerintahkan pihak kepolisian menghentikan penyidikan terhadap Julia Santoso terkait laporan polisi nomor: LP/B/374/XI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

GARUT, iNewsGarut.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Garut mengadakan acara penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama, sebagai langkah mendukung program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah.

Kegiatan yang digelar di Aula Lapas Garut dan dihadiri oleh seluruh pegawai Lapas Garut, Rabu (22/1/2025) bertujuan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada lingkungan Lapas Garut.

"Kegiatan penandatanganan ini bukan hanya sekedar formalitas saja, tetapi merupakan langkah awal untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan dedikasi dan memastikan seluruh tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan dan hati nurani," kata Anggi Mutiara selaku pembina apel saat membacakan sambutan Kalapas, saat di konfirmasi Jumat (24/1/2025).

Selain itu, penandatanganan perjanjian dan komitmen bersama ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik transparan dan bermartabat. Dengan kegiatan ini, Lapas Garut menargetkan untuk meraih predikat WBK pada tahun ini. 

"Ini menjadi awal dari perjalanan panjang. Namun dengan sinergitas dan kerja sama yang solid, kita yakin bisa mencapai apa yang ditargetkan," kata Anggi.

Ia berharap di Tahun 2025 ini seluruh jajaran petugas di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Garut semakin termotivasi dalam mengemban tugas dan pekerjaanya.

"Semoga termotivasi untuk bekerja dengan penuh integritas, tanggung jawab, berdedikasi dan dapat berperan secara pro aktif untuk turut serta bersama - sama membangun Lapas Garut ke arah yang lebih baik lagi," tandasnya.

Editor : ii Solihin

JAYAPURA, iNewsSorong.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mendesak agar kasus pembunuhan Kesya Lestaluhu (22) disidangkan di pengadilan umum. Korban ditemukan tewas di Pantai Saoka, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu, 12 Januari 2025. Kasus ini melibatkan seorang anggota TNI AL, Kelasi Satu Agung Suyono Wahyudi Ponidi, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frist Ramandey, menyatakan bahwa proses persidangan di peradilan umum akan mempermudah penyelidikan, menghadirkan saksi secara transparan, dan memberikan akses pengawasan publik terhadap proses hukum.

“Pelaku sebaiknya menjalani sidang disiplin militer terlebih dahulu dan segera dipecat. Selanjutnya, kasusnya disidangkan di pengadilan umum agar saksi dapat memberikan keterangan tanpa pengaruh apa pun,” ujar Frist Ramandey di Jayapura, Jumat (24/1/2025).

Menurut Frist, langkah ini penting untuk memulihkan citra TNI di mata publik. “Kasus ini murni tindakan kriminal dan tidak ada kaitannya dengan institusi TNI. Pemecatan pelaku serta pengusutan kasus ini secara tuntas dapat memperbaiki citra TNI dan memastikan keadilan bagi korban,” tegasnya.

Komnas HAM juga mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima pengaduan resmi dari keluarga korban, tetapi tetap memantau perkembangan kasus tersebut. “Kami terus memantau proses hukum meskipun belum ada pengaduan formal dari keluarga korban,” tambah Frist.

Sebelumya diberitakan, Kelasi Satu Agung Suyono Wahyudi Ponidi ditahan di Mako POMAL Lantamal XIV Sorong dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP Militer tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Menurut Kepala Seksi Penyelidikan Kriminal Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor (PM) Anton Sugiharto, tindakan keji pelaku dipicu oleh ketidakpuasan emosional dan pengaruh alkohol.

“Kejadian ini dipicu oleh penghentian hubungan intim secara mendadak oleh korban. Di bawah pengaruh alkohol, pelaku kemudian menghabisi nyawa korban secara brutal,” ungkap Mayor Anton dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa korban dan pelaku baru saja berkenalan di sebuah tempat hiburan malam di Kota Sorong. Mereka meninggalkan lokasi bersama pada Minggu dini hari dan pergi ke lokasi kejadian dengan menggunakan mobil Toyota. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk pakaian korban, mobil, dan rekaman CCTV, namun senjata tajam yang digunakan pelaku masih dicari.

Namun, temuan dalam rekonstruksi kasus yang digelar POMAL Lantamal XIV Sorong pada Senin (20/1/2025) memunculkan kejanggalan. Rekonstruksi mengungkap bahwa pembunuhan dilakukan setelah pelaku mencapai klimaks usai berhubungan intim dengan korban. Hal ini bertentangan dengan pernyataan awal yang menyebut emosi pelaku dipicu oleh penghentian hubungan secara tiba-tiba.

Keluarga korban juga meragukan kebenaran fakta yang diungkap selama proses penyelidikan. Pengacara keluarga korban menilai penerapan Pasal 340 KUHP Militer terhadap pelaku tidak tepat. Ibunda korban bahkan meyakini bahwa pelaku pembunuhan lebih dari satu orang dan eksekusi terhadap korban tidak terjadi di lokasi penemuan jenazah.

“Kami yakin ini bukan tindakan tunggal, dan lokasi eksekusi bukan di Pantai Saoka. Ada kejanggalan yang harus diusut lebih lanjut,” ujar ibunda korban.

Kasus pembunuhan ini menjadi perhatian luas, terutama karena melibatkan oknum TNI. Komnas HAM, keluarga korban, dan masyarakat berharap agar kasus ini diusut secara transparan, tanpa menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Proses hukum yang terbuka dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya, sekaligus memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan militer di Indonesia.

Editor : Hanny Wijaya

PANGKALAN BRANDAN, iNewsLhokseumawe.id - Pangkalan Brandan - Rutan Kelas IIB Pangkalan Brandan menggelar upacara penandatanganan  Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (23/01/2025).

Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Pangkalan Brandan, Erwin Siregar ini bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Rutan Pangkalan Brandan dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang lebih bersih, transparan serta melayani dengan lebih baik.

Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama merupakan langkah konkret dalam meningkatkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, profesionalisme dan transparansi di lingkungan Rutan.

Kepala Rutan Pangkalan Brandan, Erwin Siregar dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal dalam mewujudkan Zona Integritas yang bersih dan melayani. Sehingga nantinya, dapat menyukseskan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kegiatan ini sebagai momentum awal mengedepankan integritas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu juga saya berharap seluruh jajaran dapat membantu saya untuk menyukseskan Program Akselerasi Menteri Imipas yang juga merupakan turunan dari Asta Cita bapak Presiden." ujar Erwin.

Kegiatan penandatanganan ini merupakan wujud komitmen Rutan Pangkalan Brandan untuk selalu mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik, manusiawi dan produktif.

Turut hadir dalam menyaksikan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama: Kepala BNNK Langkat, Ketua PN Stabat, Kapolsek Pangkalan Brandan, Kacabjari Pangkalan Brandan dan perwakilan Koramil 13 Brandan.***

Editor : Armia Jamil

PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah mengadakan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tatura Palu untuk memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 pada Kamis (23/1). Upacara ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah, Arief Hazairin Satoto, dengan diikuti oleh jajaran pejabat dan pegawai Kanwil Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulawesi Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Arief Hazairin Satoto menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Imigrasi, yang merupakan tema utama dari HBI ke-75, yakni "Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi." Dia juga mengingatkan agar semangat pelayanan dan dedikasi yang tinggi kepada negara dan masyarakat terus dijaga oleh seluruh jajaran Imigrasi.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan bahwa peringatan ini tidak hanya sebagai refleksi sejarah, tetapi juga sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. "Semangat perjuangan mereka harus menjadi inspirasi bagi kami dalam meningkatkan pelayanan publik," ujar Rakhmat Renaldy.

Editor : Jemmy Hendrik

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto mengikuti Upacara Penghormatan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Patidi yang digelar oleh Kantor Imigrasi Mamuju, Kamis (23/1/2025). 

Pelaksanaan kegiatan itu sebagai rangkaian peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

Seperti diketahui, Peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun ini mengusung tema “Transformasi Keimigrasian Menuju Indonesia Emas 2045”. 

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Kantor Imigrasi Mamuju, Yoga Ananto serta dihadiri oleh pejabat manajerial dan non manajerial dilingkungan Ditjen Imigrasi, Pemasyarakatan serta Kanwil Kemenkum Sulbar. 

Kakanwil Kemenkum Sulbar Sunu Tedy Maranto dalam kesempatannya itu menyampaikan apresiasi atas peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 tahun 2025 ini. 

Ia mengatakan bahwa upacara dan ziarah ke makam pahlawan sebagai simbol penghormatan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. 

Upacara ini merupakan wujud penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, Kepala Bagian TU dan Umum, Ramli, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, dan Kepala Bidang Pelayanan KI, Juani

Editor : Lukman Rahim

PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng) memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 dengan melaksanakan prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tatura, Palu, pada Kamis pagi (23/01/2025). Peringatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan refleksi atas perjalanan panjang institusi Imigrasi Indonesia yang kini telah berusia 75 tahun.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulteng, Arief Hazairin Satoto, dan dihadiri oleh jajaran pejabat manajerial dan non-manajerial dari Ditjen Imigrasi, Pemasyarakatan, serta Kanwil Kemenkum Sulteng. Dalam acara tersebut, Kanwil Kemenkum Sulteng diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Sopian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Nur Ainun.

Meski kini berada dalam satu naungan kementerian yang lebih luas, prosesi tabur bunga ini tetap menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sopian menyampaikan, “Prosesi ini menjadi sejarah bagi kami semua, Insan Pengayoman, bukan hanya bagi jajaran Imigrasi, tetapi juga sebagai refleksi perjalanan bangsa Indonesia yang penuh dengan perjuangan.”

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, juga menyampaikan bahwa peringatan HBI ke-75 bukan hanya sekadar merayakan perjalanan institusi Imigrasi, namun juga sebagai pengingat akan pentingnya menghargai perjuangan para pahlawan. “Tabur bunga ini adalah simbol penghormatan kami kepada para pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia,” ujar Rakhmat.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan pembacaan doa bersama untuk mendoakan arwah para pahlawan yang telah mendahului. Doa bersama ini menjadi simbol pengharapan bagi seluruh jajaran Kemenkum, Ditjen Imigrasi, dan Pemasyarakatan Sulteng untuk terus mengabdi pada bangsa dan negara melalui pelayanan publik dan penegakan hukum yang lebih baik di bidang keimigrasian.

Peringatan HBI ke-75 yang mengusung tema “Transformasi Keimigrasian Menuju Indonesia Emas 2045” diharapkan dapat memotivasi seluruh insan Kemenkum Sulteng untuk terus meneladani semangat juang para pahlawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, khususnya dalam mendukung pembangunan nasional dan menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Editor : Jemmy Hendrik

BANYUWANGI, iNEWSSURABAYA.ID – Jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi resmi berganti pada Rabu (21/1/2025). Tongkat kepemimpinan kini dipegang oleh Mochamad Mukaffi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun. Ia menggantikan Agus Wahono, yang kini bertugas sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung.

Prosesi serah terima jabatan berlangsung khidmat di Aula Sahardjo Lapas Banyuwangi, dengan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono.

Dalam sambutannya, Kadiyono menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan baru di Lapas Banyuwangi. “Pergantian ini diharapkan membawa angin segar bagi pengelolaan Lapas yang lebih baik. Kalapas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta mendukung program pembinaan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Agus Wahono, dalam pidato perpisahannya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kolaborasi yang telah terjalin selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, sinergi antara pegawai internal dan berbagai pihak eksternal seperti Forkopimda dan stakeholder terkait telah menjadi kunci keberhasilan Lapas Banyuwangi.

“Tanpa dukungan ini, berbagai program pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat maupun warga binaan tidak akan berjalan maksimal. Saya berharap sinergi ini terus berlanjut demi kemajuan Lapas Banyuwangi,” ungkap Agus.

Sementara itu, Mochamad Mukaffi, sebagai Kalapas baru, menyatakan komitmennya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian-capaian positif yang telah diraih sebelumnya.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari berbagai pihak adalah modal utama untuk melanjutkan inovasi yang ada,” ujarnya. Mukaffi juga bertekad untuk mendorong sinergi yang lebih erat antara pegawai, stakeholder, dan mitra kerja Lapas Banyuwangi.

“Dengan niat yang kuat dan kerja sama yang solid, saya yakin Lapas Banyuwangi dapat semakin maju dan menjadi contoh dalam pengelolaan pemasyarakatan,” tambahnya.

Acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Banyuwangi, jajaran Forkopimda, Kepala UPT Pemasyarakatan di wilayah Jember, serta mitra kerja dan stakeholder terkait. Kehadiran para tokoh ini menjadi bukti dukungan yang kuat terhadap Lapas Banyuwangi dalam melanjutkan perannya sebagai lembaga pemasyarakatan yang progresif.

Pergantian ini bukan hanya sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat langkah menuju pengelolaan pemasyarakatan yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berdampak positif.

Editor : Arif Ardliyanto

MEDAN, iNewsMedan.id - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Yudi Suseno, memberikan arahan dan penguatan kepada pejabat struktural serta jajaran di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan pada Rabu (22/01/2025).

Dalam kunjungan kerja ini, Yudi menekankan pentingnya memperkuat tugas dan fungsi Pemasyarakatan untuk mendukung tujuan utama sistem Pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial warga binaan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.

"Pemasyarakatan bukan hanya soal pembinaan warga binaan, tetapi juga bagaimana kita menjadi teladan dalam menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," ujar Yudi.

Ia juga menyampaikan arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Adrianto, untuk menjauhi segala praktik yang merusak citra institusi.

"Kami menegaskan komitmen untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba, pungutan liar, maupun love scamming. Hal-hal ini tidak dapat ditoleransi dan akan menjadi prioritas pengawasan kami," tegas Yudi.

Yudi turut mendorong upaya peningkatan ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rutan.

Menurutnya, hal ini tidak hanya mendukung kemandirian institusi tetapi juga melatih keterampilan warga binaan.

"Lahan yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk program ketahanan pangan. Ini adalah langkah strategis sekaligus bagian dari pembinaan," tambahnya.

Kepala Rutan Kelas I Medan, Alanta Imanuel Ketaren, bersama pejabat struktural dan jajaran menyambut baik arahan tersebut. Mereka menyatakan komitmen untuk menjadikan arahan ini sebagai panduan dalam meningkatkan kualitas layanan Pemasyarakatan.

"Kekompakan, soliditas, dan integritas adalah kunci keberhasilan kita bersama. Jangan sampai kita lengah dalam menjaga semangat kebersamaan ini," pesan Yudi kepada seluruh pegawai.

Mengakhiri kunjungan, Yudi mengingatkan pentingnya sinergi dan kerja sama antarunit untuk menghadapi tantangan bersama dan mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang humanis serta berintegritas.

"Saya percaya, dengan kebersamaan, kita mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan visi Pemasyarakatan yang lebih baik," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar