Situbondo (ANTARA) - Sebanyak 275 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan tiga orang narapidana di antaranya langsung bebas.

Pelaksana Tugas Rutan Kelas IIB Situbondo Julandra Wikjatmiko di Situbondo, Sabtu, mengatakan tiga orang warga binaan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri adalah kasus pencurian dan penipuan, masing-masing pengurangan masa tahanannya satu bulan dan langsung bebas.

"Remisi ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar terus memperbaiki diri, serta kembali menjadi warga negara yang baik setelah menjalani masa pidana," ujarnya.

Julandra menyebutkan dari 323 orang warga binaan beragama Islam, 54 orang di antaranya tidak mendapatkan remisi khusus hari raya karena belum menjalani masa hukuman enam bulan, menjalani subsider, dan proses pengusulan atau perbaikan.

Ia menyampaikan dari 275 orang warga binaan mendapatkan remisi itu terdiri dari berbagai kasus, di antaranya narkotika, perdagangan orang, penebangan liar, pidana umum dan ada pula kasus tindak pidana korupsi.

Singkawang (ANTARA) - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat memberikan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri bagi 298 warga binaan pemasyarakatan (WBP)

Menurut Kepala Lapas Kelas IIB Singkawang, David Anderson Setiawan, Sabtu menyatakan 298 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mendapatkan remisi khusus sebagian, sementara dua warga binaan mendapatkan remisi khusus bebas.

"Pemberian remisi ini merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Seluruh peserta mengikuti jalannya kegiatan dengan penuh antusias," ujarnya.

Dia menyampaikan, bahwa remisi khusus ini merupakan bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perubahan positif selama menjalani pembinaan di Lapas.

“Kami berharap pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik dan aktif dalam program pembinaan yang telah disediakan,” ucapnya.

Warga binaan yang menerima remisi tampak bersyukur atas pengurangan masa hukuman yang diberikan.

"Dengan adanya remisi ini, diharapkan mereka dapat semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana mereka," ujarnya.

Lapas Singkawang, katanya, akan terus berkomitmen dalam memberikan pembinaan yang optimal bagi seluruh warga binaan agar mereka dapat menjalani proses reintegrasi sosial dengan baik setelah bebas nantinya.

Kediri (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, Jawa Timur, memberikan remisi khusus untuk satu warga binaan pemasyarakatan (WPB) khusus Hari Raya Nyepi 2025.

Kepala Lapas Kelas II A Kediri Solichin mengemukakan bahwa WBP yang menerima remisi tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan, baik secara administratif maupun substantif.

"Pemberian remisi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan dan perhatian kepada narapidana," katanya di Kediri, Sabtu.

Solichin berharap remisi ini dapat menjadi motivasi bagi WBP untuk terus memperbaiki diri dan menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari

Pemberian remisi khusus tersebut, kata dia, untuk warga binaan pemasyarakatan atau narapidana beragama Hindu. Hal ini sesuai dengan aturan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Terdapat satu warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Kediri memperoleh remisi berupa pengurangan masa hukuman sebagai bentuk perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia.

Menurut dia, pemberian remisi khusus keagamaan ini kepada narapidana beragama Hindu karena yang bersangkutan menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pembinaan di Lapas Kediri.

Kalapas menegaskan bahwa pelaksanaan remisi khusus Hari Raya Nyepi 2025 ini sekaligus mencerminkan komitmen jajaran petugas lapas dalam memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

"Ini bagian dari memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Pemberian remisi itu dibacakan secara resmi dan diberikan langsung ke yang bersangkutan. Warga binaan pemasyarakatan tersebut juga menyambut baik program tersebut dan senang mendapatkan remisi.

Sementara itu, secara nasional terdapat 157.953 narapidana mendapat remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025 dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Hari Raya Nyepi, remisi diberikan kepada 1.629 narapidana dan 12 anak binaan beragama Hindu.

Sementara itu, untuk narapidana yang menerima pengurangan sebagian masa pidana berjumlah 1.609 orang, dan narapidana yang langsung bebas setelah menerima remisi sebanyak 20 orang.

Pada Lebaran 2025, terdapat 154.170 narapidana beragama Islam mendapat pengurangan sebagian masa pidana. Selain itu, juga terdapat 908 narapidana bebas setelah mendapat remisi.

Untuk anak binaan yang mendapat pengurangan sebagian masa pidana, kata dia, berjumlah 1.214 orang dan yang bebas setelah remisi berjumlah 20 orang.

Situbondo (ANTARA) - Sebanyak 275 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan tiga orang narapidana di antaranya langsung bebas.

Pelaksana Tugas Rutan Kelas IIB Situbondo Julandra Wikjatmiko di Situbondo, Sabtu, mengatakan tiga orang warga binaan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri adalah kasus pencurian dan penipuan, masing-masing pengurangan masa tahanannya satu bulan dan langsung bebas.

"Remisi ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar terus memperbaiki diri, serta kembali menjadi warga negara yang baik setelah menjalani masa pidana," ujarnya.

Julandra menyebutkan dari 323 orang warga binaan beragama Islam, 54 orang di antaranya tidak mendapatkan remisi khusus hari raya karena belum menjalani masa hukuman enam bulan, menjalani subsider, dan proses pengusulan atau perbaikan.

Ia menyampaikan dari 275 orang warga binaan mendapatkan remisi itu terdiri dari berbagai kasus, di antaranya narkotika, perdagangan orang, penebangan liar, pidana umum dan ada pula kasus tindak pidana korupsi.

Dari 275 orang warga binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana, lanjut Julandra, mereka mendapatkan remisi mulai 15 hari, satu bulan hingga dua bulan.

"Remisi khusus ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan yang telah ditunjukkan oleh para narapidana selama menjalani masa pidana," katanya.

Seperti yang disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kata Julandra, pemberian remisi penting sebagai bagian dari sistem pembinaan dan merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.

"Remisi ini diharapkan dapat membawa dampak positif, dan para narapidana yang mendapatkan remisi dapat lebih bersemangat dalam menjalani hidup mereka ke depan, dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan produktif setelah menjalani masa pidana," tutur Julandra.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan FN dan GC, dua warga negara China yang dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Yuldi Yusman mengungkapkan tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi RI melalui nota diplomatik.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi di Jakarta, Sabtu.

Pada Sabtu (15/3), ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi tempat tinggal kedua warga negara asing (WNA).

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. FN menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan diketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun.

Selanjutnya, Tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.Dia menuturkan Tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak
ditemukan.

Sekretaris GC, NT, disebutkan telah menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

FN merupakan investor di PT NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT PRS.

FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu (16/3), Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama lima tahun. Saat petugas tiba, YW sedang berada di Singapura.

Asisten YW menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap, diidentifikasi sebagai GC.

Petugas langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Saat ini kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah.

Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada 4 Maret 2025.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengamankan FN dan GC, dua warga negara (WN) China yang dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Yuldi Yusman mengungkapkan tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi RI melalui nota diplomatik.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pada Sabtu (15/3), ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi tempat tinggal kedua warga negara asing (WNA).

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. FN menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan diketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun.

Selanjutnya, Tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.Dia menuturkan Tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak
ditemukan.

Sekretaris GC, NT, disebutkan telah menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT PRS.

Yuldi menyebutkan bahwa FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu (16/3), Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas, sambung dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Saat ini kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah. Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis (27/3) dengan maskapai China Eastern
Airlines pada pukul 23:45.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas RI dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Ditjen Imigrasi, kata dia, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imipas RI

Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut, menurut Godam, tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China dalam penanganan pelaku tindak kriminal.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” ucap Godam.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengamankan FN dan GC, dua warga negara (WN) China yang dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Yuldi Yusman mengungkapkan tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi RI melalui nota diplomatik.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pada Sabtu (15/3), ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi tempat tinggal kedua warga negara asing (WNA).

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. FN menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan diketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun.

Selanjutnya, Tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.Dia menuturkan Tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak
ditemukan.

Sekretaris GC, NT, disebutkan telah menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT PRS.

Yuldi menyebutkan bahwa FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu (16/3), Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas, sambung dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Saat ini kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah. Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis (27/3) dengan maskapai China Eastern
Airlines pada pukul 23:45.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas RI dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Ditjen Imigrasi, kata dia, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imipas RI

Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut, menurut Godam, tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China dalam penanganan pelaku tindak kriminal.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” ucap Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Sebanyak 3.569 warga binaan atau narapidana dari sepuluh lapas dan satu rutan di Provinsi Jambi menerima remisi khusus hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 yang diberikan pemerintah, sedangkan di Sulsel narapidana yang menerima remisi sebanyak 5.344 orang.

“Dari 3.569 narapidana yang menerima remisi khusus hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah terbanyak dari Lapas Kelas IIA Jambi sebanyak 857 narapidana,” kata Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Hidayat, di Jambi Sabtu.

Remisi khusus diberikan kepada warga binaan yang telah mendapatkan penilaian dan berkelakuan baik selama mereka menjalani masa tahanan di dalam lapas yang kemudian dinilai serta diputuskan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.

Selain warga binaan dari Lapas Kelas II Jambi yang menerima remisi khusus lebaran itu ada juga dari Lapas Kelas II B Muara Bulian yang mendapatkan 254 narapidana terima remisi tersebut, kemudian disusul dari Lapas LPKA kelas II Muara Bilian sebanyak 51 Anak warga binas.

Kemudian dari Lapas Perempuan Jambi ada sebanyak 156 narapidana yang terima remisi khusus Idul Fitri tahun ini, disusul dari Lapas Kelas II B Muaro Tebo ada 338 narapidana dan Lapas Kelas II B Muaro Bungo (368), Lapas kelas IIB Bangko (271), Lapas Kelas II B Kuala Tungkal (329), Lapas Kelas IIB Sarolangun (298).

Selain itu warga binaan di Lapas narkotika Kelas IIB Muara Sabak menerima 549 orang yang menerima remisi khusus lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dan dari Rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Sungai Penuh hanya ada 98 warga binaan yang dapat remisi khusus tersebut.

“Pemberian remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah tersebut dilakukan dan dilaksanakan pada lapas atau rutan masing-masing dimana ada dua jenis remisi khusus yang mereka terima yakni RK I dan RK II,” kata Hidayat.

Sebanyak 5.344 orang narapidana di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Selatan mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijiriah/2025 Masehi.

"Kami berharap ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali menjadi bagian produktif di masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi di Lapas Makassar, Jumat.

Rudy menyebutkan, jumlah narapidana WBP di 24 unit pelaksana teknis rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Sulsel per 27 Maret 2024 telah mencapai 11.462 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 narapidana menerima remisi khusus I Hari Raya Nyepi.

Sementara untuk penerima remisi khusus Idul Fitri 1446H sebanyak 5.344 narapidana.

Selain itu, sebanyak 25 narapidana menerima remisi khusus II, yang memungkinkan bebas setelah masa tahanannya dikurangi.

Kepala Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulsel Yohanis Varianto mengungkapkan, mayoritas warga binaan penerima remisi hari raya berasal dari kasus narkotika.

Jambi (ANTARA) - Sebanyak 365 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muara Bungo menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kepala Lapas Kelas IIB Muara Bungo, Muhammad Kameily di Jambi, Sabtu, mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa hukuman.

Dari total penerima remisi, sebanyak 129 orang mendapat pengurangan masa tahanan selama 15 hari, 192 orang menerima remisi satu bulan, 37 orang memperoleh remisi satu bulan 15 hari, dan tujuh orang mendapatkan remisi dua bulan.

Mayoritas penerima remisi berasal dari kasus narkotika sebanyak 186 orang, pidana umum 178 orang, dan satu orang dari kasus korupsi. Adapun jumlah penerima remisi terdiri dari 354 laki-laki dan 11 perempuan.

Muhammad Kameily menegaskan bahwa remisi bukan hanya pengurangan masa tahanan, tetapi juga bentuk motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik serta mengikuti program pembinaan dengan sungguh-sungguh.

"Diharapkan dengan pemberian remisi ini, warga binaan semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saat bebas nanti bisa kembali ke masyarakat dengan bekal positif," katanya.

Pemberian remisi khusus Idul Fitri merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dengan disiplin.

Balikpapan (ANTARA) - Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Balikpapan menggelar razia di kamar hunian warga binaan permasyarakatan (WBP ) menjelang lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Ini adalah langkah antisipasi dan deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H," jelas Kepala Lapas Kelas IIA Balikpapan Pujiono Slamet, di Balikpapan,Sabtu (29/3).

Dia mengatakan razia yang digelar Lapas Kelas IIA Balikpapan bersinergi dengan institusi lainnya yakni baik dari jajaran TNI maupun Polri.

Menurutnya razia tersebut merupakan bentuk komitmen Lapas Balikpapan dalam melaksanakan arahan 13 program akselerasi menteri imigrasi dan pemasyarakatan.

"Khususnya pada poin 1 yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan (Rumah Tahanan) ," tuturnya.

Pujiono menjelaskan razia berupa penggeledahan kamar hunian, petugas Lapas Balikpapan, personel TNI dan Polisi dibagi menjadi tiga tim.

"Mereka dengan sigap dan teliti para petugas menyisir kamar hunian agar tidak ada barang terlarang sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Dikemukakannya bahwa Lapas Balikpapan tidak pernah lelah dan terus berkomitmen penuh dalam menciptakan suasana kondusif khususnya jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

"Ini juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan diri dan organisasi yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, handphone, dan pungutan liar,” ujarnya.

Pujiono berharap, kegiatan razia ini dapat meningkatkan kesadaran serta kedisiplinan warga binaan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku di dalam Lapas.

Selain itu, sinergi antara Lapas, TNI, dan Polri di Balikpapan diharapkan dapat terus terjalin guna menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Sekadar diketahui sebelumnya, razia serupa juga pernah digelar oleh Lapas Balikpapan, dan berhasil mengungkap jaringan narkotika yang dikendalikan oleh mantan direktur teknik Persiba Balikpapan CAP alias Catur Adi Prianto.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kolaborasi Lapas Kelas IIA Balikpapan dengan Direktorat 4 Bareskrim Mabes Polri dan Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

Tulungagung, Jawa Timur (ANTARA) - Sebanyak 340 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tulungagung, Jawa Timur menerima Remisi Khusus (RK) Idul Fitri 2025.

Dari total 679 warga binaan yang terdiri atas 152 tahanan dan 527 narapidana, sebagian besar telah memenuhi syarat administratif dan substantif untuk pengurangan masa hukuman, demikian disampaikan Kepala Lapas Kelas IIB Tulungagung, Ma'ruf Prasetyo Hadianto di Tulungagung, Sabtu.

Ia menyebutkan 335 warga binaan mendapat RK I, sementara lima lainnya memperoleh RK II.

Dari penerima RK II, dua orang langsung bebas, sedangkan tiga lainnya masih menjalani subsider denda.

"Pemberian remisi ini merupakan hak warga binaan yang memenuhi syarat sesuai peraturan Kementerian Hukum dan HAM. Mereka telah menunjukkan kelakuan baik serta aktif dalam program pembinaan," ujarnya.

Sebanyak 339 warga binaan tidak memenuhi syarat remisi karena masih berstatus tahanan atau baru divonis.

Beberapa lainnya tidak mendapat remisi karena belum melengkapi persyaratan administratif maupun substantif.

Untuk kasus tindak pidana korupsi, lima narapidana di lapas tersebut mendapat remisi sesuai ketentuan.

Sementara itu, tidak ada remisi perayaan Nyepi karena tidak terdapat warga binaan beragama Hindu.

Dua narapidana kasus terorisme menerima rapel remisi susulan dari tahun sebelumnya sebesar empat bulan, setelah menyatakan kesetiaan kepada NKRI.

Dengan pengurangan hukuman ini, keduanya yang seharusnya bebas pada November akan bebas murni lebih awal pada Juli 2025.

Remisi Idul Fitri diberikan berdasarkan regulasi Kementerian Hukum dan HAM, dengan besaran antara 15 hari hingga dua bulan, tergantung masa hukuman dan tingkat kepatuhan selama pembinaan.

"Kami berharap remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berkelakuan baik dan aktif dalam pembinaan, sehingga dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih baik," tutup Ma'ruf.

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 5.344 orang narapidana di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Selatan mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijiriah/2025 Masehi.

"Kami berharap ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali menjadi bagian produktif di masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi di Lapas Makassar, Jumat.

Rudy menyebutkan, jumlah narapidana WBP di 24 unit pelaksana teknis rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Sulsel per 27 Maret 2024 telah mencapai 11.462 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 narapidana menerima remisi khusus I Hari Raya Nyepi.

Sementara untuk penerima remisi khusus Idul Fitri 1446H sebanyak 5.344 narapidana.

Selain itu, sebanyak 25 narapidana menerima remisi khusus II, yang memungkinkan bebas setelah masa tahanannya dikurangi.

Kepala Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulsel Yohanis Varianto mengungkapkan, mayoritas warga binaan penerima remisi hari raya berasal dari kasus narkotika.