Lhasa (ANTARA) - Kemajuan menyeluruh dan bersejarah telah dicapai dalam perjuangan hak asasi manusia (HAM) di Daerah Otonom Xizang, China, demikian tertuang dalam sebuah buku putih yang dirilis pada Jumat (28/3).

Dokumen berjudul "Hak Asasi Manusia di Xizang di Era Baru" (Human Rights in Xizang in the New Era) itu diterbitkan oleh Kantor Informasi Dewan Negara China pada sebuah konferensi pers yang digelar di Lhasa, ibu kota daerah otonom tersebut.

Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) dan Pemerintah China telah mengimplementasikan sejumlah langkah efektif untuk mengembangkan ekonomi, meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan persatuan dan kemajuan kelompok etnis, serta melindungi hak-hak dasar semua orang di daerah otonom tersebut, menurut dokumen itu.

Tahun 2025 menandai 60 tahun berdirinya Daerah Otonom Xizang. Berkaca pada perkembangan HAM di daerah tersebut selama enam dekade terakhir, terutama sejak Kongres Nasional CPC ke-18 pada 2012, Gama Cedain, kepala pemerintah daerah, pada Jumat mengatakan bahwa kepemimpinan CPC telah memberikan jaminan fundamental bagi stabilitas yang bertahan lama dan pembangunan berkualitas tinggi di daerah otonom tersebut.

Dikatakan Gama pada konferensi pers itu bahwa masyarakat dari seluruh kelompok etnis di Xizang telah menorehkan pencapaian bersejarah dalam hak-hak mereka atas penghidupan dan pembangunan.

Buku putih tersebut menguraikan secara rinci tentang kemajuan HAM yang luar biasa di berbagai bidang di Xizang, seperti demokrasi rakyat seluruh proses, perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial, hak-hak budaya dan hak-hak lingkungan, perlindungan yang efektif untuk kebebasan beragama, perlindungan yang setara terhadap hak-hak kelompok tertentu, serta penyempurnaan yang mantap dalam perlindungan hukum terhadap HAM.

Dokumen itu menunjukkan bahwa per akhir 2019, seluruh 628.000 penduduk miskin yang terdaftar di daerah otonom tersebut telah terangkat dari kemiskinan. Selain itu, pendapatan bersih per kapita penduduk yang telah terangkat dari kemiskinan di Xizang meningkat lebih dari 12,5 persen pada 2024.

Dalam 12 tahun terakhir, panjang jalan di daerah otonom itu meningkat hampir dua kali lipat dan setiap kota atau kota kecil telah terjangkau oleh jaringan nirkabel 5G, dengan 2,14 juta pengguna ponsel 5G, atau 60,5 persen dari total pengguna ponsel di daerah otonom tersebut.

Rata-rata angka harapan hidup di Xizang meningkat dari 68,17 tahun pada 2010 menjadi 72,19 tahun pada 2020, menurut dokumen tersebut.

Menghormati dan melindungi HAM telah menjadi bagian penting dari pedoman Komite Sentral CPC untuk tata kelola daerah otonom tersebut, katanya.

CPC mempertahankan pendekatan terhadap HAM yang berpusat pada rakyat dan komitmen untuk menjamin HAM melalui pembangunan, serta giat mempromosikan demokrasi rakyat seluruh proses, ujarnya.

CPC memperkuat perlindungan hukum terhadap HAM, dan mengoordinasikan upaya untuk meningkatkan hak-hak sipil dan politik rakyat serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya demi mencapai pembangunan yang menyeluruh dan kemakmuran bersama bagi semua orang dari seluruh kelompok etnis, demikian urai buku putih tersebut.

Kini, Xizang menikmati stabilitas politik, persatuan kelompok etnis, pembangunan ekonomi, keharmonisan sosial, dan persahabatan di antara berbagai pemeluk agama, kata dokumen tersebut.

Lingkungannya sehat, dan masyarakat setempat puas dengan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Kemajuan ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam melindungi HAM di dataran tinggi bersalju itu, menurut dokumen itu.

Buku putih itu menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, kebohongan tentang "situasi HAM yang memburuk" di Xizang disebarkan di luar China dengan motif politik tersembunyi serta tujuan untuk mendestabilisasi Xizang dan memisahkannya dari China.

Kemajuan HAM di Xizang tidak akan dirusak atau dihapuskan oleh kebohongan, dan kemajuan yang sedang dibuat di era baru oleh masyarakat dari semua kelompok etnis di daerah otonom tersebut tidak akan dihentikan oleh kebohongan, demikian tertulis dalam buku putih itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang hukum, instansi hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Kamis (28/3). Dari Kemenimipas yang berhemat saat Idul Fitri hingga Kapolri prediksi puncak arus mudik.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum Antara

1. Kemenimipas berpotensi hemat Rp81 M setelah remisi Nyepi-Idul Fitri

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara sebesar Rp81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Baca di sini

2. Polres Cianjur imbau pemudik lebih waspada saat lintasi jalur Puncak

Cianjur (ANTARA) - Kepolisian Resort Cianjur, Jawa Barat, mengimbau pemudik meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalur Puncak Pass, karena seiring terjadi kabut tebal hingga mengganggu jarak pandang, seperti yang terjadi pada Jumat petang.

Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongky Dilatha di Cianjur Jumat, mengatakan setelah hujan turun deras sejak siang hingga petang, jalur Puncak Pass tertutup kabut tebal dengan jarak pandang hanya beberapa meter.

Baca di sini

3. Kemenko Polkam apresiasi kecanggihan sistem aplikasi Korlantas Polri

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam RI Mayjen TNI Heri Wiranto mengapresiasi kecanggihan sistem aplikasi yang dimiliki Korlantas Polri untuk memantau dan mengetahui perkembangan arus mudik pada Operasi Ketupat 2025.

Menurutnya, sistem aplikasi pemantauan arus mudik di NTMC Korlantas Polri sangat terintegrasi sehingga dapat mengetahui informasi di lapangan secara real time.

Baca di sini

4. Wakapolri pastikan tim mitigasi bencana sudah siap di jalur mudik

Garut (ANTARA) - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Ahmad Dofiri memastikan tim mitigasi bencana alam sudah siap siaga di jalur mudik untuk melakukan penanganan dengan cepat apabila ada gangguan bencana di wilayah selatan Jawa Barat.

"Kesiapan mitigasi bencana di jalur selatan, kalau kita lihat kesiapan Pak Kapolres, Pak Bupati sudah menyiapkan alat berat, kemudian juga termasuk beberapa instansi lain," kata Ahmad Dofiri saat meninjau jalur mudik untuk memastikan kelancaran dan keamanan menjelang perayaan Hari Raya Lebaran di Pos Pengamanan Terpadu GTC Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat.

Baca di sini

5. Kapolri prediksi puncak arus mudik pada H-2 Lebaran

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik Lebaran 2025 diperkirakan terjadi pada Sabtu (29/3) atau H-2 Lebaran.

"Untuk jalur tol dan arteri, kemungkinan puncak arus mudik pada pagi hari ini (29/3), mulai dari malam sampai dengan subuh. Khusus di Pulau Jawa, karena menjadi tujuan mudik (utama), antara pukul 09.00 - 10.00 WIB itu akan mencapai puncaknya," ujar Sigit di Stasiun Tugu Yogyakarta, Jumat malam.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring mengungkapkan, sebanyak 85 narapidana warga binaan di Rutan Tarutung menerima remisi khusus di hari besar keagamaan, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 hijriah, tahun 2025.

"Sebanyak 85 orang narapidana mendapatkan remisi khusus I untuk Hari Raya Idul Fitri," terang Evan, Sabtu (29/3).

Disebutkan, pemberian remisi ini merupakan penghargaan atas perilaku baik yang ditunjukkan oleh narapidana selama menjalani masa pembinaan.

"Pemberian remisi merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak warga binaan dan sebagai bentuk apresiasi bagi mereka karena telah menunjukkan sikap berkelakuan baik dan memperlihatkan kemauan untuk memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan," jelasnya.

Penyerahan surat keputusan remisi diserahkan secara simbolis oleh Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring kepada dua orang perwakilan narapidana penerima remisi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Awalnya, secara virtual, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memberikan remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri secara simbolis melalui "zoom meeting" yang terpusat di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Kegiatan diikuti Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung Evan Yudha Putra Sembiring, Kasubsi Pelayanan Tahanan Jonias B Pakpahan, Kasubsi Pengelolaan Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan James Bond Naibaho dan perwakilan narapidana Rutan Kelas IIB Tarutung penerima remisi.

Dalam kegiatan itu, Menteri Agus Andrianto juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat sekitar yang terdampak banjir dan dilanjutkan dengan kata sambutan.

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Sebanyak 506 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Curup yang berasal dari tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu menerima pengurangan hukuman atau remisi Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Alhamdulillah, dari usulan sebanyak 506 WBP yang menerima remisi hari keagamaan ini semuanya disetujui. Mereka ini mendapatkan remisi mulai dari 15 hingga dua bulan," kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Lapas Kelas IIA Curup Irman Jaya di Rejang Lebong, Jumat.

Dia menjelaskan, kalangan WBP yang menerima remisi hari raya keagamaan ini berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong serta dari beberapa daerah lainnya di Provinsi Bengkulu.

WBP yang menerima remisi khusus Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tersebut, kata dia, semuanya mendapatkan remisi khusus Idul Fitri sedangkan yang beragama Hindu tidak ada.

Menurut Irman, WBP Lapas Kelas IIA Curup yang menerima remisi ini sebelumnya terlibat dalam berbagai perbuatan tindak pidana dan kemudian divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) masing-masing serta menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Curup.

"Sebagian besar narapidana yang mendapatkan remisi ini berasal dari tindak pidana umum. Bahkan ada satu orang yang seharusnya bebas setelah menerima remisi, tetapi masih harus menjalani denda yang jika dibayar bisa langsung bebas," katanya.

Acara seremonial pemberian remisi khusus hari keagamaan ini dilakukan secara daring serentak se Tanah Air pada Jumat (28/3), di mana untuk Lapas Kelas IIA Curup diberikan kepada 506 WBP yang terdiri dari Remisi Khusus (RK) I sebanyak 325 orang, RK I PP 99 tahun 2012 sebanyak 179 orang dan RK II sebanyak dua orang.

Dia berharap WBP Lapas Kelas IIA Curup yang menerima remisi khusus ini dapat memotivasi mereka untuk terus berperilaku baik dan mengikuti program pembinaan dengan lebih disiplin sehingga nantinya dapat memberikan perubahan saat kembali ke masyarakat.*

Serang (ANTARA) - Sebanyak 115 narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Serang, Banten, menerima remisi khusus (RK) Idul Fitri tahun 2025.

Remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta mengikuti program pembinaan selama menjalani masa hukuman.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang, Marthen Butar Butar dalam keterangannya di Kota Serang, Jumat, mengatakan bahwa dari jumlah tersebut, sebanyak 62 orang mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi) selama 15 hari.

Sementara 53 orang lainnya memperoleh remisi selama 30 hari. Menurutnya, tidak ada narapidana yang mendapatkan RK II, atau memperoleh pengurangan masa pidana sekaligus dinyatakan bebas.

"Pemberian remisi ini merupakan hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan terkait pemberian hak remisi narapidana," kata Marthen.

Ia menambahkan pemberian remisi ini merupakan wujud penghargaan bagi warga binaan yang telah menjalani pembinaan dengan baik.

"Kami berharap dengan adanya remisi ini, mereka semakin termotivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat," ujar Marthen.

Remisi khusus ini diberikan setiap tahun pada momen hari besar keagamaan, termasuk Idul Fitri, sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong pembinaan bagi warga binaan.

Salah satu narapidana berinisial TB Mengatakan, jika dirinya sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah atas pengurangan masa pidana yang dia jalani.

"Alhamdulillah, ini seperti angin segar buat saya, dapat remisi berarti semakin dekat dengan kebebasan dan kesempatan untuk memperbaiki diri di luar sana. Saya merasa lebih termotivasi untuk terus berbuat baik dan menjalani sisa masa tahanan dengan lebih semangat," ujar dia

Dia mengatakan bahwa ini tahun keduanya merayakan Idul Fitri di rutan. Tahun sebelumnya, ia mendapatkan remisi 15 hari dan kali ini mendapatkan remisi 30 hari.

Selanjutnya, ia juga mengaku sudah tidak sabar untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga.

"Momen lebaran itu soal kebersamaan. Meski belum bisa pulang tahun ini, setidaknya saya tahu bahwa hari itu akan segera datang. Terima kasih untuk kesempatan ini, saya tidak akan menyia-nyiakannya," tambahnya penuh harapan.

Dengan adanya pengurangan masa tahanan ini, diharapkan para narapidana dapat semakin bersemangat menjalani masa hukuman dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah bebas nantinya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) efektif dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tercatat tidak ada serangan teroris secara terbuka atau zero terrorist attack di Indonesia sejak 2023 hingga saat ini. Halili menilai pelaksanaan RAN PE merupakan alasan di balik tidak adanya serangan teroris tersebut.

"Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama," kata dia dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Halili menjelaskan RAN PE merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kegiatan itu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.

Tiga pilar utama dalam kegiatan itu, yakni pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.

"Jadi, RAN PE itu betul-betul merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama, yaitu soft approach," ujar Halili.

RAN PE fase pertama berlangsung pada 2021-2024.

Menurut Halili, kegiatan atau program yang dilakukan selama periode itu berbasis pada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan.

Sebagai contoh, program mitigasi, pemetaan aktor, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lebih lanjut, Halili mengatakan pelaksanaan RAN PE fase pertama telah menghasilkan dua dampak positif, yakni terukur dan tidak terukur. Dampak terukurnya adalah zero terrorist attack.

"Fenomena zero terrorist attack itu dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia," ucap dia.

Sementara, dampak tidak terukur, yaitu adanya mobilisasi seluruh sumber daya di tengah masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa ekstremisme merupakan sesuatu yang nyata.

"Sehingga kita semua mesti melakukan mitigasi, memiliki awareness, dan memiliki kemampuan untuk mencegah secara dini," ujarnya.

Halili pun mengharapkan pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 juga menghasilkan berbagai dampak positif dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme. Salah satu yang paling signifikan, yakni mencegah terjadinya serangan teroris secara terbuka di Indonesia.

"Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik," ungkapnya.

Adapun, BNPT fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Sebanyak 8.863 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) menerima remisi atau pengurangan masa pidana pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kalimantan Timur Hernowo Sugiastanto di Samarinda, Jumat, secara simbolis menyerahkan surat keputusan (SK) remisi kepada perwakilan WBP di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Samarinda.

"Berdasarkan data kami dari total 12.839 penghuni rutan, lapas, dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di wilayah Kaltim dan Kaltara, sebanyak tujuh orang menerima Remisi Khusus Hari Raya Nyepi dan 8.856 orang menerima Remisi Khusus Idul Fitri," sebutnya.

Untuk remisi Idul Fitri, WBP yang menerima Remisi Khusus I sebanyak 8.815 orang, sedangkan sebanyak 41 orang menerima Remisi Khusus II atau langsung bebas.

Sementara untuk Remisi Nyepi, WBP yang mendapat Remisi Khusus I sebanyak enam orang dan yang menerima Remisi Khusus II atau langsung bebas ada satu orang.

Hernowo menjelaskan bahwa pemberian remisi ini merupakan wujud apresiasi negara kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas.

Penyerahan SK tersebut merupakan rangkaian pemberian remisi secara serentak kepada seluruh WBP di berbagai rutan, lapas, dan LPKA di wilayah Kaltim-Kaltara.

Hernowo menegaskan bahwa remisi ini diberikan secara khusus kepada WBP yang beragama Hindu dan Islam.

Lebih lanjut, Hernowo menerangkan bahwa pemberian remisi itu telah melalui proses seleksi yang ketat. Para narapidana yang menerima pengurangan masa hukuman telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan pemerintah terkait remisi.

Pihaknya berharap, remisi ini dapat menjadi motivasi bagi para warga binaan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berperan aktif dalam program pembinaan di lapas. Selain itu, remisi juga dapat menjadi pendorong bagi narapidana untuk menjadi warga negara yang baik dan taat hukum setelah bebas dari masa pidana.

Lapas Narkotika Samarinda menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang turut serta dalam pemberian remisi khusus ini.

Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus bersama jajaran petugas dan perwakilan warga binaan penerima remisi mengikuti acara penyerahan remisi serentak secara daring.

Malang Raya (ANTARA) - Sebanyak 1.750 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Jawa Timur menerima remisi dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Lebaran 2025.

Kepala Lapas Kelas I Malang Ketut Akbar Herry Achjar di Kota Malang, Jumat, menyebut remisi yang diberikan meliputi 1.748 warga binaan Lapas Malang menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri dan dua orang lainnya untuk remisi Hari Raya Nyepi.

"Remisi ini untuk 1.743 orang mendapatkan Remisi Khusus (RK) I. Untuk perayaan Hari Raya Suci Nyepi sebanyak 2 warga binaan mendapatkan RK I," kata Ketut.

Remisi khusus merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dalam rangka hari raya keagamaan sesuai dengan agama yang dianut masing-masing.

Di luar warga binaan yang mendapatkan RK I, terdapat lima orang lainnya memperoleh RK II.

Bagi warga binaan yang mendapatkan RK II, maka akan langsung dinyatakan bebas.

"Untuk RK I merupakan pengurangan masa pidana kepada narapidana, tetapi penerimanya tetap diharuskan menjalani sisa masa pidananya di dalam lapas setelah mendapatkan remisi," ucapnya.

Pemberian remisi dalam rangka HBKN Idul Fitri dan Nyepi 2025 ini dilakukan secara serentak dan terpusat di Lapas Cibinong yang dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi.

Sedangkan, seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia mengikutinya melalui zoom meeting.

"Lapas Malang menggelar acara Pemberian Remisi Khusus di Halaman Museum Pendjara Lowokwaroe, diikuti jajaran kami dan warga binaan penerima remisi khusus," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian remisi merupakan wujud dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri.

"Kemudian memberikan penghargaan atas perilaku baik yang telah mereka tunjukkan selama menjalani masa hukuman," lanjut dia.

Ketut berharap bahwa remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap warga binaan yang telah menunjukkan sikap baik dan berperilaku positif di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Remisi ini bukan hanya sebagai pengurangan masa hukuman, tetapi juga sebagai motivasi bagi para warga binaan untuk terus berbuat baik, menjalani proses pembinaan dengan penuh tanggung jawab," tuturnya.

Dia mengingatkan kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi, baik itu RK I maupun II supaya tetap menjadi seseorang yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat.

"Dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," kata Ketut.

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 59 narapidana kasus korupsi alias koruptor yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara wilayah Nusa Tenggara Barat menerima remisi khusus Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Anak Agung Gde Krisna di Mataram, Jumat, menyampaikan 59 narapidana kasus korupsi ini terdiri atas 58 orang yang beragama Islam dan satu orang beragama Hindu.

"Berdasarkan data dari 2.856 narapidana di NTB yang menerima remisi khusus Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025, ada 59 orang diantaranya narapidana korupsi," kata Gde Krisna.

Dari 2.767 narapidana beragama Islam, ada tiga diantaranya yang akan bebas langsung atau masuk dalam syarat penerima remisi khusus kategori dua (RK-II) pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Untuk 89 narapadina yang beragama Hindu, belum ada yang langsung bebas.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyiagakan 15 personel untuk mengantisipasi penerbangan darurat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang ditutup selama 24 jam selama Hari Raya Nyepi, Sabtu (29/3).

"Mereka adalah personel piket yang siaga di bandara jika ada penerbangan yang melakukan pendaratan darurat saat Nyepi," kata Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Gde Oki Rizky Aryadhika di Denpasar, Bali, Jumat.

Pada Hari Raya Nyepi, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menghentikan operasional penerbangan selama 24 jam yaitu 29 Maret mulai pukul 06.00 WITA hingga 30 Maret 2025 pukul 06.00 WITA.

Meski operasional penerbangan dihentikan sementara selama peringatan Tahun Baru Saka 1947, pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai juga tetap menempatkan petugas siaga untuk mengantisipasi permintaan pelayanan yang bersifat darurat.

Selain penerbangan darurat, misalnya alasan teknis pesawat udara, penyiagaan personel tersebut juga mengantisipasi penerbangan yang bersifat medis.

Sebanyak 15 orang petugas imigrasi itu juga dibantu operasional fasilitas otomatis pemeriksaan kemigrasian atau autogate sebanyak 90 unit di Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak 1 Oktober 2024.

Pemeriksaan keimigrasian menjadi lebih cepat dan praktis dengan rata-rata memakan waktu sekitar 15-25 detik per orang.

Alat canggih itu juga mengintegrasikan teknologi pengenalan wajah dan manajemen pengendalian perlintasan atau Face Recognition dan Border Control Management (BCM) untuk mengoptimalkan pengawasan WNA.

Di sisi lain, pengelola bandara juga menempatkan personel operasional, petugas keamanan dan petugas teknik yang bersiaga di ruangan pusat kontrol operasi bandara.

Penutupan atau penghentian sementara pelayanan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang melaksanakan Hari Suci Nyepi.

Pelaku penerbangan di seluruh dunia juga telah mendapatkan pemberitahuan melalui penerbitan NOTAM atau notice to airmen Nomor A0131/25 NOTAMN yang dikeluarkan Airnav Indonesia Cabang Denpasar, Bali sejak 14 Januari 2025 sehingga semua maskapai penerbangan sudah mengatur jadwal penerbangannya.

Pengelola bandara mencatat jadwal penerbangan reguler dari 54 maskapai yang beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, terdapat 425 penerbangan berjadwal yang bertepatan dengan pelaksanaan Nyepi, yaitu 207 penerbangan rute domestik dan 218 penerbangan internasional.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sedangkan, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Menurut dia, pemberian remisi buka hanya sebagai penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, melainkan juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Rutan Lapas dan LPKA bukanlah tempat untuk membelenggu, tapi untuk introspeksi belajar, mempersiapkan diri menjadi bagian yang lebih baik di masyarakat," ujarnya.

Pemberian RK dan PMP Khusus merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur lebih lanjut bahwa Narapidana yang menerima Remisi harus telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, sedangkan Anak Binaan yang menerima PMP harus telah menjalani pidana lebih dari tiga bulan.

Khusus bagi Narapidana Terorisme, Remisi dapat diberikan jika telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia NKRI.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 158.351 narapidana terima remisi khusus dan PMP Nyepi-Idul Fitri 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh menyatakan sebanyak 411 warga binaan di lapas tersebut menerima remisi atau pengurangan hukuman pada hari raya Idul Fitri 1446 Hijrah atau 2025 Masehi.

Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh Edi Sigit Budiman di Banda Aceh, Jumat, mengatakan dari sebanyak 411 warga binaan yang menerima pengurangan hukuman tersebut, seorang di antara langsung bebas.

"Ada sebanyak 411 warga binaan Lapas Banda Aceh menerima remisi Idul Fitri 1446. Remisi diserahkan nanti setelah shalat ied Idul Fitri. Seorang di antaranya dinyatakan langsung bebas," kata Edi Sigit Budiman.

Ia mengatakan Lapas Kelas IIA Banda Aceh dihuni 572 warga binaan. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 411 warga binaan yang diusulkan menerima remisi. Selebihnya, mereka tidak dapat diusulkan karena belum memenuhi syarat. Dari usulan tersebut semuanya diterima.

Dari 411 warga binaan yang mendapatkan remisi tersebut, kata dia, empat orang di antaranya menerima pengurangan hukuman 15 hari. Berikutnya, sebanyak 190 orang menerima remisi satu bulan.

Serta sebanyak 157 orang menerima remisi satu bulan 15 hari dan sebanyak 59 warga binaan menerima pengurangan hukuman selama dua bulan, kata Edi Sigit Budiman menyebutkan.

"Adapun syarat mendapatkan remisi, kata dia, sudah menjalankan masa hukuman paling sedikit selama enam bulan. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran serta sudah mengikuti program pembinaan," katanya.

Terkait isu negatif yang menyudutkan pihak Lapas Banda Aceh, seperti pungutan liar, Edi Sigit Budiman menegaskan tidak ada pungutan apa pun dari warga binaan. Isu tersebut hanya menyudutkan pihak Lapas Banda Aceh.

"Kami pastikan tidak ada pungli di Lapas Banda Aceh. Semua layanan, kami lakukan sesuai standar prosedur yang ada. Laporkan kepada kami apabila ada pungli maupun tindakan di luar prosedur lainnya," kata Edi Sigit Budiman.