MANOKWARI, iNewsSorong.id – Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Papua, Yan Christian Warinussy, menjadi korban percobaan pembunuhan pada 17 Juni 2024. Insiden ini diduga kuat berkaitan dengan peran aktifnya dalam mengungkap dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Manokwari tahun 2023.

Warinussy, yang dikenal sebagai pembela HAM dan advokat terkemuka di Papua Barat, telah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/354/VII/2024/SPKT/POLRESTA MANOKWARI/POLDA PAPUA BARAT. Namun, ia merasa penyelidikan atas kasus ini justru dipermudah tanpa mengungkap motif sesungguhnya.

“Saya tidak menerima pernyataan sepihak Kapolresta Manokwari, Kombes Pol RB Simangunsong, yang cenderung menyederhanakan motif para pelaku dalam kasus ini. Saya yakin, percobaan pembunuhan terhadap saya memiliki kaitan erat dengan aktivitas saya sebagai advokat dan pembela HAM yang vokal menyoroti dugaan penyalahgunaan DAK Manokwari,” tegas Warinussy, Sabtu (8/2/2025).

Ia mengungkapkan, tiga minggu sebelum insiden penembakan, dirinya sempat diundang untuk bertemu dengan seorang pejabat di Manokwari. Dalam pertemuan itu, Warinussy diminta menghentikan advokasinya terkait laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan korupsi DAK tahun 2023. Namun, ia menolak permintaan tersebut dan tetap konsisten menyuarakan dugaan penyimpangan dana publik.

“Saya tidak memiliki persoalan pribadi dengan para pelaku. Bahkan, saya sama sekali tidak mengenal mereka, termasuk seorang tersangka berinisial ZT yang saat ini telah ditangkap dan ditahan oleh Polresta Manokwari,” tambahnya.

Lebih lanjut, Warinussy mempertanyakan lambannya proses penangkapan para terduga pelaku. Ia menilai ada kejanggalan dalam proses hukum kasus ini, terutama karena baru satu tersangka yang diamankan setelah lebih dari enam bulan berlalu.

“Kenapa penangkapan pelaku baru dilakukan menjelang akhir sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi? Apakah ada pertimbangan politik dan keamanan dalam merilis kasus ini?” tanyanya.

Menyikapi hal ini, Warinussy mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk segera mencopot Kombes Pol RB Simangunsong dari jabatannya serta melakukan pemeriksaan intensif terhadap dirinya terkait penanganan kasus ini.

“Saya meminta agar kasus ini diusut tuntas dan para pelaku segera ditangkap demi tegaknya keadilan. Ini bukan sekadar serangan terhadap saya sebagai individu, tetapi juga ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan perjuangan melawan korupsi di Tanah Papua,” pungkasnya.

Editor : Hanny Wijaya

SEMARANG, iNewsPurwokerto.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang akhirnya angkat bicara terkait adanya seorang narapidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sempat kedapatan berada di luar lapas. Narapidana bernama Agus Hartono kini telah dipindahkan ke Lapas Karanganyar, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap yang memiliki fasilitas Super Maximum Security.

Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, menegaskan bahwa pemindahan napi tersebut merupakan bentuk tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi sebelum dirinya menjabat.

"Narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan,” ujar Mardi dikutip dari iNews Jateng, Sabtu (8/2/2025).

Selain itu, Mardi juga memastikan bahwa petugas yang terlibat dalam pelanggaran tersebut telah dikenakan sanksi disiplin sesuai aturan yang berlaku.

"Kami berkomitmen menjaga integritas, tegas saya katakan pada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi Lapas sekarang sangat kondusif," tegasnya.

Mardi juga menambahkan bahwa pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban baik di dalam Lapas maupun di lingkungan masyarakat.

Diketahui, kasus ini mencuat pada Januari 2025, ketika Agus Hartono kepergok intelijen kejaksaan berada di luar Lapas tanpa alasan yang jelas. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa napi korupsi dan TPPU tersebut terlihat berada di sebuah mal di kawasan Simpang Lima, Semarang, dan bahkan sempat makan di sebuah kafe di wilayah Semarang Atas.

Akibat kejadian ini, belasan pejabat Lapas Semarang dicopot dari jabatannya sebagai bentuk sanksi atas kelalaian yang terjadi.

Terpisah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (Petir), Zaenal Abidin, menuntut transparansi dari pihak berwenang terkait adanya napi korupsi dan TPPU yang bisa pelesiran di luar lapas.

"Kenapa koruptor bisa keluar lapas? Dijawab saja kenapa koruptor bisa ke luar lapas? Jangan lempar tanggung jawab. Pencuri yang uangnya sedikit ketat sekali (dijaga) kok ini koruptor diberi kelonggaran?" kata Zaenal heran.

Zaenal juga mendesak agar semua pihak yang terlibat, termasuk petugas Lapas yang lalai, diberikan sanksi tegas hingga pemecatan.

"Itu permainan kotor kalau dibiarkan. Pencuri yang uangnya sedikit ketat sekali, ini kok koruptor diberi kelonggaran," ucapnya.

Agus Hartono sendiri sebelumnya ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejati Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang pada 22 Desember 2022. Saat itu, ia baru saja mendarat dari Jakarta dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia GA 232 dan duduk di kursi 41B.

Dia dijerat dalam berbagai kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Modus kejahatannya termasuk membobol bank pelat merah melalui kredit macet serta berbagai skema pencucian uang. Total vonis hukuman yang dijatuhkan kepadanya mencapai 19 tahun penjara.

Selain ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kasusnya juga masuk dalam penyelidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.

Editor : Arbi Anugrah

JAKARTA,iNewsPekanbaru.id – Dua warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ditahan oleh pihak imigrasi Amerika Serikat (AS) akibat kebijakan ketat Presiden AS, Donald Trump, yang tengah memberantas imigran ilegal. Kedua WNI tersebut ditahan di Georgia dan New York pada akhir Januari 2025.

Menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Judha Nugraha, pihaknya telah mendapatkan informasi terkait penahanan dua WNI tersebut. "Hingga saat ini, ada dua WNI yang telah ditangkap oleh pihak otoritas Amerika Serikat," kata Judha dalam konferensi pers di Jakarta yang dikutip InewsPekanbaru.id (8/2/2025).

Penahanan di Atlanta dan New York

WNI pertama, yang berinisial TRN, ditangkap di Atlanta, Georgia, pada 29 Januari 2025. Meskipun kronologi penangkapan secara rinci belum diketahui, KJRI Houston sudah berhasil menghubungi TRN dan memastikan bahwa kondisi yang bersangkutan dalam keadaan baik. TRN juga telah mendapat akses pendampingan dari pihak konsuler Indonesia dan dijadwalkan menjalani persidangan pada 10 Februari 2025.

Sementara itu, WNI kedua, berinisial BK, ditahan pada 28 Januari 2025 di New York. Saat itu, BK sedang melapor tahunan ke kantor Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), dan diketahui bahwa ia sudah terdaftar dalam daftar deportasi sejak 2009. KJRI New York telah melakukan komunikasi melalui istri BK dan saat ini proses persidangan masih dalam pembicaraan dengan otoritas setempat.

Kemenlu Antisipasi Kebijakan Trump

Sejak kebijakan imigrasi ketat Presiden Trump diberlakukan, Kemenlu bersama dengan perwakilan Indonesia di AS telah melakukan berbagai langkah antisipasi dan koordinasi untuk membantu WNI yang berada di sana. Kemenlu juga bekerja sama dengan Diaspora Indonesia serta Indonesian American Lawyer Association (IALA) untuk memberikan edukasi mengenai kebijakan imigrasi tersebut kepada masyarakat Indonesia di AS.

Judha Nugraha menegaskan bahwa meskipun tugas negara adalah memberikan perlindungan, hal yang paling penting adalah agar WNI mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat mereka tinggal, termasuk hukum keimigrasian. "Perlindungan yang paling hakiki itu adalah perlindungan diri sendiri dengan mematuhi, dan negara siap hadir untuk melakukan pendampingan," jelas Judha.

Kemenlu memastikan akan terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada WNI yang mengalami masalah hukum di luar negeri, sembari menekankan pentingnya patuh terhadap peraturan setempat.

Editor : Banda Haruddin Tanjung

KUPANG,iNewsTTU.id-Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Maliki melaunching Kelas Belajar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang, Sabtu, ( 8/2/ 2025). kegiatan Kelas Belajar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kupang ini mengambil tema : Meningkatkan Potensi Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP) untuk Masa Depan yang Lebih Baik.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur, Maliki
dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini karena merupakan satu terobosan baik untuk mencerdaskan WBP yang ada di Lapas Perempuan.

" Saya sangat apresiasi pada ibu
Kalapas dan jajaran karena punya konsep yang luar biasa untuk mencerdaskan anak- anaknya yang ada di Lapas ini, saya sambut baik gagasan ini karena penting dan sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dimana pendidikan ini adalah hak asasi semua manusia, semua orang punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak tanpa mengenal usia," urai Maliki.

Sementara itu Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang, Dewi Anggriani meminta para Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP) Perempuan agar mengikuti kegiatan ini dengan baik serta menyerap semua ilmu yang diberikan agar kelak menjadi bekal berharga saat kembali ke masyarakat.

" Ikuti semua materi pelajaran dengan baik, mari kita mensukseskan program ini sehingga bisa bermanfaat, serta jadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat," ujar Dewi.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua Paguyuban Ibu- ibu Pemasyarakatan ( PIPAS) Nusa Tenggara Timur dan jajaran, serta Ketua PIPAS Cabang se- Kota Kupang dan mengakomodir 40 warga binaan perempuan dengan kriteria hukuman maksimal 6 bulan dan usia maksimal 50 tahun dengan materi pembelajaran yakni Wawasan Kebangsaan, Bahasa Inggris dan Public Speaking dengan jangka waktu selama 6 bulan setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu mulai pukul 08.00 -10.00 Wita.

Editor : Sefnat Besie

SEMARANG, iNews.id - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang akhirnya buka suara terkait adanya narapidana kasus korupsi dan pencucian uang yang sempat tepergok pelesiran ke luar Lapas. Napi tersebut bernama Agus Hartono yang kini dipindahkan ke Lapas Karanganyar Nusakambangan, salah satu Lapas berstatus Super Maximum Security.

“Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan,” ujar Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso, Jumat (7/2/2025) malam.

Dia juga menyebut petugas terlibat dalam pelanggaran telah diberikan tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan pada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi Lapas sekarang sangat kondusif,” katanya. 

Mardi mengungkapkan akan terus meningkatkan sinergi antara polisi, kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban Lapas dan juga masyarakat. 

Diketahui, pada pertengahan Januari lalu, seorang napi korupsi dan TPPU bernama Agus Hartono tepergok intelijen kejaksaan berada di luar Lapas tanpa sebab yang jelas. Informasi yang diperoleh di lapangan, napi tersebut sempat berada di salah satu mal di Kawasan Simpanglima Kota Semarang hingga makan di kafe wilayah Semarang atas. Hal ini berimbas dicopotnya belasan pejabat Lapas Semarang.

Terpisah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Penyambung Titipan Rakyat (Petir) Zaenal Abidin berkomentar perihal adanya napi korupsi dan TPPU yang bisa pelesiran di luar lapas, harus bisa dijelaskan gamblang oleh otoritas setempat.

“Kenapa koruptor bisa keluar lapas? Dijawab saja kenapa koruptor bisa ke luar lapas? Jangan lempar tanggung jawab. Pencuri yang uangnya sedikit ketat sekali (dijaga) kok ini koruptor diberi kelonggaran?” kata Zaenal terheran-heran.   

Selain itu, Zainal juga meminta semua pihak yang diduga terlibat adanya insiden itu agar dipecat. Termasuk anak buahnya yang terlibat diganti dengan yang punya integritas.

"Itu permainan kotor kalau dibiarkan. Pencuri yang uangnya sedikit ketat sekali, ini kok koruptor diberi kelonggaran,” ucapnya.  

Diketahui, Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang, Kamis (22/12/2022). Dia ditangkap usai pesawat Garuda Indonesia GA 232 yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta ke Semarang. Ketika itu Agus Hartono duduk di kursi 41B. 

Dia dijerat beberapa kasus korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah karena membobol bank pelat merah dengan modus kredit macet dan beberapa kasus tindak pidana pencucian uang. Vonis dari beberapa kasus itu mencapai 19 tahun penjara. Selain ditangani Kejati Jateng, Polda Jateng melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga menangani kasusnya yang lain.

Editor: Donald Karouw

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id – Pergantian kepemimpinan kembali bergulir di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Surabaya. Kini, tongkat estafet kepemimpinan resmi diserahkan kepada Agus Winarto, menggantikan Ramdhani, yang mendapatkan promosi sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara. Serah terima jabatan (sertijab) ini berlangsung di Aula Kantor Imigrasi, Jalan Juanda, Sidoarjo, pada Jumat, (7/2/2025).

Acara ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Pamuji Raharjo, dihadiri oleh Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, GM PT. Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Juanda Laksda Muhammad Tohir, Kapolresta Sidoarjo KombesPol Christian Tobing dan Stakeholder lingkungan wilayah Kantor Imigrasi Surabaya.

Dalam sambutannya, Pamuji Raharja menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi dalam tubuh organisasi imigrasi adalah hal yang lumrah.

Namun, ia menyoroti bahwa meski hanya menjabat 9 bulan, Ramdhani berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian luar biasa. "Proses mutasi dan promosi ini wajar terjadi. Meskipun terbilang singkat, capaian yang diraih Ramdhani sangat luar biasa. Sudah saatnya beliau naik ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Pamuji.

Tak hanya itu, Pamuji juga mengapresiasi kinerja yang ditorehkan oleh Ramdhani. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Ramdhani, Kantor Imigrasi Surabaya berhasil meraih berbagai penghargaan dan prestasi yang membanggakan. "Kami juga sangat apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ramdhani, selama menjabat di Kantor Imigrasi Surabaya banyak prestasi yang diraih terutama dalam pelayanan keimigrasian maupun sinergitas bersama dengan mitra dalam instansi lain. Tentunya beliau menjadi kontraksi dalam keberlangsungan kantor Imigrasi Surabaya,” imbuh Pamuji.

Selain itu, Pamuji pun menyambut dengan tangan terbuka kedatangan Agus, di tengah-tengah lingkungan kerja Kantor Imigrasi Surabaya dalam mengemban jabatan baru di kota Pahlawan ini. "Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Agus Winarto. Bapak ini mengemban amanah yang tidak ringan tetapi saya yakin, bapak mampu membawa Kantor Imigrasi semakin maju kedepannya," pungkasnya.

Kini, tongkat estafet kepemimpinan beralih ke Agus Winarto. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Analis Keimigrasian Ahli Madya di Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta. Dalam sambutannya, Agus mengaku siap meneruskan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih Ramdhani. "Kebetulan beliau adalah senior saya. Prestasi yang telah diraih luar biasa dan ini harus kita lanjutkan serta tingkatkan. Ini merupakan kehormatan bagi saya untuk melanjutkan kepemimpinan di Kantor Imigrasi Surabaya ini ," ujarnya.

Sementara itu, Ramdhani menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara. Ramdhani juga mengaku telah mengenal Agus cukup lama.

Ia pun meyakini Agus mampu membawa Kantor Imigrasi Surabaya semakin maju dengan berbagai torehan prestasi. "Selamat datang bapak Agus Winarto bersama ibu di Surabaya, kota Pahlawan. Sebelumnya saya sudah kenal beliau ini sudah cukup lama. Kebetulan kami sudah kenal bertahun-tahun, sangat lama sekali," kata Ramdhani.

"Saya yakin bapak Agus bisa meneruskan dan bahkan meningkatkan berbagai program yang telah kita rancang. Kantor Imigrasi Surabaya berada di tangan yang tepat," tandasnya.

Kendati demikian, dengan kepemimpinan baru ini, diharapkan Kantor Imigrasi Surabaya terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan keimigrasian, inovasi, serta penegakan hukum yang lebih baik.

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

GARUT, iNewsGarut.id – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat bersama jajaran melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Blok Hunian Lapas Garut.

Sidak ini sebagai bagian dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat, guna mengevaluasi dan memastikan tidak ada barang terlarang di blok hunian dan meningkatkan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) di lingkungan Lapas Garut.

"Sidak ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah masuknya barang terlarang, selain itu, sidak ini juga untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku", Kata Sukarno Ali Kabid Pengamanan Perawaran dan Kepatuhan Internal, Jumat (7/2/2025).

Pada penggeledahan kali ini  petugas difokuskan untuk mengeledah kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

"Warga hunian terlebih dulu diperikada oleh petugas sebelum dilakukan penggeledah kamar mereka seperti rak penempatan pakaian atau barang, peralatan makan, kamar mandi, ventilasi, dan kolong kamar," jelasnya.

Dalam penggeledahan kamar hunian tersebut tidak ditemukan adanya narkoba maupun handphone, hanya ditemukan barang-barang terlarang yang bisa berpotensi menimbulkan gangguan Kamtib seperti botol, kaleng, sendok dan korek api gas.

Sedangkan benda terlarang seperti Handphone dan sejenisnya ditemukan diarea luar blok hunian yang disembunyikan didalam plastik hitam dalam tong sampah dan gorong - gorong pembuangan air.

Sementra Kalapas Garut Rusdedy mengatakan adapun dari hasil temuan di lokasi lapas tersebut dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan. 

"Upaya ini diharapkan tercipta suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas. Melalui komitmen bersama, kita dapat meminimalkan potensi gangguan keamanan dan mewujudkan Lapas Garut jadi lebih baik" tamdasnya. 

Editor : ii Solihin

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI,Sugiat Santoso bersama rombongan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi meninjau langsung pabrik garmen yang berada di dalam Lapas Kelas I Makassar.Kamis ( 06/02/25 ).

Didampingi Kepala Lapas Kelas I Makasaar, Sutarno dan Owner Amura Pratama, Andi Fahrul. Dalam peninjauannya Wakil ketua Komisi XIII DPR RI, Mengapreasiasi pabrik garmen di Lapas Makassar tersebut.

Menurut dia, program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan sangat baik, bahkan pelatihan industri garmen di lapas makassar ini sudah seperti pabrik garmen.

Ia berharap pelatihan industri garmen di lapas makassar bisa menjadi contoh bagi lapas lapas lain di indonesia.

Komisi XIII bersama kementerian imigrasi dan pemasyarakatan akan terus mengembangkan program binaan bagi warga binaan pemasyarakatan, adapun bentuk dukungannya berupa regulasi, dan dukungan anggaran

Pabrik garmen dalam lapas merupakan pertama di indonesia, Lapas Makassar kini kebanjiran orderan dari berbagai daerah baik di sulawesi maupun di luar pulau sulawesi. 

Sejak beroperasi Tahun 2020, Pabrik garmen lapas makassar mengalami peningkatan pesanan jahitan mulai dari Pakaian APD Tenaga medis, Seragam sekolah, almamater kampus,berbagai universitas di Makassar, jaket, hingga pakaian kerja dari perusahaan.

Dalam sehari pabrik garmen lapas mampu memproduksi 400 sampai 500 lembar baju yang telah dijahit oleh kurang lebih 100 pekerja/Narapidana di pabrik garmen Lapas Makssar.

Menurut salah satu WBP Makassar, herman mengatakan telah bekerja hampir empat tahun. Dengan bekal pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bekal saat kembali kemasyarakat.

Pabrik garmen Lapas Makassar diharapkan mampu menunjang pembinaan kemandirian Warga Binaan agar lebih produktif, sehingga para narapidana selain mendapatkan upah dari hasil kerjanya mereka juga mendapatan skil/keahlian sebagai bekal setelah mereka keluar dari Lapas Makassar.

Editor : Thamrin Hamid

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Dua narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang secara resmi mengikrarkan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrae NKRI ini berlangsung  di Aula Lapas Karawang, Kamis (6/2/2025).

Ikrar NKRI ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali, Kepala Lapas Karawang Christo Toar, Kepala Kesbangpol Karawang Sujana Ruswana, perwakilan Kementerian Agama Karawang, serta jajaran petugas Lapas Karawang.

Dalam suasana yang penuh haru, dua narapidana bernama Syahrul (45) dan Ariadi (40) dengan lantang mengucapkan ikrar bela negara, didampingi Kepala Lapas Karawang, Christo Toar.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Kusnali menyebut bahwa ikrar ini merupakan bukti keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Karawang bersama berbagai pihak terkait dalam membimbing narapidana terorisme untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

“Alhamdulillah, dua narapidana ini kini telah menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Ini adalah hasil dari pembinaan yang sabar dan berkesinambungan,” ujar Kusnali, Kamis,(6/2/2025).

Ia menambahkan bahwa proses meyakinkan narapidana terorisme untuk berikrar tidak bisa ditentukan waktunya secara pasti, karena membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang tepat.

“Keputusan ini datang dari keinginan mereka sendiri. Kami hanya memberikan dukungan penuh agar proses ini berjalan lancar,” jelasnya.

Dengan ikrar ini, kedua narapidana tersebut akan mendapatkan kembali hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, termasuk kesempatan untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, berharap agar warga binaan yang telah berikrar dapat mengikuti seluruh program pembinaan dengan baik, aktif, dan produktif.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa Pemasyarakatan hadir untuk membina dan merangkul mereka yang sebelumnya berada di jalan yang salah. Kami bersyukur bahwa Lapas Karawang dapat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana terorisme dengan baik,” ungkap Christo.

Ia juga mengajak warga binaan yang telah berikrar untuk menjaga sikap saling menghargai dan menciptakan suasana yang kondusif, terutama dalam keberagaman umat beragama.

“Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, mari kita dukung toleransi antarumat beragama di masyarakat,” pesannya.

Christo menegaskan bahwa ikrar ini bukan sekadar formalitas, tetapi janji tulus untuk setia kepada NKRI serta berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami berharap ini menjadi motivasi bagi warga binaan lainnya, baik yang terjerat kasus terorisme maupun tindak pidana lainnya, agar mereka juga dapat menjalani proses pembinaan dengan baik,” pungkasnya.

Editor : Frizky Wibisono

Salatiga, iNewsSoloraya.id - Meningkatkan pelayanan terhadap para napi, Rutan kelas IIB Salatiga terus berinovasi dan menggelorakan semangat integritas.  Kali ini bersama Pengadilan Agama (PA) Salatiga meneken  perjanjian kerjasama sebagai wujud sinergi dan kolaborasi untuk meingkatkan pelayanan khususnya kepada napi. 

"Kegiatan bersama PA Salatiga ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi terutama terkait dengan produk Pengadilan Agama menyangkut dengan napi kami yang mungkin sedang ada perkara," ucap Redy Agian selaku Kepala Rutan Salatiga, Kamis (6/2). 

Redy Agian menjelaskan melalui perjanjian kerjasama ini tentunya untuk memberikan pelayanan kepada napi seperti penyuluhan terkait produk dari Pengadilan Agama, pendaftaran perkara persidangan, mediasi secara elektronik maupun layanan lain. 

"Tentunya kalau bicara terkait Pengadilan Agama, biasanya membicarakan perceraian. Harapan kami para napi yang sedang ada masalah keluarga dapat terpenuhi haknya sesuai peraturan dan tentunya bisa kami fasilitasi secara daring termasuk melalui mediasi sehingga kami berharap keluarga mereka tetap utuh serta lebih baik lagi sekaligus sebagai antisipasi adanya permasalahan keluarga," jelasnya. 

Adil Fakhru Roza Ketua Pengadilan Agama Salatiga menyampaikan dengan kerja sama ini menjadi langkah baru dimana menjadi percepatan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan khususnya yang sedang berperkara di Rutan Salatiga.

"Kami ucapkan terimakasih atas kerjasama ini sebagai langkah positif untuk pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan dalam persidangan secara elektronik kepada pihak atau napi yang sedang berada di Rutan Salatiga," tambahnya. 

Selain itu juga berkomitmen untuk terus mempererat kolaborasi dalam hal pelayanan terhadap napi maupun inovasi - inovasi yang dapat ditularkan untuk kemajuan organisasi.

Editor : zainal arifin

SEMARANG, iNewsPurwokerto.id - Seorang narapidana kasus korupsi dan pencucian uang yang mendekam di Lapas Kelas I Semarang (Lapas Kedungpane) diduga sempat keluar dari tahanan tanpa izin. Kejadian ini terungkap setelah napi berinisial AH, yang diduga bernama Agus Hartono, tepergok oleh petugas kejaksaan di Jawa Tengah.

Insiden tersebut berbuntut panjang, memicu perombakan di lingkungan Lapas Semarang. Sebanyak 14 pejabat Lapas disebut terkena dampak mutasi akibat kasus ini.

Dikutip dari iNews Jateng, Rabu (5/2/2025), seorang sumber mengungkapkan bahwa napi tersebut terlihat di luar lapas dan langsung diketahui oleh petugas kejaksaan. "Pas lagi di luar, tepergok kejaksaan. Akhirnya ini dilaporkan ke Jaksa Agung. Jaksa Agung ke Menteri (Imigrasi Pemasyarakatan)," kata seorang sumber di lapangan, Selasa (4/2/) kemarin.

Meski kejadian ini berlangsung dua minggu sebelumnya, dampaknya masih terasa hingga kini. "Kejadiannya 2 minggu yang lalu," ucapnya lagi.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa beberapa pejabat utama Lapas Semarang telah diganti, termasuk kepala bidang yang menangani napi.

“Betul (yang dipindah) para Kabid, Pak. Inisialnya AH atau siapa ya, Agus kayaknya,” kata sumber tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Ponco Hartanto, tidak membantah adanya kejadian ini. Namun, ia enggan memberikan komentar lebih lanjut dan mengarahkan wartawan untuk menghubungi bagian Penerangan Hukum (Penkum) atau Asintel (Asisten Intelijen).

"Ke Penkum (Penerangan Hukum) atau Asintel (Asisten Intelijen), Mas. Maturnuwun," kata Ponco saat dikonfirmasi.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Kasipenkum Kejati Jateng Arfan Triono belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi wartawan sejak Selasa malam hingga Rabu (5/2/2025) pagi.

Salah satu pejabat Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga membenarkan adanya insiden tersebut, tetapi enggan berkomentar lebih jauh. "Wah gak penak aku (wah, saya tidak enak), ditanyakan ke Lapas aja Mas," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jateng, Kunrat Kasmiri, mengarahkan agar pertanyaan disampaikan langsung kepada Kalapas Semarang. Hal ini juga ditegaskan oleh ajudannya, Paskalis Nainggolan, yang mengatakan bahwa Kakanwil sedang berada di Nusakambangan untuk mempersiapkan kedatangan Menteri.

"Bapak (Kakanwil Ditjen Pas Jateng) terkait hal itu, yang peristiwanya terjadi beberapa waktu lalu, (arahan) agar berkomunikasi langsung ke Kalapas Semarang. Bapak saat ini sedang di Nusakambangan fokus untuk (persiapan) kedatangan Menteri," kata Paskalis via telepon, Selasa (4/2) malam.

Paskalis juga menyarankan wartawan untuk menghubungi ajudan Kalapas Semarang, Tutur, namun hingga berita ini diterbitkan, Tutur belum merespons permintaan konfirmasi wartawan.

Di tengah polemik ini, Lapas Semarang telah mengalami pergantian pimpinan. Pada 18 Januari 2025, Usman Madjid menyerahkan jabatannya kepada Mardi Santoso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kalapas Batu Nusakambangan. Usman sendiri kini menjabat sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Barat.

Diketahui, Agus Hartono sebelumnya ditangkap tim intelijen Kejaksaan Agung dan Kejati Jateng di Bandara Ahmad Yani Semarang pada 22 Desember 2022 setelah pesawat Garuda Indonesia yang ditumpanginya mendarat dari Jakarta.

Ia dikenal sebagai pengusaha yang tersandung berbagai kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Modusnya adalah membobol bank pelat merah melalui kredit macet, serta terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Tak hanya itu, Agus juga sempat menghebohkan publik karena menuding dua jaksa Kejati Jateng telah memerasnya sebesar Rp10 miliar untuk menghapus status tersangkanya. Namun, Kajati Jateng saat itu, I Made Suanarwan, membantah keras tuduhan tersebut.

Setelah melalui proses hukum, Agus Hartono dijatuhi vonis 19 tahun penjara atas kasus-kasus yang menjeratnya.

Editor : Arbi Anugrah

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah berani pada Selasa, 4 Februari 2025, dengan menggeledah rumah yang terletak di Jalan Benda Ujung, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rumah tersebut diduga milik Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi kegiatan penggeledahan tersebut melalui keterangan tertulis pada Rabu, 5 Februari 2025. "Benar, ada kegiatan penggeledahan terkait perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8, Ciganjur, Jakarta Selatan," kata Tessa.

Namun, Tessa belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rincian barang yang disita dalam penggeledahan ini. Dia juga belum menjelaskan keterkaitan Japto Soelistyo Soerjosoemarno dalam kasus yang sedang diselidiki oleh KPK.

Dalam kesempatan yang sama, KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman politisi Partai NasDem, Ahmad Ali, pada hari yang sama, 4 Februari 2025. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen, barang elektronik, uang tunai, tas, dan jam tangan.

"Informasi sementara ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, serta tas dan jam," ujar Tessa.

Meski demikian, Tessa belum merinci jumlah uang yang disita atau jenis tas dan jam yang ditemukan. Sebab, penggeledahan tersebut baru saja selesai, dan pihak KPK masih menunggu hasil rilis resmi dari penyidik terkait.

KPK terus berkomitmen untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi ini, yang melibatkan sejumlah pihak penting. Publik pun akan terus menantikan perkembangan lebih lanjut terkait penyidikan yang sedang berlangsung.

Editor : Arif Ardliyanto