Samarinda (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Samarinda menutup layanan kunjungan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dengan diwarnai suasana haru para narapidana yang tengah melepas kangen bersama keluarga.

"Lebaran hari keempat kemarin sekaligus menjadi hari terakhir kesempatan bagi para keluarga untuk silaturahim dengan warga binaan di dalam lapas," kata Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus di Samarinda, Jumat.

Jajaran petugas Lapas Narkotika Samarinda tampak sigap mengatur alur kunjungan. Empat hari pelaksanaan layanan, terhitung sejak 31 Maret hingga 3 April 2025, berjalan lancar dan kondusif.

Petugas memastikan setiap keluarga yang datang dapat bertemu dengan kerabatnya dengan tertib, aman, dan nyaman. Disampaikan Theo, ruang kunjungan yang biasanya terasa sunyi, selama beberapa hari terakhir dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan.

"Warga binaan dan keluarga mereka tampak memanfaatkan setiap momen kebersamaan. Obrolan hangat, canda tawa, hingga santapan hidangan khas Lebaran yang dibawa dari rumah menghiasi pertemuan tersebut," terang Theo.

Ia menambahkan, momen Idul Fitri ini menjadi ruang bagi mereka untuk saling memaafkan dan memberikan semangat baru dalam menjalani proses pembinaan di dalam lapas.

Kepala Lapas Theo Adrianus turut hadir dan membaur dengan warga binaan serta keluarga mereka. Bahkan, untuk menambah keakraban dan keceriaan, ia tak sungkan menyumbangkan suara, menghibur seluruh yang hadir.

"Beberapa petugas lapas dan warga binaan lainnya pun turut bergantian menampilkan bakatnya, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh kegembiraan," ucapnya.

Hiburan ini menjadi pelengkap yang mempererat tali silaturahmi di momen yang penuh berkah ini.

Theo dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas kelancaran pelaksanaan layanan kunjungan Lebaran. Ia menekankan bahwa dalam penyelenggaraannya, Lapas Narkotika Samarinda menjalin sinergi yang kuat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Ini adalah komitmen bersama kami untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga binaan maupun keluarga yang datang berkunjung," ujar Theo.

Ia berharap bahwa kebersamaan yang terjalin selama empat hari pelaksanaan kunjungan Lebaran ini dapat menjadi sumber motivasi dan semangat baru bagi para warga binaan.

Ia meyakini bahwa momen silaturahmi ini akan memberikan dampak positif dalam proses pembinaan mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi sejak dini kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan kepada semua negara.

"Pada dasarnya sebenarnya kita sudah melakukan antisipasi dan mitigasi sejak (dini), karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono pada Rapat Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pasca-Idul Fitri 1446 Hijriah yang diselenggarakan Bapanas secara daring, di Jakarta, Kamis.

Edy menyampaikan hal itu ketika awak media meminta tanggapan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif dasar dan bea masuk baru kepada banyak mitra dagang, termasuk Indonesia yang terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

"Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke situ. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya, resiprokal kita 64 persen, setelah didiskon jadi separuhnya, 32 persen," ujarnya.

Namun, Edy menuturkan bahwa dirinya tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tarif timbal balik yang ditetapkan Trump, karena posisinya bukan orang yang tepat untuk menyampaikan hal itu.

Kendati demikian, dia mengaku bahwa Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan dari Trump terhadap Indonesia.

"Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1, itu kami hanya bisa mengonfirmasi ada arahan dari Bapak Kepala Staf Presiden untuk kemudian melakukan analisa dampaknya," ucapnya.

Ia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan analisa dari dampak kebijakan tersebut.

"Kami sudah lakukan. Tentu saja kalau detailnya kita tidak bisa sampaikan di sini," tuturnya.

Lebih lanjut, Edy mengatakan bahwa tarif itu dikenakan untuk produk dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia maka secara teori, demand atau permintaan dari Amerika akan turun.

Meskipun tarif ini bervariasi antar negara, diharapkan tidak akan mengganggu daya saing relatif Indonesia dengan negara lain, sehingga dampak negatifnya bisa diminimalkan.

"Meskipun kita mengakui bahwa Amerika ini kan negara tujuan ekspor kedua di Indonesia," kata Edy.

Menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.

"Kalau dari sisi ekspor, itu sebenarnya kesempatan. Jadi produk kita kalau dihitung dalam dolar AS itu sebenarnya agak ada penurunan sedikit. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal. Tapi membuat barang ekspor itu menjadi lebih murah. Jadi ada sedikit kesempatan di sini," jelasnya.

Dia kembali menegaskan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini dengan harapan kebijakan itu tidak berdampak besar bagi Indonesia.

"Kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik, termasuk kemungkinan untuk kemudian melakukan lobi dan sebagainya, itu sebagai sesuatu yang wajar," kata Edy.

Presiden Trump pada Rabu (2/4/2025) mengumumkan kenaikan tarif perdagangan ke negara-negara yang selama ini menikmati surplus neraca perdagangan dengan AS.

Dari data Gedung Putih, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara, yang menjadi sasaran kebijakan dagang AS itu.

Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.

Tarif-tarif yang telah lama disuarakan Trump itu diumumkan dalam acara "Make America Wealthy Again" di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu waktu setempat.

Tarif universal era Trump dikabarkan akan mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025), sementara tarif timbal balik, yang menargetkan sekitar 60 mitra dagang AS, akan diberlakukan mulai Rabu (9/3/2025).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) terus melakukan upaya untuk menangani isu pencemaran udara, termasuk melakukan penegakan hukum terhadap sumber-sumber pencemar.

Menjawab pertanyaan ANTARA dari Jakarta, Kamis, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon Pakpahan menjelaskan pencemaran udara teridentifikasi disebabkan oleh berbagai kontributor emiten, di antaranya sumber kegiatan transportasi, termasuk emisi kenderaan, industri dan pembakaran terbuka/pembakaran ilegal misalnya sampah.

"Arahan kerja Bapak Menteri KLH/ BPLH sudah jelas terkait pencegahan dan penanganan pencemaran udara, yaitu kerja cepat tepat untuk identifikasi potensi sumber serta pelaksanaan langkah penanganan konkret, mulai cara persuasif, preventif, preemtif hingga penerapan penegakan hukum lingkungan," katanya.

Dia menyebut secara khusus di wilayah Jabodetabek dan aglomerasi sekitarnya, Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan pencemaran udara, termasuk membina kegiatan operasional kawasan industri di daerah masing-masing.

Koordinasi sudah dilakukan dengan kementerian/lembaga terkait, jelasnya, seperti untuk uji emisi kendaraan bermotor terutama kendaraan berat di lokasi kawasan industri di Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan dan Polri.

Selain itu bersama Kementerian ESDM dan Pertamina juga menyiapkan bahan bakar bensin dan solar rendah sulfur setara standar Euro-4 secara bertahap untuk Jabodetabek dan nasional. Pembahasan langkah kerja juga dilakukan di sektor kegiatan di antaranya pembangkit listrik, semen dan peleburan logam.

"Telah dilakukan penegakan hukum lingkungan berupa penyegelan henti operasi terhadap beberapa kegiatan industri peleburan logam di Tangerang, juga pembakaran terbuka/sampah ilegal yang operasionalnya menyebabkan pencemaran udara," jelasnya.

Dia mengatakan KLH tetap berkewajiban memantau dan bekerja kencang demi terwujudnya kondisi kualitas udara sehat yang tentu juga merupakan harapan mutlak seluruh masyarakat, baik di Jabodetabek maupun Nasional.

"Bahwa pengelolaan lingkungan termasuk menciptakan kondisi kualitas udara baik adalah kerja bersama/kolaborasi semua pihak, karena itu KLH/ BPLH berharap kiranya semua pihak tetap pada komitmen yang sama dalam menjaga kualitas udara sesuai tugas fungsi masing-masing," demikian Edward Nixon Pakpahan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KLH pastikan terus lakukan upaya tangani isu pencemaran udara

Jakarta (ANTARA) - Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi untuk menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas kondisi HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, Rabu (2/4).

Dilansir dari kantor berita WAFA yang dipantau di Jakarta, Kamis, resolusi tersebut disahkan dalam sesi ke-58 Dewan Ham PBB setelah disetujui oleh 27 negara anggotanya, termasuk Indonesia. Sementara, 4 negara lainnya yaitu Ceko, Ethiopia, Jerman, dan Makedonia Utara menolaknya.

Resolusi tersebut menyerukan penghentian penjajahan Israel atas tanah Palestina sebagaimana nasihat hukum Mahkamah Internasional (ICJ), pembebasan blokade Jalur Gaza oleh Israel, serta kecaman terhadap Israel yang melanggar gencatan senjata.

Resolusi Dewan HAM PBB juga menegaskan lagi bahwa pengusiran paksa warga Palestina dan eksploitasi kelaparan sebagai alat perang merupakan hal yang ilegal.

Komunitas internasional juga didesak mengemban tanggung jawabnya mematuhi hukum internasional dengan menghentikan penjualan senjata ke Israel, sementara Israel didesak mengizinkan tim pencari fakta memasuki wilayah Palestina yang dijajah untuk menjalankan tugasnya.

Dewan HAM PBB menyerukan penghentian segala tindakan ilegal oleh Israel, seperti perluasan pemukiman Yahudi, pembongkaran fasilitas umum, dan pencabutan izin tinggal bagi warga Palestina di Yerusalem Timur.

Resolusi menyerukan supaya Israel segera mengakhiri diskriminasi agama, pembatasan akses ke situs suci di Yerusalem, serta diskriminasi pasokan sumber daya air. Israel juga didesak menghentikan kesewenang-wenangan terhadap rakyat Palestina serta supaya para penjahat perang diadili.

Dalam pidatonya, Wakil Tetap Palestina untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Ibrahim Khraishi, mengecam agresi Israel atas Palestina yang telah menyebabkan lebih dari 170 ribu orang tewas dan mengecam eksploitasi kelaparan, blokade bantuan kemanusiaan, serta pembunuhan warga sipil, jurnalis, dan pekerja kesehatan.

Dubes Khraishi secara khusus mengutuk pembunuhan 15 staf medis dan petugas penyelamat Palestina oleh Israel di Rafah pada Ahad lalu.

Menurutnya, kegagalan Konferensi Pihak Penandatangan Konvensi Jenewa awal tahun ini adalah karena standar ganda dan keengganan komunitas internasional untuk bertindak, sehingga langkah konkret menuntut pertanggungjawaban rezim penjajah Israel tak terwujud.

Ia juga mendesak implementasi resolusi PBB dan nasihat hukum ICJ terkait penjajahan Israel atas negeri Palestina, serta supaya negara-negara melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Rabu (2/4) menjadi sorotan, mulai dari pelaku oknum TNI AL telah merudapkasa jurnalis di Banjarbaru sebanyak 2 kali sebelum menghabisi nyawa korban hingga Kapolda NTT tindak lanjuti temuan Komnas HAM terkait keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Keluarga: Oknum TNI AL diduga 2 kali rudapaksa Jurnalis Kalsel

Keluarga korban pembunuhan seorang Jurnalis di Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Juwita (23), mengatakan bahwa terduga pelaku oknum TNI AL berinisial Kelasi Satu J sempat merudapaksa korban sebanyak 2 kali sebelum menghabisi nyawa korban.

“Berdasarkan alat bukti, kami sampaikan bahwa korban mengalami kekerasan seksual, ini adalah pemerkosaan,” kata Kuasa Hukum dari pihak keluarga, Muhamad Pazri, setelah memenuhi panggilan penyidik di Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

2. Polisi tutup jalur menuju Puncak dari Cianjur antisipasi macet

Resort Cianjur, Jawa Barat, menutup jalur menuju Puncak dari Tugu Lampu Gentur, By Pass-Cianjur, guna antisipasi macet total di jalur Puncak seiring antrean yang terus memanjang, pengendara diarahkan ke jalur alternatif Jonggol dan Sukabumi.

Pantauan Antara penutupan arus kendaraan menuju Puncak dari Tugu Lampu Gentur, sebagai upaya antisipasi bertambah panjangnya antrean kendaraan di jalur Puncak yang sudah terjadi sejak Rabu pagi hingga siang.

Selengkapnya klik di sini.

3. Polda NTT tindaklanjuti temuan Komnas HAM di kasus eks Kapolres Ngada

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menindaklanjuti informasi atau temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, yang mengungkap keterlibatan VK dalam kasus eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

"Nanti kami dalami keterlibatan VK yang diungkap oleh Komnas HAM," kata Direskrimum Polda NTT Kombes Pol Patar Silalahi kepada ANTARA di Kupang, NTT, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

4. Polda Aceh usut pelemparan bus di Aceh Besar

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh mengusut pelemparan bus antarkota antarprovinsi di jalan nasional Banda Aceh-Medan kawasan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, karena mengancam keselamatan jiwa orang.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto di Banda Aceh, Rabu, mengatakan aksi membahayakan keselamatan penumpang bus tersebut dialami bus Harapan Indah tujuan Medan, Sumatera Utara, pada Selasa (1/4) malam.

"Pelemparan bus adalah hal serius dan tidak bisa ditoleransi karena mengancam keselamatan penumpang. Polda Aceh mengusut kasus ini agar pelakunya dapat ditangkap," kata Joko Krisdiyanto.

Selengkapnya klik di sini.

5. Polisi: Belasan granat aktif ditemukan pengungsi Gunung Lewotobi

Kepolisian Resor Flores Timur mengatakan bahwa 16 buah granat aktif ditemukan oleh penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur.
“Masih aktif sehingga diamankan di bunker sementara waktu,” kata Kasubsi PIDM SiHumas Polres Flores Timur, Iptu Anwar Sanusi saat dihubungi ANTARA dari Kupang, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025

Sorong (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Permasyarakatan Papua Barat melakukan evaluasi kinerja Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sorong, Papua Barat Daya pascakaburnya tujuh orang narapidana.

Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua Barat, Hensah, di Sorong, Rabu, menjelaskan kaburnya napi tentu berkaitan dengan kelalaian dari pegawai lapas sendiri.

"Ya kalau indikasi kelalaian sudah pasti ada," jelasnya di Sorong setelah rapat koordinasi dengan Polresta Sorong Kota.

Dia mengatakan, pemeriksaan dan investigasi terhadap pegawai lapas akan segera dilakukan guna mengetahui penyebab kaburnya ketujuh napi itu.

"Kalau soal masalah pemeriksaan ini, sudah jelas kita akan laksanakan investigasi. Dari hasil pemeriksaan itu barulah kita bisa menyimpulkan kemudian akan diikuti dengan evaluasi," katanya.

Selain itu, pihaknya pun sudah bekerja sama dengan Polresta Sorong Kota untuk membantu mengejar para napi yang sudah kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT.

"Kita sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengejar para napi, sambil kita melakukan investigasi internal," katanya.

Dia mengatakan, ketujuh napi itu kabur melalui tembok yang sudah dibobol sebelumnya menggunakan sendok makan. Karena tembok itu sering terkena genangan air sehingga mudah dijebol.

Ketujuh napi itu, masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW. Satu diantaranya merupakan pelaku kasus penyerangan Pos Ramil Kisor pada 2 September 2021 silam.

"Saya menyarankan kepada pihak keluarga untuk membantu kami menyerahkan para napi ini ke Lapas Kelas IIB Sorong," ujarnya.

Sorong (ANTARA) - Polresta Sorong Kota telah membentuk suatu tim untuk memburu tujuh orang narapidana yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Sorong, Papua Barat Daya pada Selasa, 1 April 2025.

Ketujuh narapidana itu masing-masing berinisial AR, AO, AA, EL, YW, JJ dan TW. Mereka kabur dari Lapas Kelas IIB Sorong pada 1 April 2025 pukul 04.54 WIT dengan membobol tembok lapas menggunakan sendok.

Kapolresta Sorong Kota, Kombes Pol. Happy Perdana Yudianto, di Sorong, Rabu, menjelaskan saat ini sudah ada tim khusus yang telah dibentuk dari anggota kepolisian untuk melakukan pengejaran terhadap ketujuh narapidana itu.

"Setelah kejadian Kalapas Kelas IIB Sorong sudah berkoordinasi dengan kami, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim pengejaran, dan saat ini tim sedang bekerja," jelasnya usai melakukan rapat koordinasi dengan Lapas Kelas IIB Sorong.

Setelah berkoordinasi dengan Lapas Kelas IIB, pihaknya pun diberikan data lengkap mulai dari nama hingga foto dan alamat rumah tujuh narapidana itu untuk kemudian disebarkan di beberapa pintu keluar seperti pelabuhan, bandara dan jalan lintas kabupaten.

Dia pun meminta kepada ketujuh narapidana itu untuk segera menyerahkan diri, karena cepat atau lambat pasti tertangkap.

"Kita sudah bentuk tim, nama-nama sudah jelas, alamat rumah juga sudah ada, tolong yang bersangkutan segera menyerahkan diri," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada keluarga dari ketujuh narapidana itu untuk kooperatif dengan memberikan informasi tentang keberadaan yang bersangkutan atau menyerahkan langsung kepada pihak kepolisian.

Kabupaten Boalemo (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Boalemo, Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan prima kepada keluarga narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang datang melakukan kunjungan Lebaran di lapas tersebut.

"Kami berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang prima bagi para pembesuk maupun warga binaan sesuai dengan moto kami, 'Lapas Boalemo Smile'," ucap Kepala Lapas Kelas IIB Boalemo Agus Risdianto di Gorontalo, Rabu.

Ia mengatakan intensitas kunjungan saat H+1 Lebaran 2025 tetap tinggi, namun tidak mengurangi semangat para petugas dalam memberikan pelayanan terbaik.

Ia menjelaskan bahwa kebersamaan dan silaturahim saat Lebaran menjadi bagian penting dalam proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lapas tersebut.

"Kami berharap melalui momen ini, WBP dapat merasakan dukungan moral dari keluarga mereka, sehingga semakin termotivasi untuk menjalani pembinaan dengan baik," kata dia.

Ia mengatakan dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang humanis, Lapas Boalemo terus berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif, tidak hanya bagi WBP tetapi juga keluarga yang ingin memberikan dukungan moral kepada mereka.

"Lebaran tahun ini menjadi bukti bahwa kasih sayang keluarga tetap hadir, meski ada batasan fisik yang memisahkan," kata dia.

Salah seorang pembesuk, Rahmawati, mengungkapkan syukur karena dapat bertemu kembali dengan anggota keluarganya meski dalam suasana yang terbatas.

"Alhamdulillah, kami masih diberi kesempatan untuk silaturahim. Kami berharap ini menjadi momentum bagi saudara kami untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik," kata dia.

Pembesuk lainnya, Rifaldi, mengapresiasi pelayanan dari pihak Lapas Boalemo kepada keluarga WBP.

"Meskipun banyak pengunjung, pelayanan tetap berjalan dengan baik," ucap dia.

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Curup yang membawahi tiga kabupaten di Provinsi Bengkulu memberikan jadwal kunjungan khusus Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani hukuman di tempat tersebut.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Lapas Kelas II A Curup Irman Jaya dalam keterangan tertulisnya di Rejang Lebong, Rabu, mengatakan Lapas Kelas II A Curup saat ini menampung 726 orang yang berstatus narapidana atau WBP serta tahanan titipan dari kepolisian dan kejaksaan dari Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

"Jadwal kunjungan khusus Lebaran Idul Fitri ini dilaksanakan mulai dari lebaran hari pertama hingga lebaran ke empat atau dari 31 Maret sampai 3 April 2025. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan dilakukan per blok," kata dia.

Dia menjelaskan pelaksanaan kunjungan khusus lebaran ini dibagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama dilaksanakan mulai pukul 08:30 WIB hingga pukul 11:30 WIB, kemudian sesi kedua mulai pukul 13:00 hingga pukul 15:00 WIB.

Sejauh ini pihak keluarga WBP dan tahanan yang melakukan kunjungan khusus lebaran ke Lapas Kelas IIA Curup, kata dia, mencapai 492 orang, di mana mereka yang datang ini hanya keluarga inti saja. Jumlah ini akan terus bertambah sampai dengan hari terakhir besok, Kamis (3/4).

Untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung pihaknya selain mengerahkan petugas keamanan lapas juga dibantu oleh petugas dari TNI-Polri juga petugas Kanwil Kemenkum Provinsi Bengkulu.

"Kami berupaya agar para warga binaan tetap dapat merasakan kebahagiaan pada lebaran. Kami memahami betul pentingnya silaturahim di hari lebaran, untuk itu kami telah menyiapkan jadwal kunjungan secara bergilir dan tetap mematuhi peraturan," terangnya.

Menurut dia, para pengunjung ini terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara online (daring) dan kemudian harus menyerahkan identitas kependudukan resmi. Para pengunjung ini sebelum masuk juga dilakukan pemeriksaan administrasi hingga pengawasan ketat selama pertemuan berlangsung.

Kalangan WBP dan pihak keluarganya ini dipertemukan untuk bersilahturahim Lebaran Idul Fitri area terbuka di lapangan futsal Lapas Kelas IIA Curup dalam pengawasan ketat petugas.

Madiun (ANTARA) - Sebanyak 811 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur menerima remisi atau pengurangan masa tahanan khusus dalam rangka hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah/tahun 2025.

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai di Madiun, Rabu mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta mengikuti program pembinaan dengan disiplin.

"Pemberian remisi ini bukan hanya hak warga binaan, tetapi juga sebagai motivasi agar mereka terus berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemberian remisi khusus tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Dari jumlah 811 yang menerima remisi khusus tersebut, dua orang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi.

Adapun, remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan lamanya.

Andi menambahkan secara umum, setiap warga binaan mempunyai hak untuk mengajukan remisi kepada pemerintah. Hanya saja untuk memperoleh remisi harus mendapatkan persetujuan dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Adapun, syarat untuk mendapatkan remisi antara lain, narapidana harus aktif melakukan kegiatan pembinaan, berkelakuan baik, dan tidak terkena pelanggaran tata tertib.

Sementara itu, dua warga binaan yang langsung bebas mengaku bersyukur atas remisi yang diterima dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

"Saya sangat berterima kasih kepada pihak Lapas. Ini menjadi pelajaran besar bagi saya untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depannya," kata salah satu warga binaan yang menerima remisi dan bebas.

Madiun (ANTARA) - Sebanyak 811 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun, Jawa Timur menerima remisi atau pengurangan masa tahanan khusus dalam rangka hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah/tahun 2025.

Kepala Lapas I Madiun Andi Wijaya Rivai di Madiun, Rabu mengatakan pemberian remisi tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik serta mengikuti program pembinaan dengan disiplin.

"Pemberian remisi ini bukan hanya hak warga binaan, tetapi juga sebagai motivasi agar mereka terus berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemberian remisi khusus tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Dari jumlah 811 yang menerima remisi khusus tersebut, dua orang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi.

Adapun, remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut berkisar antara 15 hari hingga dua bulan lamanya.

Andi menambahkan secara umum, setiap warga binaan mempunyai hak untuk mengajukan remisi kepada pemerintah. Hanya saja untuk memperoleh remisi harus mendapatkan persetujuan dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Adapun, syarat untuk mendapatkan remisi antara lain, narapidana harus aktif melakukan kegiatan pembinaan, berkelakuan baik, dan tidak terkena pelanggaran tata tertib.

Sementara itu, dua warga binaan yang langsung bebas mengaku bersyukur atas remisi yang diterima dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu.

"Saya sangat berterima kasih kepada pihak Lapas. Ini menjadi pelajaran besar bagi saya untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depannya," kata salah satu warga binaan yang menerima remisi dan bebas.

Pamekasan (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur, membuka layanan kunjungan khusus selama momentum Lebaran 2025 bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan.

"Layanan kunjungan khusus ini sejak hari H Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah hingga 3 Syawal 1446 Hijriah," kata Kepala Lapas Klas IIA Pamekasan Syukron Hamdani di Pamekasan, Rabu.

Ia menjelaskan, kunjungan ini sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terkait layanan bagi keluarga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Jadwal kunjungan dibagi dua sesi, yaitu sesi pertama mulai pukul 09.00 hingga 11.30 WIB. Sesi kedua mulai pukul 13.00 hingga 15.00 WIB.

"Khusus untuk pengamanan, kami bekerja sama dengan aparat keamanan dari Polres Pamekasan dan Kodim 0826 Pamekasan," kata Hamdani.

Pihak Lapas Pamekasan membagi jadwal kunjungan pengunjung dengan ketentuan, pada hari pertama dan kedua Lebaran khusus bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan asal Madura, sedangkan pada hari ketiga untuk keluarga dari luar Madura.

"Hingga hari kedua Lebaran kemarin, pengunjung tercatat dari keluarga warga binaan pemasyarakatan yang berkunjung ke Lapas Pamekasan sebanyak 1.459 orang, dengan perincian pada hari pertama sebanyak 668 orang dan pada hari kedua sebanyak 791 orang," kata Hamdani.

Selain itu, Lapas Pamekasan nantinya juga akan membuka kunjungan khusus pada pada tanggal 7 Syawal 1446 Hijriah, guna menghormati tradisi Lebaran Ketupat yang biasa dirayakan oleh warga Madura.