Situbondo (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, memberikan kesempatan kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) untuk melakukan kunjungan tatap muka pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Pelaksana Tugas Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Julandra Wikjatmiko di Situbondo, Rabu, mengemukakan bahwa pada momentum istimewa Lebaran ini memberikan kesempatan kepada warga binaan bertemu dengan anggota keluarganya yang menjalani masa pidana, meskipun dalam suasana terbatas.

"Kegiatan kunjungan tatap muka di hari ketiga hari raya ini diadakan untuk memberi ruang bagi keluarga warga binaan untuk saling berinteraksi dan merayakan momen kebahagiaan bersama," katanya.

Meskipun kegiatan ini dilaksanakan dalam kondisi terbatas, lanjut Julandra, namun antusiasme yang ditunjukkan oleh keluarga warga binaan sangat luar biasa.

"Kami sangat senang melihat keluarga warga binaan yang datang dengan semangat, dan perlu kami sampaikan bahwa ini juga menjadi bentuk upaya kami untuk mempererat hubungan keluarga dengan WBP yang sangat penting dalam proses pembinaan dan rehabilitasi," katanya.

Selama kunjungan, kata Julandra, tidak hanya percakapan yang dilakukan tetapi juga saling memberikan dukungan moral dan psikologis.

"Kegiatan ini memberikan nuansa positif bagi warga binaan dan keluarga, serta memperlihatkan bahwa meskipun dalam situasi yang sulit, mereka tetap bisa merayakan kebersamaan di hari yang penuh makna ini," ujarnya.

Julandra menambahkan, kunjungan tatap muka keluarga warga binaan yang dilaksanakan sejak hari kedua (H2) Lebaran ini juga telah dibentuk tim layanan kunjungan Idul Fitri 1446 H, mulai dari petugas pendaftaran, penggeledahan hingga bantuan pengamanan dari TNI/Polri.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran petugas yang telah melaksanakan tugas pelayanan kunjungan hari raya, alhamdulillah seluruh pelayanan kunjungan telah terlaksana dengan baik, tertib dan kondusif," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyebut bahwa narapidana narkoba yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti oleh pemerintah berjumlah sekitar 700 orang.

Dia mengatakan narapidana tersebut berkategori sebagai pengguna narkoba, yang sebagaimana memenuhi kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

"Yang terakhir, saya dapatkan data dari Direktur Pidana, yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau Surat Edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna," kata Supratman ditemui setelah menghadiri acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan bahwa 700 narapidana narkoba tersebut merupakan bagian dari total 19 ribu narapidana dari berbagai kategori yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

Dia menjelaskan jumlah akhir narapidana yang diberikan amnesti tersebut mengalami penurunan setelah melewati proses verifikasi.

"Data terakhir itu dari 100 ribu, kemudian turun ke 44 ribu karena kami juga verifikasi, kemudian turun lagi ke 19 ribu," ucapnya.

Namun, dia menekankan bahwa jumlah keseluruhan narapidana yang akan diberikan amnesti tersebut masih bisa berubah sebab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) masih terus melakukan proses verifikasi.

"Tapi ini belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (19/2), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

"Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, Agus menyebut awalnya pemberian amnesti direncanakan kepada 44.495 orang narapidana.

Amnesti diberikan kepada narapidana yang masuk sejumlah kriteria, yakni narapidana pengguna narkotika dan narapidana terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selanjutnya, narapidana berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit berkepanjangan, HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), lansia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual, keterbelakangan mental, perempuan hamil, dan perempuan yang mempunyai anak kandung di bawah usia tiga tahun.

Sorong (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Permasyarakatan Papua Barat melakukan evaluasi kinerja Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya pascakaburnya tujuh orang narapidana.

Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat, Hensah, di Sorong, Rabu, menjelaskan kaburnya napi tentu berkaitan dengan kelalaian dari pegawai lapas sendiri.

"Ya kalau indikasi kelalaian sudah pasti ada," jelasnya di Sorong setelah rapat koordinasi dengan Polresta Sorong Kota.

Dia mengatakan, pemeriksaan dan investigasi terhadap pegawai lapas akan segera dilakukan guna mengetahui penyebab kaburnya ketujuh napi itu.

"Kalau soal masalah pemeriksaan ini, sudah jelas kita akan laksanakan investigasi. Dari hasil pemeriksaan itu barulah kita bisa menyimpulkan kemudian akan diikuti dengan evaluasi," katanya.

Selain itu, pihaknya pun sudah bekerja sama dengan Polresta Sorong Kota untuk membantu mengejar para napi yang sudah kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT.

"Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengejar para napi, sambil kita melakukan investigasi internal," katanya.

Dia mengatakan, ketujuh napi itu kabur melalui tembok yang sudah dibobol sebelumnya menggunakan sendok makan. Karena tembok itu sering terkena genangan air sehingga mudah dijebol.

Ketujuh napi itu, masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW. Satu diantaranya merupakan pelaku kasus penyerangan Pos Ramil Kisor pada 2 September 2021 silam.

"Saya menyarankan kepada pihak keluarga untuk membantu kami menyerahkan para napi ini ke Lapas Kelas IIB Sorong," ujarnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Sorong (ANTARA) - Polresta Sorong Kota telah membentuk suatu tim untuk memburu tujuh orang narapidana yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa, 1 April 2025.

Ketujuh narapidana itu masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW. Mereka kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT dengan membobol tembok lapas menggunakan sendok.

Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto, di Sorong, Rabu, menjelaskan saat ini sudah ada tim khusus yang telah dibentuk dari anggota kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap ketujuh narapidana itu.

"Setelah kejadian Kalapas Kelas IIB Sorong sudah berkoordinasi dengan kami, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim pengejaran, dan saat ini tim sedang bekerja," jelasnya usai melakukan rapat koordinasi dengan Lapas Kelas IIB Sorong.

Setelah berkoordinasi dengan Lapas Kelas IIB, pihaknya pun diberikan data lengkap mulai dari nama hingga foto dan alamat rumah tujuh narapidana itu untuk kemudian disebarkan di beberapa pintu keluar seperti pelabuhan, bandara dan jalan lintas kabupaten.

Dia pun meminta kepada ketujuh narapidana itu untuk segera menyerahkan diri, karena cepat atau lambat pasti tertangkap.

"Kita sudah bentuk tim, nama-nama sudah jelas, alamat rumah juga sudah ada, tolong yang bersangkutan segera menyerahkan diri," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada keluarga dari ketujuh narapidana itu untuk kooperatif dengan memberikan informasi tentang keberadaan yang bersangkutan atau menyerahkan langsung kepada pihak kepolisian.

Jakarta (ANTARA) - Law Minister Supratman Andi Agtas informed that the government has determined at least 700 prisoners convicted for drug offenses eligible for amnesty, following a verification and assessment.

Speaking in Jakarta on Wednesday, he said that the convicts solely comprise drug addicts, and not drug traffickers, in line with the Supreme Court's Circular Letter No. 4 of 2010 concerning the placement of drug convicts in rehabilitation facilities.

Agtas pointed out that the eligible drug inmates are among the 19 thousand prisoners who qualified for amnesty based on the results of the verification and assessment.

"The number of prisoners targeted for amnesty has gradually decreased from 100 thousand to 44 thousand and (then) 19 thousand, upon verification," he said.

However, the minister underlined that the number may still fluctuate as the Ministry of Immigration and Corrections is still working on finalizing the list of prisoners who can be granted amnesty.

"This figure is not final," he said.

Earlier, in Jakarta, on February 19, 2025, Immigration and Corrections Minister Agus Andrianto told parliamentarians that his team had declared 19,337 convicts eligible for amnesty.

He said that the number of inmates who pass the eligibility criteria may still rise or fall, considering that there will be special remissions on religious holidays and via integration programs soon.

Andrianto emphasized that the Indonesian government will grant amnesty based on several criteria to prisoners, including those who are drug addicts or convicted for violating Law No. 11 of 2008 regarding information and electronic transactions.

Amnesty may also be granted to prisoners with chronic diseases or mental illnesses, elderly convicts aged over 70 years, pregnant inmates, and female prisoners caring for children aged under three.

Sorong (ANTARA) - Polresta Sorong Kota telah membentuk suatu tim untuk memburu tujuh orang narapidana yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa, 1 April 2025.

Ketujuh narapidana itu masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW. Mereka kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT dengan membobol tembok lapas menggunakan sendok.

Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto, di Sorong, Rabu, menjelaskan saat ini sudah ada tim khusus yang telah dibentuk dari anggota kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap ketujuh narapidana itu.

"Setelah kejadian Kalapas Kelas IIB Sorong sudah berkoordinasi dengan kami, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim pengejaran, dan saat ini tim sedang bekerja," jelasnya usai melakukan rapat koordinasi dengan Lapas Kelas IIB Sorong.

Setelah berkoordinasi dengan Lapas Kelas IIB, pihaknya pun diberikan data lengkap mulai dari nama hingga foto dan alamat rumah tujuh narapidana itu untuk kemudian disebarkan di beberapa pintu keluar seperti pelabuhan, bandara dan jalan lintas kabupaten.

Dia pun meminta kepada ketujuh narapidana itu untuk segera menyerahkan diri, karena cepat atau lambat pasti tertangkap.

"Kita sudah bentuk tim, nama-nama sudah jelas, alamat rumah juga sudah ada, tolong yang bersangkutan segera menyerahkan diri," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada keluarga dari ketujuh narapidana itu untuk kooperatif dengan memberikan informasi tentang keberadaan yang bersangkutan atau menyerahkan langsung kepada pihak kepolisian.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyebut bahwa narapidana narkoba yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti oleh pemerintah berjumlah sekitar 700 orang.

Dia mengatakan narapidana tersebut berkategori sebagai pengguna narkoba, yang sebagaimana memenuhi kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

"Yang terakhir, saya dapatkan data dari Direktur Pidana, yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau Surat Edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna," kata Supratman ditemui setelah menghadiri acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di Jakarta, Rabu.

Dia menuturkan bahwa 700 narapidana narkoba tersebut merupakan bagian dari total 19 ribu narapidana dari berbagai kategori yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

Dia menjelaskan jumlah akhir narapidana yang diberikan amnesti tersebut mengalami penurunan setelah melewati proses verifikasi.

"Data terakhir itu dari 100 ribu, kemudian turun ke 44 ribu karena kami juga verifikasi, kemudian turun lagi ke 19 ribu," ucapnya.

Namun, dia menekankan bahwa jumlah keseluruhan narapidana yang akan diberikan amnesti tersebut masih bisa berubah sebab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) masih terus melakukan proses verifikasi.

"Tapi ini belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang," kata dia.

Sebelumnya, Rabu (19/2), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

"Dari hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 warga binaan permasyarakatan yang lolos verifikasi," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelum tahap verifikasi dan asesmen dilakukan, Agus menyebut awalnya pemberian amnesti direncanakan kepada 44.495 orang narapidana.

Amnesti diberikan kepada narapidana yang masuk sejumlah kriteria, yakni narapidana pengguna narkotika dan narapidana terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selanjutnya, narapidana berkebutuhan khusus dengan kriteria sakit berkepanjangan, HIV/AIDS, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), lansia di atas 70 tahun, disabilitas intelektual, keterbelakangan mental, perempuan hamil, dan perempuan yang mempunyai anak kandung di bawah usia tiga tahun.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Pohuwato (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)Kelas IIB Pohuwato, Provinsi Gorontalo dipadati ratusan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan untuk silaturahim pada hari kedua lebaran.

Kepala Lapas Pohuwato Tristiantoro Adi Wibowo, Selasa mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan kunjungan berjalan tertib dan lancar.

"Kami telah mengatur sistem kunjungan agar tidak terjadi penumpukan yang berlebihan. Petugas juga diturunkan untuk membantu proses pemeriksaan dan pengamanan," ujar Adi Wibowo.

Ia mengatakan, para pengunjung yang datang dari berbagai daerah membawa bingkisan makanan dan pakaian untuk diberikan kepada anggota keluarga mereka di dalam Lapas.

"Ada beberapa di antaranya bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa haru saat pertama kali bertemu setelah sekian lama terpisah," ucap dia.

Kalapas menjelaskan, Lapas Pohuwato juga menyiapkan fasilitas tambahan untuk kenyamanan pengunjung, seperti tenda tunggu, layanan pemeriksaan cepat, serta area bermain bagi anak-anak.

"Semua ini dilakukan untuk memastikan suasana kunjungan tetap nyaman meskipun jumlah pengunjung sangat banyak," kata dia.

Dengan berakhirnya hari kedua Lebaran, pihak lapas tetap mengimbau para pengunjung untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan demi keamanan dan kenyamanan bersama.

"Kami berharap momen ini bisa memberikan kebahagiaan bagi warga binaan dan keluarganya, serta menjadi pemberi semangat bagi mereka untuk terus menjalani masa pembinaan dengan baik," pungkas Tristiantoro.

Sementara itu, Salah seorang pengunjung Dewi mengungkapkan rasa syukur bisa bertemu kembali dengan suaminya di momen Idul Fitri.

"Setiap tahun saya selalu menyempatkan datang di hari Lebaran. Walaupun harus antre lama, yang penting bisa bertemu dan berbagi cerita," kata dia.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lemabaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo Kasdin Lato berharap pemberian remisi khusus dapat menjadi motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi narapidana.

"Pada Idul Fitri 1446 Hijriah ini sebanyak 317 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Gorontalo mendapatkan remisi khusus," ucap Kasdin di Gorontalo, Selasa.

Ia menjelaskan, untuk remisi khusus tersebut empat narapidana langsung bebas karena remisi atau pemotongan masa pidana yang diterima, sepenuhnya mengurangi sisa masa tahanan.

Sulistyo Wibowo Kepala Lapas Gorontalo menyampaikan harapannya agar pemberian remisi dapat menjadi pemberi semangat bagi seluruh narapidana.

"Remisi ini adalah wujud penghargaan kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa tahanan. Kami berharap ini menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik di luar Lapas," ucap dia.

Sulistyo juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan kesempatan kedua dengan bijaksana, khususnya bagi narapidana yang langsung bebas ketika menerima remisi tersebut.

"Bagi yang telah bebas, jadikan ini sebagai awal baru untuk menata kehidupan. Dan bagi yang masih menjalani masa tahanan, teruslah berkelakuan baik dan patuh pada aturan yang berlaku," pesan dia.

Dari total 440 narapidana di Lapas Gorontalo, sebanyak 371 warga binaan memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. Sementara itu, 69 narapidana lainnya tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun syarat utama untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri adalah telah menjalani masa pidana minimal enam bulan, berkelakuan baik selama di Lapas, tidak sedang menjalani pidana denda, dan beragama Islam.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (1/4), mulai dari 1,9 juta kendaraan keluar Jakarta hingga layanan kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Kakorlantas: 1,9 juta kendaraan keluar Jakarta hingga 1 April 2025

Kepala Korps Lalulintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho mengungkapkan sebanyak 1,9 juta kendaraan telah keluar Jakarta hingga Selasa (1/4) pada masa mudik Lebaran 2025.

"Berdasarkan data yang diterima dari PT Jasa Marga, realisasi volume lalu lintas (lalin) kumulatif keluar Jakarta periode H-10 Idul Fitri 21 Maret 2025 pukul 06.00 WIB sampai dengan H+1 1 April 2025 pukul 06.00 WIB, total lalu lintas keluar Jakarta 1.963.152 kendaraan," kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

2. Kemenko Polkam pantau layanan kunjungan keluarga di Lapas Cipinang

Keamanan (Kemenko Polkam), melalui satuan tugas yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Marsda TNI Eko Dono Indarto, memantau situasi kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

“Alhamdulillah hari ini kita dari Satgas Pengamanan Lebaran melaksanakan pemantauan ke berbagai tempat pelayanan masyarakat untuk melihat bagaimana pelayanan dari pemerintah, khususnya dari lapas ini kepada masyarakat,” kata Eko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Polda NTT tindaklanjuti temuan Komnas HAM di kasus eks Kapolres Ngada

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menindaklanjuti informasi atau temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, yang mengungkap keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

"Nanti kami dalami keterlibatan VK yang diungkap oleh Komnas HAM," kata Direskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi kepada ANTARA di Kupang, NTT, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

4. Petugas terapkan contraflow di jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Cipali

Arus lalu lintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga Cipali cukup padat hingga diterapkan rekayasa lalu lintas contraflow pada hari kedua lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, Selasa.

Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Head Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo di Kabupaten Subang, Jabar, Selasa menyampaikan bahwa contraflow diterapkan atas diskresi pihak kepolisian.

Selengkapnya baca di sini.

5. Polda Sulteng kembali perpanjang Operasi Madago Raya tahap II 2025

Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali memperpanjang Operasi kewilayahan Madago Raya tahap II tahun 2025 sebagai upaya pencegahan penyebaran paham radikal dan intoleransi di wilayah provinsi ini.

"Operasi tahap II ini akan berlangsung selama tiga bulan ke depan, mulai 1 April hingga 30 Juni 2025," kata Kepala Operasi (Kaops) Madago Raya Polda Sulteng Kombes Pol. Boy F.S. Samola di Palu, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kupang (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menindaklanjuti informasi atau temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mengungkap keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Direskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi kepada Antara di Kupang, NTT, Selasa, mengatakan dalam perkembangan penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada terhadap sejumlah anak di bawah umur dan perempuan dewasa, Polda menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM dan akan mengungkap secara transparan.

Sebelumnya, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis (27/3), mengatakan AKBP Fajar pertama kali berkencan dengan tersangka F, melalui perantara seseorang berinisial VK.

"VK diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang," katanya.

Awal bulan Juni 2024, Fajar meminta F agar dibawakan seorang anak perempuan yang berusia balita dengan alasan menyukai dan menyayangi anak kecil, sehingga ingin merasakan bermain serta mengasuh anak perempuan.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi melanjutkan bahwa pada 11 Juni 2024 Fajar memesan dua kamar di hotel tersebut. Pada hari yang sama, F mengajak korban anak berusia 5 tahun untuk ke pusat perbelanjaan di Kupang, lalu membawa ke kamar hotel yang telah dipesan oleh Fajar.

Kupang (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menindaklanjuti informasi atau temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, yang mengungkap keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

"Nanti kami dalami keterlibatan VK yang diungkap oleh Komnas HAM," kata Direskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi kepada ANTARA di Kupang, NTT, Selasa.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada terhadap sejumlah anak di bawah umur.

Dia mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM tersebut dan akan mengungkap secara transparan kasus tersebut.

"Kami segera tindaklanjuti rekomendasi dari Komnas HAM," ujar dia.

Sebelumnya, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis (27/3), mengatakan bahwa AKBP Fajar pertama kali berkencan dengan tersangka berinisial F melalui perantara seseorang berinisial VK.

"VK diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," katanya.

Kemudian, di awal bulan Juni 2024, Fajar meminta F agar dibawakan seorang anak perempuan yang berusia balita dengan alasan menyukai dan menyayangi anak kecil, sehingga ingin merasakan bermain serta mengasuh anak perempuan.

"Karena yang bersangkutan tidak memiliki anak perempuan," imbuh Uli.

Permintaan tersebut pun disanggupi oleh F, dan keduanya membuat janji bertemu di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi melanjutkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Fajar memesan dua kamar di hotel tersebut masing-masing untuk Fajar dan F. Adapun Fajar memilih tipe kamar terbaik dengan harga sewa Rp1,5 juta per malam.

Pada hari yang sama, F mengajak korban anak, yang pada saat itu berusia 5 tahun, untuk makan dan bermain di sebuah pusat perbelanjaan di Kupang, NTT.

Sepulangnya dari pusat perbelanjaan, F membawa korban ke kamar hotel yang telah dipesan oleh Fajar.

Pada momen itu, F meminta Fajar untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada korban lantaran masih terlalu kecil.

F lantas meninggalkan korban hanya berdua dengan Fajar karena harus mengambil kunci kamar hotelnya serta mengambil pesanan makanan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025