Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kerja sama internasional yang baik akan memberikan dampak positif pada penguatan sistem hukum nasional dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah global.

Ia mengungkapkan bahwa hal tersebut terutama di tengah komitmen Indonesia untuk terus melangkah menuju status negara maju, salah satunya melalui kesiapan Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (The Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).

"Indonesia siap menjadi anggota OECD. Untuk itu, kita harus terus memperkuat peran sektor hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam apel pagi bersama para jajarannya di Jakarta (9/4), dirinya berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas mampu terus berinovasi dan membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Menurutnya, peran kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas sangat penting dalam mewujudkan tata kelola hukum dan pelayanan publik yang memenuhi standar global.

Di sisi lain, Yusril mengaku juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis sebagai bagian dari upaya membangun kerja sama internasional di bidang hukum.

Lebih lanjut, dia pun menegaskan kepada jajarannya mengenai pentingnya kembali fokus pada tugas dan fungsi masing-masing pasca libur panjang.

Menko mengingatkan bahwa seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas kini kembali dihadapkan pada berbagai agenda strategis nasional yang menuntut sinergi dan kerja sama yang solid antarkementerian.

"Kita harus menjaga kekompakan dan kebersamaan lintas kementerian. Kolaborasi yang baik menjadi kunci utama dalam menyukseskan berbagai program nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucap dia kepada para jajarannya.

Apel pagi tersebut diikuti oleh seluruh pegawai dari jajaran Kemenko Kumham Imipas, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Acara kemudian dilanjutkan dengan halal bihalal antarpegawai dan pimpinan kementerian yang berlangsung penuh keakraban.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat tinggi madya dan pratama dari seluruh unit kerja, serta perwakilan dari masing-masing kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

"Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini," ucapnya.

Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyampaikan hal tersebut ditunjukkan dengan posisi Indonesia yang berada pada level medium maupun low impacted by terrorism (terdampak rendah oleh terorisme) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

"Catatan posisi Indonesia dalam GTI memperkuat relevansi upaya penanggulangan terorisme yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama ini serta upaya pencegahan yang terus-menerus akan dilakukan," ujar Andhika dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025, yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Meskipun upaya penanggulangan terorisme terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, ia menuturkan pemerintah Indonesia meyakini bahwa terorisme tetap menjadi ancaman global yang persisten, sehingga perlu terus diatasi.

Maka dari itu, dirinya berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan bersama guna mendorong koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas sektor serta memperkuat pendekatan seluruh masyarakat (whole of society) dan seluruh pemerintahan (whole of government) dalam upaya pencegahan serta penanggulangan terorisme.

Berdasarkan GTI 2025, indeks Indonesia menurun menjadi level 4,17 ke peringkat 30 pada 2024 dari sebelumnya di peringkat 28 dari 163 negara. Adapun semakin rendah indeks terorisme suatu negara maka semakin rendah dampak terorismenya (skor 0-10).

Andhika tak menampik bahwa ancaman keseluruhan dari organisasi teroris di Indonesia terus menurun sepanjang 2024, yang mengindikasikan berkurangnya kapasitas operasional dari organisasi teroris yang ada.

"Selama dua tahun berturut-turut, Indonesia juga mengalami nol serangan teroris atau zero terrorist attack," ungkapnya.

Lebih lanjut pada Juni 2024, sambung dia, para pemimpin senior Jamaah Islamiyah (JI), yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, salah satu kelompok terbesar di Indonesia, pun secara terbuka telah mengumumkan pembubaran organisasi tersebut.

Dirinya menyebutkan berbagai respons telah bermunculan terhadap langkah tersebut, mulai dari pandangan positif sampai adanya kekhawatiran akan strategi baru kelompok itu.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyampaikan hal tersebut ditunjukkan dengan posisi Indonesia yang berada pada level medium maupun low impacted by terrorism (terdampak rendah oleh terorisme) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

"Catatan posisi Indonesia dalam GTI memperkuat relevansi upaya penanggulangan terorisme yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama ini serta upaya pencegahan yang terus-menerus akan dilakukan," ujar Andhika dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025, yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Meskipun upaya penanggulangan terorisme terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, ia menuturkan pemerintah Indonesia meyakini bahwa terorisme tetap menjadi ancaman global yang persisten, sehingga perlu terus diatasi.

Maka dari itu, dirinya berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan bersama guna mendorong koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas sektor serta memperkuat pendekatan seluruh masyarakat (whole of society) dan seluruh pemerintahan (whole of government) dalam upaya pencegahan serta penanggulangan terorisme.

Berdasarkan GTI 2025, indeks Indonesia menurun menjadi level 4,17 ke peringkat 30 pada 2024 dari sebelumnya di peringkat 28 dari 163 negara. Adapun semakin rendah indeks terorisme suatu negara maka semakin rendah dampak terorismenya (skor 0-10).

Andhika tak menampik bahwa ancaman keseluruhan dari organisasi teroris di Indonesia terus menurun sepanjang 2024, yang mengindikasikan berkurangnya kapasitas operasional dari organisasi teroris yang ada.

"Selama dua tahun berturut-turut, Indonesia juga mengalami nol serangan teroris atau zero terrorist attack," ungkapnya.

Lebih lanjut pada Juni 2024, sambung dia, para pemimpin senior Jamaah Islamiyah (JI), yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, salah satu kelompok terbesar di Indonesia, pun secara terbuka telah mengumumkan pembubaran organisasi tersebut.

Dirinya menyebutkan berbagai respons telah bermunculan terhadap langkah tersebut, mulai dari pandangan positif sampai adanya kekhawatiran akan strategi baru kelompok itu.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyampaikan hal tersebut ditunjukkan dengan posisi Indonesia yang berada pada level medium maupun low impacted by terrorism (terdampak rendah oleh terorisme) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

"Catatan posisi Indonesia dalam GTI memperkuat relevansi upaya penanggulangan terorisme yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama ini serta upaya pencegahan yang terus-menerus akan dilakukan," ujar Andhika dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025, yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Meskipun upaya penanggulangan terorisme terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, ia menuturkan pemerintah Indonesia meyakini bahwa terorisme tetap menjadi ancaman global yang persisten, sehingga perlu terus diatasi.

Maka dari itu, dirinya berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan bersama guna mendorong koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas sektor serta memperkuat pendekatan seluruh masyarakat (whole of society) dan seluruh pemerintahan (whole of government) dalam upaya pencegahan serta penanggulangan terorisme.

Berdasarkan GTI 2025, indeks Indonesia menurun menjadi level 4,17 ke peringkat 30 pada 2024 dari sebelumnya di peringkat 28 dari 163 negara. Adapun semakin rendah indeks terorisme suatu negara maka semakin rendah dampak terorismenya (skor 0-10).

Andhika tak menampik bahwa ancaman keseluruhan dari organisasi teroris di Indonesia terus menurun sepanjang 2024, yang mengindikasikan berkurangnya kapasitas operasional dari organisasi teroris yang ada.

"Selama dua tahun berturut-turut, Indonesia juga mengalami nol serangan teroris atau zero terrorist attack," ungkapnya.

Lebih lanjut pada Juni 2024, sambung dia, para pemimpin senior Jamaah Islamiyah (JI), yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, salah satu kelompok terbesar di Indonesia, pun secara terbuka telah mengumumkan pembubaran organisasi tersebut.

Dirinya menyebutkan berbagai respons telah bermunculan terhadap langkah tersebut, mulai dari pandangan positif sampai adanya kekhawatiran akan strategi baru kelompok itu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

"Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini," ucapnya.

Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

"Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini," ucapnya.

Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (9/4), mulai dari dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi tersangka kasus pemerkosaan keluarga pasien hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Djoko Tjandra terkait kasus Harun Masiku.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Kapolri apresiasi Operasi Ketupat 2025 berjalan dengan baik

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang berjalan dengan baik sehingga arus mudik dan arus balik mudik Lebaran 2025 berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat.

"Rekan-rekan Polri di mana pun berada, selaku pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bertugas dengan sangat baik pada Operasi Ketupat 2025," kata Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polisi: Dokter PPDS Unpad bius korban sebelum lakukan pemerkosaan

Aparat kepolisian mengungkapkan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran berinisial PAP (31) yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan, melakukan aksinya saat korban dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah disuntik cairan bius melalui selang infus.

"Peristiwa ini terjadi pada 18 Maret 2025. Pelaku meminta korban menjalani transfusi darah tanpa didampingi keluarga di Gedung MCHC RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung. Di ruang nomor 711, sekitar pukul 01.00 WIB, korban diminta berganti pakaian dengan baju operasi dan melepas seluruh pakaian," kata Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan di Bandung, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menko: Pidana mati tak dihapus, tetapi bersifat khusus dan hati-hati

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK periksa Djoko Sugiarto Tjandra terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Atas nama DST, swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kaops: Jumlah korban KKB di pedalaman Yahukimo belum bisa dipastikan

Kepala Operasi (Kaops) Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan hingga kini belum bisa memastikan berapa orang pendulang yang menjadi korban akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua.

"Memang benar ada penyerangan terhadap para pendulang emas, namun belum dipastikan berapa orang yang menjadi korban. Saat ini tim penegakan hukum Satgas Damai Cartenz sudah dikerahkan dari Jayapura ke Dekai menuju TKP," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

"Bagaimanapun hakim dan Pemerintah merupakan manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujar Yusril ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril menjelaskan bahwa pendekatan kehati-hatian tersebut berasal dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk berbagai kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

Menurut dia, jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Pasalnya, orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali sehingga kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak.

Maka dari itu, dalam KUHP terbaru, dia menyebutkan pidana mati tidak serta-merta dilaksanakan setelah putusan pengadilan, tetapi hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

Dengan demikian, lanjut dia, permohonan grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan, baik oleh terpidana, keluarga, maupun penasihat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengungkapkan bahwa Pasal 99 dan 100 UU No. 1/2023 tentang KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucap Yusril.

Selain itu, Menko menambahkan bahwa jaksa juga diwajibkan oleh KUHP untuk mengajukan tuntutan hukuman mati disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

Untuk itu, Yusril tak menampik bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus menyusun Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 KUHP terbaru.

Kendati demikian, kata dia, secara substansi bahwa ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP terbaru.

Terkait dengan perdebatan seputar HAM, Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat bergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

Beberapa agama pada masa lalu, menurut dia, mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut. Namun, dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati.

KUHP terbaru, sambung dia, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan. Pidana mati dikenal dalam Hukum Pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda.

Menko menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Istanbul (ANTARA) - Kantor Media Pemerintah di Gaza pada Selasa (8/4) menolak mekanisme baru yang diusulkan Israel untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.

Mereka menegaskan tidak akan mentolerir “manipulasi pendudukan atas nasib kemanusiaan di Jalur Gaza.”

Dalam pernyataan resminya, kantor tersebut menjelaskan bahwa mekanisme tersebut akan melibatkan tentara Israel atau perusahaan swasta yang berafiliasi dengan militer untuk mendistribusikan bantuan secara langsung kepada keluarga-keluarga di Gaza.

Rencana tersebut dinilai “tidak dapat diterima, baik dari bentuk maupun substansinya,” serta disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Kantor Media Gaza juga menuduh Israel menggunakan mekanisme tersebut sebagai sarana untuk memperkuat kontrol serta melakukan pemerasan politik terhadap warga sipil.

Mereka memperingatkan bahwa rencana ini membahayakan keselamatan warga karena memaksa mereka berkumpul di titik distribusi yang berisiko menjadi sasaran serangan atau menimbulkan ancaman keamanan.

Sejak 2 Maret, Israel telah memblokir masuknya pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan ke Gaza dengan menutup perlintasan perbatasan.

Langkah itu memperparah krisis kemanusiaan yang sudah menyebabkan kelaparan meluas.

Kantor Media Gaza menyebut mekanisme tersebut sebagai “upaya transparan untuk melegitimasi pendudukan ilegal” dan menilai Israel berusaha menghindari tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan.

Mereka juga menyatakan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas segala dampak krisis kemanusiaan, termasuk krisis kesehatan dan kelangkaan pangan, yang timbul akibat penghalangan distribusi bantuan.

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth pada Senin melaporkan bahwa militer Israel berencana mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah beberapa pekan blokade, menyusul kekhawatiran akan tuntutan hukum.

“Israel diperkirakan akan kembali mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa pekan ke depan, atau bahkan lebih cepat, setelah lima pekan menghentikan pasokan,” tulis surat kabar tersebut.

Disebutkan pula bahwa para komandan militer dan anggota parlemen membahas pentingnya melanjutkan pengiriman bantuan pangan guna menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat menyeret tokoh-tokoh militer dan politik tingkat atas, khususnya di Komando Selatan IDF (Angkatan Darat Israel).

Surat kabar itu menambahkan bahwa militer Israel berencana meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan ke depan. Program itu akan dilakukan bekerja sama dengan organisasi bantuan internasional, namun tidak akan melibatkan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Israel telah mengepung Gaza selama 18 tahun. Serangan besar-besaran belakangan ini menyebabkan 1,5 juta dari total 2,4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Penutupan perbatasan oleh pemerintah Tel Aviv semakin mendorong wilayah tersebut ke jurang kelaparan.

Kantor Media Gaza mendesak komunitas internasional, negara-negara donor, dan PBB untuk menolak rencana “berbahaya” itu dan mencari jalur alternatif untuk menyalurkan bantuan.

Mereka menyatakan bahwa PBB adalah lembaga yang “paling dapat dipercaya dan berkomitmen pada standar kemanusiaan,” serta menyerukan kepada rakyat Palestina untuk bersatu menentang “kebijakan berbahaya” Israel.

Sejak 18 Maret, militer Israel kembali melancarkan serangan mematikan di Gaza. Serangan itu telah menewaskan hampir 1.400 orang, melukai lebih dari 3.600 lainnya, dan menghancurkan kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan yang telah ditandatangani pada Januari lalu.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu berjanji akan meningkatkan serangan ke Gaza, bersamaan dengan upaya penerapan rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.800 warga Palestina – sebagian besar perempuan dan anak-anak – telah tewas dalam gempuran brutal Israel di Gaza.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar), Agustinus Pohan mengharapkan posisi antar pihak yang berperkara dalam hukum acara pidana, harus seimbang dan masuk dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang baru.

Terkait pihak-pihak berperkara, yakni tersangka/terdakwa dan penasihat hukum-nya, posisinya secara ideal merupakan subjek dalam norma dan praktik peradilan pidana. Namun seringkali, selama ini ditempatkan sebagai objek, kata dia dalam acara Diskusi Publik RUU HAP, di Bandung, Rabu.

Menurut Pohan juga, saat ini ada kebingungan bagaimana hendak dilakukan tujuan RUU HAP yang ingin menciptakan acara pidana, memadukan secara seimbang sistem hakim aktif.

Jika hendak memunculkan "battle" model, kata dia, maka pra-syaratnya harus ada "equality of arms". Konsekuensinya pihak yang terlibat dalam peradilan pidana harus diberikan modal "persenjataan" yang sama kuat, utamanya akses secara lengkap.

Penasihat hukum, lanjut dia, seharusnya bisa dijamin keaktifannya dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, dengan diberikan akses untuk mengusulkan pada penyidik untuk memeriksa atau tidak memeriksa satu dan lain hal dari tersangka.

"Tersangka/Terdakwa serta penasehat hukum harusnya juga dijamin haknya untuk mendapatkan seluruh berita acara sesegera mungkin, selambatnya satu hari sejak ditandatangani. UU HAP mendatang harus bisa menjamin hak-hak ini agar tercipta equality of arms," kata Pohan dalam diskusi RUU HAP.

Sementara soal kewenangan penyidikan, lanjut Pohan, dikenal dua model yang masing-masing berada pada dua kutub ekstrem yakni diferensiasi fungsional dan "dominus litis".

Diferensiasi fungsional pada satu sisi, berbicara bahwa harus ada batas tegas pemisahan kewenangan tiap lembaga dalam proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan), sementara dominus litis berbicara mengenai jaksa yang memegang peran pemilik/pengendali perkara pidana.

Dalam diferensiasi fungsional, salah satu bahaya yang dihadapi adalah proses peradilan pidana tidak dilihat secara utuh, tetapi dilihat dan dipahami secara fragmentaris, karena penekanan diferensiasi fungsional adalah pada fungsi serta cara bekerja setiap lembaga yang terlibat dalam proses itu.

Sementara dalam dominus litis, penekanannya adalah pada peran sentral Jaksa untuk memastikan bahwa perkara pidana yang sedang diproses, layak untuk diajukan ke pengadilan.

Hukum acara pidana yang ideal, kata dia, tidak memihak salah satu, melainkan mengintegrasi secara seimbang antara diferensiasi fungsional dan dominus litis, untuk membangun model hibrida yang baru dan lebih baik dari yang dianut KUHAP saat ini dengan memanfaatkan tahapan yang sudah ada.

Gorontalo (ANTARA) - Jambura Law Review (Jalrev) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berhasil meraih peringkat Quartile dua (Q2) berdasarkan penilaian yang dilakukan lembaga pemeringkat internasional Scimago Journal Rank (SJR).

"Jurnal milik Fakultas Hukum termasuk dalam peringkat Quartile dua dalam pemeringkatan jurnal internasional bereputasi Scopus," ucap Dekan Fakultas Hukum UNG Dr. Weny Almoravid Dungga di Gorontalo, Rabu.

Ia mengatakan hal itu berdasarkan pengumuman resmi lembaga pemeringkat internasional SJR pada tanggal 7 April 2025, Jalrev sebagai salah satu jurnal hukum terdepan di Indonesia Timur.

Dengan penilaian peringkat Q2 tersebut, menjadikan jurnal fakultas hukum berdiri sejajar dengan Hasanuddin Law Review (Halrev) dari Universitas Hasanuddin.

"Peringkat Q2 ini merupakan pengakuan atas kualitas substansial yang konsisten dipertahankan oleh tim redaksi Jalrev dalam setiap terbitannya, dan menjadikan jurnal ini sebagai simbol kemajuan akademik yang lahir dari kawasan timur Indonesia," ucap dia.

Keberhasilan itu katanya, merupakan bukti nyata atas dedikasi tinggi dan kerja kolektif yang dilakukan tim editorial Jalrev. Terwujudnya peringkat Q2 juga menjadi bukti pengelola terus menjaga ketat standar kualitas dan etika publikasi ilmiah.

Dengan dukungan dewan penyunting yang terdiri atas akademisi nasional dan internasional, serta seleksi artikel yang sangat ketat, Jalrev menjelma sebagai medium ilmiah yang memiliki kredibilitas global.

"Konsistensi dalam menjaga mutu terbitan, inovasi tematik, dan kontribusi terhadap wacana hukum yang aktual menjadi kekuatan utama yang mendorong Jalrev ke posisi saat ini," ujar dia.

Menurutnya keberhasilan peringkat Q2 bukanlah akhir pencapaian, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas, agar mampu melaju ke peringkat Q1 dan terus menjadi bagian dari percakapan ilmiah global yang dinamis dan transformatif.

"Capaian Jalrev ini adalah wujud komitmen dan kerja keras tim redaksi yang patut diapresiasi. Ini menjadi motivasi besar bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum untuk terus berkinerja serta berinovasi, mewujudkan pencapaian positif untuk fakultas," kata Weny.