Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

“Pada 25 Maret lalu, KPK melakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana SYL di Sukamiskin,” ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

SYL merupakan terpidana kasus korupsi di lingkungan Kementan pada 2020-2023.

Sementara itu, Budi mengatakan bahwa SYL dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, denda sebesar Rp500 juta, uang pengganti sebanyak Rp44 miliar, dan ditambah 30.000 dolar AS.

“Sampai saat ini KPK juga masih terus menerima beberapa pembayaran sebagian dari denda ataupun uang pengganti pada perkara tersebut,” katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa sejumlah barang terkait kasus SYL belum dirampas oleh KPK karena masih dibutuhkan dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pada pekan ini, Rabu, KPK masih melakukan penyidikan terkait kasus TPPU SYL, yakni dengan memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Sesditjen PSP Kementan) Hermanto.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menghadap Menteri Sekretariat Negara atau Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan untuk pembangunan perumahan.

"Dalam waktu dekat kami akan menghadap kepada Mensesneg untuk melaporkan kami sudah rapat dua kali untuk nanti bentuknya seperti apa dan langkah-langkah berikutnya," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Dia berharap terdapat arahan dari Mensesneg terkait pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk pembangunan perumahan.

"Nanti kita akan dapat arahan, ini kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini rapat yang kedua," katanya.

Ara menyampaikan bahwa semua pihak mempersiapkan aspek-aspek mulai dari kepastian hukum hingga prosedur terkait rencana pemanfaatan lahan lapas untuk perumahan.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum, data-data, prosedur, makanya tadi ada dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), direktur jenderal kekayaan negara Kementerian Keuangan, kemudian lahan-lahannya dari Bank Tanah, supaya semua sesuai aturan," katanya.

Rencana pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan respons mereka soal perintah jajaran TNI untuk penjagaan keamanan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia.

Jenderal Polisi Sigit saat ditemui usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu, tidak memberikan komentar banyak mengenai hal tersebut.

“Yang jelas sinergitas TNI dan Polri semakin oke,” ucap Kapolri singkat.

Senada dengan Kapolri, Menteri Hukum juga meyakini bahwa sinergisitas antara Polri dan TNI harus semakin kuat. Dia pun menyebut tugas dan fungsi (tusi) terkait kewenangan penjagaan keamanan telah jelas.

Di sisi lain, Supratman mengatakan Kementerian Hukum nantinya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu mengenai penjagaan kejaksaan oleh TNI ini.

“Kami tidak membicarakan itu dalam implementasi, ya, tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan, berkoordinasi, dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada karena memang bukan tusi Kementerian Hukum yang terkait dengan hal tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 tentang perintah kepada jajaran untuk mendukung pengamanan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa substansi dari surat ditujukan kepada jajaran Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) TNI AD itu berkaitan dengan kerja sama pengamanan di lingkungan institusi kejaksaan.

"Yang akan dilaksanakan ke depan adalah adanya kerja sama pengamanan secara institusi, sejalan dengan adanya struktur Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) di kejaksaan," kata Wahyu saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (11/5).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa diturunkannya personel TNI untuk membantu mengamankan kejaksaan merupakan bentuk dukungan TNI kepada Korps Adhyaksa.

"Pengamanan itu bentuk kerja sama TNI dengan Kejaksaan. Itu bentuk dukungan TNI ke Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya," kata Harli kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (11/5).

Pengamanan itu akan dilakukan personel TNI kepada institusi kejaksaan hingga tingkat daerah, yakni kejaksaan negeri (kejari) dan kejaksaan tinggi (kejati).

"Untuk di daerah sedang berproses," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berhasil menekan jumlah kasus jamaah calon haji asal Indonesia yang berangkat tanpa visa resmi.

"Saya menyampaikan apresiasi karena di pelaksanaan ibadah haji tahun ini Ditjen Keimigrasian sudah berhasil menghalau, meskipun masih ada yang bocor, jamaah yang berangkat tanpa visa haji," kata Selly dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan sejumlah pihak, seperti Ditjen Imigrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Meskipun tidak menyebutkan secara detail penurunan jumlah kasus pemberangkatan haji tanpa visa resmi, Selly menilai Ditjen Imigrasi telah berhasil memberikan kinerja yang lebih baik dari musim haji yang lalu.

"Kejadian di beberapa tahun sebelumnya bisa kita minimalisasi," kata dia.

Ke depannya, Selly berharap pihak Imigrasi dapat mengusulkan norma untuk dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur mengenai keimigrasian, seperti mencegah kasus pemberangkatan haji tanpa visa resmi.

"Kalau tidak masuk, kejadian itu akan berulang terus," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar telah mengingatkan umat Islam Indonesia untuk menggunakan visa haji resmi di Arab Saudi karena makin ketatnya peraturan dari Tanah Suci tersebut.

"Saya mengimbau kepada calon jamaah haji yang nonreguler, tidak formal, lebih baik berpikir, ya, karena Arab Saudi tahun ini super ketat. Jadi, keluar dari hotel tanpa ada visa haji, itu juga enggak boleh masuk di Masjidil Haram sekarang," ujar Nasaruddin.

Menag juga telah meminta masyarakat untuk tidak tergiur janji manis dari pihak yang mengaku bisa memberangkatkan haji tanpa visa resmi. Semua pihak, ujarnya, harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat hukuman di Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan bahwa jamaah calon haji yang ditemukan menggunakan visa non-haji akan dikenakan denda sebesar 100 ribu riyal Arab Saudi (SAR) atau setara dengan Rp400 juta. Selain itu, jamaah calon haji terkait juga akan diberi sanksi tidak boleh memasuki Arab Saudi selama 10 tahun.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkum merupakan suatu langkah strategis yang menandai komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi dinamika serta tantangan di sektor hukum dan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Hukum (Kemenkum) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Peningkatan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Perdagangan sebagai langkah strategis meningkatkan sinergi dalam menangani isu-isu hukum dan perdagangan yang kompleks.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kemendag dan Kemenkum bekerja sama untuk memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Penandatanganan MoU antara Kemendag dan Kemenkum merupakan suatu langkah strategis yang menandai komitmen kita untuk bersinergi dan berkolaborasi menghadapi dinamika serta tantangan di sektor hukum dan perdagangan," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ruang lingkup MoU Kemendag dan Kemenkum meliputi lima hal. Kelimanya meliputi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi, pelaksanaan pembinaan hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan, koordinasi penegakan hukum di bidang perdagangan, peningkatan
dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta fasilitasi kekayaan intelektual bagi
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kesepakatan ini berlaku lima tahun sejak tanggal
ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

"MoU ini merupakan manifestasi visi bersama kita untuk membangun ekosistem perdagangan yang didukung regulasi yang efektif dan implementasi hukum yang konsisten," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, hukum dan perdagangan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Sistem hukum yang kuat, jelas, dan adil merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya iklim perdagangan yang kondusif, transparan, dan berdaya saing.

Kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi para pelaku usaha, baik di tingkat domestik maupun internasional untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengembangkan usahanya.

Sebaliknya, aktivitas perdagangan yang sehat dan berkembang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mendag berharap, pelaksanaan MoU ini dapat berdampak signifikan terhadap regulasi dan kinerja perdagangan. Beberapa di antaranya, yakni meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, memperkuat mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di sektor perdagangan, serta mendukung peningkatan kinerja perdagangan nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berkomunikasi dengan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua-ketua umum partai politik,” kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu.

Dia mengakui Presiden sudah menyatakan dukungan untuk penyelesaian RUU Perampasan Aset. Namun, kata dia, produk undang-undang merupakan produk politik sehingga komunikasi dengan ketum parpol dinilai penting.

“Jadi, biarkan dulu proses ini bisa selesai sehingga bisa smooth (lancar) dan sambil Kementerian Hukum untuk bisa melakukan dialog dengan teman-teman di parlemen,” katanya.

Menurut Menkum, saat ini terdapat dua opsi terkait kelanjutan RUU Perampasan Aset, yakni tetap menjadi inisiatif pemerintah atau menjadi inisiatif DPR. Hal itu akan diputuskan segera dalam penyusunan program legislasi (prolegnas) yang akan datang.

“Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-undangan (Dhahana Putra) yang bertanggung jawab mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen,” ujarnya.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk prolegnas pada 2023. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI.

Saat ditanya terkait kelanjutan surpres itu, Supratman mengatakan, “‘Kan itu harus di-surpres. Kalau terkait dengan surpres yang lama, ‘kan harus dinyatakan kalau itu carryover (operan), di dalam prolegnas wajib tercantum dia carryover.”

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surpres baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat (9/5).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum: Presiden sudah komunikasi ke parpol soal RUU Perampasan Aset

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan respons mereka soal perintah jajaran TNI untuk penjagaan keamanan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia.

Jenderal Polisi Sigit saat ditemui usai menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu, tidak memberikan komentar banyak mengenai hal tersebut.

“Yang jelas sinergitas TNI dan Polri semakin oke,” ucap Kapolri singkat.

Senada dengan Kapolri, Menteri Hukum juga meyakini bahwa sinergisitas antara Polri dan TNI harus semakin kuat. Dia pun menyebut tugas dan fungsi (tusi) terkait kewenangan penjagaan keamanan telah jelas.

Di sisi lain, Supratman mengatakan Kementerian Hukum nantinya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu mengenai penjagaan kejaksaan oleh TNI ini.

“Kami tidak membicarakan itu dalam implementasi, ya, tapi nanti kami akan mencoba untuk menyampaikan, berkoordinasi, dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada karena memang bukan tusi Kementerian Hukum yang terkait dengan hal tersebut,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025 tentang perintah kepada jajaran untuk mendukung pengamanan kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa substansi dari surat ditujukan kepada jajaran Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) TNI AD itu berkaitan dengan kerja sama pengamanan di lingkungan institusi kejaksaan.

"Yang akan dilaksanakan ke depan adalah adanya kerja sama pengamanan secara institusi, sejalan dengan adanya struktur Jampidmil (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) di kejaksaan," kata Wahyu saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (11/5).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa diturunkannya personel TNI untuk membantu mengamankan kejaksaan merupakan bentuk dukungan TNI kepada Korps Adhyaksa.

"Pengamanan itu bentuk kerja sama TNI dengan Kejaksaan. Itu bentuk dukungan TNI ke Kejaksaan dalam menjalankan tugas-tugasnya," kata Harli kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (11/5).

Pengamanan itu akan dilakukan personel TNI kepada institusi kejaksaan hingga tingkat daerah, yakni kejaksaan negeri (kejari) dan kejaksaan tinggi (kejati).

"Untuk di daerah sedang berproses," imbuhnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Tanjung Selor (ANTARA) - Kapolda Kaltara Irjen Pol. Hary Sudwijanto memastikan dua oknum anggota Polri yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika di Kabupaten Tana Tidung, diproses hukum.

"Dari pemeriksaan, terus kita lakukan pendalaman, nanti kalau terbukti pasti kita akan tindak, kita sudah tegas, pelaku kejahatan, siapapun pelakunya akan kita tindak tegas tanpa terkecuali," ujar Irjen Pol. Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Bulungan, Rabu.

Kapolda menegaskan komitmen Polri untuk memberikan tindakan tegas tanpa terkecuali terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Pernyataan ini disampaikan Kapolda menyusul terungkapnya kasus dugaan keterlibatan oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Tana Tidung, Kaltara, yang menurutnya mencoreng citra institusi kepolisian tersebut.

Menanggapi mengenai kemungkinan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap kedua oknum tersebut, Kapolda menyatakan bahwa keputusan tersebut akan disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang terbukti.

Proses penjatuhan sanksi akan dilakukan setelah proses pidana umum berjalan atau setelah adanya putusan terkait pelanggaran kode etik kepolisian.

"Nanti setelah pidana umum, atau mungkin pelanggaran kode etiknya, terbukti pelanggarannya, terpenuhi unsur perbuatan melawan hukumnya dan secara etika melanggar dan secara aturan kepolisian melanggar, kalau memang layak, kita PTDH," tegasnya.

Lebih lanjut, Kapolda menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap kedua oknum anggota Polres Tana Tidung tersebut masih berlangsung intensif.

Pihaknya memastikan proses pembuktian dilakukan secara profesional dan transparan dengan melibatkan Polres Tana Tidung, Bidpropam Polda Kaltara, dan Biddokkes Polda Kaltara.

"Sementara, masih dalam proses pemeriksaan. Dan untuk membuktikan, kita sudah ada alatnya, test kit-nya, Biddokkes kita," tutur Irjen Pol. Hary Sudwijanto.

Kasus ini mencuat setelah dua oknum polisi dari Polres Tana Tidung berpangkat Bripka dan Bripda ditangkap oleh jajaran Polsek Sesayap Hilir pada Kamis (8/5/2025) dini hari terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.

Selain kedua oknum polisi, tiga warga sipil juga turut diamankan dalam operasi tersebut beserta barang bukti narkoba. Pihak kepolisian menduga kuat adanya keterkaitan antara para pelaku dalam jaringan peredaran narkoba.

Kapolres Tana Tidung, AKBP Eko Nugroho, mengungkapkan bahwa kasus yang melibatkan anggotanya tersebut kini telah diambil alih penanganannya oleh Polda Kaltara.

Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam proses penyidikan.

"Penyidikan kasus ini telah diambil alih Polda Kaltara. Untuk sanksi pelanggaran etik akan ditangani Bidang Propam Polda Kaltara, sementara proses pidana umumnya tetap berjalan di Sat Resnarkoba Polres Tana Tidung," jelas AKBP Eko.

Terungkap pula bahwa kedua oknum polisi tersebut telah menjadi target operasi pihak kepolisian sejak lama.

Selain kedua oknum anggota Polres Tana Tidung berinisial Bripka MA dan Bripda RS, polisi juga mengamankan tiga orang lainnya, yakni SR, RD, dan IS, di Desa Sepala Dalung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung pada Kamis 8 Mei 2025.

Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 paket sabu siap edar.

Diduga kuat kelima pelaku ini memiliki keterkaitan dalam jaringan peredaran narkoba, di mana salah satu dari tiga warga sipil yang ditangkap mendapatkan barang haram tersebut dari oknum polisi.

Sejumlah pelajar menari saat pentas seni Pekan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin (P5RA) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kediri, Jawa Timur, Rabu (14/5/2025). P5RA yang diselenggarakan serentak di sejumlah sekolah madrasah tersebut merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka sebagai upaya mendorong pelajar memiliki pola pikir, bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. ANTARA Jatim/Prasetia Fauzani/mas.

Dukungan pengamanan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan objek vital Kejaksaan Agung tidak akan mengganggu tugas dan fungsi jaksa di ranah hukum.

"Saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung," kata Harli saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani antara Kejaksaan Agung dan TNI, kata dia, prajurit hanya berfungsi menjaga beberapa objek vital milik kejaksaan di tingkat kota ataupun provinsi.

"TNI di satu sisi juga memiliki kewenangan untuk membantu pengamanan di kejaksaan. Wewenang itu diatur dalam UU TNI yang menjelaskan tentang pengamanan objek vital," ujarnya.

Mengacu pada UU TNI Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa TNI dapat memberikan dukungan, bantuan pengamanan terhadap aset-aset atau objek vital strategis.

Undang-undang itu, kata Harli, sekaligus menjadi pembatas wewenang TNI dalam menjalankan tugas di Kejaksaan Agung.

Kapuspenkum menyebutkan beberapa kali TNI juga pernah menurunkan prajurit untuk pengamanan atas dasar permintaan kejaksaan.

Hal tersebut, menurut dia, terbukti efektif dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi jajaran kejaksaan dalam bekerja.

"Dengan adanya MoU, salah satu poinnya di situ adalah TNI dapat memberikan dukungan, perbantuan kepada pihak kejaksaan dalam menjalankan tugasnya," kata Harli.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dukungan pengamanan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan objek vital Kejaksaan Agung tidak akan mengganggu tugas dan fungsi jaksa di ranah hukum.

"Saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung," kata Harli saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani antara Kejaksaan Agung dan TNI, kata dia, prajurit hanya berfungsi menjaga beberapa objek vital milik kejaksaan di tingkat kota ataupun provinsi.

"TNI di satu sisi juga memiliki kewenangan untuk membantu pengamanan di kejaksaan. Wewenang itu diatur dalam UU TNI yang menjelaskan tentang pengamanan objek vital," ujarnya.

Mengacu pada UU TNI Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa TNI dapat memberikan dukungan, bantuan pengamanan terhadap aset-aset atau objek vital strategis.

Undang-undang itu, kata Harli, sekaligus menjadi pembatas wewenang TNI dalam menjalankan tugas di Kejaksaan Agung.

Kapuspenkum menyebutkan beberapa kali TNI juga pernah menurunkan prajurit untuk pengamanan atas dasar permintaan kejaksaan.

Hal tersebut, menurut dia, terbukti efektif dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi jajaran kejaksaan dalam bekerja.

"Dengan adanya MoU, salah satu poinnya di situ adalah TNI dapat memberikan dukungan, perbantuan kepada pihak kejaksaan dalam menjalankan tugasnya," kata Harli.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.